Bung Djie yb,
Ooouuu, jadi dinegara maju spt. Belanda, pembagian keuntungan usaha, hanya 10%
saja yang bisa masuk kantong kapitalis, lebih 90% ditimpa pajak keuntungan?
Memangnya berapa % pajak tertinggi disana? Kalau begitu, bagaimana bisa
mendorong usaha maju lebih baik, ...? Kan dari keuntungan bersih yang 10% itu
si kapitalis bisa menambahkan modal untuk usaha tahun berikut? Belum lagi
perhitungan pemotongan aset penuaan mesin dan alat produksi lain yang digunakan
untuk mengganti yang baru beberapa tahun kemudian. Pantas saja perputaran
ekonomi di Eropah jadi kampas-kempis, ...
Tapi, ada betulnya, tidak semua orang bisa jadi pengusaha. Dari 10 pengusaha
bisa ada 2 yang sukses juga sudah baguuus, ... Makanya, disaat
kapitalis-kapitalis dibasmi dan digantikan pejabat-pejabat kabarnya juga tidak
sedikit yang macet, sekalipun juga ada yang berhasil baik. Sementara juga ada
kisah kapitalis “merah” yang menyerahkan aset pabrik pada Negara dan dirinya
tetap diangkat jadi kepala pabrik, meneruskan usaha pabrik tekstil di Shanghai.
Melihat kenyataan begini, menunjukkan jauh akan lebih bijaksana seandainya
kerjasama dengan kapitalis diteruskan untuk mendorong kemajuan ekonomi nasional
lebih baik! Ditindak saja kapitalis-kapitalis nakal yang tidak tunduk pada
Pemerintah, kapitalis-kapitalis yang melanggar UU/hukum yang sudah
diberlakukan. Sedang pembagian keuntungan usaha, bisa ditetapkan sesuai keadaan
ekonomi tahun itu, ... keuntungan usaha lebih baik besaran pajak lebih tinggi
atau sebaliknya. Jadi pengusaha tetap bisa gairah berusaha sedang
karyawan/buruh juga bisa terus meningkatkan kesejahteraan hidupnya lebih baik.
Salam,
ChanCT
From: kh djie
Sent: Thursday, June 15, 2017 12:52 PM
To: Gelora45 ; Chan CT
Subject: Re: [GELORA45] ILUNI: Keadilan ekonomi butuhkan banyak wirausaha muda
Bung Chan,
Di Belanda, kalau perusahaan besar bisa untung bersih 10%, setelah bayar pajak
sudah senang.
Di Belanda, orang didorong wirausaha dengan macam2 aturan :
1. 3 tahun bebas pajak.
2. Kalau orang sudah punya kerja, coba buka usaha, dan rugi. Kerugiannya
dikompensasi oleh kantor pajak.
Ya, kalau dari 10, berhasil dua, ya lumayan, dan akhirnya bisa buka lapangan
kerja.
Di sini yang berlaku hukum permintaan dan penawaran. Kalau pekerja di suatu
bidang keahlian hanya ada sedikit, ya gaji yang ditawarkan tinggi. Lalu banyak
lulusan sekolah ambil jurusan yang gajinya tinggi.
KH
2017-06-15 2:55 GMT+02:00 'Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]
<GELORA45@yahoogroups.com>:
BETUUUL, ...! Untuk mencapai KEADILAN ekonomi, bukan hanya dengan
memperbanyak wirausaha, tapi bagaimana “PEMBAGIAN KEUNTUNGAN” itu ditetapkan!
Selama ini, pemilik modal mendapatkan bagian keuntungan lebih dari 80% dan
itu biasanya seorang atau beberapa orang saja, sebaliknya karyawan, pekerja dan
buruh hanya dapatkan tidak lebih dari 20% dari keuntungan yang didapat. Dan,
... bagian hasil kerja karyawan yang sudah sangat sedikit itu masih harus
dibagikan pada banyak orang. Bisa puluhan, ratusan bahkan puluhan ribu orang!
Saya perhatikan Ahok dalam kembangkan usaha di DKI Jakarta, berani menetapkan
pembagian keuntungan 20-80. Jadi, 20% keuntungan usaha dikembalikan pada
DKI-Jakarta sebagai pemi8lik modal, sedang warga yang jalankan usaha dapatkan
80%, ...!
Di Tiongkok dalam usaha mengentaskan kemiskinan didesa-desa pedalaman yang
terbelakang itu, setiap warga tani menjadi PEMILIK-SAHAM Koperasi DESA itu
dengan memasukkan nilai hak-guna tanah garapan yang sudah dibagikan kembali
pada setiap petani saat Komune Rakyat dibubarkan tahun 1980, ... saya tidak
menemukan tulisan yang memperinci bagaimana rincian pembagian keuntungan
koperasi desa pada setiap warga tani desa, tapi yang pasti mereka bisa cepat
terangkat kehidupannya dengan semangat kerja yang lebih giat, lebih keras dan
kreatif meningkatkan produksi, ... dengan ketambahan bonus setiap tahun!
