Salam Pak Budi Salam Pak Setyo, salah satu kelemahan kita sebagai
manusia selalu mengambil kesimpulan sebelum cerita berakhir, atau
menilai Pegawai tanpa menilai kontribusinya pada Institusi, hal yg tak
bisa diukur memang dengan jenis test apapun, karena DP 3 kita hanya
ritual tahunan belaka.. jadi inget cerita temen saya muhammad
vheztaqwil (Awil) di milis pencinta Alam kira kira begini :
Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari semarang
sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta .
Disampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur.
Si Pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan.
" Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta ?" tanya si Pemuda.
"Oh... Saya mau ke Jakarta terus "connecting flight" ke Singapore
nengokin anak saya yang ke dua" jawab ibu itu.
" Wouw..... hebat sekali putra ibu" pemuda itu menyahut dan terdiam
sejenak... pemuda itu merenung.
Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu pemuda itu
melanjutkan pertanyaannya.
" Kalau saya tidak salah ,anak yang di Singapore tadi , putra yang
kedua ya bu?? Bagaimana dengan kakak-adik adik nya??"
Oh ya tentu " si Ibu bercerita :
"Anak saya yang ketiga seorang dokter di Malang ,
yang keempat Kerja di Perkebunan di Lampung,
yang kelima menjadi arsitek di Jakarta ,
yang keenam menjadi kepala cabang bank di Purwokerto,
yang ke tujuh menjadi Dosen di Semarang.""
Pemuda tadi diam, hebat ibu ini, bisa mendidik anak anaknya
dengan sangat baik, dari anak kedua sampai ke tujuh.
" terus bagaimana dengan anak pertama ibu ??"
Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
" anak saya yang pertama menjadi petani di Godean Jogja nak".
Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar "
Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya Bu..... kalau ibu agak kecewa ya
dengan anak pertama ibu, adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses
di pekerjaannya, sedang dia menjadi petani "??
Dengan tersenyum ibu itu menjawab," Ooo ...tidak tidak begitu nak....
Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah
yang membiayai sekolah semua adik-adiknya dari hasil dia bertani"
Today's lesson :
Everybody in the world is a important person.
Open your eyes....
your heart....
your mind....
your point of view....
because we can't make summary before read "the book " completely.
The wise person says...
The more important thing is not WHO YOU ARE
But
WHAT YOU HAVE BEEN DOING
aku bangga tidak menjadi apapun, aku bangga diabaikan, aku bangga
karena janji Alloh : " di hari ini aku mengutamakan umatku yang
diabaikan manusia yang dipandang rendah manusia, karena sesungguhnya
mereka itu amat dekat kepadaku "
--- In [email protected], SETYO UTOMO <[EMAIL PROTECTED]>
wrote:
>
> Saya jadi ingat pepatah: "Jika ludah sudah keluar, pantang untuk
dijilat kembali". Ini berlaku bagi Pimpinan kita :
>
> "Jika Suatu kebijakan sudah ditetapkan pantang untuk ditarik kembali."
> "Jika Standar Nilai sudah dipakemkan, pantang untuk untuk diralat."
> "Jika Janji sudah digemborkan-gemborkan, pantang untuk diingkari."
>
> Kesimpulannya Suatu Kebjikan berbanding lurus dengan Reputasi...
> Kebijakan banyak berubah....reputasi akan hancur...
>
> Kita tunggu saja episode selanjutnya...apakah benar hasilny sesuai
yang diinginkan yang punya kebijakan. Wallahu 'alam bishowab.
>
> Budi Santoso <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
>
> Dear milis,
>
> Ketidakpuasan pak Sekditjen terhadap hasil seleksi SDM KPPN
Pecontohan, sebagaimana tertulis dalam SMSnya ke beberapa Kakanwil
beberapa waktu lalu, telah mendorong saya untuk melihat kembali
skenario kebijakan rekrutmen SDM KPPN Percontohan. Untuk sementara,
saya berasumsi bahwa ada yang salah atau perlu disempurnakan dalam
skenario kebijakan rekrutmen tersebut atau barangkali ekspektasi pak
Sekditjen yang terlalu tinggi.
