"Salam sejahtera. Pertama: mengucapkan selamat kepada Sekretariat DJPBN yg telah mengadakan seleksi calon pegawai KPPN Prima. Se- buah kemajuan, dan pendekatan seleksi menggunakan metode manaje- men ilmiah ini hanya dilakukan oleh pimpinan yg memiliki basis pemaha- man ilmiah yg baik. Kedua: dengan tidak terpenuhinya standar ekspek- tasi pimpinan teras, justru memunculkan suatu berkah: kedua pihak (an- tara ekspektasi pimpinan dan peserta test) saling memahami dengan pe- nuh kejujuran, terdapat perbedaan persepsi dalam memahami termino- logi integritas. Ringkasnya, perbedaan persepsi itu mengejawantah da- lam dua pendulum, antara nilai- nilai ideal dan rasionalitas. Sudah bisa diprediksi kalau mayoritas resultnya akan berhadap- hadapan. Menye- lesaikan persolan ini bisa saja menggunakan jalan pintas: Kantor Pusat menggunakan wewenang "tangan besi" untuk mengambil keputusan. Na- mun demikian, sejarah membuktikan bahwa policy yg jauh dari kaidah- kaidah nilai, otoritarian, hanya akan menimbulkan otoritarian baru di ke- mudian hari. Solusi: sosialisasi yg jujur, jelas dan tegas barangkali meru- pakan bagian dari komunikasi dalam berorganisasi. Apa harapan pim- pinan, dan apa sisi positif dan negatif mengikuti seleksi KPPN Prima. Ada negosiasi: biarkan peserta seleksi melakukan tuntutan, itu hak bagi mereka. Biarkan mereka mengambil langkah- langkah rasional, karena hanya dengan itu mereka bisa bekerja secara optimal. Apakah test be- rikutnya menggunakan konsep yg sama: prediksi saya, jika para peser- ta menjawab dengan jujur/ tidak memanipulasi perasaannya, maka ha- silnya tidak akan jauh berbeda. Perlu pendekatan baru, pendekatan yg juga menjunjung nilai- nilai objektivitas dan profesionalisme. Tidak ada salahnya juga melakukan test ulang, mengingat pada test pertama itu a- dalah (sedikit banyak) merupakan representasi dari pra-seleksi yg dila- kukan oleh kantor wilayah. Jika pesertanya tidak berbeda jauh dengan kuota yg ditargetkan, maka cukup menggunakan cara wawancara, de- ngan melibatkan pihak independen. Apakah kita ragu dengan integri- tas pegawai kita yg sudah bekerja malang-melintang, berpuluh tahuan di organisasi kita. Mungkin saja iya, tetapi mengedepankan definisi se- buah visi, barangkali butuh sebuah proses pembelajaran. Dalam hal ku- alifikasi pegawai, saya lebih sepakat kalau pegawai-pegawai kita memi- liki potensi untuk menjadi baik, menjadi prima. Tergantung bagaimana mereka diberikan kepercayaan, diberikan kesempatan. Perlu juga ada- nya suatu disiplin regenerasi yang baik, mengedepankan profesionalisme, dan bukan karena kedekatan. Tiada hanya si Anu, Si Dia, si Doi saja yg layak mendapatkan predikat pegawai berkualitas; tanpa memberikan ke- sempatan pegawai di pinggiran untuk maju. Atasan harus siap bekerja dengan siapapun juga. Akhirnya, saya hanya bisa menyemangati Bagian Kepegawaian, selamat menghadapi tantangan baru, bersikap adil dan bi- jaksana mereposisi pegawai pasca seleksi pegawai KPPN Prima".
