Pada dasarnya prinsip jual beli saham adalah caveat emptor atawa buyer beware, 
investor akan menjual saham kalau merasa akan rugi dan begitu sebaliknya. Dalam 
kapitalisme murni harga sepenuhnya ada pada pasar sedang pemerintah tidak ikut 
campur. Harga yang anjlok pada saatnya akan mencapai dasar dan rebound dengan 
sendirinya, demikian juga harga yg naik akan mencapai puncak dan terkoreksi 
pada saatnya. Tapi itu kalau benar2 murni, pada kenyataannya SEC atau Bapepam 
akan men-suspend saham2 tertentu dari perdagangan selama beberapa hari untuk 
kepentingan umum atau melindungi investor. Demikian juga NYSE ataupun BEI bisa 
"halts" ataupun "delays" perdagangan stock2 tertentu.
---In [email protected], <SADAR@...> wrote :

Terimakasih bung Nesare, pencerahan yang diberikan sehubungan perubsahaan 
publik dan penghisapan kali ini, ... bisa di mengerti. Tapi, kalau lain kali 
timbul penangkapan saya miring jangan segan-segan diluruskan lagi, ya! Hanya 
saja, masih ada pertanyaan dalam benak saya, seandainya saja diperkenankan 80% 
saham perusahaan kapitalis itu dilepas kepublik, bagaimana pengontrolan 
Pemerintah, agar saham perusahaan itu benar-benar mempunyai nilai segitu? Kalau 
ternyata perusahaan itu sudah dalam keadaan kritis dan sahamnya harusnya sudah 
JATUH drastis, kan yang dirugikan publik? Sedang si kapitalis bisa saja kabur 
setelah penjualan saham masuk kantongnya, ...  Salam,ChanCT   From: nesare1@... 
[GELORA45]Sent: Tuesday, October 25, 2016 7:10 PMTo: 
[email protected]: RE: [GELORA45] Re: {URECA_SGT} Re: Sie Tik ==> 
Kontradiksi 

Chan: Bukankah dengan demikian bisa dikatakan “PERUSHAAN PUBLIK” itu terjadi 
hambar penghisapan manusia atas manusia, SETIDAK nya bisa dikatakan tidak 
sekejam perusahaan kapitalis perseorangan, karena BAGIAN keuntungan dari 30% 
dari saham perusahaan yang sudah dilepas ke publik itu tidak masuk kantong 
kapitalis perseorangan lagi, ... dimana nilai lebih hasil kerja karyawan/buruh 
bisa dikatakan sepenuhnya dihisap si kapitalis itu sendiri saja!Nesare: sekali 
lagi yg bisa menghambarkan penghisapan itu adalah orangnya bukan isme nya. Mau 
isme apapun kalau orangnya gak bener ya tetap akan ada penghisapan. Begitupun 
sebaliknya. Saya kasih contoh adanya peralihan kepemilikan dari 1 pemilik ke 
public itu boleh2 saja bung artikan sbg menghambarkan penghisapan krn rakyat 
banyak dapat menikmati hasil dari perusahaan. Tetapi kalau ditelusuri lebih 
lanjut ini adalah praktis bisnis saja. lihat praktis2 bisnis ini sekarang 
bagaimana? Kan banyak perusahaan gede yg terbentuk yg diklaim banyak orang sbg 
GREED. Kalau berhubungan dgn perusahaan USA, istilahnya menjadi GREED AMERICAN 
CORPORATION. Ini yg dipersoalkan oleh banyak orang kiri kan? Bahwa kapitalisme 
membawa kesusahan. Istilah 1% - 99% itu timbulnya dari sini. Ini kan 
ceriteranya kapitalisme. Kalau ini terjadi didalam sosialisme pun, ya sami 
mawon: penghisapan pun bisa terjadi. Mau system proletariat, sentralisasi polit 
biro dlsbg ya kalau sudah berhadapan dgn praktis bisnis seperti sekarang ini, 
saya yakin gak akan dapat menghilangkan penghisapan yg jadi slogan itu. Sekali 
lagi orangnya yg bisa berbuat baik dan buruk bukan isme isme nya.!Selanjutnya 
saya jelaskan dibawah ini. Chan: Saya semula memperkirakan, ketentuan 70% saham 
perusahaan itu tetap dipegang kapitalis pemilik modal, karena perusahaan itu 
HARUS tetap ada pemilik yang menentukan, atau mungkin untuk mencegah jangan 
sampai akhirnya saham perusahaan itu jadi kosong dan merugikan publik yang 
telah membeli saham perusahaan itu. Sedang saya perhatikan, konkritnya desa Hua 
Xi, mengambil cara 20% saham tetap dipegang oleh DESA Hua Xi, 80% dilepas 
bagikan pada penduduk/petani desa. Dan yang juga menarik, bonus yang seharusnya 
dibagikan pada PETANI sesuai besaran saham yang jadi “milik”nya itu, dibuat 
ketentuan, hanya 20% yang bisa diambil, jatuh ketangan setiap petani yang 
dapatkan bagian, sedang yang 80% dari bonus didapatkan itu dimasukkan kembali 
ke saham desa Hua Xi sebagai peningkatan jumlah saham yang dimiliki setiap 
PETANI dan tentunya untuk akumulasi modal produksi tahun berikut. Begitulah 
mereka di desa Hua Xi itu bisa mencapai perkembangan sangat cepat, ... DESA 
jadi cepat KAYA, setiap PETANI penduduk desa juga cepat kaya, ... banyak yang 
jadi jutawan RMB, pemilik saham Desa Hua Xi.Nesare: “ketentuan” mau  menjual 
20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 90% dst itu pertimbangannya bisnis biasanya bukan 
masalah mau jadi mayoritas atau tidak. kalau perusahaan yg dimiliki sudah 
sekarat, apanya yang mau dipertahankan? Mau jual saja belum tentu mudah. 
