---
Padamu negeri...kami mengabdi
Karena tuntutan integritas, keikhlasan dan pengabdian kami harus terus
berkarya
Sementara mata kami terbuka...
Melihat praktek penyimpangan, penyuapan dan korupsi yang telah menjadi
raja di negeri kami
Padamu negeri... jiwa raga kami dipertaruhkan
Reformasi birokrasi hanyalah lagu sumbang yang tak pantas didengungkan
di negeri ini
Renumerasi adalah sebuah arogansi kekuasaan yang tak layak kami terima
Dan korupsi adalah sebuah budaya yang patut dilestarikan
Dan semangat perubahan hanyalah ada di 'Republik Mimpi'
Padamu negeri...kami berjanji
Dengan sejuta beban yang menggelayuti langkah kami
Dengan seribu harapan yang tertaruh di pundak kami
Dengan seratus perasaan yang berkecamuk
Mata kami terpejam...
Lengan kami terayun...
kaki kami terus melangkah...
Seraya berdo'a
Semoga reformasi birokrasi menjadi efek domino yang 'kan membangun
negeri ini
Dan mata kami pun terbuka...
Dan bibir kami pun tersenyum...
Karena kami tidaklah hidup di 'Republik Mimpi'
Serang, 12 Juli 2007
In [email protected], adhitya ramaputra
<[EMAIL PROTECTED]> wrote:
>
> Berikut kiriman berita dari teman Anda yang beralamat di:
[EMAIL PROTECTED]
> ----------------------------------------
>
> Selasa, 10 Juli 2007 00:00 WIB
>
> Editorial: Reformasi Birokrasi di Departemen Keuangan
>
> REFORMASI birokrasi kini berhasil dibuat di Departemen Keuangan dan
mulai diterapkan 1 Juli lalu. Inilah reformasi yang dapat dijadikan
contoh dan rujukan. Jika Departemen Keuangan bisa, mengapa departemen
lain tidak?
>
> Sebab, tantangan dan hambatan untuk melakukan reformasi birokrasi di
Departemen Keuangan tentunya lebih berat daripada di departemen lain.
Alasannya, hampir seluruh aspek perekonomian negara berhubungan
langsung dengan kebijakan yang dibuat Departemen Keuangan. Menyebut
empat contoh saja yang strategis, departemen inilah yang mengurus
perpajakan, kepabeanan dan cukai, pengelolaan utang, dan perimbangan
keuangan pusat dan daerah.
>
> Alasan lain, Departemen Keuangan memiliki kantor vertikal terbesar
dan tersebar di seluruh Indonesia yang memberikan pelayanan langsung
kepada publik. Jumlah pegawainya cukup besar, sekitar 62 ribu orang.
>
> Jadi, jika reformasi birokrasi berhasil dilakukan di Departemen
Keuangan, tidak ada alasan reformasi birokrasi tidak dapat dilakukan
dengan sukses di departemen lain.
>
> Reformasi birokrasi di Departemen Keuangan itu dikerjakan selama 17
bulan. Dalam bahasa Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang dilakukan
adalah perubahan fundamental dari Departemen Keuangan yang dulu sangat
tertutup menjadi terbuka. Tujuannya, ada dua. Pertama, menciptakan
aparatur negara yang bersih, profesional, dan bertanggung jawab.
Kedua, menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif sehingga dapat
memberikan pelayanan publik yang prima.
>
> Singkatnya, perubahan fundamental, ke dalam membereskan dapur, ke
luar menumbuhkan kepercayaan publik. Sekarang check and balance.
>
> Misalnya, untuk memberikan pelayanan yang prima kepada publik di
bidang perpajakan, kini telah dibentuk tiga Kantor Pelayanan Pajak
Wajib Pajak Besar, 28 Kantor Pelayanan Pajak Madya, dan 171 Kantor
Pelayanan Pajak Pratama. Sedangkan di bidang perbendaharaan, kini
sudah siap 17 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara percontohan untuk
layanan prima. Yang juga mencolok ialah reformasi yang dilakukan di
lingkungan Bea dan Cukai di Tanjung Priok.
>
> Namun contoh paling spektakuler adalah dikeluarkannya 6.475 standard
operating procedures (SOP), yang mengatur dengan rinci mekanisme
pelayanan, lama pelayanan, serta berapa biaya pelayanan. Contohnya,
pelayanan penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) dijanjikan
paling lambat satu jam setelah dokumen diterima lengkap. Dan, tidak
ada biaya.
>
> Contoh lain, pelayanan segera (rush handling) untuk impor,
dijanjikan selesai 120 menit setelah dokumen diterima lengkap. Biaya
pelayanan Rp100 ribu per transaksi. Contoh lain lagi, untuk
mendapatkan NPWP selesai satu hari, dan tidak dipungut biaya.
>
> Dengan terbitnya SOP itu, publik menjadi tahu dengan jelas dan
gamblang berapa lama pelayanan diberikan, dan berapa biaya yang
diperlukan. Birokrasi yang berbelit-belit dipangkas habis, dan juga
sogok menyogok di bawah meja dibersihkan.
>
> Tapi semua itu hanya omong kosong jika gaji pegawai Departemen
Keuangan tidak diperbaiki. Di sinilah Menteri Keuangan harus dipuji,
karena reformasi birokrasi yang dilakukannya bersifat menyeluruh dan
detail. Reformasi renumerasi juga dilakukan dengan basis kinerja,
sehingga kini terdapat 27 grade, dengan rentang terendah Rp1.330.000
(grade 27) dan tertinggi Rp46.950.000 (grade 1). Renumerasi yang cukup
kompetitif untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan.
>
> Reformasi birokrasi telah dilakukan di Departemen Keuangan. Kapan
departemen lain menyusul? Untuk itu, kiranya tidak usah malu-malu
untuk belajar dari apa yang telah dilakukan Departemen keuangan,
sehingga semakin cepat bisa dicapai birokrasi yang efisien dan efektif
di semua departemen.
>
>
>
> Adhitya Ramaputra
>
> =================================================
> Kementerian Keuangan Republik Indonesia
> Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara
> Kantor Wilayah XXX Jayapura
> KPPN Timika
> =================================================
>
> ---------------------------------
> Sick sense of humor? Visit Yahoo! TV's Comedy with an Edge to see
what's on, when.
>
> [Non-text portions of this message have been removed]
>