Ngarso Hadiwinoto ----- Original Message ---- From: Budi Santoso <[EMAIL PROTECTED]> To: [email protected] Sent: Monday, June 18, 2007 11:10:01 AM Subject: [Perbendaharaan List] Sekali lagi, Belajar dari Kebijakan Rekruitmen SDM Dear milis, Ketidakpuasan pak Sekditjen terhadap hasil seleksi SDM KPPN Pecontohan, sebagaimana tertulis dalam SMSnya ke beberapa Kakanwil beberapa waktu lalu, telah mendorong saya untuk melihat kembali skenario kebijakan rekrutmen SDM KPPN Percontohan. Untuk sementara, saya berasumsi bahwa ada yang salah atau perlu disempurnakan dalam skenario kebijakan rekrutmen tersebut atau barangkali ekspektasi pak Sekditjen yang terlalu tinggi.. Dalam bayangan saya, dan mungkin juga teman2 milis lainnya, tes seleksi pegawai tersebut bertujuan untuk menjaring atau mendapatkan pegawai-pegawai terbaik DJPBN yang akan ditugasi untuk mengabdi dan bekerja pada KPPN Percontohan. Tetapi, apakah benar pegawai2 terbaik DJPBN harus ditempatkan pada KPPN Percontohan? Bukankah Kanwil dan terlebih lagi Kantor Pusat juga membutuhkan pegawai2 terbaik. Apakah pegawai sekualitas Pak Saiful Islam, Bu Puspa, Pak Langgeng Suwito, atau Bu Sumijati akan dilepas begitu saja oleh pejabat Kantor Pusat untuk mendaftarkan diri menjadi pegawai KPPN Percontohan? Ataukah mereka yang notabene termasuk pegawai terbaik kita ini justru tidak mau dan bersedia seandainya mereka ditawari untuk menjadi pegawai KPPN Percontohan di Daerah. Walaupun mereka diiming-imingi dengan remunerasi tinggi sekalipun. Belum lagi, para pegawai terbaik kita yang tidak lulus seleksi administrasi. Baik seleksi administrasi (golongan/pangkat dan usia) yang ditetapkan oleh Kantor Pusat maupun seleksi administrasi yang diberlakukan oleh Kanwil (dalam hal jumlah calon peserta seleksi lebih banyak dari jumlah kuota yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat). Lalu, berapa sebenarnya jumlah semua pegawai terbaik kita yang tidak boleh, tidak mau ikut seleksi dan tidak lulus seleksi administrasi? Apakah kualitas mereka itu berada di bawah atau di atas kualitas pegawai yang lulus seleksi KPPN Percontohan? Untuk mendapatkan pegawai terbaik yang diperlukan untuk KPPN Percontohan tentu diperlukan cara untuk menyeleksi mereka. Untuk menguji penguasaan mereka terhadap pelaksanaan pekerjaan dan teknologi informasi di KPPN, hampir dapat dipastikan kita mungkin tidak akan menemui kesulitan yang berarti. Namun untuk menguji integritas dan kejujuran mereka (sehingga hampir dapat dipastikan mereka nanti tidak akan menerima uang suap atau tanda terimakasih lainnya) serta semangat dan kemampuan mereka untuk memberikan pelayanan terbaik kepada mitrakerja bukanlah merupakan hal mudah. Pertanyaan kita, sejauhmanakah alat semacam psychometrik mampu membantu kita menyeleksi pegawai terbaik yang kita butuhkan tersebut? Adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan pegawai yang kita butuhkan tersebut? Setahu saya, untuk memilih belasan pegawai KPPN Khusus Banda Aceh dulu (termasuk kemudian mengganti beberapa pegawai lamanya) tidak dilakukan melalui mekanisme seleksi (dari seleksi administrasi sampai dengan seleksi integritas) sebagaimana yang sekarang dilakukan untuk mendapatkan pegawai terbaik KPPN Percontohan. Mereka mungkin memanfaatkan informasi dari teman ke teman untuk mendapatkan pimpinan terbaik (model Pak Tyas atau Pak Kadir) dan pegawai terbaik di front office (yang menguasai masalah perbendaharaan dan memiliki integritas moral yang tinggi), middle office (yang menguasai teknologi jaringan, database dan web) dan back office (yang menguasai akuntansi dan laporan keuangan pemerintah). Lalu, apakah cara seleksi pegawai yang selama ini telah dilakukan untuk KPPN Khusus Banda Aceh tersebut tidak sehat? Berapa jumlah pegawai KPPN Khusus Banda Aceh yang akan tereliminasi seandainya tes psikometrik tersebut diberlakukan pada KPPN tersebut? Haruskah mereka semua yang tereliminasi tersebut ditolak (dilautkan) karena dinilai tidak layak untuk