Dinegara maju memang relative mudah menjual suatu perusahaan, tetapi dinegara 
berkembang atau miskin perkaranya lain. Di Indonesia kita lihat jangankan jual 
perusahaan, jual rumah saja susah. Kenapa? Karena sistemnya belum berjalan dgn 
baik terutama financial instrumentnya masih lemah. Konsumsi itu terjadi dan 
bisa dipercepat dgn kredit. Dulu orang beli rumah pake’ uang kas jadi sedikit 
pembelinya. Sekarang dgn ada kredit, rumah2 bisa cepat terjual. Begitu juga dgn 
perusahaan. Hanya saja diindonesia financial instrument nya belum secanggih 
dinegara maju. Di negara maju sudah ada private investors, fund management 
companies, start up investors dll yg jago dalam hal jual beli perusahaan. 
Istilah yg dipakai bukan jual beli melainkan: buy out, merger acquisition, take 
over, LBO, MBO dll seperti yg kita bicarakan tempo hari.Masalah huaxia mau 
mempertahankan 20% kepemilikan itu hanyalah keinginan. Sekali lagi keinginan! 
Ini bukan mutlak bisa dilaksanakan. Sama saja diidnonesia ketentuan BUMN harus 
menjadi mayoritas artinya paling sedikit harus pegang 51% saham. Kalau kita 
rasional kan kelihatan kenapa BUMN dijual kepasar? Ini kan ada masalah baru 
dijual. Lah kalau masalahnya selanjutnya tidak bisa ditanggulangi dan harus 
menjual lebih dari 51%? Kan bisa saja. ini masalah bisnis. Bukan masalah mau 
jadi mayoritas atau tidak. makanya kita bisa lihat banyak perusahaan keluarga 
menjadi perusahaan public krn keluarganya tidak bisa menangani perusahaan 
keluarga itu lagi.Masalah ini kalau dilihat kaitannya dgn penghisapan itu 
begini: keputusan bisnis tidak memandang apakah ada penghisapan atau tidak. 
keputusan utk menjual saham ke pasar itu jangan dilihat sbg kebaikan pemilik 
perusahaan. Ini keputusan bisnis saja. walaupun saya pernah mengatakan public 
company dapat membagikan saham dalam bentuk RSU, stock option dll ke karyawan, 
ini adalah insentif. Insentif ini digunakan utk menahan sang karyawan supaya 
jangan keluar dan kerja lebih giat. Jadi ada timbal balik bukan semata2 
kebaikan dari pihak pemilik. Walaupun tempo hari saya menulis ini kesannya 
seperti menghambarkan penindasan dalam public company tetapi lebih jauh dari 
itu semua ini adalah keputusan bisnis. Bagi saya modal itu tidak memandang 
apapun termasuk baik, buruk, penindasan dll. Yang bisa baik, buruk, mengurangi 
dan menambah penindasan itu orangnya.Dulu waktu perusahaan keluarga diindoesia 
jaya2nya ya bisa saja sang pemilik dermawan. Lihat duit yg diglontorkan ke 
dunia sport seperti bulutangkis, tenis meja, sepak bola itu kebanyakan dari 
perusahaan keluarga. Sekarang setelah ada bursa saham yg berarti kepemilikan 
mayoritas berkurang mengakibatkan keputusan tidak bisa sewenang2 diambil begitu 
saja oleh 1 pemilik lagi melainkan ada kepentingan shareholders lain yg 
bermain. Hasilnya apa? lihat saja bulutangkis babak belur, PTMSI tidak ada 
turnamen yg berarti lagi dan tenis meja merosot parah dst. Chan: Sedang untuk 
yang menentukan mengambil KEPUTUSAN jalannya perusahaan setelah dilepas 
kepublik, kalau bentuk nya kolektif seperti Desa Hua Xi, ya Pengurus Desa Hua 
Xi itu-lah yang masih pegang 20% saham Desa, sedang publik sekalipun 80% saham 
desa, suara mereka diwakili Serikat Tani saja. Nah, kalau perusahaan itu semula 
milik negara atau kapitalis perseorang, mestinya juga bisa berlakukan cara itu, 
ya? Jadi, saham perusahaan yang dipegang perseorang tidak boleh lebih dari 20%, 
... lalu bagaimana pengontrolan dan membawakan suaranya bagi yang sudah dilepas 
kepublik, apalagi kalau lebih banyak yang diluar karyawan/buruh perusahaan itu? 
Jangan sampai publik hanya pegang sham-kosong, bodong karena ditilap oleh 
kapitalisnya atau kecurangan pengurusnya??? Mungkin juga untuk mencegah 
saham-bodong yang merugikan publik, maka dibuat ketentuan hanya 30% saham 
perusahaan yang boleh dilepas kepublik? Saya tidak tahu.Nesare: tidak ada 
ketentuan atau teori yg bisa menjelaskan bagaimana seharusnya jalannya 
perusahaan itu baik dari segi management atau apa saja. semua itu adalah 
keputusan dan harus diambil. Setiap keputusan ada konsekwensinya. Itu saja. 
jadi jangan pikir ilmu bisnis, ilmu ekonomi punya resep cespleng dalam bikin 
keputusan. 20% - 80% silahkan buat huaxia tetapi ini bukan resep. Harus ada 
pengurus desa ya silahkan juga. Harus ada serikat tani ya silahkan. Itu semua 
harus ditentukan. Sekali lagi tidak ada teori harus begini dan harus begitu. 
