bung Djie kelihatannya melihat dalam pemerintahan Jokowi ini Bulog semrawut, apakah begitu?
---In [email protected], <djiekh@...> wrote : .1. .Point pertama anda tidak /belum jawab. Saya tunggu solusi anda. 2. Apa definisi anda tentang deflasi, dan mengapa kalau pertanian berhasil baik, dengan produksi bisa berlipat ganda, tetapi tidak berlebihan, dan petani bisa untung, sedangkan harga bahan kebutuhan pokok bisa turun, kok bisa terjadi deflasi. 3. Lha kalau begini, kan berarti anda tidak setuju memajukan pertanian, peternakan dan perikanan. Kalau ini cukup kan harga bahan makanan akan turun dengan sendirinya. Apa mau dicegah, dilarang turun. Pada tanggal Jum, 19 Apr 2019 pukul 23.59 Jonathan Goeij jonathangoeij@... mailto:jonathangoeij@... [GELORA45] <[email protected] mailto:[email protected]> menulis: Sudah tentu deflasi, coba lihat komoditas yg anda sebutkan "9 bahan pokok, perumahan, transportatie gratis ke tempat kerja, atau sebagian transportatie ke tempat kerja harus ditanggung perusahaan seperti di negeri Belanda" bukankah hal2 itu menempati porsi besar dalam perekonomian. Saya kasih gambaran sedikit, misalkan saja yg anda sebutkan itu menempati setengah perekonomian dan harga2nya diturunkan 10% sementara harga komoditas lain tetap, maka yang terjadi deflasi sebesar 5% (kesemuanya asumsi). Saya hanya mengatakan dari sisi ekonomi makro pandangan kapitalis, bukannya setuju atau tidak setuju. ---In [email protected] mailto:[email protected], <djiekh@...> wrote : 1. Bung Jonathan coba beri solusi pada probleem di bawah. Silahkan. Bagaimana penjelasannya kalau hanya beberapa kebutuhan pokok pangan harganya berhasil diturunkan, sedangkan jumlah barang pokok pangan itu tidak berlebih-lebihan kok bisa terjadi deflasi ? 2. Yang perlu diusahakan turun, minimum tidak naik, minimum harga stabil adalah kebutuhan hidup, transportasi dan sewa/ harga rumah yang layak. 3. Untuk pertanian perlu diusahakan bibit unggul, pupuk (kalau diperlukan dengan subsidi), irigasi, waduk ( sebagian sudah selesai dibangun). Kalau hasil per ha bisa naik sampai 2 kali lipat, petani masih bisa untung lebih baik, kalau harga pangan diturunkan sedikit. 4. Yang pasti BULOGnya harus diberesi untuk dapat menstabilkan harga pangan dan petani tidak jadi permainan tengkulak. BULOGnya harus dapat menjamin harga yang stabil, sehingga waktu panen besar, tidak terjadi harga jatuh. 5.Yang jelas ikan mulai banyak dijual di pasar, harganya turun, dan ini mempengaruhi harga daging sapi, karena sebagian orang sudah mulai mengganti sebagian daging sapi dengan ikan. Lha kok di sini tidak terlihat akan ada gejala deflasi ? Hanya saja kok kemajuan industri perikanan dan cold storagenya belum terdengar ? Mestinya paling tidak industri ikan dalam kaleng bisa untuk supply angkatan darat, laut, udara dan kepolisian ? Kok belum diolah untuk makanan anak2 untuk mencegah kekurangan protein ? https://www.liputan6.com/bisnis/read/3223824/menteri-susi-paling-penting-harga-ikan-sudah-murah https://www.liputan6.com/bisnis/read/3223824/menteri-susi-paling-penting-harga-ikan-sudah-murah . Siapapun yang akan pegang pemerintahan, tahun ke depan akan lebih mudah memperbaiki ekonomi, karena beberapa basis sudah diletakkan : waduk, infrastruktur, pabrik pupuk, pencurian ikan sudah diatasi. Pada tanggal Jum, 19 Apr 2019 pukul 20.11 Jonathan Goeij jonathangoeij@... mailto:jonathangoeij@... [GELORA45] <[email protected] mailto:[email protected]> menulis: ---In [email protected] mailto:[email protected], <jetaimemucho1@...