Pak Paulus, Saya juga berpikir begitu. Tapi ada satu keprihatinan tentang posisi Kementrian Pemberdayaan Perempuan; sering dimarginalkan (dianggap tidak terlalu penting) dalam sistem negara. Misalnya dalam mengikuti rapat-rapat rancangan undang-undang politik/pemilu dll, kementrian pemberdayaan perempuan tidak diundang, tidak dilibatkan. Dan sulit sekali bersinergi dengan kementerian lainnya. Karena masih ada mind-set, urusan perempuan itu kehamilan, air susu ibu, gizi bayi, puskesmas dll, lebih ke masalah reproduksi, tidak meraih sampai pemberdayaan politik dan ekonomi.
Kalau kita datang ke kementrian pemberdayaan perempuan, kita bisa lihat poster-poster yang menunjukkan itu, masalah perempuan masih terepresantikan sebagai masalah domestik. Kementerian ini juga tidak bisa mengandalkan menterinya saja, tapi juga deputi dan staffnya, seberapa pahamkah mereka tentang isu-isu perempuan. Sejauh ini kita (aliansi yang terdiri dari organisasi perempuan) sering melakukan audiensi dengan mereka, sangat intensif, dan selalu mendiskusikan tentang prioritas masalah-masalah perempuan. Namun dalam implementasinya, apalagi turun ke lapangan, tantangan dan rintangan banyak sekali. Banyak instansi-instansi yang belum punya perspektif perempuan, dunia perempuan, dan pengalaman perempuan (apalagi di daerah). Banyak sekali rintangan yang kita hadapi untuk benar-benar memberdayakan perempuan, dan yang paling sulit adalah kultur atau kebiasaan kita di sini dalam memandang perempuan. Mariana Thursday, July 12, 2007, 2:52:52 PM, you wrote: > Kalau begitu kesimpulan saya, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Meutia > Farida > Hatta Swasono juga tidak mengerti apa yang dia kerjakan donk. Kalau dari > pihak rakyat, (sebagai contoh diwakili oleh Bu Mariana) memandang > permasalahan ini dari kualitas pekerjaan yang diterima oleh kaum perempuan. > Sedangkan Ibu Menteri kita masih melihat dari sisi kuantitas, yang itu pun > bisa menimbulkan pro dan kontra atau dengan kata lain data dan kesimpulan > yang mereka buat masih menjadi pertanyaan. > Nah kalau begitu, program-program pemerintah untuk masalah pemberdayaan > perempuan pun jadinya tidak akan tepat sasaran kan ? > Regards, > Paulus T.