Makanya tempo hari saya agak tertawa koq bisa2nya ada orang bilang huaxia tidak 
bisa diterapkan di Indonesia. Gak ada alasan lagi ngasih pendapat begitu. Kan 
dalam otak orang2 yg ngomong begini kelihatannya mereka ada resep bagaimana 
harusnya menjalankan program2 ekonomi Indonesia itu. Begitu juga logikanya 
mereka2 ini kaya’nya tahu benar bagaimana menjalankan koperasi itu. Bagi saya 
itu semua hanyalah omongan gombal…..gak ngerti bisnis. Menggampangkan masalah 
saja dan maunya bashing musuh politiknya saja. SalamNesare   From: 
[email protected] [mailto:[email protected]] 
Sent: Tuesday, October 25, 2016 12:21 AM
To: [email protected]; nesare1@...
Subject: Re: [GELORA45] Re: {URECA_SGT} Re: Sie Tik ==> Kontradiksi  Lho, ... 
bukankah bung menyatakan, saya kutip: “Perusahaan public dijaman sekarang 
adalah milik semua orang baik rakyat suatu negara maupun asing. Semua orang 
bisa beli saham sbg bukti kepemilikan atas perusahaan apa saja (tempat kerjanya 
maupun bukan tempat kerjanya). Konsep ini meniadakan kepemilikan tunggal dimana 
relative bisa terjadi eksploitasi yg bung katakan.” Kemudian dialenea berikiut 
“Ini hanya ceritera singkat saja dimana penekanan terhadap eksploitasi itu 
menjadi hambar. “ Kutipan selesai. Bukankah dengan demikian bisa dikatakan 
“PERUSHAAN PUBLIK” itu terjadi hambar penghisapan manusia atas manusia, SETIDAK 
nya bisa dikatakan tidak sekejam perusahaan kapitalis perseorangan, karena 
BAGIAN keuntungan dari 30% dari saham perusahaan yang sudah dilepas ke publik 
itu tidak masuk kantong kapitalis perseorangan lagi, ... dimana nilai lebih 
hasil kerja karyawan/buruh bisa dikatakan sepenuhnya dihisap si kapitalis itu 
sendiri saja! Nesare: tidak ada ketentuan yg dibuat dari segi ilmu ekonomi dan 
bisnis. Setiap negara mempunyai ketentuan itu sendiri2 demi kepentingan 
negaranya masing. Disinilah bermainnya ideology kapitalisme dan sosialisme 
berinteraksi. Semakin tinggi kepemilikan pemerintah atas pasar berarti 
kepentingan negara lebih tinggi dalam mengurus masalah duit ini, berarti 
semakin ke kiri ideologinya. Begitu juga sebaliknya kalau pemerintah melempar 
tanggung jawab duit itu kepasar, artinya pemerintahnya lebih liberal/kapitalis. 
Chan:Saya semula memperkirakan, ketentuan 70% saham perusahaan itu tetap 
dipegang kapitalis pemilik modal, karena perusahaan itu HARUS tetap ada pemilik 
yang menentukan, atau mungkin untuk mencegah jangan sampai akhirnya saham 
perusahaan itu jadi kosong dan merugikan publik yang telah membeli saham 
perusahaan itu. Sedang saya perhatikan, konkritnya desa Hua Xi, mengambil cara 
20% saham tetap dipegang oleh DESA Hua Xi, 80% dilepas bagikan pada 
penduduk/petani desa. Dan yang juga menarik, bonus yang seharusnya dibagikan 
pada PETANI sesuai besaran saham yang jadi “milik”nya itu, dibuat ketentuan, 
hanya 20% yang bisa diambil, jatuh ketangan setiap petani yang dapatkan bagian, 
sedang yang 80% dari bonus didapatkan itu dimasukkan kembali ke saham desa Hua 
Xi sebagai peningkatan jumlah saham yang dimiliki setiap PETANI dan tentunya 
untuk akumulasi modal produksi tahun berikut. Begitulah mereka di desa Hua Xi 
itu bisa mencapai perkembangan sangat cepat, ... DESA jadi cepat KAYA, setiap 
PETANI penduduk desa juga cepat kaya, ... banyak yang jadi jutawan RMB, pemilik 
saham Desa Hua Xi. Sedang untuk yang menentukan mengambil KEPUTUSAN jalannya 
perusahaan setelah dilepas kepublik, kalau bentuk nya kolektif seperti Desa Hua 
Xi, ya Pengurus Desa Hua Xi itu-lah yang masih pegang 20% saham Desa, sedang 
publik sekalipun 80% saham desa, suara mereka diwakili Serikat Tani saja. Nah, 
kalau perusahaan itu semula milik negara atau kapitalis perseorang, mestinya 
juga bisa berlakukan cara itu, ya? Jadi, saham perusahaan yang dipegang 
perseorang tidak boleh lebih dari 20%, ... lalu bagaimana pengontrolan dan 
membawakan suaranya bagi yang sudah dilepas kepublik, apalagi kalau lebih 
banyak yang diluar karyawan/buruh perusahaan itu? Jangan sampai publik hanya 
pegang sham-kosong, bodong karena ditilap oleh kapitalisnya atau kecurangan 
pengurusnya??? Mungkin juga untuk mencegah saham-bodong yang merugikan publik, 
maka dibuat ketentuan hanya 30% saham perusahaan yang boleh dilepas kepublik? 