>
> Dalam bayangan saya, dan mungkin juga teman2 milis lainnya, tes
seleksi pegawai tersebut bertujuan untuk menjaring atau mendapatkan
pegawai-pegawai terbaik DJPBN yang akan ditugasi untuk mengabdi dan
bekerja pada KPPN Percontohan. Tetapi, apakah benar pegawai2 terbaik
DJPBN harus ditempatkan pada KPPN Percontohan? Bukankah Kanwil dan
terlebih lagi Kantor Pusat juga membutuhkan pegawai2 terbaik. Apakah
pegawai sekualitas Pak Saiful Islam, Bu Puspa, Pak Langgeng Suwito,
atau Bu Sumijati akan dilepas begitu saja oleh pejabat Kantor Pusat
untuk mendaftarkan diri menjadi pegawai KPPN Percontohan? Ataukah
mereka yang notabene termasuk pegawai terbaik kita ini justru tidak
mau dan bersedia seandainya mereka ditawari untuk menjadi pegawai KPPN
Percontohan di Daerah. Walaupun mereka diiming-imingi dengan
remunerasi tinggi sekalipun. Belum lagi, para pegawai terbaik kita
yang tidak lulus seleksi administrasi. Baik seleksi administrasi
(golongan/pangkat dan usia) yang ditetapkan
> oleh Kantor Pusat maupun seleksi administrasi yang diberlakukan oleh
Kanwil (dalam hal jumlah calon peserta seleksi lebih banyak dari
jumlah kuota yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat).
>
> Lalu, berapa sebenarnya jumlah semua pegawai terbaik kita yang tidak
boleh, tidak mau ikut seleksi dan tidak lulus seleksi administrasi?
Apakah kualitas mereka itu berada di bawah atau di atas kualitas
pegawai yang lulus seleksi KPPN Percontohan?
>
> Untuk mendapatkan pegawai terbaik yang diperlukan untuk KPPN
Percontohan tentu diperlukan cara untuk menyeleksi mereka. Untuk
menguji penguasaan mereka terhadap pelaksanaan pekerjaan dan teknologi
informasi di KPPN, hampir dapat dipastikan kita mungkin tidak akan
menemui kesulitan yang berarti. Namun untuk menguji integritas dan
kejujuran mereka (sehingga hampir dapat dipastikan mereka nanti tidak
akan menerima uang suap atau tanda terimakasih lainnya) serta semangat
dan kemampuan mereka untuk memberikan pelayanan terbaik kepada
mitrakerja bukanlah merupakan hal mudah. Pertanyaan kita,
sejauhmanakah alat semacam psychometrik mampu membantu kita menyeleksi
pegawai terbaik yang kita butuhkan tersebut? Adakah cara lain yang
lebih efektif untuk mendapatkan pegawai yang kita butuhkan tersebut?
>
> Setahu saya, untuk memilih belasan pegawai KPPN Khusus Banda Aceh
dulu (termasuk kemudian mengganti beberapa pegawai lamanya) tidak
dilakukan melalui mekanisme seleksi (dari seleksi administrasi sampai
dengan seleksi integritas) sebagaimana yang sekarang dilakukan untuk
mendapatkan pegawai terbaik KPPN Percontohan. Mereka mungkin
memanfaatkan informasi dari teman ke teman untuk mendapatkan pimpinan
terbaik (model Pak Tyas atau Pak Kadir) dan pegawai terbaik di front
office (yang menguasai masalah perbendaharaan dan memiliki integritas
moral yang tinggi), middle office (yang menguasai teknologi jaringan,
database dan web) dan back office (yang menguasai akuntansi dan
laporan keuangan pemerintah). Lalu, apakah cara seleksi pegawai yang
selama ini telah dilakukan untuk KPPN Khusus Banda Aceh tersebut tidak
sehat? Berapa jumlah pegawai KPPN Khusus Banda Aceh yang akan
tereliminasi seandainya tes psikometrik tersebut diberlakukan pada
KPPN tersebut? Haruskah mereka semua
> yang tereliminasi tersebut ditolak (Â"dilautkanÂ") karena dinilai
tidak layak untuk menjadi pegawai KPPN Khusus Banda Aceh?
