Wah tambah rumit juga: Mngkin Pak Yudi bisa menjelaskan:
Negara yang punya MINERAL RIGHT: ownership of the mineral in the ground (in
situ), ok ini ditentukan oleh UUD-45
Pemerintah yang punya MINING RIGHT: The right to bring the mineral to surface.
Lembaga Negara yang mana yang berhak mendelega
Sent from Yahoo Mail on Android
From:"R.P.Koesoemadinata"
Date:Sun, 14 Jun, 2015 at 14:48
Subject:[iagi-net] RAncangan UU Migas 2015
Yth pak Kusumadinata.
Saya coba menerangkan., -semoga.membantu.
Wah tambah rumit juga: Mngkin Pak Yudi bisa menjelaskan:
Negara yang punya MINERAL RIGHT:
Pak Koesoema,
Saya ingin memberi tanggapan supaya tidak ada yang salah paham. Wah yang
dikemukakan oleh Pak Koesoema ttg. bunga atau "uplift" cost recovery sampai 50%
yang disetujui Petamina/SKKMIGAS tidak benar. Teman accounting siapa yang
menceriterakan demikian?
Sepanjang saya bekerja di
Yang penting adalah apakah ada bank yang bisa menerima PSC baru (UUMigas baru)
untuk digadaikan "Future Production" yang berkaitan erat dengan cadangan. Bank
banyak liku-likunya. Kalau "bankable" ok.
Salam
From: iagi-net@iagi.or.id [mailto:iagi-net@iagi.or.id] On Behalf Of yudie
is
Pak OngH
Kalau memang sama dengan 'reimbursement' saja, mengapa cost recovery dikenakan
pajak? Juga apa yang disebut 'uplift'? (Tectonic uplift?)
RPK
Powered by Telkomsel BlackBerry®
-Original Message-
From: "Ong Han Ling"
Sender:
Date: Mon, 15 Jun 2015 00:20:29
To:
Reply-To: iagi-net
Uplift itu hanya berlaku dalam JOB/Joint Operating Body (berlaku waktu UU
No. 8/1971). Di era UU no. 22/2002 tidak diperbolehkan lagi, karena bisa
kontrak di dalam kontrak. Kareba Pertamina bukan lagi sebagai the
Authorities tetapi sekarang sebagai kontraktor.
Acreage untuk JOB, original adalah WK
Pak Koesoema ysh,
Langsung menghujam nih pertanyaannya, mining right oleh negara di
delegasikan ke pemerintah, negara ini diwakili oleh siapa? Sy tidak bisa
menjawab pak, yg jelas diwakili oleh uu yg disetujui juga oleh dpr..
mungkin geologist yg ahli hukum seperti pak Yitno yg bisa jawab pak :-)
Kang Yudi dan rekan2 sekalian,
Jika apa yang disinyalir oleh Kang Yudi soal perubahan paradigma undang2 Migas
menjadi “Nasionalis”, bisa jadi kebalikan dengan apa yang sedang berkembang
dibelahan dunia lain.
Ambil contoh, Mexico, karena produksinya menurun dari sekitar 3 juta bopd
ditahun 2010
Terima kasih Bapak2 Yudi, A Luthfi, Ong, Yanto atas pencerahannya
Saya kira yang disebut Economic Right itu adalah Commerial Right bahkan mungkin
Management Right atau Licence. Saya tidak terlalu faham istilah hukum, tetapi
menurut Wikipedia Economic Right termasuk dalam Human Rights (secondary,
Saya kira ajang adu konsep akan semakin menarik dg adanya UUMigas baru ini,
pada umumnya para Geoscientist lebih suka stay di save konsep atau konsep2
yg telah baku, shg diperlukan pemikiran out-of-the box ... dg demikian
diharapkan ada rekonstruksi plate tectonic terutama di Indonesia Timur dan
s
Sebenarnya ini menjadi tantangan para ahli tektonik di
Indonesia, untuk melakukan penelitian2 yang fokus pada
potensi-potensi reaktivasi sesar-sesar lama di Indonesia. Bisa
melalui mhs S2 atau S3, sehingga Pak Danny Hilman tidak
sendirian.
Salam,
Hita
STTNAS Yogya
> Yang jadi masalah adalah Gemp
Pak Bambang P Istadi,
UU No. 22 tahun 2001 lahir karena keinginan IMF, jadi sifatnya sudah liberal.
Dgn UU tsb posisi Pertamina disamakan dgn KPS, seperti contoh bagaimana PTM
mendapatkan blok NWJS, Pertamina terpaksa melakukan aqusisi bisnis murni. Hal
ini malahan disesalkan oleh beberapa tokoh
Avi
Saya sependapat bahwa dengan semakin sulitnya mendapatkan "new oil" di
Indonesia , maka adu konsep atau mempertajam konsep eksplorasi menjadi hal yang
menentukan.Yang harus kita perjuangkan adalah bagaimana "adu konsep" atau
melakukan eksplorasi berdasarkan konsep "baru" dapat berjalan dan m
The Indonesian Association of Geophysicists (HAGI) and the Indonesian
Association of Geologists (IAGI) in collaboration with the Indonesian
Association of Oil and Gas Production Facilities Professionals (IAFMI) and
the Indonesian Association of Petroleum Engineers (IATMI) as co-host will
organize
Indra
Saya se-7 agar ketentuan yang abu abu itu dihilangkan , walaupun memang abu2
itu juga kadang kadang diperlukan .Dan ini wajar karena UU itu kan produk
konsensus antar kekuatan politik , tapi semoga semua baik Pemerintah maupun
para anggota dpr (bukan DPR) masih memiliki jiwa patriot .Sehin
15 matches
Mail list logo