Saya tidak tahu. Salam,ChanCT    From: nesare1@... [GELORA45]Sent: Monday, 
October 24, 2016 10:19 PMTo: [email protected]: RE: [GELORA45] 
Re: {URECA_SGT} Re: Sie Tik ==> Kontradiksi  Chan: Baguuus tanggapannya, bung 
Nesare! Satu hal baru untuk pertama kali saya dengar ulasan perusahaan publik 
bisa dinyatakan menjadi hambar penghisapan manusia atas manusia nya, ... karena 
perusahaan itu menjadi milik bersama, kolektif. Nesare: saya tidak bilang 
perusahaan public akan menghambarkan penghisapan. Saya berpendapat penghisapan 
itu dilakukan oleh manusia bukan isme nya. Jadi isme apapun bisa ada 
penghisapan. Kenapa? Karena orangnya yg menghisap bukan ismenya. Saya kasih 
keunggulan perusahaan public itu sebagai fakta tetapi bukan menghebatkan 
kapitalisme. Fakta perusahaan public dapat dimiliki oleh semua orang itu tidak 
bisa dipungkiri tetapi sekali lagi bukan tidak ada penghisapan dalam perusahaan 
public itu. Chan: Tapi, bukankah dinegara-negara barat, termasuk HK yang saya 
ketahui, besaran saham yang dijual ke pasar tidak lebih dari 30%, artinya 
setidaknya 70% saham perusahaan itu TETAP dimiliki kapitalis perseorangan. Dan 
dengan demikian 70% keuntungan setiap tahun hasil kerja karyawan/buruh 
perusahaan itu jatuh masuk kantong kapitalis pemilik perusahaan itu! Artinya, 
nilai lebih hasil kerja karyawan/buruh yang diambil oleh kapitalis 70% tetap 
diambil kapitalis, ... masih terjadi penghisapan manusia atas manusia! Nesare: 
tidak ada ketentuan yg dibuat dari segi ilmu ekonomi dan bisnis. Setiap negara 
mempunyai ketentuan itu sendiri2 demi kepentingan negaranya masing. Disinilah 
bermainnya ideology kapitalisme dan sosialisme berinteraksi. Semakin tinggi 
kepemilikan pemerintah atas pasar berarti kepentingan negara lebih tinggi dalam 
mengurus masalah duit ini, berarti semakin ke kiri ideologinya. Begitu juga 
sebaliknya kalau pemerintah melempar tanggung jawab duit itu kepasar, artinya 
pemerintahnya lebih liberal/kapitalis. Utk Indonesia yg namanya persero harus 
dimiliki oleh pemerintah diatas 51% artinya pemerintah selalu pemilik 
mayoritas. Disini sudah benar krn prinsip dasar UUD 45 itu adalah mengurus 
kepentingan rakyat banyak. Kalau pejabat nya benar dan bisa ngurusin duit, 
kenapa tidak Indonesia memiliki 100% saham2 BUMN. Masalahnya pejabatnya tidak 
benar. Makanya harus diswastakan dalam arti menjual sahamnya kepublik. 
Sebetulnya ini jalan mudahnya yaitu go public. Sebetulnya Indonesia bisa tetap 
mempertahankan status private nya dengan jalan menjual saham BUMN nya ke pihak 
lain tanpa lewat bursa. Ini yang saya coba ceritakan ke jonathan yg gak mudeng 
public vs. private company itu. Ada keunggulan private company diatas public 
company krn lebih irit. Dinegara2 maju banyak perusahaan besar itu adalah 
private company yg saham2nya tidak diperjualbelikan dibursa. Tetapi saham2nya 
dimiliki oleh individu2 s/d instansi dan private investors. Contohnya: Koch 
brothers, Cargill, dell, Bechtel, PWC, IKEA belanda, SC Johnson, KPMG inggris, 
aldi jerman dll. Chan: Makanya saya ajukan dibalik, 80% saham perusahaan yang 
dilepas ke publik, sedang 20% saja dari saham perusahaan yang masih boleh 
dipegang kapitalis, deengan demikian juga agak mengurangi atau membatasi 
kecepatan makin kayanya kapitalis perseorangan untuk mengangkat lebih baik 
karyawan/buruh disetiap perusahaan. Yang saya tidak tahu, apakah kemungkinan 
demikian ini bisa berlaku umum dan berjalan dengan baik??? Begitu yang terjadi 
dibeberapa DESA-MAJU di Tiongkok, ... artinya 80% saham DESA dibagikan pada 
PETANI dan 20% saham tetap milik DESA. Tentu kalau yang berlangsung didesa-desa 
di TIongkok itu, sudah TIDAK BISA dikatakan masih berlakukan penghisapan 
manusia atas manusia lagi! Semua menjadi karyawan/buruh/tani didesa itu dan 
semua menjadi kapitalis pemilik saham dengan perbedaan besarannya saja, ...! 
