Ada 2 hal yg penting dalam menjalankan bisnis: Market share dan profit. Ini strategic management nya.
Market share/pangsa pasar itu penting sekali. Ketika suatu perusahaan dapat menguasai pasarnya dan menjadi market leader, dia dapat mendikte pasar. Artinya dia dapat menentukan harga dan hal2 lain demi kepentingannya. Kalau tidak ada kompetisi, akan sangat berbahaya monopoli seperti ini. disinilah perlunya tangan pemerintah yg disebut: regulasi. Walaupun profitnya kecil tetapi market share nya gede, itu artinya keuntungan yang dicapai akan sangat besar. Profit margin/tingkat keuntungan yg tinggi tidak ada artinya kalau suatu perusahaan harus bersaing dengan perusahaan yg lebih gede atau raksasa. Belum lagi dalam ada hostile takeover dimana perusahaan gede dapat memaksa mengambil alih perusahaan kecil secara paksa. Ini sangat mudah dilakukan dalam public company. tidak mudah dilakukan dalam private company. Penting sekali peran pemerintah sbg regulator dalam membela perusahaan2 kecil ini. dikebanyakan negara maju ada suatu instansi yg disebut: SBA/small business administration yg membantu perusahaan2 kecil terutama yg betul2 kecil dan atau start up companies. Berbicara ttg keadilan social dalam konteks bisnis, komponen yg paling penting adalah pekerja yang mendapatkan gaji dan upah. Kalau tidak ada pekerjaan, rakyat jadi penganggur. Dinegara maju, ketika suatu perusahaan keluar/pindah dari satu kota kekota lain akan mempengaruhi ekonomi kota asalnya. GE yg memindahkan headquarternya belum lama ini dari Fairfield CT (suburb nya bridgeport) ke boston MA bikin ekonominya Bridgeport kota paling gedenya CT. pusing tujuh keliling krn pendapatan dari pajak perusahaan akan menurun. Bridgeport ini dekat sekali dengan rumahnya Yale Univ. di new haven.. Lalu sekarang ada gunjang ganjing Aetna perusahaan asuransi yg gede sekali juga akan keluar dari Hartford CT dan mungkin akan pindah ke boston mengikuti boston. Bridgeport, New Haven dan Harfort ini adalah 3 kota terbesar di Connecticut. Ini hanya contoh saja bagaimana exitnya suatu perusahaan saja bisa mengganggu ekonomi suatu kota besar, apalagi kalau perusahaannya bangkrut/gulung tikar. Kalau saja procter and gamble keluar dari cincinati, wah pasti kotanya kelenyengan. Jadi pekerjaan itu sangat penting dalam distribusi pendapatan. Tentunya ini lebih relevan dengan ideologi kapitalisme yg lebih menekankan pentingnya peran swasta non pemerintah. Tetapi juga sangat relevan dengan ideologi kiri komunisme maupun sosialisme dimana peran pemerintah yg lebih dominan akan harus menjalankan bisnis2 itu dengan baik. Ujung2nya ngomong gimana pun bisnis2 dan ekonomi itu akan selalu ada tergantung ideologi politiknya. Di ideologi sekirinya komunismepun bisnis dan ekonomi pun akan selalu ada. Jadi kalau tidak setuju dengan ideologinya, gak usahlah memaki2 bisnis dan ekonominya. Nesare From: GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com] Sent: Thursday, June 15, 2017 2:42 AM To: Chan CT <sa...@netvigator.com>; Gelora45 <GELORA45@yahoogroups.com> Subject: Re: [GELORA45] ILUNI: Keadilan ekonomi butuhkan banyak wirausaha muda Depreciatie mesin dan bangunan sudah termasuk, waktu pembuatan balans perusahaan 2017-06-15 8:30 GMT+02:00 kh djie <dji...@gmail.com <mailto:dji...@gmail.com> >: Bukan, 10 % itu keuntungan bersih dari modal. 2017-06-15 8:12 GMT+02:00 Chan CT <sa...@netvigator.com <mailto:sa...