Pak Henk, Saya tidak anti PPP, justru perlu ditata, karena tidak semua komponen ICT harus di kendalikan oleh pemerintah, sebagai mana saya sebut seperti Jaringan Komunikasi, penyediaan hardware, softtware dan beberapa komponen yang menjadi lebih effisiesn bila disatukan dalam satuan kerja sama antara swasta dan pemerintah. Yang saya harapkan bahwa PPP tidak menghilangkan kendali dan tanggung jawab para pejabat pemerintah dari Tupoksinya dan PPP bukan menjadi alat pengeruk pendapatan bagi pihak swasta, namun menjadi sarana pengembangan lapangan kerja di daerah secara merata. Untuk menyempurnakan perlu diusulkan bahwa dalam melaksanakan PPP memerlukan tatanan agar tidak kebablasan, sehingga upaya effisiensi yang harus dicapai dapat dibuktikan bahwa dengan PPP menjadi lebih effisien dari pada dilaksanakan sendiri semuanya oleh Pemerintah, demikian pula untuk mencapai effisiensi perlu pengertian para pelaku usaha dan LSM agar upaya effisiesnsi tidak dianggap melakukan monopoli oleh KPPU, karena pada dasarnya etika dalam pelaksanaan pemerintahan tidak untuk mencari keuntungan dari layanan publik.. Untuk itu perlu beberapa hal yang menjadi perhatian dan diatur oleh pemerintah dalam RPP e-Gov yaitu: 1. Dalam memenuhi persyaratan keamanan dan manajemen informasi, pengendalian data mulai dari pelaksanaan data entry, pemeriksaan kebenaran data hingga pengamanan database, merupakan tanggung jawab pejabat pemerintah sesuai tupoksinya, untuk dilaksanakan dan tidak untuk diserah terimakan kepada pihak lain termasuk vendor. 2.. Bahwa pejabat penanggung jawab sistem harus mempersiapkan penataan sistem agar perubahan sistem yang perlu dilakukan sewaktu waktu harus dapat dilaksanakan tanpa menambah kebutuhan anggaran biaya dan bisa dilaksanakan secepatnya.(Bisa dengan pendekatan aplikasi berbasis parameter seperti lazimnya dalam aplikasi COTS). 3. Bahwa dalam proses harus didukung dengan proses akuntansi yang transparan dan berbasis accrual , sehingga dapat dijalankan proses akuntansi baiaya sebagai pertanggung jawaban penggunaan anggaran dan kelayakan pembiayaan maupun nilai PNBP yang dipungut adalah layak untuk menutup biaya yang wajar. Penilaian Kinerja dapat dilengkapi dengan perkembangan biaya proses layanan per transaksi yang lebih effisiesn dari waktu ke waktu, dan didukung dengan pembayaran biaya kepada mitra swasta secara wajar, sebagai bukti tidak ada hal yang dilakukan pemerintah akan menjadi beban tambahan bagi masyarakat pembayar biaya layanan atau pembayar pajak (bila ada pungutan biaya lauanan), syukur apabila semua biaya proses dan layanan sudah dibiayai dengan APBN/APBD. 4. Bahwa perubahan sistem hanya boleh dilakukan bila sangat diperlukan yang dilengkapi dengan kajian dampak kepada sistem keseluruhan (antar entitas kedinasan), effisiensi dan nilai manfaat yang dapat dipertanggung jawabkan, pergantian vendor mitra pemeliharaan sistem bukan untuk membiayai pembuatan sistem baru, karena perubahan sistem dalam e-Gov yang terintegrasi antar kedinasan akan mempengaruhi semua proses dan merupakan upaya pemborosan keuangan negara.