Nesare: ya silahkan dikutak katik angka/persentase kepemilikan sahamnya. Kutak 
katiknya tetap harus sesuai dengan hukum dagang negaranya. Patokan yg harus 
dipegang adalah diatas 50% sbg pemilik mayoritas. Ini tidak bisa diganggu gugat 
krn menyangkut voting. Kalau mau detailnya memang semua pemilik saham belum 
tentu memiliki hak milik. Ada yang namanya preferred common stock yang dimiliki 
tetapi tidak memiliki hak suara. Artinya dibawah 50% pun, pemilik masih bisa 
jadi pemilik mayoritas. Chan: Tapi, ... apa dalam ilmu ekonomi membedakan upah 
dan gaji? Hanya saja saya tidak berhasil menangkap dimana perbedaan upah dan 
gaji itu. Nesare:  gampangnya upah itu buat buruh dan gaji utk yg lebih tinggi 
posisinya. Di USA istilah yg dipakai adalah: exempt dan non exempt. Upah buruh 
perjam biasanya dan gaji adalah tetap perbulan. Upah biasanya dibayar perhari 
dan perminggu. Gaji dibayar by weekly, semi montly atau per bulan. Jarang 
perusahaan bayar gaji sebulan sekali di USA. Di Indonesia kebanyakan dibayar 
perbulan makanya sering ada istilah: bulan muda dan bulan tua. Gaji itu di USA 
tidak selalu lebih rendah drpd gaji manager. Malahan kerap kali skilled labor 
seperti kerjaan construction itu jauh lebih tinggi drpd gaji seorang accounting 
manager. Tentu saja ada bonus dan stock option yg manager bisa dapat. Kalau 
labor gak bisa dapat krn upahnya hanya berpatokan ke jam kerjanya. Hanya saja 
kalau benefit seperti: medical insurance, life insurance, pension plan termasuk 
401K, cuti sakit, cuti personal day, vacation day dll itu semua labor dan 
manager sama saja dapatnya. Di Indonesia ini belum ada. Adapun belum kuat 
jalannya. Makanya saya salut sama Jokowi dengan semua kartu saktinya. Jalannya 
gak mungkin langsung bagus. Itu semua program kiri yg perlu duit. Di USA saja 
yg katanya begitu hebatnya medical systemnya, masih harus didorong oleh Obama 
dengan Obamacare krn banyak rakyatnya tidak ada medical insurance. Apalagi 
Indonesia yg belum ada sebelumnya selain jamsoktek yg gak pernah dilihat orang. 
Sekarang luar biasa bergunanya. Saya pernah lihat seorang sopir anaknya kanker 
dan dibawa ke RS. Cipto di jkt. Orang tuanya gak bayar 1 sen pun sampai ke 
obat2 gak bayar. Ada yg bayar tergantung plan nya tetapi bayarpun gak banyak. 
Gak bisa perfect, tetapi harus ada. Apalagi Indonesia itu negara Pancasila dan 
dalam UUD 45 nya tertera rakyat miskin harus diurus. Kalau gak diurus gimana 
bisa dikatakan bernegara dan berbangsa. Lucunya ada orang2 yang sok humanis 
belain orang tergusur tetapi mentertawakan program kartu sakti??!!!! Dan lebih 
lucu lagi orang2 ini mengaku dirinya sbg democrat????!!!!! SalamNesare From: 
[email protected] [mailto:[email protected]] 
Sent: Monday, October 24, 2016 9:37 AM
To: GELORA_In <[email protected]>; nesare1@...
Subject: Fw: [GELORA45] Re: {URECA_SGT} Re: Sie Tik ==> Kontradiksi Baguuus 
tanggapannya, bung Nesare! Satu hal baru untuk pertama kali saya dengar ulasan 
perusahaan publik bisa dinyatakan menjadi hambar penghisapan manusia atas 
manusia nya, ... karena perusahaan itu menjadi milik bersama, kolektif.Tapi, 
bukankah dinegara-negara barat, termasuk HK yang saya ketahui, besaran saham 
yang dijual ke pasar tidak lebih dari 30%, artinya setidaknya 70% saham 
perusahaan itu TETAP dimiliki kapitalis perseorangan. Dan dengan demikian 70% 
keuntungan setiap tahun hasil kerja karyawan/buruh perusahaan itu jatuh masuk 
kantong kapitalis pemilik perusahaan itu! Artinya, nilai lebih hasil kerja 
karyawan/buruh yang diambil oleh kapitalis 70% tetap diambil kapitalis, ... 
