Lagipula, mereka-meraka yang menempati rumah dinas melewati batas kedinasannya tidak pernah pula peduli pada nasib orang lain yang sudah waktunya menggunakan rumah dinas yang masih saja mereka tempati - bahkan sampai ke anak - cucu
___________________________________________ Adyanto Aditomo <adyantoadit...@...> wrote: > > Bung Joko, > Â > Pertanyaan saya soal hak mendapatkan rumah pribadi bagi Pegawai Negri dari > TNI masih tetap yaitu: > Apakah para penghuni Rumah Dinas tersebut tidak memiliki Rumah Pribadi yang > didapat dari bantuan Pemerintah karena: > 1. Memang Instansi TNI dimana mereka bernaung tidak pernah menawarkan bantuan > agar para penghuni Rumah Dinas tersebut mendapatkan rumah pribadi, dimana > uang muka dibayar oleh Pemerintah dan cicilannyanya sangat ringan, atau > 2. Sebetulnya mereka sudah ditawari untuk mendapatkan Rumah Pribadi oleh > Instansi TNI yang menaungi mereka, tetapi ditolak oleh para penghuni karena > ada ketidak cocokan soal lokasi dan atau kualitas rumah dan luas tanah. > Â > Bila yang terjadi adalah point 1, berarti para pensiunan TNI telah > diperlakukan secara tidak adil oleh Instansi yang menaungi mereka. > Bila yang terjadi point 2, maka proses penggusuran ini merupakan resiko yang > sudah disadari oleh para penghuninya. > Setahu saya, yang terkena point 2, besar ganti ruginya sama antara Pegawai > Negri Sipil maupun TNI. > Artinya: Penggusuran paksa bukan sepenuhnya kesalahan Instansi TNI yang > manaungi mereka. > Â > Salam, > Â > Adyanto Aditomo
