Setuju mas Amir . . .kayanya emang ada yang salah dalam sistem kita dan mendidik kita untuk tidak jujur (jangan dibaca menjadi pencuri . . ) Masalah "amplop" (baca : ucapan terima kasih) di seksi Perbendaharaan dan Vera (lucu ya . . . tapi bener lo, ada KPPN yang seksi Verak-nya minta "jatah" kepada Satker yang mau rekonsiliasi) dan "komisi" (baca: penyediaan dana taktis) atas pengadaan barang/jasa menurut saya perlu ada suatu legalisasi.
1. Setiap awal tahun perlu ada surat edaran pelarangan adanya menerima "ucapan terima kasih", bilamana perlu surat edaran berantai dari dari eselon tertinggi ke bawahnya, sampe eselon terendah ke bawahnya. Dalam edaran dimaksud ditegaskan perihal hukuman yang seharusnya diterima kepada pelaku pencurian uang negara dan ato penyalahgunaan tugas kewenangannya. 2. Penyediaan blanko SSBP untuk penerimaan komisi di bagian pengadaan barang, sehingga ada penerimaan negara dengan nama penerimaan komisi atas pengadaan barang/jasa. Sebaliknya Kepres kita perlu diubah, bunyi-bunyi yang berbau munafik bagusnya dihilangkan saja. Misal pelarangan penyediaan dana untuk perayaan hari-hari besar. Aneh kan kita ini. Di DIPA ga dibolehin menyediakan dana untuk perayaan hari besar, tapi faktanya kita dituntut oleh Pemda setempat untuk ambil bagian dalam perayaan tersebut. Ya . . . paling ga di gerbang kantor, kita pasang bendera merah dan putih dari kertas krep yang diapit lampu badai (biar agak semarak). Tapi masak iya seperti itu. Masak Depkeu cuman bisa pasang bendera kertas krep dan lampu badai. Faktanya, kita pasang umbul- umbul, pasang spanduk, pasang lampu kelap-kelip. Dananya dari mana . . . ya . . .pinter-pinternya bendaharalah . . . Maksud pinter di sini apa hayo . . . Maka perlu ada standard harga untuk perayaan HUT 17 Agustus, ga usah besar2 tapi ada dan cukup. Mungkin ini kali ya . . . penyebab terkikisnya rasa nasionalisme kita, hahaha Dalam DIPA kita juga perlu ada biaya jamuan, dengan besaran yang sudah ditetapkan sesuai intensitas menerima tamu. Ga usah munafik kalo kita emang perlu kok. Apabila ga ada tamu, paling tidak dapat digunakan untuk mengundang Bupati ato Gubernur makan siang bersama (jangan nunggu panggilan untuk makan siang aja . . . sekali2 Pejabat Perbendaharaan juga BERANI mengundang pemda untuk makan bareng kan?). Faktanya, kita sekarang ini selalu menjamu tamu. Dana darimana . . .ya . . .pinter-pinternya bendaharalah. . . Biaya jamuan perlu disediakan dalam DIPA. Karena kita ini masih hidup di dunia bagian timur yang menjujung tinggi sopan santun (kayanya di negara bule sana sama juga ada kok ya . . .). Ga mungkin kan ada temen dari kantor pusat/kanwil/KPPN lain (bukan hanya pejabat aja lo ya)dateng sehubungan dengan tugas, trus kita bilang "ech, pak/bu, di sini ada rumah makan yang enak, masakannya khas . . . silakan makan di sana aja, sopir kantor biar yang ngantar . . . saya mohon maaf . . . mau makan dulu di rumah . . . ato . . . saya mau makan dari bungkusan yang saya bawa dari rumah" Duch, melas banget ya kayanya . . . Waduh, kok kayanya aku malah ngelantur, padahal aku tadi mau KPPN Percontohan dengan pelayanan prima lo . . . maaf ya kalo basaku agak ngelantur. salam dari pedalaman pulau dewata buat mas amir dan anggota milis lainnya . . . - In [email protected], amir syah <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Kalo mau menegakkan integritas dan mendapatkan SDM yang mempunyai integritas di lingkungan DJPBN sebenarnya gampang aja, cuma syaratnya ada goodwill, action, consisten, akuntabilitas dan transparant. > > Caranya gini: > - Clear of Laws; > - Clear of Games; > - Rule of Laws; > - Equation before the laws; > - Reward & punishment. > > So, siapa aja yang brengsek dan breaking the rule/law harus dihukum dan semuanya tahu bahwa si A, B, C, dll dihukum karena sebab ini dan itu, sehingga gak boleh ditiru. Proses penghukumannya juga harus jelas dan clear. > > Semua harus tahu kalo si C,D,E,F, dll. dapat reward karena begini dan begitu sehingga perlu diidolakan dan ditiru. > > Selain diterapkan kesemua pegawai, pejabat/pimpinan yang nakal hukumannya harus lebih berat karena sudah abusing of power. Selain itu karena kita semua cenderung feodal, maka diharapkan efeknya bakal lebih maknyuss dan top markotop. > > Fakta menyatakan bahwa orang indonesia kalo ke singapura itu semuanya jadi tertib dan taat peraturan, antri, gak nyebrang sembarangan, gak ngebut, gak buang sampah sembarangan, gak merokok sembarangan, pokoke jadi anak mami. Tapi begitu balik ke Indonesia, maka tabiatnya berubah lagi jadi "LIAR". Mengapa? Karena di Indonesia gak ada rule of the law dan equation before the law. > > Kalo di Australia gimana mas Khobir???? Sama gak sifat orang- orang indonesia sewaktu disana ama di Indonesia. > Gimana juga pengamatan temen2 lain yang di Jepang, Amerika dan luar negeri lainnya??? > > Kalo jaman jahiliyah dulu, yang nakal dan brengsek pun bisa jadi pejabat, minimal tempatnya yang "basah" aman. > > Pernah dulu di suatu kantor ada kasus dan yang terlibat udah jelas siapa aja. Pimpinan pun seolah2 menghukum yang bersalah dengan memutasikannya ke seksi lain. Tapi apa faktanya??? Yang bersangkutan Mr.X dimutasi dari seksi A ke seksi B dengan bidang tugas yang sama yaitu pelayanan bendaharawan, dan yang paling bodoh lagi adalah Mr.X tetap menangani pekerjaannya dulu diseksi A. Singkatnya, Mr.X dimutasi ke seksi dengan bidang tugas yang sama sekalian tugas yang dulu juga ikut dimutasi ke seksi Mr.X yang baru. Pejabat atasan langsung si Mr. X pun tak lama kemudian mendapatkan promosi ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. Aneh bin Ajaib!!!! > > Kalo hal-hal negatif gini masih dibiarkan dan dijalankan dan hal2 yang positif seperti diatas gak diterapkan, maka mendapatkan pegawai/sdm yang berintegritas atau DJPBN yang berintegritas hanya tinggal mimpi. Dan Pejabat2 kita gak pantas bersedih:) > > Speak u'r mind!!!! > > Just 4 fun:) > > > --------------------------------- > Park yourself in front of a world of choices in alternative vehicles. > Visit the Yahoo! Auto Green Center. > > [Non-text portions of this message have been removed] >
