Bisnis = wirausaha = entrepreneurship. Pebisnis = pengusaha = wirausahawan = entrepreneur.
Maksudnya bung mau mengatakan ideologi kiri lebih memikirkan rakyat dan ideologi kanan tidak memikirkan rakyat? Kalau ini pendapat bung, saya katakan salah. Kenapa salah? Ukurannya apa kepentingan rakyat itu? Kalau duit ukurannya, negara2 kapitalis didunia ini yang paling sejahtera. GNP adalah ukuran yg dipakai dalam ilmu ekonomi. Coba bandingkan dengan GNP negara2 komunis seperti RRT, Vietnam, kuba dan Korea utara yg juga lambat laun sudah beralih menjadi kapitalisme. Bung tidak mampu melihat kelebihan kapitalisme, makanya berpendapat: hanya ideologi kiri yg memikirkan rakyat. Bung tidak mampu melihat bagaimana bisnis2 itu menggerakkan ekonomi. Bung tidak mampu melihat bagaimana unsur terpenting dalam bisnis itu adalah payroll/gaji yg dibayarkan kepada pekerja. Bung tidak mampu melihat bagaimana kalau bisnis2 itu tidak ada, penganggur akan terjadi. Nesare From: GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com] Sent: Wednesday, June 14, 2017 2:27 PM To: undisclosed-recipients: Subject: [GELORA45] ILUNI: Keadilan ekonomi butuhkan banyak wirausaha muda Kalau untuk melakukan bisnis memang perlu wirausaha, tetapi kalau keadilan ekonomi dalam pengertian untuk kepentingan rakyat bukan dari adanya banyak wirausha, melainkan tergantung dari politik ekonomi negara dan aplikasinya mengambdi kepentingan rakyat banyak. http://www.antaranews.com/berita/635220/iluni-keadilan-ekonomi-butuhkan-banyak-wirausaha-muda ILUNI: Keadilan ekonomi butuhkan banyak wirausaha muda Selasa, 13 Juni 2017 22:36 WIB | 1.137 Views Pewarta: Andi Jauhari Jakarta (ANTARA News) - Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI) Andy Azisi Amin menyatakan bahwa penyebab keadilan ekonomi di Indonesia belum bisa terwujud, salah satunya karena jumlah wirausaha muda di Indonesia masih sangat sedikit. "Jadi, kita membutuhkan generasi muda yang bisa terjun dalam kegiatan wirausaha ini lebih banyak," katanya pada pada Pesantren Kilat (Sanlat) Kebangsaan 2017 di Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional (PPPON) Kemenpora di Cibubur, Jakarta Timur, Selasa petang. Sanlat Kebangsaan yang diselenggarakan oleh PPPON Kemepora bekerja sama dengan Yayasan At-Tawassuth, dan Biro Utama Penyangga Jakarta LKBN Antara sebagai "media partner" itu juga didukung sejumlah mitra di antaranya, Indocement, Taman Safari Indonesia (TSI), Unitex, Alfamart, PCNU Kota Bogor, APRIL, Indofood. Dalam Sanlat bertema "Melalui Pesantren Kilat Pemuda Kota Kokohkan Pancasila Sebagai Pemersatu Bangsa", ia memaparkan bahwa keadilan ekonomi saat ini memang sangat timpang. Ia merujuk data BPS di mana 92 persen kekayaan nasional dikuasai satu persen pengusaha besar. Menurut dia kalau Indonesia ingin maju, maka membutuhkan keadilan ekonomi dan hukum sehingga NKRI menjadi adil dan makmur. "Syarat untuk keadilan sosial adalah ekonomi karena ekonomi adalah kebutuhan mendasar," kata dosen Fakultas Ekonomi UI itu. Ditegaskannya bahwa semua anak bangsa harus belajar sejarah ekonomi untuk memperbaiki masa yang akan datang, dan bukan hanya meratapinya. "Jadi kita belajar sejarah bukan untuk menyalahkan tetapi memperbaiki sejarah masa lalu agar lebih baik," katanya. Ia mengidentifikasi sekurangnya ada dua hal yang membuat keadilan ekonomi tidak berhasil, yakni pertama penegakan hukum lemah, dan kedua kualitas sumber daya manusia untuk terciptanya keadilan ekonomi . Namun, ditekannya bahwa untuk mencapai itu tidak harus harus melalui jenjang pendidikan formal semata.