masih terjadi penghisapan manusia atas manusia!Makanya saya ajukan dibalik, 80% 
saham perusahaan yang dilepas ke publik, sedang 20% saja dari saham perusahaan 
yang masih boleh dipegang kapitalis, deengan demikian juga agak mengurangi atau 
membatasi kecepatan makin kayanya kapitalis perseorangan untuk mengangkat lebih 
baik karyawan/buruh disetiap perusahaan. Yang saya tidak tahu, apakah 
kemungkinan demikian ini bisa berlaku umum dan berjalan dengan baik??? Begitu 
yang terjadi dibeberapa DESA-MAJU di Tiongkok, ... artinya 80% saham DESA 
dibagikan pada PETANI dan 20% saham tetap milik DESA. Tentu kalau yang 
berlangsung didesa-desa di TIongkok itu, sudah TIDAK BISA dikatakan masih 
berlakukan penghisapan manusia atas manusia lagi! Semua menjadi 
karyawan/buruh/tani didesa itu dan semua menjadi kapitalis pemilik saham dengan 
perbedaan besarannya saja, ...!Tapi, ... apa dalam ilmu ekonomi membedakan upah 
dan gaji? Hanya saja saya tidak berhasil menangkap dimana perbedaan upah dan 
gaji itu.Salam,ChanCTFrom: nesare1@... [GELORA45]Sent: Sunday, October 23, 2016 
10:05 PMTo: [email protected]: RE: [GELORA45] Re: {URECA_SGT} Re: 
Sie Tik ==> Kontradiksi Sie Tik:Jadi sebenarnya buruh, tani, borjuasi kecil 
selain yg beli saham ini selain diperas melalu proses produksi kapitalis , tapi 
diminta juga " menyumbang" kemampuan finansial kapitalis.Untuk memperbesar 
keuntungan borjuasi kapitalis juga tampak bahwa mereka akan tetap menelan 
kenaikan upah buruh, tanpa mengabaikan inflasi , tapi dilain pihak mereka 
menyewa tenaga2 management yg hebat, berapapun upahnya. Dan  dlm diskusi ini 
dibanggakan sebagai pemisahan kekuasaan eksekutif, tapi sama sekali tidak 
disinggung bahwa CEO2 ini disewa guna lebih mengintensifkan keuntungannya, 
lebih mengintensifkan pemerasannya pada buruh. Pendapatan seorang CEO bisa 
ratusan kali dari upah rata2 buruh perusahaan, dan tiap tahun bisa meningkat 
dng prosentage yg tinggi.Nesare: pendapat ini kelihatannya benar tetapi salah 
kaprah. Sudut pandangnya hanya 1: labor di eksploitir. Sudut pandangnya kalau 
ditelusuri akan lain. Begini: komponen biaya dari suatu perusahaan itu macem2: 
upah, gaji, biaya material, biaya bunga pinjaman, biaya asuransi, biaya 
depresiasi, biaya produksi dll.Yang bung sie tik lihat itu hanya 1: upah buruh. 
Inipun dibedakan dengan gaji para management. Sebetulnya hakekatnya antara 
buruh dan menejer itu sama dan statusnya adalah karyawan yang sama2 bekerja 
dalam perusahaan yang sama.Kalau kita melihat perbedaan gaji dan upah ini lebih 
lanjut dari segi perusahaan, semakin tinggi posisi seseorang semakin berat 
kerjanya terutama tanggung jawabnya. Yang saya ketahui banyak karyawan tidak 
mau naik pangkat krn mereka merasa tidak mampu. Yang mampupun ada yg tidak mau 
krn tidak mau ngoyo kerjanya. Ini situasi kerja diperusahaan yang saya ketahui. 
Jadi kalau mau ngomong masalah ekploitasi ini bukan hanya milik buruh saja 
melainkan semua orang kerja itu adalah hasil dan ujungnya adalah eksploitasi 
baik tenaga maupun sumber daya alam dll. Jadi bagi saya sekurang2nya sudah 
tidak relevan utk memilah exploitasi itu hanya milik buruh dan bukan milik 
semua karyawan. Ini masalah lalu dimana Marx challenge hasil industrialisasi di 
eropa dulu kala. Sebaiknya bung mencoba utk melihat masalah exploitasi human 
trafficking kalau memang ingin melihat bagaimana manusia dieksploitasi. Begitu 
juga lebih relevan kalau bung berbicara ttg illegal immigrant diberbagai 
belahan dunia ini dimana gaji mereka dikerdilkan dst.Perusahaan public dijaman 
sekarang adalah milik semua orang baik rakyat suatu negara maupun asing. Semua 
orang bisa beli saham sbg bukti kepemilikan atas perusahaan apa saja (tempat 
kerjanya maupun bukan tempat kerjanya). Konsep ini meniadakan kepemilikan 
tunggal dimana relative bisa terjadi eksploitasi yg bung katakan. Lebih dari 
itu ada konsep RSU, stock option plan, 401K, bonus dll dimana perusahaan 
memberikan duit ini ke karyawan sbg motivasi/insentif supaya lebih giat 
kerjanya. Artinya semakin untung perusahaannya semakin tinggi penghasilan 
karyawannya. Bukan hanya diperusahaan public saja ini bisa terjadi. Perusahaan 
privat pun bisa seperti Johnson & Johnson perusahaan privat (yg tidak menjual 
