| Betul Mbak Siti..memang tidak semudah yang kita bayangkan. Meski ada satu dua petani penggarap atau yg memiliki lahan kering lumayan luas (1-2 ha), mampu membiayai kehidupannya dengan tidak menjual gabahnya. Untuk itulah saya melihat peranan lumbung desa ini bisa menjadi alternatif dan harus diaktifkan kembali. Saya melihat dengan lumbung tersebut mereka bisa saling membantu untuk mencukupi kebutuhan mereka sendiri, melawan tengkulak, menyediakan saprodi, dan memulai menata usaha taninya dengan tidak berhutang pada sesorang dgn bunga yg sangat tinggi. Jalan ini pun tidak mudah. Perlu dibantu oleh orang-orang seperti Mbak Siti dan rekan-rekan lainnya, yg sudah banyak pengalaman dan pengetahuan ttg sistem usaha tani,
jalur distribusi barang dan jasa di Ina. Pemikiran, ide-ide, dan konsep rekan-rekan sangat dibutuhkan. Saya pernah diceritakan seorang teman yg kuliah di Perancis (ENSA-Montpellier). Di perancis sebelum petani menanam sesuatu, terlebih dahulu dia akan mendapat informasi dari pemerintah dan calon kelompok penampung hasil panennya (kelompok tani mereka) ttg komoditi apa yg sedang dibutuhkan di pasar (survei pasar). Bila ia menanam tidak sesuai dgn yg disarankan maka resiko kegagalan panen ditanggungnya sendiri, demikian juga bila dia mengikuti saran pemerintah, maka kegagalan panen akan ditanggung oleh pemerintah. Selain itu, sebelum tanam petani diminta untuk mengisi form terkait dengan suplier saprodinya, siapa saja, besaran, jenis, dan varietas. Yg semuanya tidak diperbolehkan berasal dari satu perusahaan (menghapus monopoli). Saat panen, petani cukup mengontak perusahaan pemanenan, jasa transportasi, dan petani
pengumpul (kelompok tani bersangkutan). Ini pun tidak diperbolehkan dikuasai oleh satu perusahaan (menghidupkan semua jenis usaha). Petani diwajibkan memiliki atau menjadi anggota kelompok tani tertentu. Mereka bisa menjalankan sistem yg sedemikian rapih tentu didukung oleh sistem database yg baik, teknologi yg dikembangkan untuk mendukung pertanian, kepastian pasar, dan kelompok tani yg kuat bahkan kadang dapat menekan pemerintah (mungkin di Ina ini yg gak boleh..katanya takut seperti sosialis). Saking banyaknya form yg harus diisi (demi database) terkadang negara ini suka disebut Negara Kertas. Saya berpikir..kita harus memulainya dari sekarang. Rekan-rekan yg sedang study, jauh dari kepentingan politik praktis, dll, pasti mempunyai pikiran, ide yg jernih dan briliant ttg hal ini. Beberapa kelompok peneliti di Litbang Deptan (puslitbangtan dan PSE), sudah memulai mencoba mengembangkan sistem kelompok tani mandiri ini, berita terakhir baru
disekitar Jawa Barat dalam jumlah yg masih sangat kecil (pilot project). Konsep ini sangat bagus dan saya berharap jumlahnya akan kian bertambah dan kian kuat. Semoga tetap semangat...pak dan bu tani. Salam Haris Syahbuddin |
Siti Jahroh <[EMAIL PROTECTED]> wrote:Membahas ketidakberuntungan petani di Indonesia
tidaklah akan ada habisnya. Jika dikatakan Guru adalah
pahlawan tanpa tanda jasa, petani bisa dikatakan
pahlawan yang merana. Mereka berjasa besar bagi umat
manusia dengan menyediakan pangan. Tapi dilihat dari
mayoritas kehidupan petani, terutama petani padi
mereka banyak yang kekurangan. Sangatlah ironis jika
petani padi justru tidak makan nasi, mereka hanya
mampu memakan oyek atau tiwul. Memang ada juga petani
yang kaya, tapi berapa jumlah mereka???
Mungkin gampang untuk menyarankan jangan jual padi
segera setelah panen. Tapi pada kenyataannya, untuk
menanam padi sendiri mereka meminjam uang untuk
membeli pupuk atau pestisida yang biasanya berbunga,
belum lagi pinjaman untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
Dengan pinjaman yang segunung itu, mau tidak mau
mereka harus segera menjual hasil panennya demi
membayar hutang mereka. Belum lagi tuntutan sosial,
seperti pesta2 setelah panen.
Masih beruntung jika mereka petani sawah irigasi yang
bisa menanam setahun dua atau tiga kali, sehingga
mereka bisa segera menanam padi lagi untuk menyambung
hidup mereka. Tapi bagi petani sawah tadah hujan,
mereka harus menunggu musim hujan tahun selanjutnya.
Jangan bilang harga ceiling price untuk beras 3500,
petani kebanyakan tidak menjual beras, mereka menjual
dalam bentuk gabah. Walaupun ditentukan harga dasar
gabah yg biasanya sekitar setengah harga beras, toh
petani menerimanya pasti dibawah harga dasar gabah
tersebut. Jadi walaupun ditetapkan harga segini dan
segitu, pada prakteknya petani selalu menerima harga
dibawah yang ditetapkan.
Memang ada KUT, program bantuan ini dan itu. Tapi pada
prakteknya masih banyak catutan sana sini, yg diterima
petani hanya sepersekian saja. Sedih memang....
salam petani,
Siti Jahroh
yang baru keluar dari kampung
--- Haris <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
> Nasib petani, selalu saja tida beruntung.
