Genderang reformasi birokrasi telah ditabuh oleh menteri keuangan. Seminar, diskusi, lokakarya serta semua usaha yang tak kenal lelah telah digelar untuk menarik gerbong kereta reformasi birokrasi di lingkungan dep Keuangan.
Sebagai anggota koprs dep keu apa yang mesti kita lakukan. Apa yang bisa kita sumbangkan untuk menyukseskannya? Sebuah rumah besar yang bernama Departemen Keuangan tengah berbenah, atap yang bocor harus diganti, dinding yang retak mesti diperbaiki, cat yang kusam layak diganti dengan yang baru yang lebih menarik dipandang baik oleh penghuni maupun orang lain, entah itu tetangga atau orang yang sekedar lewat. Pondasi yang tidak kuat perlu di `suntik' untuk menambah kekuatannya. Singkatnya semua yang sudah usang layak diperbaiki kalau perlu diganti. Jendela, pintu2, ventilasi, kamar2, dapur, ruang tengah, teras, halaman depan maupun belakang. Semuanya... semuanya. Kita tahu bahwa rumah besar itu dihuni oleh lebih dari enam puluh ribu orang pegawai. Semua karakter manusia ada disitu. Apa yang bisa kita lakukan ketika seruan untuk berubah sudah dikumandangkan? Menyambut seruan reformasi birokrasi di Depkeu, ada banyak yang bisa dilakukan oleh segenap jajaran depkeu, mulai dari eselon satu sampai eselon tujuh. Ketika seruan reformasi telah digulirkan oleh Ibu Menteri, mestinya jajaran eselon satu menyambutnya dengan membuat edaran kejajaran dibawahnya berisi poin-poin yang detil terinci tentang hal-hal apa yang mesti dilakukan dan tidak dilakukan. Para Pejabat eselon dua segera mengumpulkan semua pejabat dan staf2 nya untuk memberi pengarahan bagaimana agar semua termotivasi untuk bergerak dan bersinergi menyukseskan reformasi birokrasi di lingkungan masing2. Demikian juga para pejabat eselon dibawahnya. Trus apa yang mesti dilakukan oleh para staf, para kurcaci, para kutu kupret? Nggak ada pilihan lain ikut berubah atau tidak. Kalau mau berubah silakan ambil posisi di gerbong yang sudah ada. Kalau nggak mau berubah monggo dipersilakan keluar. Nggak boleh ada penumpang gelap, penyusup, kaum oportunis pragmatis yang bisa mengganggu perjalanan. Mulailah berubah. Mulai dari diri sendiri, mulai dari yang paling kecil, mulai saat ini juga. Hilangkan segala macam suap, budaya amplop, budaya service yang tdk semestinya, serta segala macam perilaku negatif. Kalau ada stake holder, satker atau siapa saja datang minta dibantu, bantulah dengan senang hati. Kalau kemudian mereka memberi sesuatu imbalan, katakan dengan hormat, kami tidak memerlukan itu, itu sudah menjadi tugas kami, dan untuk itulah kami digaji dengan renumerasi yang tinggi. Kalau ada yang mengajak untuk kolusi, nasihatilah mereka. Kalau mereka mau menerima nasihat beri penghargaan dan doakan. Kalau tidak mau laporkan saja ke kejaksaan, polisi, atau KPK. Jangan lagi bermain dengan yang fiktif2, mark up, dan sebangsanya. Pastikan langkah pertama adalah langkah yang benar, selanjutnya akan mudah untuk langkah2 berikutnya. Mulailah berubah. Sambut seruan reformasi birokrasi dep. Keuangan. Sambut perubahan, songsong kemenangan. --- In [email protected], adhitya ramaputra <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Berikut kiriman berita dari teman Anda yang beralamat di: [EMAIL PROTECTED] > ---------------------------------------- > > Selasa, 10 Juli 2007 00:00 WIB > > Editorial: Reformasi Birokrasi di Departemen Keuangan > > REFORMASI birokrasi kini berhasil dibuat di Departemen Keuangan dan mulai diterapkan 1 Juli lalu. Inilah reformasi yang dapat dijadikan contoh dan rujukan. Jika Departemen Keuangan bisa, mengapa departemen lain tidak? > > Sebab, tantangan dan hambatan untuk melakukan reformasi birokrasi di Departemen Keuangan tentunya lebih berat daripada di departemen lain. Alasannya, hampir seluruh aspek perekonomian negara berhubungan