sahamnya dibursa) pun bisa memberikan insentif duit seperti ini. Insentif non 
monetary juga ada dalam bentuk: sick day, personal day, ruang buat laktasi 
(menyusui), free coffe dan donut, family day, joint fitness club, konsultasi 
gratis ke ahli hokum, nurse, pshikolog dll. Semua ini berlaku utk semua 
karyawan. Tidak ada pembatasan. Tidak ada diskriminasi. Semua sama dari buruh 
s/d CEO.Ini hanya ceritera singkat saja dimana penekanan terhadap eksploitasi 
itu menjadi hambar. Masih banyak contoh didunia ini yang dapat menganalisa ttg 
eksploitasi.  Dalam ilmu ekonomi banyak ahli yg ngomon ttg ini. liberal theory 
juga banyak yg ngomong ttg ini. begitu juga neo classical. Hanya memang Marx 
luar biasa ekstrim dalam memandang issue labor ini. kalau kita mengikuti jalan 
pikirannya marx itu mudanya tidak begitu ekstrim. Seperti juga bung Karno itu 
berbeda waktu muda dan tuanya. Saya tidak yakin marx kalau hidup jaman sekarang 
dgn melihat contoh public company yang ada sekarang ini akan tetap bertahan dgn 
prinsip eksploitasi buruh ini. jaman sudah berubah. Dijaman sekarang jangankan 
eksploitasi, sexual harassment dan discrimination saja menjadi momok utk suatu 
perusahaan bertindak sewenang2. Sedikit contoh masalah sexual harassment saja: 
dinegara maju dimana perangkat hokum sudah kuat dan berjalan lumayan bagus, 
seseorang nepok pantat koleganya bisa dituntut sexual harassment. Bayangkan 
misalnya seorang menejer nepok pantat sekretarisnya dan sekretaris ini bisa 
menuntut bos nya ini. Ceritera eksploitasi seperti apa yg bisa terjadi lagi 
didunia ini yg tidak bisa dibawa ke pengadilan?!Bung dikerdilkan dengan 
pandangan bung sendiri. dunia itu dinamis. Dunia itu berubah. Dengan perubahan 
nya itulah, seseorang harus pandai2 memilah yg mana yg lebih benar dan yang 
mana yg lebih salah dalam memandang suatu masalah. Seorang pemimpin yg baik 
akan dan harus mempunyai visi dan misi ini. kehebatan Lenin dgn NEP dan bung 
Karno dgn demokrasi terpimpinnya itu bentuk2 pemahaman pemimpin dunia yang 
tidak hanya terpaku dalam satu framework sempit saja.SalamNesareFrom: 
[email protected] [mailto:[email protected]] 
Sent: Sunday, October 23, 2016 3:15 AM
To: [email protected]; diskusiforum@...; GELORA_In 
<[email protected]>
Subject: [GELORA45] Re: {URECA_SGT} Re: Sie Tik ==> Kontradiksi Sie Tik:Terjadi 
negasi dari kesatuan lama dng segi2 kontradiksinya menjadi kesatuan baru dng 
segi2 baru yg berkontradiksi, suatu dinamika materialis. Kelas borjuasi 
kapitalis bila Rev.Proletar berhasil akan kehilangan sifat2 specifiknya, 
sebagai pemilik alat2 produksi kebutuhan masyarakat, dan  berdasarkan 
kepemilikan ini serta kekuasaan politiknya merupakan kelas penghisap dan 
penindas kaum buruh serta rakyat pekerja lainnya. Borjuis besar kapitalis ini 
dng terwujutnya kemenangan Rev. Proletar dinegasi menjadi Borjuis biasa tanpa 
kepemilikan alat2 produksi tanpa kekuasaan politik dan bila tetap hendak hidup 
harus bekerja sebagai mana anggauta masyarakat yg lain, tapi bila melakukan 
kegiatan anti revolusioner sebelum Rev.Proletar tentu pengadilan rakyat akan 
menentukan hukumannya, apalagi bila mereka tetap merongrong kekuasaan rakyat/ 
diktatur proletariat tentu akan mendapatkan hukuman yg setimpal.Dng alasan 
belum waktunya kekuasaan klas borjuasi kapitalis ditumbangkan, masyarakat masih 
terkebelakang, kesejahteraan masyarakat belum meningkat dsb. Dan secara sadar 
menghambat berlakunya  hukum negasi dari negasi , dng ini juga maka dinyatakan 
bahwa kontradiksi kelas kapitalis dng kelas buruh bukan  merupakan kontradiksi 
antagonis, tapi kontradiksi dikalangan rakyat.ChanCT:Saya melihat ada hal2 yang 
perlu kita tinjau dan perhatikan lebih lanjut dari kutipan pernyataan tsb. 
Pertama, bahwa proses perkembangan KONTRADIKSI itu berlangsung sesuai BENTUK 
dan TINGKAT perjuangan yang terjadi. Tidak bisa mengantagoniskan segi-segi yang 
bertentangan dengan dipaksakan oleh kehendak subjektive seseorang dengan 
meletuskan Revolusi. Yang menjadi pertanyaan, apakah kontradiksi Kapitalis >< 
Buruh di Rusia 1919 dan di Tiongkok 1956 itu sudah sampai antagonis pada 
tingkat saling MENEGASI dan oleh karenanya KAPITALIS patut dimusnahkan, 
meniadakan hak-milik perseorangan atas alat-produksi??? Saya yakin, TIDAK! 
