Dalam pemikiran saya, rencanha pembangunan RPTRA Kalijodo itu PASTI tidak dikaitkan PILKADA! Mengapa harus dikaitkan dengan PILKADA??? Kemungkinan besar rencana pembenahan kota Jakarta, konkritnya setelah warga penghuni Kalijodo dipindah kerusun, lalu akan dijadikan apa, sudah jauh sebelumnya direncanakan bersama Jokowi masih Gubernur DKI. Sedang Ahok begitu getolnya mengejar pelaksanaan program pembenahan Kota juga sulit dikatakan untuk PILKADA saja, ... itulah TEKAD pengabdian Ahok pada warga Jakarta, membantu warga miskin Jakarta menghuni rumah yang manusiawi di rusun! Sedang bantaran sungai harus dibenahi untuk menjamin kelancaran saluran sungai, ... mengatasi masalah BANJIR Jakarta yg sudah berkepanjangan itu. Bukankah Ahok juga sudah berulangkali dengan TEGAS menyatakan, dipilih kembali jadi Gubernur atau tidak, TIDAK MASALAH baginya! Yang lebih penting, program yang sudah ditetapkan sedapat mungkin bisa diselesaikan sampai masa jabatan Oktober tahun ini!
Saya hanya merasa bagaimanapun kita akan KESULITAN untuk mengetahui MAKSUD HATI seseorang memberi SUMBANGAN! Lha masalah cinta saja bisa berubah ditengah jalan, kok! Lalu karena kuatir dicerai, gak berani menikah? Kalau saya bersikap, dihadapi saja perkembangan selanjutnya. Tidak perlu terlalu kuatir atau takut maksud hati orang sesungguhnya yang PASTI sulit dipegang! Sekarang bisa baik, besok juga bisa berubah, kok! Buat apa terlalu pusing, ... terima saja kalau dirasakan itu baik dan berguna, sedang kita sendiri BELUM bisa kerjakan! Begitu pemikiran saya untuk merebut waktu menggapai apa yang kiranya bisa tercapai sekarang ini, ...! TENTU, kita TIDAK BOLEH hanya bersandar dari “belas-kasih” kapitalis! Kalau begitu jadi pengemis saja! Dan, ... saya masih yakin usaha Pemerintah Jokowi dalam membawa maju ekonomi nasional Indonesia, tidak bersandar sedekah dari konglomerat begini! Saya lebih melihat Jokowi berusaha berpaling ke bantuan pinjaman dari RRT untuk melepaskan diri dari jerat AS-Jepang! Dan oleh karenanya digempur, dihujat habis-habisan oleh begundal AS-Jepang yang sudah mulai terpojokkan, tersisihkan dengan masuknya investor Tiongkok, ...! Lalu, darimana bung bisa menyatakan: “Anda lebih mementingkan pencantuman/pengabdian nama Sinarmas ketimbang kepentingan Rakyat, ...”? Saya hanya menyetujui pencantuman nama penyumbang sebagai bentuk “membeli” nama, pencitraan yang nampaknya dibutuhkan sementara orang, ... Barangkali mereka bisa merasa PUAS dan BANGGA namanya terpancang digedung-gedung itu! Lalu, apa salahnya Gedung-gedung Sekolah, RS, RPTRA Kalijodo itu dipajang nama konglomerat atau perusahaan penyumbang? Bukankah yang lebih penting, dengan tegaknya Gedung Sekolah, RS, taman-taman indah itu KENYATAAN menguntungkan warga, memecahkan kepentingan RAKYAT yg selama ini tidak bisa didapatkan dan dinikimati! Bukankah dengan demikian penderitaan rakyat banyak bisa dikurangi, ... sekalipun sedikit saja! Majulah selangkah demi selangkah sebagaimana kemampuan yang bisa dicapai sekarang ini, susun dan binalah barisan kekuatan rakyat lebih kekar dan tangguh lagi, ... sampai sesaat nanti berkemampuan untuk melompat! Tapi bung Ajeg, sekalipun sumbangan RPTRA kalijodo itu diterima dengan baik, kasus Sinarmas yang tertunggak selama ini, soal BLBI, maupun pinjaman sekian Triliun