Di akhir tulisannya begini Mas Agus... "....,
Komisi Pemberantasan Banjir (KPB) ini, sebut saja namanya demikian, nantinya yang akan bertugas mengintegrasikan modal institusional yang sudah kita miliki dalam hal penanganan banjir. KPB juga layak diberi kewenangan yang lebih besar, seperti layaknya KPK, agar ia mampu menerobos batas adminsitrasi dan mendisain manajemen banjir yang sesuai kasus per kasus. Diharapkan, dengan adanya superbody KPB, maka tidak adalagi ketidaksinergian antara berbagai sektor. Dan setelah bekerja beberapa waktu sesuai dengan yang mereka targetkan kelak, kalau banjir masih belum terkelola dengan baik, minimal kita punya badan/orang untuk dituntut mundur, tidak seperti yang terjadi selama ini. Pada akhirnya, ini hanyalah sebuah pemikiran sederhana. Tentu saja banyak kelemahannya. Dan mengasah ide dan membuatnya lebih tajam, adalah satu manfaat dari menggulirkan ide kita di ruang publik. Saya tunggu diskusinya." *** nama KPB hanya sembarang saya comot dari memory karena orang akan cepat ngeh. Pertanyaannya kuncinya adalah, bagaimana mengintegrasikan/mensinergikan dan membuat badan2 yang mengurusi kebencanaan di kita lebih berkewenangan? Atau saya tanya dengan cara lain, siapa yang akan kita tuntut mundur kalau banjir terus-menerus terjadi di Jakarta? BNPB? Balai Air PU? Staf Khusus Presiden Bidang Bencana? BMKG? Gubernur? Jadi, manajemen banjir Jakarta itu tanggung jawab siapa? Siapa komandannya? Dan sebelum semuanya lebih jauh.... saya kutipkan bagian awal tulisan itu, kemarin lupa... ..., Tulisan ringan ini dapat dianggap sebagai terusan dari tulisan sebelumnya “Proyek Setengah Hati Menangani Banjir Jakarta’. Tulisan ini, pada dasarnya, terilhami oleh diskusi yang semakin tajam di mailing list alumni Jurusan Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada. Karena itu, terima kasih untuk semua partner diskusilah…, namun semua pertanggungjawaban atas isinya ada di pundak saya (Bosman Batubara). *** tabik bosman batubara ________________________________ From: Hendratno Agus <agushendra...@yahoo.com> To: "iagi-net@iagi.or.id" <iagi-net@iagi.or.id> Sent: Saturday, February 25, 2012 9:48 AM Subject: Re: [iagi-net-l] Indonesia Membutuhkan Komisi Pemberantasan Banjir Banjir koq diberantas?? Yang benar saja. Sama halnya "korupsi" koq diberantas? Dalam ranah regulasi dan ilmu pengetahuan tentang bencana, yang pas adalah adaptasi dan mengurangi resiko banjir. Banjir harus terjadi. Yang bisa dikelola dengan ilmu dan teknologi, dan sikap kita adalah "adaptasi dan mitigasi" terhadap banjir. Lalu yang "diberantas" itu banjir yang menggenang seperti di kalteng, jakarta, tuban selatan, lamongan, atau banjir bandang seperti di bahorok, pacet, jember? hehehehe.... salam, agus hend ________________________________ From: "anwar.tau...@gmail.com" <anwar.tau...@gmail.com> To: iagi-net@iagi.or.id Sent: Saturday, February 25, 2012 11:18 AM Subject: Re: [iagi-net-l] Indonesia Membutuhkan Komisi Pemberantasan Banjir Saya kira sekarang ini di republik kita ini rasanya semua badan2, lembaga2 dan perangkat perundang2annya sudah cukup lengkap, malah samapai ada yang tumpang tindih. Problemnya hanya satu: pelaksanaannya di lapangan yang belum optimal. Powered by Telkomsel BlackBerry® ________________________________ From: "Bandono Salim" <bandon...@gmail.com> Date: Sat, 25 Feb 2012 04:00:22 +0000 To: <iagi-net@iagi.or.id> ReplyTo: <iagi-net@iagi.or.id> Subject: Re: [iagi-net-l] Indonesia Membutuhkan Komisi Pemberantasan Banjir Biasa pak bagi2 duit utangan Powered by Telkomsel BlackBerry® ________________________________ From: "Ismail Zaini" <lia...