Saya pernah menemukan kasus, para "orang miskin" yang mencari nafkah informal di Jakarta, sebagian adalah eks buruh tani yang semakin kesulitan mencari kerja di kampungnya, dengan upah yang sangat minim, tidak seimbang dengan kerja kerasnya.
Di Jakarta, kota yang katanya "kejam", orang masih bisa mendapat uang dengan relatif mudah, tanpa harus membanting tulang, misalnya menjadi joki 3 in 1, pengamen dll. Pointnya, kalau Pemda Provinsi DKI mau menertibkan "orang miskin" tersebut, sebenarnya bisa diterapkan metode screening, apa keahlian yang dimiliki, siapa "sponsor" yang menjamin biaya hidupnya selama belum bekerja dll, seperti prosedur memperoleh Permanent Residence di luar negri. Selanjutnya Pemda Prov DKI juga harus memperketat pintu-pintu masuk strategis, misalnya terminal AKAP Pulogadung, Pelabuhan Tanjung Priok. Kalau pendatang yang tidak lolos screening langsung dikembalikan ke tempat asalnya. Kejam? Saya rasa ini lebih baik daripada kasus "orang miskin" yang meninggal di Jakarta semakin banyak. Maaf kalau ada kalimat saya yang kurang berkenan. Salam. ----- Original Message ---- From: heru suprapto <[EMAIL PROTECTED]> To: [email protected] Sent: Thursday, May 10, 2007 8:07:43 AM Subject: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: Kekerasan terhadap Orang Miskin di Jakarta Data awal yang dikelola Yanti adalah data kekerasan Pol. PP terhadap orang miskin di Jakarta. Data ini diambil karena sudah semakin sewenang-wenang perilaku Pol. PP di lapangan, bahkan Pol. PP relah membunuh anak 14 tahun yang sedang bekerja menjadi Joki 3 in 1, Irfan Maulana namanya, pada tanggal 8 Januari 2007 di Kebayoran Baru. Data ini menunjukkan bahwa Pol. PP adalah eksekutor terdepan yang berhadapan dengan orang miskin dari sebuah kebijakan kota dan pemerintahan yang anti orang miskin. Orang-orang miskin melulu dipaksa menerima stigma yang dapat memperkeruh keindahan kota metropolitan. Bukan hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat kota yang merasa dirinya mapan dan menjadi bagian dari "keindahan kota". Tahun ini saja Pemrov DKI Jakarta sudah menganggarkan dalam APBD sebesar lebih dari 46 miliar rupiah untuk menangkapi orang-orang miskin. Target kelompok yang menjadi objek tangkapan Sutiyoso adalah pengamen, PKL, PSK, gepeng, pemulung, dll, ditambah penggusuran. Gila! satu PSK saja diangkakan sebesar 3 juta rupiah. Selain itu orang-orang miskin ini diminta untuk menebus uang bebas bagi dirinya sendiri, setelah itu ditangkapi kembali, mendapat uang kembali dari APBD dan disuruh tebus kembali. Inilah pundi-pundi pemrov DKI Jakarta, cermin pemerintahan korup. Pandangan ini juga terjadi di daerah-daerah lainnya. Saatnya kota menjadi milik semua. Saatnya kota memanusiakan warganya.