dari RRT yang dianggap digunakan untuk bangun RPTRA Kalijodo ini, TETAP saja BOLEH ditindak lanjuti, usut dan tuntaskan saja! PENJARAKAN saja kalau sudah terbukti SALAH! Jangan biarkan negara dan RAKYAT dirugikan, ...! TIDAK karena Sinarmas sudah sumbang 10M untuk taman Kalijodo, semua persoalan jadi bebas,... TIDAK! Salam, ChanCT From: ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45] Sent: Wednesday, March 1, 2017 3:07 AM Supaya diskusi bergerak maju sebaiknya Anda simak dulu teman bicara sebelum menangkis dengan jurus yang sama. Sebab soal 'prasangka' ini sudah saya katakan begini: "Buat Anda yang penting terima saja sekalipun sumbangan itu diberikan di tengah musim pilkada dan "nama Sinarmas boleh dicantumkan di bawah nama RPTRA Kalijodo saja". Kita belum lagi tahu apakah ada pamrih di balik pemberian itu, tetapi buat Anda bahkan pencantuman nama perusahaan penyumbang lebih penting ketimbang apa alasannya memberi sumbangan dan diresmikan saat pilkada." Jadi, ada konteks pemilu/pilkada dalam peresmian RPTRA Kalijodo sumbangan Sinarmas ini di mana Megawati hadir. Padahal kita semua tahu, partainya (PDIP) ikut ribut soal pinjaman salah sasaran yang melibatkan Sinarmas. Dan jelas, Anda lebih mementingkan pencantuman / pengabadian nama Sinarmas ketimbang kepentingan Rakyat untuk tahu apakah pemilik Sinarmas, Eka TW, sudah ikut tax amnesty, misalnya. Atau, RPTRA senilai Rp 10M ini betul disumbang memakai uang Sinarmas sendiri dan bukan dari Rp 1 triliunan pinjaman Sinarmas yang salah sasaran itu. Bisakah Anda menjawab ini, atau cuma mau membela Sinarmas dengan berprasangka perusahaan itu tidak termasuk peminjam salah sasaran? Contoh yang terjadi di HK itu samasekali bukan sumbangan, tapi branding. Pencitraan, "membeli", polisi & keluarga untuk terus mendukung kegiatan para pengusaha "penyumbang". Seperti itukah yang Anda mau dalam pemilu di Indonesia / pilkada di DKI? Pencitraan khas kapitalis. --- SADAR@... wrote: Siapapun saat memberi SUMBANGAN bisa dan boleh saja mempunyai alasan tersendiri bahkan ada maksud-tujuan tersembunyi! Tentu boleh saja kita berprasangka terhadap orang-orang tertentu yang memberi sumbangan itu, ... tapi saya tetap berpendapat, TIDAK perlu berat prasangka, ... boleh saja diterima dahulu sumbangan yang diberikan TANPA SYARAT itu, sedang kalau kemudian muncul permintaan dan permintaan mereka yang TIDAK LAYAK diberi, yaa, tolak saja! Jangan karena kapitalis-kapitalis itu serakah dan kejam, ... lalu dianggap semua KAPITALIS begitu. Dalam kenyataan kapitalis-kapitalis itu sebagaimana manusia normal pada umumnya, ada juga yang berjiwa sosial dan bisa memberikan SUMBANGAN tanpa pamrih! Bersedia menyumbangkan sebagian KEUNTUNGAN yang didapat untuk membantu rakyat miskin, untuk orang disekitar yang membutuhkan! Saya kasih contoh baru yang terjadi di HK, 7 polisi HK yang saat melaksanakan TUGAS keamanan, mengatasi pendemo-pendemo kaum Demokrat HK akhir tahun 2015, disiram air kencing dari atas. Saking jengkel dan marahnya, dan kebetulan tertangkap orang yang menyiram itu, mereka bawa ketempat gelap lalu memukuli, menendang orang itu. Sungguh sial, rupanya ada orang yang tahu dan merekam kejadian itu, sekalipun tidak nampak wajahnya, jelas adalah 7 orang polisi yg bertugas! Sejak akhir tahun lalu sidang