Itulah sebab terjadi koreksi Lenin ditahun 1921 itu, kembali memperkenankan 
kapitalis hidup dan tumbuh di Rusia untuk ikut membangun dan mengembangkan 
ekonomi Rusia yang masih sangat miskin, dan tenaga produksi sangat terbelakang 
dengan NEP nya. Begitu juga dengan di Tiongkok tahun 1956, seharusnya tidak 
melancarkan Rev. Sosialis, dan yang BENAR tetap membiarkan kapitalis hidup, 
tumbuh dan berkembang. Memberi kesempatan BURUH tumbuh lebih besar dan lebih 
kuat didalam masyarakat. Ingat, sampai sekarang di Tiongkok sekalipun sudah 
begitu meningkatnya industri, jumlah klas BURUH melonjak naik banyak, tapi 
tetap saja PETANI masih lebih 60% penduduk Tiongkok!Proses perkembangan 
KONTRADIKSI kapitalis >< buruh yang terjadi dibawah pemerintah RAKYAT, tentu 
akan lebih berkemampuan menjinakkan KAPITALIS, cukup mementung dan menindak 
kapitalis nakal yg tidak hendak tunduk HUKUM dan UU yang ditentukan saja, untuk 
mencapai PEMBAGIAN-HASIL kerja yang lebih ADIL. Disatu pihak tetap 
memperkenankan kapitalis beruntung, dipihak lain meningkatkan kesejahteraan 
rakyat pekerja lebih baik. Dan, inilah yang nampak jelas dijalankan RRT 
sekarang dengan cukup baik, ... sekalipun dalam kenyataan terjadi ketimpangan 
antara kaya dan miskin yang sangat besar. Tapi, dipihak lain adalah kenyataan 
yang juga terjadi disamping segelintir ratusan milyarder, dipihak lain RRT juga 
BERHASIL mengentaskan 1 milyar RAKYAT yang hidup dalam garis kemiskinan, masih 
tersisa lebih 50 juta rakyat yang hidup digaris kemiskinan, ... dan juga 
melahirkan ratusan juta klas menengah-atas (sudah melampaui jumlah penduduk AS) 
dalam masyarakatnya.Tentu orang boleh juga bilang, dimasa Lenin dan Mao dahulu, 
sekalipun masyarakat dikatakan miskin, tapi merata tidak terjadi kesenjangan 
sosial dan kehidupan RAKYAT sepenuhnya terjamin, khususnya pendidikan dan 
kesehatan. Namun, kita juga harus BERANI melihat kenyataan lain yang terjadi, 
semua itu DILAKSANAKAN dengan disiplin KEKERASAN, atau katakanlah dengan 
DIPAKSAKAN! Itulah sebab kehidupan rakyat dirasakan terkekang, tidak ada 
kebebasan warga bersuara, berorganisasi, bahkan hanya mendengar berita 
luarnegeri, apalagi keluar negeri, ... bahkan sampai harus dibangun tembok 
Berlin yang sangat memalukan itu. Mengapa? TAKUT warganya lari keluar ke Barat! 
Kenyataan yang dinamakan negeri sosialis ketika itu, tidak mampu beersaing dan 
melawan kemakmuran negeri kapitalis. Begitu juga dengan Tiongkok dimasa Mao, 
... sungguh kasihan melihat kehidupan rakyat dipinggiran kota dan desa-desa 
pedalaman. Di ibukota Beijing saja toko-toko tidak ada barang beraneka ragam, 
kecuali kebutuhan hidup sehari-hari yang itu-itu saja tanpa ada pilihan lain. 
Itupun kecuali membayar dengan uang juga harus keluarkan kupon, ... lalu, kalau 
ketoko buah-sayuran, aduuuh ampuuun, yang namanya buah-sayuran itu sudah 
lonyot, sudah nyaris busuk masih dijualin, padahal sekarang kwalitas buah-sayur 
macam begitu sudah jadi pangan babi saja!Perkembangan di RRT sekarang ini, 
sekalipun rakyat Tiongkok BELUM sepenuhnya mendapatkan KEBEBASAN seperti 
dibarat, tapi sudah JAUH lebih BEBAS ketimbang dimasa Mao dahulu. RRT sekarang 
sudah BERANI membuka pintu lebar-lebar tidak hanya ke HK tapi juga 
negara-kapitalis didunia ini! BERANI membuka pintu lebar pada setiap warganya 
melancong bahkan bisa membiarkan mereka yang hendak belajar dan hidup menetap 
diluarnegeri! Dan mayoritas mutlak RAKYAT merasa lebih suka dengan kemakmuran 
yang dicapai Tiongkok sekarang! Tentu, masih banyak kekurangan bahkan KESALAHAN 
yang masih harus dikoreksi untuk meluruskan jalan yang lebih baik. Dan RRT 
nampak terus memperbaiki diri, terus maju meningkatkan kemakmuran masyarakat 
untuk menyedot kembali puluhan juta warganya yang sudah ngendon bertahun-tahun 
diluarnegeri itu, ... BERANI secara terbuka bersaing dengan AS disegala 
bidang!Kedua, apakah benar kontradiksi-pokok masyarakat Rusia 1917 dan Tiongkok 
1956 itu adalah kontradiksi antara kapitalis dan buruh??? Padahal masyarakat 
RUSIA dan Tiongkok ketika itu sesungguhnya belum mencapai masyarakat kapitalis, 
bahkan di Tiongkok sekarang yang sudah mencapai kemajuan perkeembangan industri 
begitu dahsyatnya, juga belum merubah menjadi negara industri. Dengan tenaga 
produksi yang masih sangat terbelakang, dimana mayoritas mutlak penduduk masih 
PETANI, bagaimana bisa menetapkan kontradiksi pokok Kapitalis >< Buruh??? 
Menjadi lebih tidak masuk akal, kalau dikatakan begitu antagonisnya SUDAH 
terjadi saling menegasi KAPITALIS >< BURUH, segi-segi yang bertentangan dalam 
kesatuan kontradiksi itu! Kenyataan yang terjadi dalam masyarakat Rusia dan 
TIongkok ketika itu, kapitalis untuk maju dan berkeembang membutuhkan kesertaan 
Buruh, tidak mungkin berusaha menegasi, meniadakan buruh. Sebaliknya juga, 
untuk mengembangkan buruh tumbuh lebih besar dan kuat, tidak mungkin menegasi 
dan meniadakan kapitalis. Kondisi ketika itu, tetap saling mempertahankan kesat

(Message over 64 KB, truncated)

Kirim email ke