Bung Joko, Pertanyaan saya soal hak mendapatkan rumah pribadi bagi Pegawai Negri dari TNI masih tetap yaitu: Apakah para penghuni Rumah Dinas tersebut tidak memiliki Rumah Pribadi yang didapat dari bantuan Pemerintah karena: 1. Memang Instansi TNI dimana mereka bernaung tidak pernah menawarkan bantuan agar para penghuni Rumah Dinas tersebut mendapatkan rumah pribadi, dimana uang muka dibayar oleh Pemerintah dan cicilannyanya sangat ringan, atau 2. Sebetulnya mereka sudah ditawari untuk mendapatkan Rumah Pribadi oleh Instansi TNI yang menaungi mereka, tetapi ditolak oleh para penghuni karena ada ketidak cocokan soal lokasi dan atau kualitas rumah dan luas tanah. Bila yang terjadi adalah point 1, berarti para pensiunan TNI telah diperlakukan secara tidak adil oleh Instansi yang menaungi mereka. Bila yang terjadi point 2, maka proses penggusuran ini merupakan resiko yang sudah disadari oleh para penghuninya. Setahu saya, yang terkena point 2, besar ganti ruginya sama antara Pegawai Negri Sipil maupun TNI. Artinya: Penggusuran paksa bukan sepenuhnya kesalahan Instansi TNI yang manaungi mereka. Salam, Adyanto Aditomo
--- Pada Sab, 30/1/10, Joko <jokotol...@yahoo.com> menulis: Dari: Joko <jokotol...@yahoo.com> Judul: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Rumah Dinas (Bung Kiky dan mas Adyanto) Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Tanggal: Sabtu, 30 Januari, 2010, 3:43 AM Bung Kiky dan mas Adyanto, Masalah penghunian rumah dinas di lingkungan TNI sudah lama bermasalah dan tidak pernah ada penyelesaian. Padahal di lingkungan dinas instansi yang bukan TNI (baca : PNS) hal seperti ini tidak pernah terjadi karena aturan yang ada ditindak lanjuti secara bijak. Masalah ini sebetulnya sudah sampai kepada presiden, sehingga untuk memberikan jalan penyelesaian Presiden SBY mengeluarkan Peraturan Presiden yang baru, yaitu Peraturan Presiden RI No. 11 Tahun 2008, yang sebetulnya merupakan pengulangan/ penegasan dari UU RI no. 72 tahun 1957 tentang penjualan Rumah-Rumah Negeri , dan Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1994 yang telah diubah dengan PP No.31 tahun 2005 tentang Rumah Negara. Namun bagaimana mungkin aturan ini akan jalan kalau instansi yang membawahi tidak mau memprosesnya. Saya tidak tau apakah karena dalam peraturan itu hanya menyebut Pegawai Negeri (bukan PNS - ulangi - bukan PNS), tidak secara eksplisit menyebut Prajurit TNI. Rasanya tidak terlalu keliru kalau banyak kalangan yang berpendapat bahwa ada perasaan iri dan dengki dari para yunior kepada seniornya dengan alasan yang tidak jelas. Lebih miris lagi, melihat tayangan penggusuran paksa terhadap keluarga purnawirawan di media (TV dan suratkabar), yang notabene adalah para pejuang pendahulu mereka, para pejabat teras di lingkungan TNI tetap bergeming. Tidak sedikitpun nuraninya tersentuh untuk berbuat sesuatu, berupaya menyelesaikan masalah secara bijak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Wong peraturannya juga sudah ada .. /Joko