pengadilan berlangsung, ternyata dijatuhi vonis 2 tahun penjara! Putusan pengadilan dianggap terlalu berat sebelah dan sangat TIDAK ADIL. Sekalipun 7 polisi itu telah berbuat kesalahan, tapi itu akibat KEMARAHAN atas penghinaan yang tidak bisa ditoleransi oleh pihak pendemo. Polisi menangkap puluhan pendemo yang melakukan kerusakan, pemukulan bahkan melempari batu pada polisi sampai luka berat, tapi tidak satupun dijatuhi hukuman penjara, kecuali kena kerja sosial puluhan jam saja sebagai peringatan. Tapi terhadap 7 polisi yang divonis 2 tahun penjara, bverarti habis-lah haridepan mereka, bahkan salah seorang inspektur polisi yang beberapa tahun lagi pensiun kehilangan pensiunnya! Tergerak oleh ketidak adilan yang terjadi ini, kenyataan tidak sedikit pengusaha di HK, besar-kecil memberi SUMBANGAN dengan membentuk “Yayasan”, salah seorang kapitalis masukkan dana 7 juta HKDolar dalam yayasan itu, dalam waktu 2 hari saja sudah hampir 20 juta dolar, untuk membantu kehidupan keluar 7 polisi yg harus mendekap dalam penjara! Gak ada yang berprasangka kapitalis-kapitalis itu apa tujuannya kasih sumbangan, ... yaa di TERIMA SAJA Itu konglomerat macam Lee Ka Sheng juga sumbang beberapa Gedung Sekolah, gedung RS dengan mencantumkan namanya di Gedung itu, bahkan ada kapitalis asal Indonesia Tian Jia Bing membangun Panti-jompo juga mencantumkan namanya. Yaa, biarkan saja mereka “membeli” nama, dan warga HK diuntungkan dengan sumbangan yang diberikan. Kenapa harus dicurigai dengan begitu banyak prasangka. Yang baik-baik kita terima, sedang kalau ada tindakan yang jelek, apalagi melanggar HUKUM ya adukan saja biar dijerat dan dijatuhi hukuman, .. Mengenai kontribusi tambahan 15% itu, tentu PERLU dibuatkan ketentuan-ketentuan yang lebih baik, agar bisa berjalan lebih baik dan lebih effektif untuk kepentingan rakyat banyak. Jangan sampai terjadi dikorupsi, atau pengembang tidak keluarkan 15% itu dengan baik. Mungkin juga yang lebih baik nilai kontribusi 15% masuk APBD dahulu, ... setelah duit masuk baru ijin bangunan dikeluarkan pada pengembang Salam, ChanCT From: ajeg Itulah sebabnya saya katakan pemikiran Anda bukan sederhana, melainkan terkotak-kotak. Tepatnya, terpaku dalam kotak kepentingan konglomerat. Anda hanya melihat, "sumbangan itu baik untuk anak-anak Jakarta saja!" lalu menyarankan "TERIMALAH sumbangan/derma yang dikucurkan". Padahal, pantas-pantasnya ya kita perlu tahu juga ding, kenapa orang memberi sesuatu kepada kita, apa alasannya (karena kita berulangtahunkah, karena kita miskinkah, atau karena lagi ada pilkadah?). Sedangkan sepanjang yang saya baca, tampaknya tidak terpikir oleh Anda untuk tahu alasan si pengusaha. Buat Anda yang penting terima saja sekalipun sumbangan itu diberikan di tengah musim pilkada dan "nama Sinarmas boleh dicantumkan di bawah nama RPTRA Kalijodo saja". Kita belum lagi tahu apakah ada pamrih di balik pemberian itu, tetapi buat Anda bahkan pencantuman nama perusahaan penyumbang lebih penting ketimbang apa alasannya memberi sumbangan dan diresmikan saat pilkada. Apa semua ini belum menunjukkan pembelaan Anda pada kepentingan pengusaha? Seandainya Anda membebaskan diri dari kotak kepentingan pengusaha (dan penguasa), barangkali bisa juga melihat persoalan pilkada / pemilu dari sisi kepentingan Rakyat. __
