Betul Mbah, ada dua issue besar yang Mbah katakan, ditambah dua issue lain: 1. Proses pengambilan keputusan KSSK yang diketuai Bu Sri Mulyani 2. Proses pengambil-alihan management Bank Century post-bailout 3. Aliran dana dari deposan besar / afiliasi pemilik lama 4. Diskriminasi BI terhadap Bank Century, yang seharusnya sudah ditutup dari dulu-dulu
Point nomor satu: menurut saya tidak ada masalah karena discretionary decision itu hak dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Ketua KSSK. Keputusan kemarin tidak bisa dinilai salah kalau sudah ketahuan hasilnya (ini kayak Prof. JT yang bilang bahwa TA itu tidak error-proof 100%, kalau tahu SUMI naik besok, hari ini kita gadein rumah mertua sekalian, he he...), yang penting semua aspek sudah dipertimbangkan. Paling-paling kalau mau dipertanyakan adalah besarnya biaya bailout sebagai dasar pengambilan keputusan yang katanya cuma 600-an milyar tapi ternyata jadi membengkak. Selain itu ada dugaan, katanya Ketua KKSK pada awalnya tidak setuju bailout, dan lebih prefer untuk dilikuidasi, tapi ternyata beliau akhirnya berubah pikiran, ada yang berspekulasi ada "strong hand" yang menekan beliau untuk menyetujui bailout tsb. Point kedua: ini masalah besar, seharusnya begitu diputuskan bailout, maka semua management lama langsung inactive, dan kalau perlu ditahan sementara, supaya tidak ada dana besar yang bisa ditarik oleh mereka / afiliasi pemilik lama. Kalau melihat kasus BLBI, bobolnya khan di sini. Duit dikucurkan, tapi malah ditarik oleh perusahaan2 afiliasi pemilik lama. Dan kesalahan lama kayaknya terulang lagi di sini, nggak heran katanya ada pemindahan dana tunai di bukan hari kantor. Kalo ini jelas tanggung jawab LPS dan BI. Yang urusan tunai itu bisa di-handle oleh LPS sebagai management baru Century, terus untuk penarikan besar2 secara giral harusnya ketahuan ama BI. Saya curiga masalah terbesar ada di point ini sehingga biaya bailout jadi bengkak dari perkiraan sebelumnya yang hanya 600-an milyar menjadi 6 trilyun. Yang perlu diselidi, apakah mismanagement itu "karena bodoh / tidak pengalamannya" LPS, atau "on-purpose" / disengaja atas tekanan "strong-hand". Point ketiga: Sebagai "balas budi" karena Century tidak jadi dilikuidasi, artinya ada orang-orang yang mengalirkan sebagian duitnya ke orang-orang partai / pejabat. Logika pasar tanah Abang saya bilang ini sangat "common sense", daripada hilang duit semuanya, ya mending hilang duit sebagian aja bagi2 ke oknum2 pejabat. Logika berpikir yang sama yang dulu juga ada di kepala Rudy Ramli waktu kasus Cessie EGP Bank Bali. Ini sih kalau mau dibongkar, gampang banget, kalau mau! Tinggal dilacak aja semua transfer2 besar dari Century post-bailout. Yang susah itu, bagaimana caranya supaya jadi "mau". Point keempat: Kenapa BI sangat getol memperjuangkan Century untuk tidak ditutup bahkan sejak beberapa tahun yang lalu, sampai2 mereka mengizinkan Bank CIC yang sudah sakit waktu itu untuk dikawinkan dengan bank-bank yang katanya juga sakit: Pikko dan Danpac, dan menjadi Bank Centrury. Ada aturan2 kesehatan bank yang berlaku untuk semua bank, tapi tidak dikenakan kepada CIC / Century, tanya kenapa? Lucunya lagi, seharusnya pemegang saham lama om Robert Tantular sudah tidak boleh jadi pejabat lagi di bank post-merger, tapi koq masih diizinkan ya. Track record beliau itu spesialis bikin sakit bank, dulu pernah juga punya bank BCD. Dan beliau lah yang bikin gara2 dengan bikin Antaboga mega-scandal itu. Nah kalau ngemeng2 Antaboga, ada orang sakti di Bapepam LK, yang tidak tersentuh sama sekali dalam kasus ini, maupun dalam kasus Sarijaya. You know lah... Menurut saya pribadi, Bu Sri Mulyani orangnya nggak macem2 lah, kecuali melakukan pembiaran di Bapepam LK (mungkin sungkan ama sesama alumni UI kali ya). Yang agak aneh itu Pak Boed, menurut saya beliau itu clean, tapi untuk kasus ini, koq getol banget belain Century, mungkin karena "esprit de corps" BI, jadi demi institusi BI yang memang dari dulu rada2 runyam, beliau terpaksa rela pasang badan jadi orang yang kontroversial dalam kasus ini. Hanya sumbang pendapat, tidak bermaksud menyudutkan siapapun juga, biar kita bisa melihat kasus ini dengan lebih jernih. Regards, Bandar Bola 2009/12/10 jsx_consultant <jsx-consult...@centrin.net.id> > > > Embah pikir, kalo Bank Century saat itu tidak ditolong oleh > pemerintah, maka didalam benak deposan akan timbul kecurigaan > bahwa bank lainpun TIDAK akan ditolong jika diRush... > > Embah ingat saat itu, banyak deposan yg sudah was was apalagi > batas yg dijamin cuman 200 juta. Ketika negara2 tetangga seperti > Australia menaikan jaminan terpaksa pemerintah menaikan > jaminan pinjaman menjadi 2 miliar agar deposan tidak menarik > uangnya dari bank. > > Dan hal itu mungkin yg membuat deposan yg 'NASIONALIS ?' seperti > Sampoerna tetap menabung dibank Nasional, tapi dia berakhir SIAL. > > Jika pemerintah tidak menjamin Bank Century, maka AKAN ada > gelombang pemindahan uang keluar negri, karena memindahkan > uang keluar negri sangat mudah, buat apa ambil resiko > nyimpan uang di bank dalam negri kalo diluar negri dijamin. > Tinggal transfer keluar negri, ngapain pusing pusing saban > hari karena takut engga dijamin. > > Jadi yg dilakukan Sri Mulyani adalah benar secara Makro > yaitu melindungi ekonomi Indonesia , dan terbukti keadaan > ekonomi Indonesia JAUH lebih baik dibanding indikator ekonomi > negara tetangga . > > Nah kalo soal lainnya, biar dibahas DPR, TAPI kalo soal > KEBIJAKAN EKONOMI, Sri Mulyani adalah JAMINAN MUTU... > > Jadi disini ada isue: > - KEBIJAKAN EKONOMI dan > - Pelaksaan kebijakan. > > Embah tidak meragukan kebijakan ekonomi Sri Mulyani, tapi > soal Pelaksanaan kebijakan, biar dibicarakan secara terbuka > di DPR.. biar transparan... gitu loh... > > >
