Mas Radityo, Saya setuju dengan usulan anda itu. Kalau di Amerika, hampir mustahil pemerintah memberikan sumbangan lewat dana non-bujeter ke ormas atau orpol. Tetapi, di Indonesia lain sama sekali. Negara Indonesia adalah seperti negara kerajaan dalam zaman klasik. Pemerintah dianggap baik kalau mau "sedekah" ke perorangan atau lembaga-lembaga sosial, bukan lewat mekanisme resmi, tetapi lewat "sedekah informal".
Usulan saya kemaren, kalau "praktek feodal" ini tak bisa dihilangkan, ya sekurang-kurangnya diresmikan dan dikontrol, jangan lewat bawah tangan. Ulil Ulil Abshar-Abdalla Department of Religion Boston University --- radityo djadjoeri <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > Mas Ulil, > > Jawabannya adalah: "Kemandirian Ormas". > Masing-masing ormas kan punya anggota dari berbagai > kalangan. > Ada yang tajir dan adapula yang kantongnya > pas-pasan. Untuk menghindari perselingkuhan politik > dan bisnis, mustinya ormas, apalagi ormas bernuansa > agama, tidak "mengemis-ngemis " ke departemen dan > perusahaan-perusahaan milik konglomerat. Ini adalah > bagian dari perwujudan dari semangat mewujudkan > clean governance, clean government, clean society, > clean country. Saya banyak mendengar para pengusaha > besar mengeluh dimintai sumbangan ini itu. > > Kalau Mas Ulil setuju dengan urusan pemisahan > agama dan pemerintah, nantinya kelak kalau > panjenengan jadi pejabat tinggi (amin saya > doakan..minimal Menteri), saya sarankan untuk > bersikap seperti itu. > > Kalau ormas Islam tidak bisa mandiri, ya lebih > baik bubar saja....