> wrote : Orang Islam akan bilang "alhamdulilah" kalau harga sembako bisa turun sesuai dengan kebutuhan hidup rakyat jelata. Pernahkah rakyat mengalami itu???akan pernahkah rakyat mengalami itu selama pemerintah ditangan Oligarki seperti diperlihatkan film Sexy killer???Orang yang selalu ngeyel membela PYM seolah-olah dia bebas dari Oligarki pun tidak kedengeran lagi suara pembelaannya.... On Friday, April 19, 2019, 3:47:36 PM GMT+2, kh djie djiekh@... [GELORA45] <[email protected] mailto:[email protected]> wrote: Yang bisa dilakukan barangkali : 1. Gaji tidak naik, tetapi beaya kebutuhan hidup harus turun banyak ( 9 bahan pokok, perumahan, transportatie gratis ke tempat kerja, atau sebagian transportatie ke tempat kerja harus ditanggung perusahaan seperti di negeri Belanda). 2. Cara kerja harus dibikin lebih efficient oleh pimpinan perusahaan, dan dibantu dengan alat2 untuk meringankan pekerjaan. 3. Sekali buat harus 100% sempurna. Tidak ada yang harus diperbaiki, diulang kembali. Di Belanda yang dikira orang kerjanya sudah efficient, ternyata dengan mudah di beberapa proses efficiencynya bisa naik 10 - 20% dengan perbaikan proses. Heran di Indonesia kok Perusahaan maunya turunkan gaji dan atau suruh orang kerja lebih lama ? Kan ya pada mogok....nanti. Satu contoh saja : Di spray drying, efficiency bisa naik luar biasa dengan menaikkan inlet temperatur 10 derajat Celcius, dan menurunkan outlet temperature 5 - 10 derajat dan mengurangi jumlah air pelarut. Spray drying time dari 12 jam bisa turun jadi 10 jam. Pada tanggal Jum, 19 Apr 2019 pukul 13.38 Tatiana Lukman jetaimemucho1@... mailto:jetaimemucho1@... [GELORA45] <[email protected] mailto:[email protected]> menulis: Bahasanya kaum pengusaha tidak akan pernah sama dengan bahasanya kaum buruh. Hanya kaum remo dan kaum reaksioner yang berpihak kepada penguasa selalu menganjurkan dan menjebarkan ilusi seolah-olah kaum buruh dan kaum pengusaha bisa maju bersama. Kalau pengusaha omong soal "win-win situasi", "produktivitas", "competitiveness", semua itu berarti sangat negatif bagi buruh. Pengusaha Minta Presiden Terpilih Revisi UU Tenaga Kerja Ketua Dewan Pembina IBCWE, Shinta Widjaja Kamdani dalam acara CEO Talks di The Sultan Hotel, Jakarta, Rabu (10/4). Foto: Nugroho Sejati/kumparan Para pengusaha https://kumparan.com/topic/pengusaha ingin presiden terpilih nantinya bisa merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ini bertujuan agar pekerja di Indonesia memiliki daya saing dengan pekerja asing. Wakil ketua Umum Asosiasi Pengusaha https://kumparan.com/topic/pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan, salah satu hal yang membebani pengusaha adalah jam kerja yang dinilai masih rendah, sementara upah yang dibayarkan cukup tinggi. Jika hal ini terus terjadi, dikhawatirkan bisa menekan produktivitas. "Iya betul (harus direvisi). UU Nomor 13 penting diperhatikan sebagai pemberi kerja dan penerima kerja harus ada keseimbangan, harus jadi win-win solution kedua belah pihak dan perlu direvisi kembali. Perlu dipikirkan aspek competitiveness yang terjadi di negara lain," ujar Shinta dalam diskusi di Hotel Millennium, Jakarta, Rabu (10/4). Dia mencontohkan, jam kerja di Indonesia saat ini selama 40 jam per minggu, paling rendah di antara negara lain. Bangladesh selama 49 per minggu, Kamboja 45 jam per minggu, China 47 jam per minggu, dan Vietnam 41 jam per minggu. Sementara upah yang dibayarkan masih lebih tinggi Indonesia dibandingkan negara tersebut. "Vietnam yang paling dekat dengan kita, jam kerjanya 41 jam.. Kalau ditarik upah dia rata-rata Rp 2 juta-2,3 juta. Kita paling rendah jam kerja, lalu upah juga termasuk tinggi," katanya. Sementara itu, Rektor Unika Atma Jaya Agustinus Prasetyantoko mengatakan, risiko ongkos usaha di dalam negeri memang lebih besar dibandingkan di luar negeri. Maka tak heran, banyak perusahaan domestik yang membangun pabrik di luar negeri. Adapun upah pekerja di Indonesia setahun saat ini mencapai USD 5.070 per tahun, sementara Vietnam hanya USD 3.800 per tahun. "Yang mesti dilihat adalah apakah kompetensinya (tenaga kerja) lebih baik dibanding Vietnam? Siapapun yang nanti menang punya PR untuk meningkatkan SDM supaya kompetensinya makin baik," tambahnya.