menjadi pegawai KPPN Khusus Banda Aceh? Tentu dengan mengemukakan pertanyaan tersebut di atas, saya tidak bermaksud mengatakan bahwa sebaiknya kita mengadopsi mekanisme seleksi rekruitmen Aceh untuk memenuhi kebutuhan pegawai KPPN Percontohan. Saya hanya ingin mengajak kita semua untuk melihat (mengevaluasi) kembali seleksi administrasi (yang dilakukan oleh Kanwil dan Kantor Pusat), penetapan kuota peserta dan seleksi tes yang selama ini telah kita lakukan. Lalu, apanya yang salah kalau hasil seleksi pegawai KPPN Percontohan ternyata tidak berhasil memenuhi kuota jumlah pegawai yang dibutuhkan? Apakah kualitas pegawai DJPBN memang sangat memprihatinkan? Ataukah mekanisme seleksinya tidak didesain secara cerdas? Ataukah ekspektasi kita terhadap hasil seleksi peserta terlalu tinggi dibandingkan realita yang ada di depan mata kita? Kita tahu, seleksi tahap 2 KPPN Percontohan akan segera dilakukan. Kita juga tahu, calon peserta seleksi tahap 2 mungkin kini sedang mencari cantolan koneksi, soal-soal bocoran dan buku-buku panduan tes psikometrik untuk mengejar target kelulusan. Dan kita juga akan tahu, apakah seleksi tahap 2 nanti akan diikuti dengan seleksi tahap 3. Tetapi, tahukah kita apakah skenario seleksi pegawai KPPN Percontohan yang selama ini kita lakukan perlu disempurnakan? Dan tahukah kita, apakah ekspektasi Pak Sekditjen (sebagaimana terbaca dalam SMSnya) terlalu tinggi? At the end, time will tell you. Salam, budisan Budi Santoso <budisan_2005@ yahoo.com> wrote: . Setelah mengikuti diskusi tentang rekrutmen pegawai KPPN Prima dalam milis ini, saya kira ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil hikmahnya dari sebuah kebijakan pengelolaan SDM. Ekspektasi akan mendapatkan tingkat remunerasi yang tinggi saya kira yang paling mendominasi antusiasme calon peserta untuk mengikuti seleksi pegawai KPPN Prima. Walaupun semestinya kita juga melihat fakta tentang tidak/kurang antusiasnya pegawai di wilayah Kanwil Semarang untuk mengikuti seleksi, sebagaimana telah diceritakan oleh Pak Hari. Mengenai tidak tertariknya pegawai untuk mengikuti seleksi, padahal mereka telah memenuhi persyaratan usia dan pangkat, ada beberapa penjelasan yang mungkin bisa kita maklumi/pahami. Pertama, fakta bahwa mayoritas pegawai pelaksana memang tidak ingin/tertarik untuk masuk dalam jalur mutasi dalam lingkup/skala nasional, kecuali barangkali kalau mereka dipromosikan menjadi pejabat eselon IV. Sebelum prodip lahir, saya kira kita bisa melihat kenyataan secara mudah bahwa sangat banyak (hampir semua?) pegawai pelaksana yang tinggal di tempat kerja yang sama dan tidak masuk dalam jalur bputaran mutasi pegawai skala nasional. Kedua, ekspektasi pegawai bahwa tanpa mengikuti seleksi pun mereka akan mendapatkan remunerasi yang cukup tinggi, sesuai janji bu Menteri, sehingga kalaupun KPPN Prima menjanjikan remunerasi yang lebih tinggi selisihnya pun nantinya tidak akan terlalu signifikan. Apalagi kalau dalam waktu yang relatip tidak terlalu lama semua KPPN akan berubah menjadi KPPN Prima. Kita melihat bahwa keterbatasan waktu Kanwil untuk menyampaikan calon peserta seleksi ke kantor pusat telah mendorong Kanwil untuk lebih fokus pada pemanfaatan informasi pada data kepegawaiannya. Tidak dilibatkannya KPPN dalam penetapan calon peserta seleksi di sejumlah wilayah telah menimbulkan kecurigaan pegawai KPPN yang mengkhawatirkan kemungkinan terjadinya proses seleksi calon peserta secara tidak sehat di Kanwil. Sayangnya kecurigaan