BETUUUL, ...! Untuk mencapai KEADILAN ekonomi, bukan hanya dengan memperbanyak wirausaha, tapi bagaimana “PEMBAGIAN KEUNTUNGAN” itu ditetapkan!
Selama ini, pemilik modal mendapatkan bagian keuntungan lebih dari 80% dan itu biasanya seorang atau beberapa orang saja, sebaliknya karyawan, pekerja dan buruh hanya dapatkan tidak lebih dari 20% dari keuntungan yang didapat. Dan, ... bagian hasil kerja karyawan yang sudah sangat sedikit itu masih harus dibagikan pada banyak orang. Bisa puluhan, ratusan bahkan puluhan ribu orang! Saya perhatikan Ahok dalam kembangkan usaha di DKI Jakarta, berani menetapkan pembagian keuntungan 20-80. Jadi, 20% keuntungan usaha dikembalikan pada DKI-Jakarta sebagai pemi8lik modal, sedang warga yang jalankan usaha dapatkan 80%, ...! Di Tiongkok dalam usaha mengentaskan kemiskinan didesa-desa pedalaman yang terbelakang itu, setiap warga tani menjadi PEMILIK-SAHAM Koperasi DESA itu dengan memasukkan nilai hak-guna tanah garapan yang sudah dibagikan kembali pada setiap petani saat Komune Rakyat dibubarkan tahun 1980, ... saya tidak menemukan tulisan yang memperinci bagaimana rincian pembagian keuntungan koperasi desa pada setiap warga tani desa, tapi yang pasti mereka bisa cepat terangkat kehidupannya dengan semangat kerja yang lebih giat, lebih keras dan kreatif meningkatkan produksi, ... dengan ketambahan bonus setiap tahun! Jadi, sangat jelas hak-milik perseorangan atas alat produksi tidak dirampas menjadi milik-negara, tapi justru dikeembangkan dalam kebersamaan KOPERASI Desa yang mereka bentuk. Bukan dengan membasmi klas kapitalis tapi justru merubah klas proletar yang tidak punya apa-apa kecuali tenaga kerja itu menjadi pemilik-modal sekaligus pekerja! Menjadi kapitalis2 BARU, pemilik modal yang juga pekerja! Lalu bagaimana dengan pembatasan hak-milik kapitalis? Saya pernah baca tulisan, selama ini yang berlaku dipasar-saham, SAHAM perusahaan yang diperjual-belikan tidak lebih dari 40% aset perusahaan. Jadi 60% tetap berada pada kapitalis. Kalau saja berlakukan seperti yang dijalankan beberapa BUMN yang terjadi di Tiongkok, hanya 20% aset Perusahaan dipertahankan sebagai milik Negara, sedang 80% dibagikan pada karyawan/buruh nya, maka akan terjadi pembagian keuntungan yang lebih ADIL! 80% keuntungan jatuh dibagikan pada karyawan/buruh dan hanya 20% saja yang jatuh dikantong kapitalis. Dan seandainya saja proses demikian ini diberlakukan diseluruh TIongkok, tentu dengan demikian berangsur-angsur masyarakat Tiongkok akan menghilangkan klas-klas yang ada, semua warganya menjadi kapitalis-kapitalis BARU, pemilik modal serkaligus pekerja! Semua warga bekerja sesuai tugas yang diberikan untuk maju bersama, makmur bersama! Tidak ada lagi siapa menghisap siapa, ... Tidak ada lagi siapa menindas siapa! Tentu, semua itu baru akan terjadi setelah kesadaran kebersamaan dalam masyarakat mencapai tingkat tinggi, ... sudah tidak SERAKAH, sudah bisa mendahulukan kepeentingan RAKYAT banyak! Hanya saja saya tidak tahu sampai kapan proses itu akan berlangsung dan berlaku untuk seluruh rakyat Tiongkok yang berjumlah 1,4 milyar itu, ... Salam, ChanCT From: Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45] Sent: Thursday, June 15, 2017 2:26 AM To: undisclosed-recipients: Subject: [GELORA45] ILUNI: Keadilan ekonomi butuhkan banyak wirausaha muda Kalau untuk melakukan bisnis memang perlu wirausaha, tetapi kalau keadilan ekonomi dalam pengertian untuk kepentingan rakyat bukan dari adanya banyak wirausha, melainkan tergantung dari politik ekonomi negara dan aplikasinya mengambdi kepentingan rakyat banyak. http://www.antaranews.com/berita/635220/iluni-keadilan-ekonomi-butuhkan-banyak-wirausaha-muda ILUNI: Keadilan ekonomi butuhkan banyak wirausaha muda Selasa, 13 Juni 2017 22:36 WIB | 1.137 Views Pewarta: Andi Jauhari Jakarta (ANTARA News) - Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI) Andy Azisi Amin menyatakan bahwa penyebab keadilan ekonomi di Indonesia belum bisa terwujud, salah satunya karena jumlah wirausaha muda di Indonesia masih sangat sedikit. "Jadi, kita membutuhkan generasi muda yang bisa terjun dalam kegiatan wirausaha ini lebih banyak," katanya pada pada Pesantren Kilat (Sanlat) Kebangsaan 2017 di Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional (PPPON) Kemenpora di Cibubur, Jakarta Timur, Selasa petang. Sanlat Kebangsaan yang diselenggarakan oleh PPPON Kemepora bekerja sama dengan Yayasan At-Tawassuth, dan Biro Utama Penyangga Jakarta LKBN Antara sebagai "media partner" itu juga didukung sejumlah mitra di antaranya, Indocement, Taman Safari Indonesia (TSI), Unitex, Alfamart, PCNU Kota Bogor, APRIL, Indofood. Dalam Sanlat bertema "Melalui Pesantren Kilat Pemuda Kota Kokohkan Pancasila Sebagai Pemersatu Bangsa", ia memaparkan bahwa keadilan ekonomi saat ini memang sangat timpang. Ia merujuk data BPS di mana 92 persen kekayaan nasional dikuasai satu persen pengusaha besar. Menurut dia kalau Indonesia ingin maju, maka membutuhkan keadilan ekonomi dan hukum sehingga NKRI menjadi adil dan makmur. "Syarat untuk keadilan sosial adalah ekonomi karena ekonomi adalah kebutuhan mendasar," kata dosen Fakultas Ekonomi UI itu. Ditegaskannya bahwa semua anak bangsa harus belajar sejarah ekonomi untuk memperbaiki masa yang akan datang, dan bukan hanya meratapinya. "Jadi kita belajar sejarah bukan untuk menyalahkan tetapi memperbaiki sejarah masa lalu agar lebih baik," katanya. Ia mengidentifikasi sekurangnya ada dua hal yang membuat keadilan ekonomi tidak berhasil, yakni pertama penegakan hukum lemah, dan kedua kualitas sumber daya manusia untuk terciptanya keadilan ekonomi . Namun, ditekannya bahwa untuk mencapai itu tidak harus harus melalui jenjang pendidikan formal semata.
