1. Situasi ini terjadi ketika penguasa sudah mulai berasumsi bahwa dirinya dan
negara adalah identik (l'etat cest moi). Negara dirugikan oleh korupsi tapi
diri sendiri diuntungkan, Jadi, yang ada keuntungan, bukan kerugian karena
untung ruginya negara diukur dari untung rugi pribadi. Negara kan hanya bisa
mewujudkan diri melalui penguasa, birokrasi, serta simbol-simbolnya. Jadi,
jangan diartikan harfiah bahwa negara punya "motif". Bicara soal kebohongan,
korupsi, dan kekerasan oleh negara tak selalu dapat dilakukan dari perspektif
logika positif.
2. Bukan diabaikan, tapi diperiksa silang dengan bukti-bukti arkeologis.
Artefak peninggalan masa lalu berupa arsitektur dan benda-benda juga bisa
menjadi bukti atau data sejarah, selain naskah dan prasasti. Sementara itu,
sejarah nasional Indonesia modern (pascakemerdekaan) tak memerlukan bukti
arkeologis. Dokumen dan saksi historis masih cukup lengkap, kecuali Supersemar
yang hilang secara misterius (padahal jadi dasar legitimasi Orba).
3. Setuju. Saya juga tak bilang bahwa di Indonesia belum ada. Justru
Indonesia ladang subur untuk riset sejarah macam begitu. Para peneliti
peristiwa 1965-1966 juga sangat mengandalkan pada oral history ini, khususnya
dari kaum yang waktu itu jadi underdog.
4. Setuju juga. Maka itu, sejarah selalu berhadapan dengan tegangan antara
fakta dan fiksi. Mungkin itu sebabnya jurusan ilmu sejarah adanya di fakultas
sastra :))
manneke
Endiarto Wijaya <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
1. Saya percaya negara bisa saja melakukan kejahatan, namun terbatas
pada delik kejahatan tertentu. Untuk korupsi, kita mestinya menganalisa satu
unsur dalam pidana ini, misalnya unsur "motif" atau "tujuan". Jika korupsi
dilakukan individu, motifnya adalah memperkaya diri. Namun apa motif negara
menjadi korupsi? Negara tidak diperkaya, tapi malah rugi. Hanya karena pelaku
korupsi memiliki kedudukan pada kursi pemerintahan bukan berarti korupsi itu
disponsori oleh negara.
2. Nyatanya, hampir tidak mungkin peneliti sejarah Majapahit maupun Singosari
mengabaikan Negarakertagama maupun Pararaton.
3. Di Indonesiapun sepengetahuan saya memang sudah lama berkembang metodologi
penelitian sejarah dengan sumber-sumber seperti itu. Lihat saja buku Prof.
Kuntowijoyo.
4. Sejarah bisa terlihat "berpihak". Ini terutama jika kita menggali sejarah
dari para pelaku yang masih hidup. Para pelaku sejarah bagaimanapun memiliki
persepsi dan pengalaman hidup yang berbeda-beda. Misalnya, sejarah politik
Quebec dari sudut pandang pelaku sejarah berlatar Anglophone Canadian dan
Francophone Canadian pasti akan terkesan berpihak pada latar belakang
masing-masing.Tapi itulah realitas sejarah.
Salam,
