Nah, kalo ini saya setuju. Saya juga tak pernah bilang bahwa tindakan cari
sambilan atau menghilang dari kantor pada jam kerja adalah tindakan yang bisa
dibenarkan atau harus dibela. Sejak awal dulu, ketika Pak Satria mem-posting
tulisannya tentang kinerja guru, saya sudah katakan, kalo guru kinerjanya
rendah, cari tahu apa akar masalahnya. Apakah ini persoalan moral, atau karena
desakan ekonomi? Pak Satria, seperti dikatakannya sendiri, meragukan bahwa ini
soal ekonomi.
Kalo soalnya adalah soal moral, maka para guru itu menghilang dari kantor
pada jam kerja untuk minum-minum, judi, maen perempuan, maling, dsb. Tapi kalo
ini faktor ekonomi, mereka kemungkinan besar akan cari obyekan lain yang bisa
nambah periuk dapur mereka. Jadi, harus jelas dulu akar masalahnya apa. Nggak
asal main vonis aja.
Yang saya tak setuju adalah analogi dengan tukang becak. Ini nggak nyambung.
Tukang becak tak akan mimpi jadi guru. Gila jika zaman gini masih ada orang
mimpi mau jadi guru! Tukang becak pun mungkin impiannya sama dengan kebanyakan
dari kita: pengen jadi milyuner, kalo bisa. Namanya juga mimpi. Boleh toh?
Mimpi jadi guru? Silakan tanya deh ke mereka. Ada enggak yang mau?
Kalo mau perbandingan yang valid untuk melihat relatifitas gaji mereka,
bandingkan guru dengan karyawan kantor dengan ijazah S1 dan masa kerja yang
sama. Sama-sama pemula. Guru mesti tunggu 2 tahun lebih sebelum diangkat jadi
PNS penuh, dan selama itu rata-rata sudah harus bekerja tanpa terima gaji
bulanan. Kebanyakan dari mereka mungkin sudah punya obyekan sana-sini waktu
surat pengangkatan keluar. Yang gagal ngobyek mungkin sebelum dua tahun udah
hengkang. Jadi tukang becak bisa jadi masih jauh lebih mending. Di sini letak
persoalannya.
Maka itu, menurut saya yang mendesak dibenahi itu sistem kepegawaiannya
beserta skema penggajiannya. Jika tidak, kita cuma bisa ngomel aja bahwa guru
males, guru bodoh, guru nggak berwibawa, dst.
Guru juga ngerti kalo urusan gaji mereka itu ujung-ujungnya soal politik.
Makanya mereka apatis. Nggak peduli, yang penting bisa cari tambahan buat
hidup. Sementara Pak Satria lebih suka tutup mata terhadap soal politis itu,
dan terus mencecar guru dengan tudingan kerja "part-time" gaji "full-time."
Nggak mampu nyentil yang di atas, yang di bawah yang diinjak-injak. Ini
memalukan, khususnya karena datang dari seorang konsultan Diknas.
manneke
ddinasty_a04 <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Mengikuti diskusi antara rekan Manneke dan rekan Satria,
mengingatkan saya akan diskusi antara rekan Manneke dan
Daskopilental beberapa waktu soal "budaya".
Kembali disini saya melihat dua belah pihak baik rekan Satria atau
rekan Manneke tidak salah dalam statements mereka, hanya landasan
pemikiran (sudut pandang) yg dijadikan dua belah tidak sama, maka
terkesan ada perbedaan prinsip disitu, kalau masing pihak mau
mengalah membahas satu persatu dari point masing2 yg dijadikan
pegangan, maka saya yakin bahwa diskusi anda berdua akan lebih
produktif, dalam arti akan membuka wawasan baru bagi anda berdua.
Betapapun, guru adalah sebuah profosi,disitu dituntut
profesionalitas kita secara penuh, disini mencurahkan semua energy
dan waktu sangat dituntut, hal ini selaras dgn konsekwensi atas
pilihan profesi yg telah kita buat. Termasuk disini adalah menerima
realitas bahwa honor/ gaji guru sangat rendah, ini satu hal yg harus
dicarikan solusinya. Kata-kata "rendah" itu sendiri juga relatif
sufatnya, jadi rekan Manneke dkk harus juga melihat variable yg
menyertainya. Misal perbandingan; Tanyalah pada abang beca, andai
mereka sanggup dan kapable, lebih memilih profesi apa dia, apakah
tetap sebagai abang beca atau berganti menjadi guru yg -katanya-
gaji mereka rendah tersebut?
Disisi lain, point rekan Manneke juga tidak bisa disalahkan, REALITA
yg ada menunjukkan rendahnya honor /gaji para Guru, menuntut para
guru untuk bekerja extra, yg mana artinya mereka harus mengerahkan
extra waktu dan extra energy mereka untuk sesuatu yg secara
profesional "tidak dihargai dgn materi" juga tidak bisa dilakukan.
Saya melihat adanya pemaksaan "idealisme" disini untuk membaca
sebuah "realitas", disisi lain, saya juga melihat adalah politisasi
situasis dan kondisi untuk menambah nilai pada satu jenis profesi.
Saya kira, kita harus lebih realistis dan proporsional dalam melihat
satu fenomena, dalam kasus guru ini misalnya; menuntut mereka
berekrja 15.50 jam tanpa ada konpensasi materi sementara kita sadar
betul akan kondisi finansial para guru (yg katanya parah itu) jelas
bukan satu sikap yg bijak, ini bertentangan dgn prinsip penghargaan
pada profesionalitas itu sendiri.
Namun demikian bersifat pasif atau apatis pada peningkatan kualitas
mereka (dilihat dgn hasil kerja mereka) karena kondisi dan situasi
yg ada tidak berpihak pada mereka juga bukan satu sikap yg bisa
dibenarkan, masing-masing harus berjalan sambil mencari solusi,
kasus-kasus seperti ini masu tak mau harus menyinggung dunia
politik, karena dari situlah segala deal soal gaji PNS dll itu
bermuara,
Salam
---------------------------------
New Yahoo! Mail is the ultimate force in competitive emailing. Find out more
at the Yahoo! Mail Championships. Plus: play games and win prizes.
[Non-text portions of this message have been removed]