>
> Tentu dengan mengemukakan pertanyaan tersebut di atas, saya tidak
bermaksud mengatakan bahwa sebaiknya kita mengadopsi mekanisme seleksi
rekruitmen Aceh untuk memenuhi kebutuhan pegawai KPPN Percontohan.
Saya hanya ingin mengajak kita semua untuk melihat (mengevaluasi)
kembali seleksi administrasi (yang dilakukan oleh Kanwil dan Kantor
Pusat), penetapan kuota peserta dan seleksi tes yang selama ini telah
kita lakukan. Lalu, apanya yang salah kalau hasil seleksi pegawai KPPN
Percontohan ternyata tidak berhasil memenuhi kuota jumlah pegawai yang
dibutuhkan?
> Apakah kualitas pegawai DJPBN memang sangat memprihatinkan? Ataukah
mekanisme seleksinya tidak didesain secara cerdas? Ataukah ekspektasi
kita terhadap hasil seleksi peserta terlalu tinggi dibandingkan
realita yang ada di depan mata kita?
>
> Kita tahu, seleksi tahap 2 KPPN Percontohan akan segera dilakukan.
Kita juga tahu, calon peserta seleksi tahap 2 mungkin kini sedang
mencari cantolan koneksi, soal-soal bocoran dan buku-buku panduan tes
psikometrik untuk mengejar target kelulusan. Dan kita juga akan tahu,
apakah seleksi tahap 2 nanti akan diikuti dengan seleksi tahap 3.
Tetapi, tahukah kita apakah skenario seleksi pegawai KPPN Percontohan
yang selama ini kita lakukan perlu disempurnakan? Dan tahukah kita,
apakah ekspektasi Pak Sekditjen (sebagaimana terbaca dalam SMSnya)
terlalu tinggi?
>
> At the end, time will tell you.
>
> Salam,
> budisan
>
>
> Budi Santoso <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
> .
> Setelah mengikuti diskusi tentang rekrutmen pegawai KPPN Prima dalam
milis ini, saya kira ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita
ambil hikmahnya dari sebuah kebijakan pengelolaan SDM.
>
> Ekspektasi akan mendapatkan tingkat remunerasi yang tinggi saya kira
yang paling mendominasi antusiasme calon peserta untuk mengikuti
seleksi pegawai KPPN Prima. Walaupun semestinya kita juga melihat
fakta tentang tidak/kurang antusiasnya pegawai di wilayah Kanwil
Semarang untuk mengikuti seleksi, sebagaimana telah diceritakan oleh
Pak Hari. Mengenai tidak tertariknya pegawai untuk mengikuti seleksi,
padahal mereka telah memenuhi persyaratan usia dan pangkat, ada
beberapa penjelasan yang mungkin bisa kita maklumi/pahami.
>
> Pertama, fakta bahwa mayoritas pegawai pelaksana memang tidak
ingin/tertarik untuk masuk dalam jalur mutasi dalam lingkup/skala
nasional, kecuali barangkali kalau mereka dipromosikan menjadi pejabat
eselon IV. Sebelum prodip lahir, saya kira kita bisa melihat kenyataan
secara mudah bahwa sangat banyak (hampir semua?) pegawai pelaksana
yang tinggal di tempat kerja yang sama dan tidak masuk dalam jalur
bputaran mutasi pegawai skala nasional. Kedua, ekspektasi pegawai
bahwa tanpa mengikuti seleksi pun mereka akan mendapatkan remunerasi
yang cukup tinggi, sesuai janji bu Menteri, sehingga kalaupun KPPN
Prima menjanjikan remunerasi yang lebih tinggi selisihnya pun nantinya
tidak akan terlalu signifikan. Apalagi kalau dalam waktu yang relatip
tidak terlalu lama semua KPPN akan berubah menjadi KPPN Prima.