@indo.net.id> Date: Sat, 25 Feb 2012 09:53:53 +0700 To: <iagi-net@iagi.or.id> ReplyTo: <iagi-net@iagi.or.id> Subject: Re: [iagi-net-l] Indonesia Membutuhkan Komisi Pemberantasan Banjir sebetulnya kalau masalah bencana alam ( spt Banjir ) kan sudah ada Badan ( BNPB ) yg nangani Bencana tsb , kenapa harus bikin bikin lagi Komisi baru nanti malah kebanyakan Komisinya......, Tugas Badan ini kan sudah jelas nangani bencana mulai pra bencana ( penanggulangan ) , sampai paska bencana ( rehabilitasi ), lha pra bencana ini kan mempunyai arti luas bisa dari studi studi itu kenapa terjadi bencana dan bagaimana cara memitigasinya . Badan ini juga dilengkapi oleh Tim Pengarah yang anggotanya ada yg dari unsur masyarakat profesional........dan Badan ini juga akan gampang kuat untuk untuk berkoordinasi dg Institusi yang ada spt Direktorat Sungai dan Balai Besar Wilayah Sungai di PU , BKMG untuk urusan hujan dan cuaca, dll ............ini yang mestinya dioptimalkan..... ISM ----- Original Message ----- >From: bosman batubara >To: iagi net >Sent: Friday, February 24, 2012 8:58 PM >Subject: [iagi-net-l] Indonesia Membutuhkan Komisi Pemberantasan Banjir > > >Hallo... mari kta teruskan diskusi banjirnya... >*** > >Indonesia Membutuhkan Komisi Pemberantasan Banjir >Tulisan ringan ini dapat dianggap sebagai terusan dari tulisan sebelumnya >“Proyek Setengah Hati Menangani Banjir Jakarta’. Tulisan ini, pada dasarnya, >terilhami oleh diskusi yang semakin tajam di mailing list alumni Jurusan >Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada. Karena itu, terima kasih untuk semua >partner diskusilah… >*** >Banjir tahunan sudah menjadi langganan bagi kota seperti Jakarta. Awal tahun >ini Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sudah mewanti-wanti >warga Jakarta agar bersiap menghadapi bencana banjir (Kompas, 2/1/2012). >Dalam peringatannya BMKG menyatakan bahwa curah hujan yang tinggi dengan >durasi yang lama akan melanda daerah Jakarta dan sekitarnya. Dan terbukti >memang apa yang dikhawatirkan oleh BMKG. Pada bagian akhir bulan Februari >ini, kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta sudah mulai terkena banjir. >Banjir bukan cuma masalah Jakarta, tetapi ia adalah masalah dunia. >Berdasarkan data yang dirilis oleh Bank Dunia (BD; 2012), pada tahun 2010 >saja di seluruh dunia ada sebanyak 178 juta orang terkena dampak banjir. Dan >kerugian ekonomi akibat banjir-banjir tersebut untuk tahun 2008—2010 saja >mencapai sebesar 40 milyar dollar Amerika Serikat (USD). Kalau data ini >dipertajam, maka khusus untuk daerah Jabodetabek, menurut Badan Perencanaan >Pembangunan Nasional (BAPPENAS; 2007), untuk banjir pada tahun 2007 saja >total kerugian, termasuk di dalamnya hilangnya peluang untuk melaksanakan >kegiatan ekonomi, mencapai 4.3 triliun Rupiah. Ini bukan jumlah yang sedikit, >kalau dibandingkan misalnya dengan APBD DKI 2008 yang sebesar 20,59 triliun, >maka kerugian akibat banjir di tahun 2007 adalah sekitar 20%, alias >seperlima, dari APBD DKI untuk tahun 2008. Ini baru di DKI, belum lagi kalau >kita mengkuantifikasi total kerugian untuk semua wilayah Indonesia, tanpa perlu melakukan perhitungan lagi, kita bisa memprediksi bahwa kita akan menemukan angka yang cukup signifikan seperti di atas.*** >selengkapnya: >http://annelis.wordpress.com/2012/02/24/indonesia-membutuhkan-komisi-pembe >rantasan-banjir/ > >tabik >bosman batubara
