Pak Manneke dan Pak Rahadian, Saya sengaja tidak menanggapi soal Megawati dan Gerwani agar tidak menyimpang dari topik utama. Tapi berhubung ke'diam'an saya malah membuat Pak Manneke menambahi cap saya dengan rabun gender (mungkin ditaruh di sebelah cap macho kemaren) izinkan saya membahas agak menyimpang sedikit:
Bayangkanlah kalau idola massa sekaliber Megawati ternyata anggota Dewan Syuro PKB atau PPP atau PBB. Akan ada jugakah penolakan yang Anda kutip itu? Megawati ditentang karena dia adalah lawan, Pak. Bukan karena keperempuanannya. Alasan kepemimpinan perempuan itu cuma masakan politikus yang kebetulan sedap benar untuk dikunyah massa tapi sebenarnya sedikit saja yang menelan. Buktinya PDI-P menang saja kan ketika itu? Soal Megawati kalah di MPR itu kan lain cerita. Bukti lagi? Pernahkah kemudian para penentang itu meributkan bupati- bupati atau camat-camat perempuan yang makin banyak itu dengan alasan jender? Kalau agama alasannya, mestinya harga mati, toh? Kenapa Megawati dilawan tapi Rustriningsih atau Haeny Relawati dibiarkan? Jangan-jangan Anda percaya juga kalau Marissa Haque kalah di pilgub Banten karena dia perempuan? Soal Gerwani, maafkan kalau saya salah menanggapi lagi karena belum baca bukunya. Tapi yang saya tahu yang mau ditembak dari mitos Gerwani adalah imoralitas paham komunisme, bukan masalah karena Gerwani itu perempuan. Mitos imoralitas ini juga dikobarkan dengan adegan penyiksaan di film G30S yang amat-sangat-graphics itu (dan pelakunya tidak cuma Gerwani). Sama juga halnya dengan penghujatan atas Pramudya atau Sitor Situmorang (yang ternyata tidak ada komunis- komunisnya itu) tidak lantas diterjemahkan sebagai orde baru berpaham menindas sastrawan. Terima kasih atas gosokannya, Pak :-) Ilmu saya cuma cukup untuk eyel-eyelan warung kopi saja; jangan terlalu diseriusi. Andi --- In [email protected], manneke budiman <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Inilah yang disebut dengan "rabun gender" itu (bahasa Inggrisnya sih "gender blind", tapi daripada diterjemahkan jadi "buta", lebih baik jadi "rabun" aja). Makanya, bagi Bung Andi ini sangat sulit sekali untuk bisa melihat pelbagai permasalahan sosial dari perspektif perempuan. Dikiranya, kalo buat laki-laki tak ada masalah, maka pasti buat perempuan juga tak bermasalah. > > Sebetulnya yang perlu dilakukan mudah saja. Berhenti sejenak untuk melihat apakah suatu kebijakan, pernyataan, gagasan, aturan/hukum punya dampak khusus pada perempuan yang tak dialami oleh laki-laki. Jika ini mau dilakukan, niscaya akan bisa mulai terlihat bagaimana perspektif perempuan ini bisa difungsikan dalam analisis-analisis sosial. > > Terus terang aja, Bung Andi ini ilmunya hebat. Malah bisa jadi narasumber kopi darat FPK. Cuma ya itu, nggak ada perspektif gendernya. > > manneke > > Rahadian Permadi <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > Maaf Pak Andi jika saya menganggap anda mungkin tidak menangkap sarkasme > Manneke. > > Saya tidak setuju dengan premis anda bahwa gender tidak ada kaitannya > dengan politik dan kekerasan. Untuk poin yang pertama, politik dan > gender, contoh termudah adalah ketika Megawati ramai di calonkan menjadi > presiden menjelang selesainya masa pemerintahan Habibie. Waktu itu > sebagian kalangan mempermasalahkan 'keperempuanan' Megawati bukan > kemampuannya. Mereka bilang bahwa perempuan tidak dapat menjadi > pemimpin. Contoh ini jelas menunjukkan bahwa posisi sosial dan politik > ditentukan oleh persoalan identitas seksualitasnya. Kenapa demikian? Ini > lantaran gagasan bahwa pemimpin itu identik dengan pekerjaan laki- laki > dianggap sebagai sesuatu yang 'lumrah' dan 'alamiah'. Catatan, pemimpin > itu sendiri sebagai sebuah posisi mungkin tidak bergender, tetapi > digender-kan atau diberikan atribut maskulin untuk menunjukkan dominasi > laki-laki. > > Kaitan antara kekerasan dan gender sangat kental disamping identitas > lain seperti kelas atau suku. Contoh mudahnya adalah propaganda Orba > tentang Gerwani. Cerita bohong tentang tari telanjang dan pesta seks > yang melibatkan Gerwani sengaja dibuat untuk menunjukkan bahwa apa yang > dilakukan oleh perempuan-perempuan Gerwani bukanlah sikap perempuan yang > 'normal'. Dengan kata lain, cerita-cerita itu dimaksudkan untuk > menjelaskan kepada publik bahwa femininitas yang diterima sebagai nilai > bukanlah seperti yang dilakukan oleh para perempuan Gerwani tersebut. > Melalui propaganda ini, kelompok di AD bermaksud mendapatkan justifikasi > untuk menghancurkan perempuan-perempuan tersebut. > > Dalam kasus kekerasan rumah tangga, kaitan antara gender dan kekerasan > lebih jelas lagi. Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri jika > menggunakan analisis gender akan menggiring kita pada bagaimana posisi > perempuan dan laki-laki dalam sebuah keluarga. Sudah menjadi semacam > maxim bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri harus menurut apa > yang dikatakan oleh suaminya. Ketika si istri dianggap `melawan' > otoritas suami, kekerasan dipakai untuk menunjukkan pada si istri > tentang maxim tersebut. Kekerasan dipakai untuk menunjukkan dominasi. >
