Radar Banten 25 April 2007 hal 14
Kinerja Dewan dan Citra Buruk Parpol
Oleh : Ali Nurdin
Sebanyak 31 Anggota DPRD Banten pekan lalu diberitakan tidak hadir alias
mangkir pada saat Rapat Paripurna pengesahan Peraturan Daerah mengenai Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD). Rapat Paripurna DPRD Banten yang
sesungguhnya tidak memenuhi kuorum itu akhirnya terpaksa dilanjutkan setelah
dua kali diskors (Radar Banten, 20 April 2007).
Berita seperti ini semakin memperkuat kesan yang berkembang di masyarakat bahwa
anggota DPRD kita memiliki kinerja yang buruk. Malas. Kalau rapat saja tidak
hadir, bagaimana mungkin mereka mau bekerja sungguh-sungguh memperjuangkan
kepentingan rakyat yang diwakilinya. Padahal Dewan sudah dibekali dengan
sejumlah fasilitas dan kemewahan di atas rata-rata. Mereka dibangunkan kantor
yang megah dan disediakan mobil. Pendapatannya bukan hanya gaji, tapi juga dari
uang representasi, uang perumahan, uang komunikasi, uang transportasi, uang ini
dan uang itu. Belum lagi beragam jenis honor yang biasa diterima. Bahkan untuk
hadir rapat pun konon mereka ada honornya.
Maka jangan salahkan publik yang bereaksi begitu keras menolak tambahan
kemewahan yang akan diberikan kepada anggota Dewan, seperti terlihat saat
penolakan pengadaan kendaraan, pengadaan laptop, dan dana komunikasi intensif
belum lama ini. Publik perlu bukti bahwa uang yang telah mereka sumbangkan
untuk membiayai segala kebutuhan wakil rakyat telah digunakan secara maksimal
untuk kepentingan para pembayar pajak. Kalau tidak, maka persepsi publik
terhadap kinerja Dewan akan terus miring, dan ini sangat tidak membantu dalam
memulihkan citra partai politik di Indonesia yang saat ini tengah dalam
sorotan.
Citra Partai
Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) bulan lalu menunjukkan bahwa hanya 35
persen pemilih yang merasa terwakili aspirasi dan kepentingannya oleh partai
politik yang ada di Indonesia. Sedangkan 65 persen lainnya menganggap bahwa
partai hanya mementingkan diri sendiri dan kelompoknya saja. Jajak pendapat
harian Kompas belum lama ini menyatakan bahwa hanya 23 persen masyarakat yang
merasa puas dengan kinerja partai politik. Sementara 77 persen lainnya mengaku
kecewa terhadap partai dan menilai partai tidak melaksanakan fungsi politiknya
secara benar, termasuk fungsi dalam mengartikulasikan kepentingan rakyat,
melakukan rekruitmen politik, dan mengkritisi pemerintah.
Mungkin kita juga masih ingat hasil survei Transparency International Indonesia
(TII) akhir tahun lalu menyimpulkan bahwa parpol dan parlemen termasuk dua
lembaga terkorup di Indonesia dengan nilai 4,1 dan 4,2 dalam skala 1-5. Nilai 1
adalah tidak korup (not at all corrupt) dan nilai 5 adalah sangat sangat korup
(extremely corrupt). Dari penelitian ini juga terungkap bahwa parpol dan
parlemen di Indonesia dinilai lebih korup dibandingkan dengan parpol dan
parlemen di Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura dan banyak negara lainnya.
Terpuruknya citra partai politik akan membuat kepercayaan masyarakat terhadap
partai semakin terkikis. Dalam jangka panjang hal ini akan sangat berpengaruh
terhadap keberlangsungan sistem demokrasi yang saat ini dianggap sebagai salah
satu sistem bernegara terbaik. Parpol adalah salah satu pilar demokrasi. Tidak
ada demokrasi tanpa partai politik. Tidak akan ada demokrasi yang sehat tanpa
partai politik yang terpercaya. Partai politik adalah lembaga yang diharapkan
mampu mengartikulasikan kepentingan dan
aspirasi publik. Semakin mampu partai mengartikulasikan kepentingan publik di
pentas politik baik lokal maupun nasional, maka partai tersebut semakin
berfungsi, dan akan membuat demokrasi makin bekerja.
Anggota Dewan semestinya sadar bahwa kiprah dan perilaku mereka sangat
berpengaruh terhadap naik-turunnya citra partai di mata publik. DPR dan DPRD
adalah perpanjangan tangan dari partai politik. Dalam sistem pemilihan kita,
parpol adalah satu-satunya pintu masuk untuk menjadi anggota Dewan, tidak ada
pintu lain. Melalui anggota Dewanlah publik dapat menilai secara terbuka
bagaimana pemihakan sebuah partai terhadap rakyat. Sebab DPR dan DPRD pada
umumnya adalah anggota atau pengurus parpol yang memiliki akses lebih leluasa
terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, juga akses atas publikasi media,
dibandingkan dengan anggota atau pengurus partai yang tidak duduk di legislatif.
Karena itu, partai semestinya sangat berkepentingan kalau ada anggotanya di
legislatif yang menjalankan tugas dengan buruk sehingga merugikan partai.
Partai harus memiliki kontrol penuh terhadap terhadap para wakilnya di DPR dan
DPRD, termasuk menegur, memberi sanksi bahkan memecat mereka yang tidak
melaksanakan fungsi legislatifnya dengan baik. Celakanya, para anggota Dewan
Yang Terhormat itu seringkali juga merangkap sebagai pengurus bahkan pimpinan
tertinggi di partainya masing-masing. Para anggota Dewan ini pulalah yang
sering menjadi penentu hitam-putihnya kebijakan partai. Sehingga partai menegur
anggota Dewan, ibarat tangan kanan menegur tangan kiri.