>
> Kita melihat bahwa keterbatasan waktu Kanwil untuk menyampaikan
calon peserta seleksi ke kantor pusat telah mendorong Kanwil untuk
lebih fokus pada pemanfaatan informasi pada data kepegawaiannya. Tidak
dilibatkannya KPPN dalam penetapan calon peserta seleksi di sejumlah
wilayah telah menimbulkan kecurigaan pegawai KPPN yang mengkhawatirkan
kemungkinan terjadinya proses seleksi calon peserta secara tidak sehat
di Kanwil. Sayangnya kecurigaan yang tidak dibekali dengan informasi
yang memadai tersebut langsung diekspresikan dalam suatu tulisan yang
mencap Negatip Kanwil yang bersangkutan (semoga ini menjadi pelajaran
bagi kita semua, terutama yang berdiskusi secara aktif dalam milis ini).
>
> Sebenarnya masih ada ruang untuk menguji kebijakan Kanwil, khususnya
apabila jumlah calon peserta seleksi yang lolos persyaratan
administratif (umumnya kelompok Pelaksana/Korpel yang kuota tambahan
pesertanya relatif kecil) melampaui kuota tambahan peserta yang telah
ditetapkan oleh kantor pusat. Saya kira dalam kasus tersebut Kanwil
tidak punya pilihan selain melakukan seleksi lagi terhadap calon
peserta yang masih berlebih (kecuali kalau Kanwil minta dispensasi ke
kantor pusat untuk menambah kuota). Lalu bagaimana kriteria seleksinya?
>
> Karena secara eksplisit seleksi untuk menyesuaikan dengan jumlah
kuota tesebut tidak diatur oleh Kantor Pusat (walaupun sebenarnya kita
bisa melihatnya dalam persyaratan peserta seleksi dan materi seleksi
telah ditetapkan oleh Kantor Pusat) maka Kanwil bisa jadi merasa
berhak menetapkan sendiri kriteria seleksinya. Kalau kebijakan
internal kriteria seleksi Kanwil tersebut sifatnya memang ternyata
meralat kelemahan kriteria seleksi administrasi yang ditetapkan oleh
kantor pusat (bayangkan saja Kanwil telah melakukan
konsultasi/konfirmasi dengan kantor pusat, dan kantor pusat pun telah
mengakui kelemahan kriteria seleksi administrasinya), itu jelas pasti
positif. Walaupun akibatnya, itu bisa dinilai (terutama oleh calon
peserta seleksi yang dirugikannya) sebagai sebuah pelanggaran terhadap
aturan main yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Kecuali tentunya
kalau kantor pusat telah menerbitkan ralat. By the way, based on
pengalaman saya di KPPN, dilema antara Â"kebijakanÂ"
> kepala Kanwil/KPPN dan aturan main di kantor pusat yang tidak/belum
diralat tersebut (termasuk konflik/perbedaan antar jenjang peraturan,
misal Permen dan Perdirjen) seringkali terjadi dan itu merupakan beban
bagi para pimpinan/pejabat di daerah.
>
> Terkait dengan seleksi administrasi, hal lain yang menarik adalah
ketika sebagian teman kita (secara subyektif atau obyektif)
menggugat/memprotes/mengkritik kebijakan kuota dan batasan
usia/pangkat yang ditetapkan oleh kantor pusat. Seleksi administrasi
(yang lebih berorientasi pada kriteria Maksimal) yang ditetapkan oleh
Bagian Kepegawaian seharusnya dapat membantu kita mendapatkan para
pegawai hasil seleksi yang dibutuhkan oleh KPPN Prima. Tetapi
seandainya ternyata ada pegawai gol I/b berusia 20 tahun (mantan
pegawai honorer) yang lolos seleksi administrasi dan ikut bertanding
melawan para pegawai lulusan prodip/S1, tentu hal tersebut akan
merupakan bahan-cibiran bagi para lulusan S1 yang telah berpangkat
III/b dan sekaligus juga pelajaran berharga bagi teman-teman di Bagian
Kepegawaian untuk memikirkan kembali whatÂ's wrong dengan kriteria
seleksi administrasi yang telah mereka tetapkan.