> Analisis Pak Maksum dari UGM ttg petani, import
> beras dan harga gabah memang benar adanya. Apa yg
> harus kita lakukan untuk membantu mereka,
> memposisikan petani dalam kancah ekonomi global.
> Setiap ada kesempatan ke daerah dan bertemu
> petani, saya selalu bilang ke mereka untuk tidak
> menjual gabahnya. Tapi dimanfaatkan untuk pangan
> keluarga. Sedangkan untuk yg lain, bisa dari lahan
> kering/kebun, ternak, atau usaha lainnya. Biar saja
> orang kota mengurus makanannya sendiri. Tidak perlu
> disuplai dari desa. Memperhatikan hal seperti ini,
> peran lumbung padi (andai bisa, tidak hanya untuk
> padi. Cabe misalnya yg terkadang dipermaikan
> harganya kala panen raya) nampaknya menemukan
> justifikasi untuk diaktifkan kembali dari mulai di
> tingkat kelompok tani, desa, dan kecamatan. Karena
> lumbung tsb tidak hanya untuk padi, maka segala
> keahlian yg terkait dengan pengawetan makanan
> diperlukan sumbangsihnya. Kita di IASA..mungkin bisa
> bantu minimal dalam bentuk pemikiran untuk
> kepentingan petani kita terkait dengan kondisi
> seperti berita di bawah ini.
> Maaf bila topik nya tidak sesuai dengan jadwal yg
> sudah diagendakan.
>
> Salam
> Haris Syahbuddin
>
>
-----------------------------------------------------------------------------
> Pembatalan Impor Beras Wajib Hukumnya
>
>
http://www.suaramerdeka.com/cybernews/harian/0511/22/dar5.htm
>
> Yogyakarta, CyberNews. Bagi staf pengajar Jurusan
> Teknologi Industri Pertanian UGM Yogyakarta, Dr Ir
> Mochammad Maksum MSc yang juga peneliti pada Pusat
> Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) UGM, Selasa
> (22/11), pembatalan impor beras yang sampai sekarang
> masih dibicarakan di DPR RI, adalah wajib hukumnya
> meski dimensinya semakin melebar. Kemutlakan
> pembatalan rencana importasi tersebut bukanlah
> sekadar menjaga kesejahteraan petani, tetapi lebih
> penting akan menunjukkan sense of crisis yang lebih
> baik dari para petinggi negara terhadap nasib
> petani, sekaligus sebagai upaya rehabilitasi public
> trust yang telah mempercayakan amanatnya terhadap
> SBY-JK.
> ''Tanpa kebesaran hati SBY-JK dalam hal itu,
> kebesaran Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) akan
> menjadi semakin merosot legitimasi publiknya. Dan
> rendahnya sense of crisis itu tentu harus
> diperhatikan oleh SBY-JK sebagai indikasi penting
> penentu reshufle KIB,'' ujarnya pula.
> Menurut mantan Kepala PSPK UGM itu, pada tingkat
> teknis nalar importasi berupa ambang batas cadangan
> dan harga pasar rasanya sudah basi, dan sudah
> waktunya untuk ditinjau kembali atau bahkan
> dirombak.
> Batas cadangan BULOG yang satu juta ton, mestinya
> mengandalkan kegiatan pengadaan dalam negeri sewaktu
> panen, bukan mengandalkan impor setelah rendahnya
> procurement dalam kondisi negeri ini yang katanya
> sudah surplus beras 3 juta ton per tahun.
> Sementara, angka ambang harga Rp 3.500 per
> kilogram jelas tidak tepat lagi dan harus dirubah
> menjadi sekurang-kurangnya Rp 4.000 per kilogram
> sebagai akibat berlipatnya harga BBM berikut segala
> implikasi merosotnya nilai tukar petani.
> Dikatakannya sebagai ironis sekali bahwa dalam
> keseharian petani yang menghadapi kenaikan harga
> seluruh barang dan jasa konsumsinya, petani harus
> ikhlas membiarkan harga berasnya tetap jongkok,
> tidak boleh naik, harus dipatok dengan ceiling price
> 3.500 saja, karena harus senantiasa berjasa,
> bertugas mengabdi untuk menjaga inflasi supaya tidak
> naik, demi stabilitas bangsanya.
> Benar sekali, ujar Maksum, apa yang dikatakan oleh
> banyak orang bahwa pemberdayaan itu adalah sebuah
> bentuk terorisme terhadap pedesaan dan sektor
> pertanian. Oleh karena itu, adalah tugas KIB untuk
> bersegera melakukan reformasi kebijakan, reformasi
> struktural, bagi kesejahteraan petani.
> ''Itu kalau tidak diinginkan bahwa masyarakat
> petani akan memilih cara-cara radikal untuk
> menggalang kekuatan melakukan aksi-aksi anti-teror
> pedesaan dan pertanian menurut caranya sendiri.''
> Demikian diingatkan oleh Dr Ir Mochammad Maksum
> MSc.( bambang unjianto/Cn08 )
>
>
>
>
>
>
> Send instant messages to your online friends
> http://uk.messenger.yahoo.com
__________________________________
Yahoo! Mail - PC Magazine Editors' Choice 2005
http://mail.yahoo.com
Send instant messages to your online friends http://uk.messenger.yahoo.com
=========================================================================
"Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
untuk Kesejahteraan Rakyat dan Kelestarian Sumber Daya Alam Indonesia"
-------------------------------------------------------------------------
Related homepages to IASA :
http://iasa-online.org
http://www.greendigitalpress.net/publications/ijas/
=========================================================================
SPONSORED LINKS
| Farming | Agriculture |
YAHOO! GROUPS LINKS
- Visit your group "iasa" on the web.
- To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
- Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