Sudah saatnya SDM pada pemerintahan semuanya melek ICT, dan masalah renumerasi agar mereka memperoleh pendapatan yang layak tentunya akan dapat diatasi bila sistem pemerintahan benar2 effisien yang bisa dibuktikan dengan terapan accrual untuk pelaksanaan akuntansi biaya dan pendapatan. Mungkin bisa ditambahkan lagi beberapa syarat yang sangat perlu dilakukan menuju sistem e-Gov yang terintegrasi antar lembaga negara dan effisien. Semoga dapat dimaklumi & bermanfaat. Wass. Hari [email protected] wrote: > Rekan2 sekalian yth. > > Yang saya tekankan di sini adalah memberdayakan OKD yang berminat dan > berpotensi menjadi mitra PPP pemkab/pemkot dimana "garansi keberhasilan" nya > tidak dijamin oleh status apakah proyek tsb dilaksanakan dengan model PPP > atau bukan .. > > Karena sayang bila inisiatif investasi OKD yang bernilai puluhan triliun > rupiah tsb harus selalu di "demotivasi" dengan motto "PPP will only end will > a severe failure" .. Mohon maaf banyak sudah kerjasama antara pihak2 > pengusaha penyedia jasa dan teknologi ICT di tingkat pemkab/pemkot yang > memberikan jasa dan teknologi secara "pro bono" sebagian .. yang tentunya > memiliki skala ekonomi-sosial-politik yg berbeda dengan contoh kasus > kesepakatan PPP lintas negara yang anda berikan di bawah ini .. > > Last but not least PPP is still one of the most everybody happy solution in > developing a long lasting social responsibilty program by ICT/E-GOV private > sectors to support their government partner in developing and providing > "ICT/E-GOV for ALL" to their community. > > PPP does not mean NEO-IMPERIALISM .. while neo-imperialism can be packed > within a PPP camouflage form .. ;) > > Salam E-NKRI! > > HM > > > Sent from my AXIS Worry Free BlackBerry® smartphone > > -----Original Message----- > From: "hnoe...@indonet" <[email protected]> > Date: Tue, 15 Dec 2009 19:00:44 > To: <[email protected]> > Subject: Re: Peran Dekominfo untuk merangsang PPP (Public-Private Partnership) > of e-Government Project RE: [eGovIndonesia] Studi Tour implementasi egov > > Terima kasih Pak Sulzer, > Gambaran menarik untuk menyadarkan kita, kalau didalami sampai masalah > harga, terkadang kita bisa kaget, melihat ikan yang jenisnya hanya > banyak dinegara kita bisa dijual lebih murah diluar negeri daripada di > negeri asal ikan itu sendiri. > Banyak yang tidak normal terjadi di negeri ini, mulai dari produsen yang > penghasilannya jauh lebih kecil dari pedagang perantara dari barang yang > diproduksinya, hingga mau jual barang hasilnya sendiri ke pasar tidak > bisa karena pasarnya sudah di kuasai makelar. > Demikian pula soal PPP, 5-10 tahun lalu banyak pejabat di beberapa > negara kurang berkembang yang termakan hasutan konsultan asing dan > pebisnis untuk berpikir bahwa kerjasaman operasi dengan swasta merupakan > solusi paling cepat dalam menerapkan penggunaan ICT sebagai sarana > pendukung layanan publik oleh pemerintahan di Negerinya. > Alhasil ada dua negara yang melaksanakan pola tersebut proses > administrasi dan layanan publik dioperasikan oleh perusahaan swasta, > salah satunya malah perusahaan swasta yang dimiliki oleh perusahaan > milik negara tetangga. > Memang solusi pengadaan dan penyediaan softwarenya dengan cepat bisa > dilakukan tanpa ribut cari dana pinjaman luar negeri atau menyisihkan > anggaran untuk itu, dan meski agak sulit, implementasi operasional > ternyata dapat dilaksanakan dengan komando, sehingga terapan ICT > memberikan lompatan manfaat bagi sebagian administrasi Pemerintahannya > dan juga