--- In [email protected], "I. B. Arka" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Berarti setiap bulan guru SD di Riau dapat tambahan Rp 1 juta (transport) + Rp 700.000, (uang makan). Plus tunjangan hari raya 2 x setahun. Lumayan. Daerah2 lain, kebanyakan tak seperti Riau. Hanya dapat gajih, tunjangan keluarga, tanpa tambahan tunjangan transport dan tunjangan uang makan. Contohnya yang terjadi di pulau Bali. Gajih guru SD memang sangat memprihatinkan. Harus bisa hidup dengan apa adanya, bertahan jangan sampai hutang sana hutang sini, bila tidak perlu sekali, umpamanya pinjam di Koperasi atau LPD. > Salam > IBA
L: Kita mestinya belajar, perbedaan tajam pendapat antara satu daerah dengan daerah lain secara alamiah (tetapi pelan2, tidak drastis) akan memicu gelombang perpindahan manusia (termasuk urbanisasi). Tunggu saja 10 - 20 tahun yad untuk melihat fenomena ini. Kita sudah belajar fenomena serupa dari urbanisasi para penduduk desa ke kota2 besar, bahkan dari luar Jawa ke P.Jawa. Program pemerintah untuk memindahkan penduduk dari Jawa ke luar Jawa, spt transmigrasi, akan tetap gagal jika di daerah yang baru, kehidupan lebih susah. Sebagai bagian dari negara kesatuan RI, Riau tak bisa dan mesti dilarang menolak kedatangan berbondong-bondong warga (khususnya dari propinsi2 tetangga) yang ingin mengadu nasib di sana, mis. sebagai guru. Dalam kasus2 gelombang perpindahan penduduk semacam di atas, konsep2 HAM dan demokrasi berperan. Saya paling anti pada pendapat yang cuma menyalahkan kinerja guru sbg penyebab ambur-adulnya pendidikan di Indonesia. Untuk apa berbagai teori2 kependidikan, teori2 pembuatan kurikulum, bahkan teori2 belajar lewat eksperimen2 thd binatang dilakukan apabila cuma guru saja yang bisa jadi biang kerok? Lupakah kita bahwa guru itu BUKAN mesin atau benda mati yang sama standard kualitasnya dan TIDAK diproduksi oleh mesin (pencetak guru) yang sama? Salam
