Apakah DPR dan Pansusnya itu benar2 dlm kaitannya dng kasus skandal Bulog
dan Brunei itu benar2 ingin menegakkan supremasi hukum dan memberantas KKN
sebagaimana sering mereka degung2-kan? Sedemikian hebatnya degungannya
sampai2 Ketua DPR Akbar Tandjung yg juga Ketua Umum Golkar, yang partainya
berperan kuat merusak sistem ekonomi dan sosial negara ini, seolah-olah
dilupakan rakyat, dan berbalik menjadi "Pahlawan Rakyat" pemberantas KKN.
Tanpa malu2 Akbar pun sering berkoar-koar menyatakan diri u/ memberantas
KKN, mengkritik pemerintahan Gus Dur yg katanya gagal memperbaiki ekonomi
negara (pdhal yg merusak ya Golkar sendiri. Sedemikian rusak sehingga sulit
u/ diperbaiki seperti sekarang). Bahkan mengangkat kasus Estrada dari
Philipina sbg contoh terdekat akibat dari Presiden yg korup. Pdhal contoh yg
terdekat bukan itu, melainkan apa yg telah dilakukan o/ Boss sendiri yg
bernama Soeharto. Dibandingkan dng Estrada, baik dari segi waktu, maupun
besarnya jumlah uang, Estrada tidak ada apa2-nya. Bagaikan kacang ijo
dibandingkan dng buah kelapa!
Sedemikian hebatnya aksi DPR ini sehingga kasus2 besar yg melibatkan Golkar
dan Keluarga Cendana pun seolah tenggelam dan hilang begitu saja. Kasus
korupsi ratusan miliar sampai triliun rupiah yg diduga kuat melibatkan org2
Orde Baru/Golkar dan kroni2-nya seolah-olah terhapus bersih o/ kasus yg
dikatakan diduga melibatkan Gus Dur yg jumlahnya "hanya" puluhan miliar.
Ketika saya menyinggung ini di Tempo Interaktif, ada yg mengkomentari bahwa
saya ini telah menaifkan moral yg seharusnya dipunyai o/ seorang pimpinan
bangsa. Sehingga menaifkan kasus skandal Bulog dan Brunei dng
membandingkannya dng kaus2 yg melibatkan org2 Golkar/Orba itu. Katanya, kita
tidak harus hanya melihat dari aspek besar-kecilnya jumlah uang, tetapi
bagaimana moral yg telah dilanggar o/ seorang pemimpin.
Tanggapannya ini telah mengvonis Gus Dur benar2 telah bersalah. Sehingga
lupa pula menilai bagaimana moral para anggota DPR yg sudah tidak
menghormati Presiden dng menggunakan kalaimat2 yg vulgar dlm acara
pertemuannya di gedung DPR tempo hari. Semakin mereka bisa memaki Presiden,
mereka menjadi semakin bangga. Apabila mereka benar2 hendak menegakkan
supremasi hukum dan memberantas KKN, bukankah ada cara2 yg lebih santun
sesuai dng prosedur hukum, maupun aturan2 ketatanegaraan yg ada? Bagaimana
bisa kita yakini maksud yg mereka yg murni, kalau mereka malah melanggar
komitmen mereka sendiri dng terus membocorkan hasil pertemuan dng beberapa
saksi kedua skandal itu, dan juga pertemuannya dng Presiden? Pdhal apa yg
mereka lakukan itu sdh tergolong membocorkan rahasia negara, yg selain
melanggar UU No. 4/1999. Juga melanggar KUHP?
Kalau ada yg mengatakan, atau curiga bahwa manuver politik anggota2 DPR itu
diotaki oleh kekuatan Orde Baru/Golkar u/ mengjatuhkan Gus Dur. Akan ada
reaksi yg mengatakan bahwa tuduhan/rasa curiga itu sama saja dng apa yg
dipraktekkan oleh pemerintah Orde Baru dulu, yg sedikit2 menuduh org PKI
kalau tak sependapat dng pemerintah.
Tetapi, sebenarnya ada perbedaannya. Coba kita lihat, bagaimana org2 DPR itu
selama ini hanya diam ketika kasus2 mega korupsi yg melibatkan kekuatan
Orde Baru menonjol satu persatu. Mereka baru ribut luar biasa ketika
menemukan skandal Bulog dan Brunei yg mereka simpulkan diduga melibatkan GD.
Ujung2-nya minta diadakan SI MPR.
Jadi, sebenarnya ada alasan rasa curiga kekuatan Orba/Golkar berada di
baliknya. Tidak seperti pemerintahan rezim Soeharto yg asal tuduh org PKI,
tanpa ada latar belakang yg kuat. Sampai2 lahir istilah Organisasi Tanpa
Bentuk.
Coba kita simak sedikit dari sekian banyak kasus2 mega skandal yg diduga
kuat melibatkan org2 Golkar, yg dicuekin o/ org2 di DPR itu. Ketika
pemerintah GD bereaksi u/ membukanya, malah kita tidak dengar adanya
dukungan dari mereka. Di antanya:
- Penyalahgunaan dana nonbudgeter Bulog sebesar Rp. 166 miliar o/ Mbak Tutut
serta anak dan keponakan Bustanil Arifin;
- Keterlibatan Beddu Amang (mantan KaBulog) dlm kasus tukar bangun aset
Bulog sebesar Rp. 76,7 miliar;
- Kasus korupsi di Kostrad sebesar Rp. 189 miliar di zaman Letjen TNI Djaja
Suparman, yg dibongkar o/ Letjen TNI Agus Wirahadikusuma. DPR pernah diminta
u/ membentuk Pansus guna mengusut kasus ini, tetapi langsung ditolak;
- Skandal Bank Bali sebanyak Rp 546 miliar yg melibatkan orang2 BJ Habibie
dan Golkar;
- Skandal BLBI sebesar Rp 144 triliun yg telah diaudit PwC dari total Rp 700
triliun;
- Skandal bisnis politik suami Wapres Megawati, Taufik Kiemas. Di anataranya
penyelematan;
- berbagai kasus skandal bisnis dan ekonomi, seperti di PLN, Pertamina, dan
sebagainya yg melibatkan Keluarga Cendana dan orang2 Golkar.
...........Menuju Indonesia yang Demokratis dan Berkeadilan............
Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan anda lakukan sendiri
Bergabung: [EMAIL PROTECTED]
Keluar: [EMAIL PROTECTED]
->Cake, parcel lebaran & bunga2 natal? Di sini, http://www.indokado.com<--