yang tidak dibekali dengan informasi yang memadai tersebut langsung diekspresikan dalam suatu tulisan yang mencap Negatip Kanwil yang bersangkutan (semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama yang berdiskusi secara aktif dalam milis ini). Sebenarnya masih ada ruang untuk menguji kebijakan Kanwil, khususnya apabila jumlah calon peserta seleksi yang lolos persyaratan administratif (umumnya kelompok Pelaksana/Korpel yang kuota tambahan pesertanya relatif kecil) melampaui kuota tambahan peserta yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Saya kira dalam kasus tersebut Kanwil tidak punya pilihan selain melakukan seleksi lagi terhadap calon peserta yang masih berlebih (kecuali kalau Kanwil minta dispensasi ke kantor pusat untuk menambah kuota). Lalu bagaimana kriteria seleksinya? Karena secara eksplisit seleksi untuk menyesuaikan dengan jumlah kuota tesebut tidak diatur oleh Kantor Pusat (walaupun sebenarnya kita bisa melihatnya dalam persyaratan peserta seleksi dan materi seleksi telah ditetapkan oleh Kantor Pusat) maka Kanwil bisa jadi merasa berhak menetapkan sendiri kriteria seleksinya. Kalau kebijakan internal kriteria seleksi Kanwil tersebut sifatnya memang ternyata meralat kelemahan kriteria seleksi administrasi yang ditetapkan oleh kantor pusat (bayangkan saja Kanwil telah melakukan konsultasi/konfirma si dengan kantor pusat, dan kantor pusat pun telah mengakui kelemahan kriteria seleksi administrasinya) , itu jelas pasti positif. Walaupun akibatnya, itu bisa dinilai (terutama oleh calon peserta seleksi yang dirugikannya) sebagai sebuah pelanggaran terhadap aturan main yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Kecuali tentunya kalau kantor pusat telah menerbitkan ralat. By the way, based on pengalaman saya di KPPN, dilema antara kebijakan kepala Kanwil/KPPN dan aturan main di kantor pusat yang tidak/belum diralat tersebut (termasuk konflik/perbedaan antar jenjang peraturan, misal Permen dan Perdirjen) seringkali terjadi dan itu merupakan beban bagi para pimpinan/pejabat di daerah. Terkait dengan seleksi administrasi, hal lain yang menarik adalah ketika sebagian teman kita (secara subyektif atau obyektif) menggugat/memprotes /mengkritik kebijakan kuota dan batasan usia/pangkat yang ditetapkan oleh kantor pusat. Seleksi administrasi (yang lebih berorientasi pada kriteria Maksimal) yang ditetapkan oleh Bagian Kepegawaian seharusnya dapat membantu kita mendapatkan para pegawai hasil seleksi yang dibutuhkan oleh KPPN Prima. Tetapi seandainya ternyata ada pegawai gol I/b berusia 20 tahun (mantan pegawai honorer) yang lolos seleksi administrasi dan ikut bertanding melawan para pegawai lulusan prodip/S1, tentu hal tersebut akan merupakan bahan-cibiran bagi para lulusan S1 yang telah berpangkat III/b dan sekaligus juga pelajaran berharga bagi teman-teman di Bagian Kepegawaian untuk memikirkan kembali whats wrong dengan kriteria seleksi administrasi yang telah mereka tetapkan. Wacana tanding ulang yang belum lama ini dipromosikan oleh Mas Khobir pada prinsipnya juga merupakan bentuk penolakan terhadap seleksi administrasi yg terlalu berlebihan sehingga menutup kemungkinan untuk mendapatkan SDM yang lebih tangguh (lulusan terbaik dari hasil tes/uji kelayakan). Menurut penganut faham ini (proper test Yes!, seleksi admin No!), masalah administrasi yang muncul sebagai dampak pelaksanaan mekanisme seleksi tanding-ulang (seperti biaya administrasi ATK dan perjalanan dinas utk penyelenggaraan