layanan publik di area yang di operasikan bersama swasta. > Namun apa yang terjadi setelah 3 tahun kemudian, ternyata salah satu > negara akhirnya mengambil alih saham mayoritas dari perusahaan tersebut > dan mengambil alih kepemimpinan operasionalnya, dan yang satu lagi > karena kerjasama antar negara yang secara kontrak jangka panjang tidak > dapat diputus, akhirnya negara tersebut harus meng-amandemen undang-2nya > agar bisa mengambil alih kembali kendali sistem informasi bagi layanan > Publik yang dijalankan oleh negara lain. > Apa sebenarnya yang terjadi?. > Untuk negara pertama selain masalah kendali informasi ditangan swasta, > tidak ada lagi kerahasiaan negara ditangan pemerintah, karena perusahaan > pelaksana operasi juga tahu apa yang terjadi, disisi lain layanan publik > menjadi semakin mahal dan bertentangan dengan kesepakatan dengan WTO > dimana layanan publik oleh pemerintah harus dilaksanakan dengan nilai > yang wajar dan dan tidak boleh mengambil keuntungan, sementara dari > laporan publik perusahaan pengelolah dapat dibuktikan bahwa perusahaan > tersebut mendapat keuntungan besar dari kegiatan layanan publik. > Untuk negara yang kedua, beberapa kali terjadi indikasi kebocoran > informasi sehingga negara pemilik informasi tidak bisa mengatur strategi > perdagangan internationalnya secara benar, meski secara audit dibuktikan > bahwa proses memenuhi syarat keamanan, namun tetap saja ada indikasi > kebocoran informasi. Sementara issue hilangnya sebagian kedaulatan > negara akibat kerjasama dengan perusahaan negara tetangga dalam bentuk > penjualan aset negara maupun kontrak proses sistem informasi dan layanan > publik untuk jangka panjang menjadi issue politik yang akhirnya > menjatuhkan pimpinan negara tersebut dari jabatannya. > Belajar dari kedua pengalaman negara tersebut, dan membandingkannya > dengan kasus2 yang mungkin sebenarnya lebih banyak terjadi di Negeri > kita, maka kita perlu mengkaji dengan cermat dampak dari pengalihan > tanggung jawab pemerintah kepada perusahaan swasta. > Kalau mengalihkan tanggung jawab Jaringan data, Pembelian Hardware > menjadi sewa dll mungkin tidak sensitif. Tapi menggantungkan diri pada > satu perusahaan, penyerahan proses pengolahan data tanggung jawab > penyimpanan Informasi, pelaksanaan proses data publik ke pihak lain apa > lagi kepada pihak asing (seperti yang dilakukan oleh beberapa Bank di > Indonesia) merupakan hal yang perlu di analisa dengan baik, karena bisa > mengurangi kedaulatan suatu bangsa. > Saya yakin bila kita semua tahu bagaimana negara lain saat ini ada yang > secara tak langsung mengendalikan irama ekonomi negara lain melalui > kendali informasi dan menjepit negara lain untuk tergantung padanya, dan > apabila kita juga tahu bagaimana mereka memfasilitasi para pencuri dan > koruptor dinegerinya secara sistematis sehingga bisa menempatkan dirinya > sebagai bangsa yang beradab, tertib dan sopan, padahal sebenarnya mereka > cuma hidup dari makelar dan tukang tadah. Dan itu semua, akan terajadi > terus bila tidak ada kendali informasi publik yang baik oleh pemerintah > dan masyarakat kita . > Soal ketentuan dan peraturan untuk pengamanan informasi publik, setahu > saya DepKominfo sudah punya banyak sekali dan sudah beberapa kali di > sosialisasikan, namun bila peraturan tersebut