Supaya diskusi bergerak maju sebaiknya Anda simak dulu teman bicara sebelum 
menangkis dengan jurus yang sama. Sebab soal 'prasangka' ini sudah saya katakan 
begini:

"Buat Anda yang penting terima saja sekalipun 
sumbangan itu diberikan di tengah musim pilkada dan "nama Sinarmas 
boleh dicantumkan di bawah nama RPTRA Kalijodo saja". 

Kita belum lagi tahu apakah ada pamrih di balik pemberian itu, tetapi 
buat Anda bahkan pencantuman nama perusahaan penyumbang 
lebih penting ketimbang apa alasannya memberi sumbangan dan 
diresmikan saat pilkada."
Jadi, ada konteks pemilu/pilkada dalam peresmian RPTRA Kalijodo sumbangan 
Sinarmas ini di mana Megawati hadir. Padahal kita semua tahu, partainya (PDIP) 
ikut ribut soal pinjaman salah sasaran yang melibatkan Sinarmas. Dan jelas, 
Anda lebih mementingkan pencantuman / pengabadian nama Sinarmas ketimbang 
kepentingan Rakyat untuk tahu apakah pemilik Sinarmas, Eka TW, sudah ikut tax 
amnesty, misalnya. Atau, RPTRA senilai Rp 10M ini betul disumbang memakai uang 
Sinarmas sendiri dan bukan dari Rp 1 triliunan pinjaman Sinarmas yang salah 
sasaran itu. Bisakah Anda menjawab ini, atau cuma mau membela Sinarmas dengan 
berprasangka perusahaan itu tidak termasuk peminjam salah sasaran?
Contoh yang terjadi di HK itu samasekali bukan sumbangan, tapi branding. 
Pencitraan, "membeli", polisi & keluarga untuk terus mendukung kegiatan para 
pengusaha "penyumbang".
Seperti itukah yang Anda mau dalam pemilu di Indonesia / pilkada di 
DKI?Pencitraan khas kapitalis.

--- SADAR@... wrote:

Siapapun saat memberi SUMBANGAN bisa dan boleh saja mempunyai alasan tersendiri 
bahkan ada maksud-tujuan tersembunyi! Tentu boleh saja kita berprasangka 
terhadap orang-orang tertentu yang memberi sumbangan itu, ... tapi saya tetap 
berpendapat, TIDAK perlu berat prasangka, ... boleh saja diterima dahulu 
sumbangan yang diberikan TANPA SYARAT itu, sedang kalau kemudian muncul 
permintaan dan permintaan mereka yang TIDAK LAYAK diberi, yaa, tolak saja! 
Jangan karena kapitalis-kapitalis itu serakah dan kejam, ... lalu dianggap 
semua KAPITALIS begitu. Dalam kenyataan kapitalis-kapitalis itu sebagaimana 
manusia normal pada umumnya, ada juga yang berjiwa sosial dan bisa memberikan 
SUMBANGAN tanpa pamrih! Bersedia menyumbangkan sebagian KEUNTUNGAN yang didapat 
untuk membantu rakyat miskin, untuk orang disekitar yang membutuhkan!
Saya kasih contoh baru yang terjadi di HK, 7 polisi HK yang saat melaksanakan 
TUGAS keamanan, mengatasi pendemo-pendemo kaum Demokrat HK akhir tahun 2015, 
disiram air kencing dari atas. Saking jengkel dan marahnya, dan kebetulan 
tertangkap orang yang menyiram itu, mereka bawa ketempat gelap lalu memukuli, 
menendang orang itu. Sungguh sial, rupanya ada orang yang tahu dan merekam 
kejadian itu, sekalipun tidak nampak wajahnya, jelas adalah 7 orang polisi yg 
bertugas! Sejak akhir tahun lalu sidang pengadilan berlangsung, ternyata 
dijatuhi vonis 2 tahun penjara! Putusan pengadilan dianggap terlalu berat 
sebelah dan sangat TIDAK ADIL. Sekalipun 7 polisi itu telah berbuat kesalahan, 
tapi itu akibat KEMARAHAN atas penghinaan yang tidak bisa ditoleransi oleh 
pihak pendemo. Polisi menangkap puluhan pendemo yang melakukan kerusakan, 
pemukulan bahkan melempari batu pada polisi sampai luka berat, tapi tidak 
satupun dijatuhi hukuman penjara, kecuali kena kerja sosial puluhan jam saja 
sebagai peringatan. Tapi terhadap 7 polisi yang divonis 2 tahun penjara, 
bverarti habis-lah haridepan mereka, bahkan salah seorang inspektur polisi yang 
beberapa tahun lagi pensiun kehilangan pensiunnya!
Tergerak oleh ketidak adilan yang terjadi ini, kenyataan tidak sedikit 
pengusaha di HK, besar-kecil memberi SUMBANGAN dengan membentuk “Yayasan”, 
salah seorang kapitalis masukkan dana 7 juta HKDolar dalam yayasan itu, dalam 
waktu 2 hari saja sudah hampir 20 juta dolar, untuk membantu kehidupan keluar 7 
polisi yg harus mendekap dalam penjara! Gak ada yang berprasangka 
kapitalis-kapitalis itu apa tujuannya kasih sumbangan, ... yaa di TERIMA SAJA
Itu konglomerat macam Lee Ka Sheng juga sumbang beberapa Gedung Sekolah, gedung 
RS dengan mencantumkan namanya di Gedung itu, bahkan ada kapitalis asal 
Indonesia Tian Jia Bing membangun Panti-jompo juga mencantumkan namanya. Yaa, 
biarkan saja mereka “membeli” nama, dan warga HK diuntungkan dengan sumbangan 
yang diberikan. Kenapa harus dicurigai dengan begitu banyak prasangka. Yang 
baik-baik kita terima, sedang kalau ada tindakan yang jelek, apalagi melanggar 
HUKUM ya adukan saja biar dijerat dan dijatuhi hukuman, ..
Mengenai kontribusi tambahan 15% itu, tentu PERLU dibuatkan ketentuan-ketentuan 
yang lebih baik, agar bisa berjalan lebih baik dan lebih effektif untuk 
kepentingan rakyat banyak. Jangan sampai terjadi dikorupsi, atau pengembang 
tidak keluarkan 15% itu dengan baik. Mungkin juga yang lebih baik nilai 
kontribusi 15% masuk APBD dahulu, ... setelah duit masuk baru ijin bangunan 
dikeluarkan pada pengembang
Salam,ChanCT 
From: ajeg
Itulah sebabnya saya katakan pemikiran Anda bukan sederhana, melainkan 
terkotak-kotak. Tepatnya, terpaku dalam kotak 
kepentingan konglomerat. Anda hanya melihat, "sumbangan itu baik 
untuk anak-anak Jakarta saja!" lalu menyarankan "TERIMALAH 
sumbangan/derma yang dikucurkan". Padahal, pantas-pantasnya 
ya kita perlu tahu juga ding, kenapa orang memberi sesuatu 
kepada kita, apa alasannya (karena kita berulangtahunkah, karena 
kita miskinkah, atau karena lagi ada pilkadah?). Sedangkan sepanjang 
yang saya baca, tampaknya tidak terpikir oleh Anda untuk tahu 
alasan si pengusaha. Buat Anda yang penting terima saja sekalipun 
sumbangan itu diberikan di tengah musim pilkada dan "nama Sinarmas 
boleh dicantumkan di bawah nama RPTRA Kalijodo saja". 

Kita belum lagi tahu apakah ada pamrih di balik pemberian itu, tetapi 
buat Anda bahkan pencantuman nama perusahaan penyumbang 
lebih penting ketimbang apa alasannya memberi sumbangan dan 
diresmikan saat pilkada. Apa semua ini belum menunjukkan pembelaanAnda pada 
kepentingan pengusaha? Seandainya Anda membebaskan diri 
dari kotak kepentingan pengusaha (dan penguasa), barangkali bisa juga 
melihat persoalan pilkada / pemilu dari sisi kepentingan Rakyat.

__
  

Kirim email ke