Jadi, sangat jelas hak-milik perseorangan atas alat produksi tidak dirampas
menjadi milik-negara, tapi justru dikeembangkan dalam kebersamaan KOPERASI Desa
yang mereka bentuk. Bukan dengan membasmi klas kapitalis tapi justru merubah
klas proletar yang tidak punya apa-apa kecuali tenaga kerja itu menjadi
pemilik-modal sekaligus pekerja! Menjadi kapitalis2 BARU, pemilik modal yang
juga pekerja! Lalu bagaimana dengan pembatasan hak-milik kapitalis? Saya pernah
baca tulisan, selama ini yang berlaku dipasar-saham, SAHAM perusahaan yang
diperjual-belikan tidak lebih dari 40% aset perusahaan. Jadi 60% tetap berada
pada kapitalis. Kalau saja berlakukan seperti yang dijalankan beberapa BUMN
yang terjadi di Tiongkok, hanya 20% aset Perusahaan dipertahankan sebagai milik
Negara, sedang 80% dibagikan pada karyawan/buruh nya, maka akan terjadi
pembagian keuntungan yang lebih ADIL! 80% keuntungan jatuh dibagikan pada
karyawan/buruh dan hanya 20% saja yang jatuh dikantong kapitalis. Dan
seandainya saja proses demikian ini diberlakukan diseluruh TIongkok, tentu
dengan demikian berangsur-angsur masyarakat Tiongkok akan menghilangkan
klas-klas yang ada, semua warganya menjadi kapitalis-kapitalis BARU, pemilik
modal serkaligus pekerja! Semua warga bekerja sesuai tugas yang diberikan untuk
maju bersama, makmur bersama! Tidak ada lagi siapa menghisap siapa, ... Tidak
ada lagi siapa menindas siapa!
Tentu, semua itu baru akan terjadi setelah kesadaran kebersamaan dalam
masyarakat mencapai tingkat tinggi, ... sudah tidak SERAKAH, sudah bisa
mendahulukan kepeentingan RAKYAT banyak! Hanya saja saya tidak tahu sampai
kapan proses itu akan berlangsung dan berlaku untuk seluruh rakyat Tiongkok
yang berjumlah 1,4 milyar itu, ...
Salam,
ChanCT
From: Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]
Sent: Thursday, June 15, 2017 2:26 AM
To: undisclosed-recipients:
Subject: [GELORA45] ILUNI: Keadilan ekonomi butuhkan banyak wirausaha muda
Kalau untuk melakukan bisnis memang perlu wirausaha, tetapi kalau keadilan
ekonomi dalam pengertian untuk kepentingan rakyat bukan dari adanya banyak
wirausha, melainkan tergantung dari politik ekonomi negara dan aplikasinya
mengambdi kepentingan rakyat banyak.
http://www.antaranews.com/berita/635220/iluni-keadilan-ekonomi-butuhkan-banyak-wirausaha-muda
ILUNI: Keadilan ekonomi butuhkan banyak wirausaha muda
Selasa, 13 Juni 2017 22:36 WIB | 1.137 Views
Pewarta: Andi Jauhari
Jakarta (ANTARA News) - Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI)
Andy Azisi Amin menyatakan bahwa penyebab keadilan ekonomi di Indonesia belum
bisa terwujud, salah satunya karena jumlah wirausaha muda di Indonesia masih
sangat sedikit.
"Jadi, kita membutuhkan generasi muda yang bisa terjun dalam kegiatan
wirausaha ini lebih banyak," katanya pada pada Pesantren Kilat (Sanlat)
Kebangsaan 2017 di Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional (PPPON)
Kemenpora di Cibubur, Jakarta Timur, Selasa petang.
Sanlat Kebangsaan yang diselenggarakan oleh PPPON Kemepora bekerja sama
dengan Yayasan At-Tawassuth, dan Biro Utama Penyangga Jakarta LKBN Antara
sebagai "media partner" itu juga didukung sejumlah mitra di antaranya,
Indocement, Taman Safari Indonesia (TSI), Unitex, Alfamart, PCNU Kota Bogor,
APRIL, Indofood.
Dalam Sanlat bertema "Melalui Pesantren Kilat Pemuda Kota Kokohkan Pancasila
Sebagai Pemersatu Bangsa", ia memaparkan bahwa keadilan ekonomi saat ini memang
sangat timpang.
Ia merujuk data BPS di mana 92 persen kekayaan nasional dikuasai satu persen
pengusaha besar.
Menurut dia kalau Indonesia ingin maju, maka membutuhkan keadilan ekonomi dan
hukum sehingga NKRI menjadi adil dan makmur.
"Syarat untuk keadilan sosial adalah ekonomi karena ekonomi adalah kebutuhan
mendasar," kata dosen Fakultas Ekonomi UI itu.
Ditegaskannya bahwa semua anak bangsa harus belajar sejarah ekonomi untuk
memperbaiki masa yang akan datang, dan bukan hanya meratapinya.
"Jadi kita belajar sejarah bukan untuk menyalahkan tetapi memperbaiki sejarah
masa lalu agar lebih baik," katanya.
Ia mengidentifikasi sekurangnya ada dua hal yang membuat keadilan ekonomi
tidak berhasil, yakni pertama penegakan hukum lemah, dan kedua kualitas sumber
daya manusia untuk terciptanya keadilan ekonomi .
Namun, ditekannya bahwa untuk mencapai itu tidak harus harus melalui jenjang
pendidikan formal semata.