tidak dijadikan peraturan > pemerintah atau undang undang, maka Departemen lain atau pemerintah > daerah yang merasa diluar komando diyakini akan sulit untuk taat kepada > aturan Depkominfo, meski mereka tahu risikonya. > Semoga bermanfaat. > > Sulzer wrote: > >> Yth Pak HM, >> Beberapa minggu yang lalu Saya terlibat pembicaraan soal Ikan dengan >> seorang ibu tua di Singapore. Dengan Rasa simpati, beliau bilang; >> "Kalian orang Indonesia itu tidak fair dengan diri sendiri. Mengapa >> ikan yang bagus-bagus di-export ke sini (Singapore), sementara yang >> kurang bagus dijual di Indonesia". >> "We eat good quality fish, you know....", dia menambahkan. >> Saya jadi teringat juga, salah satu Rekan kita di milist eGov ini >> pernah menulis, bagaimana Ibu-nya menjual Jagung-jagung yang bagus ke >> pasar, sementara untuk anak-nya sendiri diberikan Jagung-jagung busuk. >> Itu lah pilihan, Pak HM.... Setiap pilihan ada Resiko-nya.... >> Tidak membuat pilihan-pun ada resiko-nya, khan...??? >> Jadi Pak HM, tergantung dari PEMDA-nya sendiri. Mana yang menurut >> mereka lebih penting. Mana yang menurut mereka harus didahulukan.... >> Masa Uang kita kurang...?? >> Sudah beberapa Tahun ini Serapan Anggaran Negara kita sangat... >> sangat... sangat... kurang..., bukan?? >> Kalau memang penting..., pasti disetujui.... >> Di beberapa daerah, justru yang Saya lihat seperti "OKD" itu ya.., >> orang-orang PEMDA... :) Benar, ngga..??? >> Lihat aja di Jawa Tengah, hampir semua Lembaga Pembiayaan yang >> beroperasi di level Kecamatan dan Desa, MENDAHULUKAN yang punya SK >> Pegawai Negeri untuk diberi pinjaman pembelian motor, alat-alat rumah >> tangga, dan lain-lain... >> Artinya apa...?? OKD itu ya..., Pegawai Negeri..... :D >> Semoga Saya salah menafsirkan realita.... >> Salam, >> Sulzer Jusman >> >> >> ------------------------------------------------------------------------ >> *From:* HM <[email protected]> >> *To:* [email protected] >> *Cc:* [email protected]; [email protected] >> *Sent:* Tue, December 15, 2009 10:31:12 AM >> *Subject:* Peran Dekominfo untuk merangsang PPP (Public-Private >> Partnership) of e-Government Project RE: [eGovIndonesia] Studi Tour >> implementasi egov >> >> Pak Ibenk & Pak Sulze Yth. >> >> >> Mohon ijin untuk memberikan usul agar Depkominfo juga mendorong >> terciptanya "interaksi yang kondusif" antara "Pemda" & "OKD = Orang >> Kaya Daerah" .. dimana kita semua mengerti bahwa untuk banyak >> pemkab/pemkot di seluruh penjuru NKRI mengalami "kesulitan finansial >> signifikan" untuk membiayai pengembangan e-Gov di masing2 kab/kot nya >> (bagi pemprov kendala finansial ini lebih tidak signifikan) .. >> >> >> Komunitas OKD di kab/kota seluruh NKRI saat ini sebenarnya merupakan >> "sumberdaya utama potensial" yang masih belum optimal "kontribusi >> lahir & batinnya" bagi pengembangan e-Gov di kab/kot .. nah dengan >> mendorong "interaksi yang kondusif" tadi di atas .. maka Komunitas OKD >> di setiap kab/kot akan bisa terpacu untuk melakukan "everybody happy >> commercial based public-private partnership e-government project >> development" dimana untuk jangka menengah (5 tahun) dan jangka panjang >> (25 tahun) .. >> >> >> Hingga saat ini PPP belum dioptimalkan potensinya sebagai mekanisme >> dari-oleh-untuk masyarakat kab/kot di seluruh NKRI .. yang selain akan >> mendorong percepatan e-Gov pemkab/pemkot yang swadana-swadaya- >> swakarya .. juga akan memelihara kesinambungan keharmonisan antara >> cluster2 di dalam masyarakat berdasarkan "sumberdana" :D >> >> >> Demi keharmonisan dan keselarasan antara Pemprov/Pemkab/ Pemkot jago2 >> visi, jago2 realisasi & jago2 visi+realisasi .. >> >> >> Salam E-NKRI! >> >> >> HM >> >> >> >> Disclaimer : This e-mail and any attachments may contain confidential >> and privileged information. If you are not the intended recipient, >> please notify the sender immediately by return e-mail, delete this >> e-mail and destroy any copies. Any dissemination or use of this >> information by a person other than the intended recipient is >> unauthorized and may be illegal. >> >> --- On *Tue, 12/15/09, Ibenk < /FONT>/<iben...@gmail. com>/* wrote: >> >> >> From: Ibenk <iben...@gmail. com> >> Subject: RE: [eGovIndonesia] Studi Tour implementasi egov >> To: egov-indonesia@ yahoogroups. com >> Date: Tuesday, December 15, 2009, 9:16 AM >> >> Usul yang sangat menarik dan konstruktif, Pak. Insya Allah teman2 >> di Depkominfo akan merespon dengan baik. Thanks >> >> Sukses selalu, >> >> Ibenk >> >> *From:* egov-indonesia@ yahoogroups. com [mailto:egov- indonesia@ >> yahoogroups. com] *On Behalf Of *Sulzer >> *Sent:* 15 Desember 2009 6:21 >> *To:* egov-indonesia@ yahoogroups. com >> *Subject:* Re: [eGovIndonesia] Studi Tour implementasi egov >> >> Saya entah kenapa masih suka nimbrung di milis eGov ini, yaa... :) >> >> Mungkin terlalu Sayang sama Negara ini.... >> >> Pak Aba Fan, >> >> Kalau SOP rasanya kita terlalu menodong. Sebaiknya tidak terlalu >> optimis Depkominfo mampu menyediakan. >> >> Menurut Saya, yang paling bagus dan konstruktif adalah, Depkominfo >> memberikan kisi-kisi-nya saja dan curahkan usaha dan perhatian >> untuk mendorong kekuatan kompetensi-kompeten si eGov yang BARU >> untuk lahir di setiap PEMDA. >> >> Depkominfo harus lebih giat menjadi FASILITATOR. >> >> Depkominfo harus lebih banyak menyediakan data-data analysis >> Kekuatan/Kelemahan inisiatif eGov per-PEMDA, bukan per-aplikasi. >> >> Depkominfo harus mampu meng-identifikasi, meng-interpolasikan >> dalam diagram "VISI vs REALISASI" dari setiap PEMDA, lalu >> informasi itu di-sharing keseluruh PEMDA. Dari situ kita bisa tahu >> dan lihat, PEMDA mana yang JAGO VISI saja, dan PEMDA mana yang >> selalu tumbuh di garis "Gradien VISI dan REALISASI" yang "selalu" >> seimbang. >> >> Lebih konstruktif, khan....?? >> >> Semoga tidak meng-guru-i. Saya cuma usul... :) >> >> Salam, >> >> Sulzer Jusman >> >> >> >> >> ------------------------------------------------------------------------ >> >> >> No virus found in this incoming message. >> Checked by AVG - www.avg.com >> Version: 9.0.716 / Virus Database: 270.14.108/2565 - Release Date: 12/15/09 >> 03:40:00 >> >> >> > > > ------------------------------------ > > http://www.egovindonesia.com/Yahoo! Groups Links > > > > > > ------------------------------------ > > http://www.egovindonesia.com/Yahoo! Groups Links > > > > > ------------------------------------------------------------------------ > > > No virus found in this incoming message. > Checked by AVG - www.avg.com > Version: 9.0.716 / Virus Database: 270.14.108/2565 - Release Date: 12/15/09 > 03:40:00 > >