Di sinilah kita melihat pentingnya partai menjaga jarak dengan
anggota-anggotanya yang ada di Dewan. Pimpinan teras partai sebaiknya tidak
perlu menjadi anggota DPR atau DPRD sehingga bisa berkonsentrasi melaksanakan
fungsi-fungsi politik partai. Sebaliknya anggota Dewan yang non-pengurus partai
diharapkan bisa lebih fokus menjalankan tugas-tugas legislatif tanpa harus
disibukkan oleh urusan-urusan kepartaian. Tidak perlu lagi ada anggota Dewan
yang mangkir dengan alasan "menjalankan tugas partai." Juga tidak perlu lagi
ada pimpinan partai yang absen pada rapat penting partai karena alasan "sedang
kunjungan kerja Dewan". Dengan demikian nantinya terjadi proses check and
balance segitiga antara partai, anggota Dewan, dan konstituennya.
Soal Rekruitmen
Soal rekrutmen menjadi salah satu isu penting menyangkut kinerja DPRD. Partai
tidak mungkin mendapatkan calon anggota DPR dan DPRD yang baik tanpa melakukan
proses rekrutmen secara obyektif. Dan kalau bahan dasarnya sudah tidak
berkualitas, maka diolah dengan cara apapun anggota Dewan yang dihasilkan tetap
tidak bisa diharapkan memiliki kinerja yang konclong.
Setidaknya ada tiga indikator penting yang perlu diperhatikan
partai dalam melakukan rekrutmen calon anggota Dewan, yakni kapasitas
individual, integritas moral, dan basis dukungan massa. Bila perlu dapat
ditambahkan indikator loyalitas kepartaian.
Kapasitas individual menjadi penting karena setiap anggota Dewan
dalam tugas sehari-harinya akan berhadapan dengan eksekutif yang pada umumnya
berpendidikan tinggi dan sudah berpengalaman di bidang pemerintahan. Tanpa
kemampuan yang memadai, maka anggota DPR dan DPRD hanya akan menjadi mitra yang
tidak seimbang dan cenderung menerima apapun yang ditawarkan eksekutif. Ini
bisa seperti DPR jaman dulu yang sering disebut sebagai "tukang stempel
pemerintah."
Integritas moral dapat ditelusuri melalui rekam jejak
(track-record) seseorang dalam waktu setidaknya lima tahun terakhir. Selain
mempelajari data-data tertulis, parpol perlu melakukan cross-check kepada
pihak-pihak yang bisa memberikan testimoni mengenai kualitas moral setiap orang
yang akan dicalonkan menjadi anggota Dewan. Kader-kader yang pernah tersangkut
masalah pidana dan cacat moral semestinya sudah gugur pada tahap awal seleksi,
sehingga tidak berpotensi membebani partai seandainya jadi anggota Dewan.
Soal dukungan massa bisa dengan mudah dilihat berdasarkan hasil
pemilu. Kalau tidak ada perubahan, sistem pemilu kita masih akan mencoblos
lambang partai dan nama caleg sekaligus atau salah satunya. Dengan cara ini
dapat dengan mudah diketahui siapa caleg yang paling banyak dipilih rakyat.
Namun, akan lebih sederhana lagi kalau sistem pemilu hanya mencoblos nama caleg
yang ada di bawah lambang partai tertentu, dan tidak dibuka peluang mencoblos
lambang partai. Caleg terpilih ditentukan berdasarkan suara terbanyak, dengan
tetap mempertimbangkan gabungan suara dari para caleg dalam satu partai sebagai
dasar untuk menentukan alokasi kursi secara proporsional.
Indikator loyalitas kepada partai bisa ditentukan berdasarkan
intensitas pengabdian dan jenjang pengkaderan yang telah dilalui. Setiap partai
pada umumnya sudah memiliki sistem dan jengang pengkaderan yang harus dilalui
para kadernya secara linier. Namun sayangnya sistem penjenjangan ini sering
dilanggar sendiri oleh para kader yang menginginkan jalan pintas menuju posisi
pimpinan partai. Di sinilah partai berhadapan dengan nafsu politik dari para
kadernya sediri sehingga sulit memperbaiki diri menjadi bagian dari sistem
demokrasi yang terpercaya.
Seleksi Alam
Tidak ada yang dapat membantu memperbaiki citra partai dan anggota Dewan,
selain elite partai dan anggota Dewan itu sendiri. Kita percaya bahwa partai
yang bersungguh-sungguh melaksanakan fungsi-fungsi politiknya dengan baik akan
mendapat apresiasi masyarakat yang tercermin melalui hasil pemilihan umum yang
meningkat. Ada banyak cara, metode, teknik, dan trik untuk membuktikan komitmen
partai kepada masyarakat. Yang dibutuhkan adalah kreativitas dan kemauan
bekerja keras.
Sebaliknya partai yang hanya mementingkan kelompoknya saja, yang hanya mengejar
kekuasaan dan duit semata, yang pimpinannya tidak pernah turun ke masyarakat,
yang anggota-anggota DPRD-nya banyak mangkir, pada akhirnya akan mendapat
hukuman masyarakat berupa pengurangan dukungan pada saat pemilu. Demikianlah
hukum alam yang telah berlaku selama ratusan tahun di dunia politik, dan akan
terus berlaku ke depan. Wallahu'alam.
[Non-text portions of this message have been removed]
