halim hd <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
PERTAMA, sungguh keterlaluan kalou soal-soal seperti
itu saja presiden. seperti nggak ada kejaan laen!
Lalu masalahnya ada dimana? Apakah karena tidak adanya prinsip subsidiaritas
(dimana birokrasi dibawahnya diberi kewenangan tanpa adanya campur tangan
berlebihan dari atas)? Atau sudah ada subsidiaritas tetapi disalahgunakan oleh
yang diberi kewenangan? Ataukah kedua-duanya sudah tidak berwibawa lagi
sehingga aturan tidak dipatuhi di level lapangan?
Sungguh menjengkelkan memang kalau dari belakang ada forider roda dua
meraung-raung minta jalan padahal kondisi jalan tol lagi macet....kesalahan
berlipat-lipat, dari roda dua masuk tol, lalu memaksa minta jalan di tengah
kemacetan, dan yang lewat tidak jelas siapa.
tanya kenapa?!
riyanto
halim hd <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
PERTAMA, sungguh keterlaluan kalou soal-soal seperti
itu saja presiden. seperti nggak ada kejaan laen!
KEDUA, pejabar dan elite kita memang snob, over
confident, over acting, sekaligus juga nggak atau
kurang pede kalou nggak dikawal. di makassar, siapa
saja bisa membayar polantas untuk dikawal, seperti
para turis domestik atau turis mancenagara. setiap
malam beberapa kali sirene pengawal meraung-raung, dan
yang dikawal yaa orang yang itu-itu juga, kaloou bukan
amin syam, syahrul, atou walkot!
KETIGA, pengawalan adalah bisnis. itu cerita lama di
lingkungan polantas. sebab, polantas yang di jalanan
mesti setor kepada atasannnya, buat bensin, olie dan
pemeliharaan kendaraan, dan tentunya juga kocek
sendiri. dan semuanya itu ada hubungannya dengan
"angkatan berapa?" kata orang makassar. artinya,
apakah dia angkatan 40, 50, 60, atau 80 dan semuanya
itu diiringi dengan juta. jadi, ada angkatan 40 juta,
50 juta dan seterusnya untuk jadi polisi terutama
polantas. maka untuk pengganti biaya itu, jalanan
(tilang, pengawalan dsbnya) merupakan sesuatu yang
memungkinkan.
hhd.