>
> Wacana Â"tanding ulangÂ" yang belum lama ini dipromosikan oleh Mas
Khobir pada prinsipnya juga merupakan bentuk penolakan terhadap
seleksi administrasi yg terlalu berlebihan sehingga menutup
kemungkinan untuk mendapatkan SDM yang lebih tangguh (lulusan terbaik
dari hasil tes/uji kelayakan). Menurut penganut faham ini (proper test
Yes!, seleksi admin No!), masalah administrasi yang muncul sebagai
dampak pelaksanaan mekanisme seleksi Â"tanding-ulangÂ" (seperti biaya
administrasi ATK dan perjalanan dinas utk penyelenggaraan test yang
membengkak) seharusnya tidak dinilai sebagai masalah serius yang tidak
dapat dicarikan solusinya. Bukankah ada/banyak juga di antara
teman-teman kita yang sebenarnya bersedia mengikuti seleksi tanpa
bekal SPPD dan mungkin bersedia membayar biaya administrasi? By the
way, bukan tidak mungkin kasus mas Taukhid yang tidak ikut/lulus
seleksi administrasi tetapi lulus seleksi utk kuliah di program MM-UGM
juga mengacu pada pertimbangan Â"Itu khan hanya
> masalah administratif, bukan substantifÂ". ItÂ's a little peanut, man!?!
>
> Isu lain yang juga menarik adalah perkembangan rencana KPPN Prima
dari 6 KPPN menjadi 30 KPPN. Di satu sisi ada semacam kekhawatiran
(mungkin mengambil pengalaman dari kasus MPN Prima) bahwa dengan
dilaksanakannya 30 KPPN Prima secara serentak di setiap Kanwil akan
menimbulkan banyak masalah baru yang mungkin akan sulit dikendalikan.
Namun, di sisi lain ada semacam semangat optimisme dari berbagai
Kanwil untuk berpartisipasi mendirikan KPPN Prima/Percontohan di
daerahnya, walaupun antusiasme tersebut untuk sebagian dipicu oleh
janji remunerasi yang tinggi. Sayang sekali saya tidak tertarik untuk
memilih salah satu diantara keduanya (pesimisme dan optimisme).
>
> Saya lebih tertarik pada apa konsekuensinya yang harus kita
antisipasi kalau kita pilih 6 atau 30 unit KPPN Prima. Dari sisi dana
remunerasi dan pertanggungjawabannya, tentu kalau Bu Menteri
menyetujui pemberian remunerasi spesial kepada 30 KPPN Prima kita juga
harus dapat menjamin pelaksanaannya di ke-30 unit kerja tersebut
sesuai dengan komitmen (urjab dan SOP) yang telah kita buat/setujui.
Kalau target implementasi KPPN Prima masih tetap terhitung mulai
September 2007 dan jumlah KPPN Prima kita ubah dari 6 menjadi 30,
tentu kita harus mampu melibatkan (to some extent) dan berkoordinasi
dengan ke 30 kanwil dalam proses perancangan, ujicoba dan implementasi
sistem yang akan digunakan untuk mendukung operasional KPPN Prima.
Mengingat target implementasi bulan September 2007, kita pun
semestinya dapat mengukur exactly sejauhmana kemampuan kita untuk
melakukan perubahan yang akan kita aplikasikan pada KPPN Prima tahap
I. Pertanyaan kita, sejauh mana persiapan untuk
> keperluan implementasi KPPN Prima tahap I per September 2007
tersebut telah kita laksanakan?
>
> Kita telah belajar banyak dari sebuah kebijakan rekrutmen pegawai
KPPN Prima. Barangkali akan lebih baik kalau kita arahkan/alihkan
diskusi selanjutnya ke masalah content/jeroan KPPN Prima (proker,
misalnya) yang saya yakin masukan kita tentang itu sangat diharapkan
oleh teman-teman kita/pejabat di kantor pusat. Atau barangkali kita
lebih tertarik untuk mereview (meninjau kembali) content/jeroan Kantor
Pusat? LetÂ's do! ItÂ's absolutely up to you.
>
>
> Salam,
> budisan
>
>
> ---------------------------------
> Ready for the edge of your seat? Check out tonight's top picks on
Yahoo! TV.
>
> ---------------------------------
> Pinpoint customers who are looking for what you sell.
>
> [Non-text portions of this message have been removed]
>
>
>
>
>
>
> ---------------------------------
> Kunjungi halaman depan Yahoo! Indonesia yang baru!
>
> [Non-text portions of this message have been removed]
>