test yang membengkak) seharusnya tidak dinilai sebagai masalah serius yang tidak dapat dicarikan solusinya. Bukankah ada/banyak juga di antara teman-teman kita yang sebenarnya bersedia mengikuti seleksi tanpa bekal SPPD dan mungkin bersedia membayar biaya administrasi? By the way, bukan tidak mungkin kasus mas Taukhid yang tidak ikut/lulus seleksi administrasi tetapi lulus seleksi utk kuliah di program MM-UGM juga mengacu pada pertimbangan Itu khan hanya masalah administratif, bukan substantif. Its a little peanut, man!?! Isu lain yang juga menarik adalah perkembangan rencana KPPN Prima dari 6 KPPN menjadi 30 KPPN. Di satu sisi ada semacam kekhawatiran (mungkin mengambil pengalaman dari kasus MPN Prima) bahwa dengan dilaksanakannya 30 KPPN Prima secara serentak di setiap Kanwil akan menimbulkan banyak masalah baru yang mungkin akan sulit dikendalikan. Namun, di sisi lain ada semacam semangat optimisme dari berbagai Kanwil untuk berpartisipasi mendirikan KPPN Prima/Percontohan di daerahnya, walaupun antusiasme tersebut untuk sebagian dipicu oleh janji remunerasi yang tinggi. Sayang sekali saya tidak tertarik untuk memilih salah satu diantara keduanya (pesimisme dan optimisme). Saya lebih tertarik pada apa konsekuensinya yang harus kita antisipasi kalau kita pilih 6 atau 30 unit KPPN Prima. Dari sisi dana remunerasi dan pertanggungjawabann ya, tentu kalau Bu Menteri menyetujui pemberian remunerasi spesial kepada 30 KPPN Prima kita juga harus dapat menjamin pelaksanaannya di ke-30 unit kerja tersebut sesuai dengan komitmen (urjab dan SOP) yang telah kita buat/setujui. Kalau target implementasi KPPN Prima masih tetap terhitung mulai September 2007 dan jumlah KPPN Prima kita ubah dari 6 menjadi 30, tentu kita harus mampu melibatkan (to some extent) dan berkoordinasi dengan ke 30 kanwil dalam proses perancangan, ujicoba dan implementasi sistem yang akan digunakan untuk mendukung operasional KPPN Prima. Mengingat target implementasi bulan September 2007, kita pun semestinya dapat mengukur exactly sejauhmana kemampuan kita untuk melakukan perubahan yang akan kita aplikasikan pada KPPN Prima tahap I. Pertanyaan kita, sejauh mana persiapan untuk keperluan implementasi KPPN Prima tahap I per September 2007 tersebut telah kita laksanakan? Kita telah belajar banyak dari sebuah kebijakan rekrutmen pegawai KPPN Prima. Barangkali akan lebih baik kalau kita arahkan/alihkan diskusi selanjutnya ke masalah content/jeroan KPPN Prima (proker, misalnya) yang saya yakin masukan kita tentang itu sangat diharapkan oleh teman-teman kita/pejabat di kantor pusat. Atau barangkali kita lebih tertarik untuk mereview (meninjau kembali) content/jeroan Kantor Pusat? Lets do! Its absolutely up to you. Salam, budisan ------------ --------- --------- --- Ready for the edge of your seat? Check out tonight's top picks on Yahoo! TV. ------------ --------- --------- --- Pinpoint customers who are looking for what you sell. [Non-text portions of this message have been removed] ____________________________________________________________________________________ Take the Internet to Go: Yahoo!Go puts the Internet in your pocket: mail, news, photos & more. http://mobile.yahoo.com/go?refer=1GNXIC [Non-text portions of this message have been removed] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/perbendaharaan-list/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/perbendaharaan-list/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