@netvigator.com> >: Bung Djie yb, Ooouuu, jadi dinegara maju spt. Belanda, pembagian keuntungan usaha, hanya 10% saja yang bisa masuk kantong kapitalis, lebih 90% ditimpa pajak keuntungan? Memangnya berapa % pajak tertinggi disana? Kalau begitu, bagaimana bisa mendorong usaha maju lebih baik, ...? Kan dari keuntungan bersih yang 10% itu si kapitalis bisa menambahkan modal untuk usaha tahun berikut? Belum lagi perhitungan pemotongan aset penuaan mesin dan alat produksi lain yang digunakan untuk mengganti yang baru beberapa tahun kemudian. Pantas saja perputaran ekonomi di Eropah jadi kampas-kempis, ... Tapi, ada betulnya, tidak semua orang bisa jadi pengusaha. Dari 10 pengusaha bisa ada 2 yang sukses juga sudah baguuus, ... Makanya, disaat kapitalis-kapitalis dibasmi dan digantikan pejabat-pejabat kabarnya juga tidak sedikit yang macet, sekalipun juga ada yang berhasil baik. Sementara juga ada kisah kapitalis “merah” yang menyerahkan aset pabrik pada Negara dan dirinya tetap diangkat jadi kepala pabrik, meneruskan usaha pabrik tekstil di Shanghai. Melihat kenyataan begini, menunjukkan jauh akan lebih bijaksana seandainya kerjasama dengan kapitalis diteruskan untuk mendorong kemajuan ekonomi nasional lebih baik! Ditindak saja kapitalis-kapitalis nakal yang tidak tunduk pada Pemerintah, kapitalis-kapitalis yang melanggar UU/hukum yang sudah diberlakukan. Sedang pembagian keuntungan usaha, bisa ditetapkan sesuai keadaan ekonomi tahun itu, ... keuntungan usaha lebih baik besaran pajak lebih tinggi atau sebaliknya. Jadi pengusaha tetap bisa gairah berusaha sedang karyawan/buruh juga bisa terus meningkatkan kesejahteraan hidupnya lebih baik. Salam, ChanCT From: kh djie Sent: Thursday, June 15, 2017 12:52 PM To: Gelora45 ; Chan CT Subject: Re: [GELORA45] ILUNI: Keadilan ekonomi butuhkan banyak wirausaha muda Bung Chan, Di Belanda, kalau perusahaan besar bisa untung bersih 10%, setelah bayar pajak sudah senang. Di Belanda, orang didorong wirausaha dengan macam2 aturan : 1. 3 tahun bebas pajak. 2. Kalau orang sudah punya kerja, coba buka usaha, dan rugi. Kerugiannya dikompensasi oleh kantor pajak. Ya, kalau dari 10, berhasil dua, ya lumayan, dan akhirnya bisa buka lapangan kerja. Di sini yang berlaku hukum permintaan dan penawaran. Kalau pekerja di suatu bidang keahlian hanya ada sedikit, ya gaji yang ditawarkan tinggi. Lalu banyak lulusan sekolah ambil jurusan yang gajinya tinggi. KH 2017-06-15 2:55 GMT+02:00 'Chan CT' <mailto:sa...@netvigator.com> sa...@netvigator.com [GELORA45] < <mailto:GELORA45@yahoogroups.com> GELORA45@yahoogroups.com>: BETUUUL, ...! Untuk mencapai KEADILAN ekonomi, bukan hanya dengan memperbanyak wirausaha, tapi bagaimana “PEMBAGIAN KEUNTUNGAN” itu ditetapkan! Selama ini, pemilik modal mendapatkan bagian keuntungan lebih dari 80% dan itu biasanya seorang atau beberapa orang saja, sebaliknya karyawan, pekerja dan buruh hanya dapatkan tidak lebih dari 20% dari keuntungan yang didapat. Dan, ... bagian hasil kerja karyawan yang sudah sangat sedikit itu masih harus dibagikan pada banyak orang. Bisa puluhan, ratusan bahkan puluhan ribu orang! Saya perhatikan Ahok dalam kembangkan usaha di DKI Jakarta, berani menetapkan pembagian keuntungan 20-80. Jadi, 20% keuntungan usaha dikembalikan pada DKI-Jakarta sebagai pemi8lik modal, sedang warga yang jalankan usaha dapatkan 80%, ...! Di Tiongkok dalam usaha mengentaskan kemiskinan didesa-desa pedalaman yang terbelakang itu, setiap warga tani menjadi PEMILIK-SAHAM Koperasi DESA itu dengan memasukkan nilai hak-guna tanah garapan yang sudah dibagikan kembali pada setiap petani saat Komune Rakyat dibubarkan tahun 1980, ... saya tidak menemukan tulisan yang memperinci bagaimana rincian pembagian keuntungan koperasi desa pada setiap warga tani desa, tapi yang pasti mereka bisa cepat terangkat kehidupannya dengan semangat kerja yang lebih giat, lebih keras dan kreatif meningkatkan produksi, ... dengan ketambahan bonus setiap tahun! Jadi, sangat jelas hak-milik perseorangan atas alat produksi tidak dirampas menjadi milik-negara, tapi justru dikeembangkan dalam kebersamaan KOPERASI Desa yang mereka bentuk. Bukan dengan membasmi klas kapitalis tapi justru merubah klas proletar yang tidak punya apa-apa kecuali tenaga kerja itu menjadi pemilik-modal sekaligus pekerja! Menjadi kapitalis2 BARU, pemilik modal yang juga pekerja! Lalu bagaimana dengan pembatasan hak-milik kapitalis? Saya pernah baca tulisan, selama ini yang berlaku dipasar-saham, SAHAM