langsung dengan kebijakan yang dibuat Departemen Keuangan. Menyebut empat contoh saja yang strategis, departemen inilah yang mengurus perpajakan, kepabeanan dan cukai, pengelolaan utang, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah. > > Alasan lain, Departemen Keuangan memiliki kantor vertikal terbesar dan tersebar di seluruh Indonesia yang memberikan pelayanan langsung kepada publik. Jumlah pegawainya cukup besar, sekitar 62 ribu orang. > > Jadi, jika reformasi birokrasi berhasil dilakukan di Departemen Keuangan, tidak ada alasan reformasi birokrasi tidak dapat dilakukan dengan sukses di departemen lain. > > Reformasi birokrasi di Departemen Keuangan itu dikerjakan selama 17 bulan. Dalam bahasa Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang dilakukan adalah perubahan fundamental dari Departemen Keuangan yang dulu sangat tertutup menjadi terbuka. Tujuannya, ada dua. Pertama, menciptakan aparatur negara yang bersih, profesional, dan bertanggung jawab. Kedua, menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang prima. > > Singkatnya, perubahan fundamental, ke dalam membereskan dapur, ke luar menumbuhkan kepercayaan publik. Sekarang check and balance. > > Misalnya, untuk memberikan pelayanan yang prima kepada publik di bidang perpajakan, kini telah dibentuk tiga Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar, 28 Kantor Pelayanan Pajak Madya, dan 171 Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Sedangkan di bidang perbendaharaan, kini sudah siap 17 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara percontohan untuk layanan prima. Yang juga mencolok ialah reformasi yang dilakukan di lingkungan Bea dan Cukai di Tanjung Priok. > > Namun contoh paling spektakuler adalah dikeluarkannya 6.475 standard operating procedures (SOP), yang mengatur dengan rinci mekanisme pelayanan, lama pelayanan, serta berapa biaya pelayanan. Contohnya, pelayanan penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) dijanjikan paling lambat satu jam setelah dokumen diterima lengkap. Dan, tidak ada biaya. > > Contoh lain, pelayanan segera (rush handling) untuk impor, dijanjikan selesai 120 menit setelah dokumen diterima lengkap. Biaya pelayanan Rp100 ribu per transaksi. Contoh lain lagi, untuk mendapatkan NPWP selesai satu hari, dan tidak dipungut biaya. > > Dengan terbitnya SOP itu, publik menjadi tahu dengan jelas dan gamblang berapa lama pelayanan diberikan, dan berapa biaya yang diperlukan. Birokrasi yang berbelit-belit dipangkas habis, dan juga sogok menyogok di bawah meja dibersihkan. > > Tapi semua itu hanya omong kosong jika gaji pegawai Departemen Keuangan tidak diperbaiki. Di sinilah Menteri Keuangan harus dipuji, karena reformasi birokrasi yang dilakukannya bersifat menyeluruh dan detail. Reformasi renumerasi juga dilakukan dengan basis kinerja, sehingga kini terdapat 27 grade, dengan rentang terendah Rp1.330.000 (grade 27) dan tertinggi Rp46.950.000 (grade 1). Renumerasi yang cukup kompetitif untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan. > > Reformasi birokrasi telah dilakukan di Departemen Keuangan. Kapan departemen lain menyusul? Untuk itu, kiranya tidak usah malu-malu untuk belajar dari apa yang telah dilakukan Departemen keuangan, sehingga semakin cepat bisa dicapai birokrasi yang efisien dan efektif di semua departemen. > > > > Adhitya Ramaputra > > ================================================= > Kementerian Keuangan Republik Indonesia > Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara > Kantor Wilayah XXX Jayapura > KPPN Timika > ================================================= > > --------------------------------- > Sick sense of humor? Visit Yahoo! TV's Comedy with an Edge to see what's on, when. > > [Non-text portions of this message have been removed] >