perusahaan yang diperjual-belikan tidak lebih dari 40% aset perusahaan. Jadi 60% tetap berada pada kapitalis. Kalau saja berlakukan seperti yang dijalankan beberapa BUMN yang terjadi di Tiongkok, hanya 20% aset Perusahaan dipertahankan sebagai milik Negara, sedang 80% dibagikan pada karyawan/buruh nya, maka akan terjadi pembagian keuntungan yang lebih ADIL! 80% keuntungan jatuh dibagikan pada karyawan/buruh dan hanya 20% saja yang jatuh dikantong kapitalis. Dan seandainya saja proses demikian ini diberlakukan diseluruh TIongkok, tentu dengan demikian berangsur-angsur masyarakat Tiongkok akan menghilangkan klas-klas yang ada, semua warganya menjadi kapitalis-kapitalis BARU, pemilik modal serkaligus pekerja! Semua warga bekerja sesuai tugas yang diberikan untuk maju bersama, makmur bersama! Tidak ada lagi siapa menghisap siapa, ... Tidak ada lagi siapa menindas siapa! Tentu, semua itu baru akan terjadi setelah kesadaran kebersamaan dalam masyarakat mencapai tingkat tinggi, ... sudah tidak SERAKAH, sudah bisa mendahulukan kepeentingan RAKYAT banyak! Hanya saja saya tidak tahu sampai kapan proses itu akan berlangsung dan berlaku untuk seluruh rakyat Tiongkok yang berjumlah 1,4 milyar itu, ... Salam, ChanCT From: Sunny ambon <mailto:ilmeseng...@gmail.com> ilmeseng...@gmail.com [GELORA45] Sent: Thursday, June 15, 2017 2:26 AM To: undisclosed-recipients: Subject: [GELORA45] ILUNI: Keadilan ekonomi butuhkan banyak wirausaha muda Kalau untuk melakukan bisnis memang perlu wirausaha, tetapi kalau keadilan ekonomi dalam pengertian untuk kepentingan rakyat bukan dari adanya banyak wirausha, melainkan tergantung dari politik ekonomi negara dan aplikasinya mengambdi kepentingan rakyat banyak. <http://www.antaranews.com/berita/635220/iluni-keadilan-ekonomi-butuhkan-banyak-wirausaha-muda> http://www.antaranews.com/berita/635220/iluni-keadilan-ekonomi-butuhkan-banyak-wirausaha-muda ILUNI: Keadilan ekonomi butuhkan banyak wirausaha muda Selasa, 13 Juni 2017 22:36 WIB | 1.137 Views Pewarta: Andi Jauhari Jakarta (ANTARA News) - Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI) Andy Azisi Amin menyatakan bahwa penyebab keadilan ekonomi di Indonesia belum bisa terwujud, salah satunya karena jumlah wirausaha muda di Indonesia masih sangat sedikit. "Jadi, kita membutuhkan generasi muda yang bisa terjun dalam kegiatan wirausaha ini lebih banyak," katanya pada pada Pesantren Kilat (Sanlat) Kebangsaan 2017 di Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional (PPPON) Kemenpora di Cibubur, Jakarta Timur, Selasa petang. Sanlat Kebangsaan yang diselenggarakan oleh PPPON Kemepora bekerja sama dengan Yayasan At-Tawassuth, dan Biro Utama Penyangga Jakarta LKBN Antara sebagai "media partner" itu juga didukung sejumlah mitra di antaranya, Indocement, Taman Safari Indonesia (TSI), Unitex, Alfamart, PCNU Kota Bogor, APRIL, Indofood. Dalam Sanlat bertema "Melalui Pesantren Kilat Pemuda Kota Kokohkan Pancasila Sebagai Pemersatu Bangsa", ia memaparkan bahwa keadilan ekonomi saat ini memang sangat timpang. Ia merujuk data BPS di mana 92 persen kekayaan nasional dikuasai satu persen pengusaha besar. Menurut dia kalau Indonesia ingin maju, maka membutuhkan keadilan ekonomi dan hukum sehingga NKRI menjadi adil dan makmur. "Syarat untuk keadilan sosial adalah ekonomi karena ekonomi adalah kebutuhan mendasar," kata dosen Fakultas Ekonomi UI itu. Ditegaskannya bahwa semua anak bangsa harus belajar sejarah ekonomi untuk memperbaiki masa yang akan datang, dan bukan hanya meratapinya. "Jadi kita belajar sejarah bukan untuk menyalahkan tetapi memperbaiki sejarah masa lalu agar lebih baik," katanya. Ia mengidentifikasi sekurangnya ada dua hal yang membuat keadilan ekonomi tidak berhasil, yakni pertama penegakan hukum lemah, dan kedua kualitas sumber daya manusia untuk terciptanya keadilan ekonomi . Namun, ditekannya bahwa untuk mencapai itu tidak harus harus melalui jenjang pendidikan formal semata.
