he he he, oh Pemda DKI dan Pemda lainnya....akhirnya ketahuan ...ekh akhirnya
ditelanjangi :)
Yuni Wilcox wrote:
> Wah Indonesia sekarang ini memang benar benar musim buka bukaan. Dari yang
> berbau pornografi sampai bongkar membongkar korupsi...hm............
>
> Yusuf-Wibisono <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
> Republika: 20 Gubernur Diperiksa dan Diganti
>
> Korupsi di Depdagri Rp 2,6 Triliun
>
> JAKARTA -- Setelah ribut-ribut korupsi di KPU, disusul kabar korupsi di
> Pertamina, kemarin datang lagi berita baru tentang korupsi yakni dari
> lingkungan Departemen Dalam Negeri (Depdagri).
>
> ''Besarnya penyelewengan di Depdagri mencapai Rp 2,6 triliun,'' kata
> Inspektur Jenderal Depdagri Mayjen TNI Andi Djalal Bachtiar kepada pers di
> Jakarta, kemarin.
>
> Data penyelewengan di Depdagri itu, menurut Andi Djalal Bachtiar, dilakukan
> para pejabat dari pusat hingga daerah selama enam bulan sejak Oktober 1998.
> ''Dari uang yang diselewengkan itu, yang dikembalikan ke negara baru Rp 959
> miliar,'' katanya.
>
> Menurut Bachtiar, penyelewengan terbesar terjadi di Provinsi Daerah Tingkat
> I DKI Jakarta yakni Rp 115 miliar. Disusul Provinsi Jawa Timur sebesar Rp
> 95 miliar, dan Jawa Barat sebesar Rp 38 miliar. ''Dinas-dinas yang
> mempunyai banyak proyek, seperti Dinas PU, adalah yang paling banyak
> melakukan penyelewengan,'' lanjutnya.
>
> Tetapi, Sekwilda DKI buru-buru mengemukakan keberatannya atas hasil
> penelitian Depdagri itu. Terlebih, atas 'tudingan' bahwa Pemda DKI mencatat
> rekor tertinggi korupsi di lingkungan Depdagri. ''Saya akan konfirmasi
> dulu. Saya kan tidak tahu mengapa pemda mendapat kategori seperti itu,''
> kata Fauzi Bowo ketika dikonfirmasi kemarin.
>
> Sekwilda mempertanyakan data apa saja yang dipakai Depdagri untuk itu.
> Menurut Fauzi, mungkin saja kesimpulan tersebut dilihat dari besarnya angka
> kebocoran, karena banyaknya pegawai Pemda DKI yang korup. Tapi, menurutnya,
> dugaan itu kurang berdasar. Namun ia tidak menutup mata bahwa ada pegawai
> pemda yang seperti itu. ''Memang ada pegawai yang seperti itu, tapi masak
> separah itu sehingga DKI jadi provinsi terkorup.''
>
> Boleh saja orang-orang DKI merasa keberatan atas dugaan itu. Tetapi, Sekjen
> Depdagri telah membeberkan temuan itu kepada pers. Bahkan beberapa
> gubernur, kini telah diperiksa berkaitan dengan penggunaan 'uang panas' itu.
>
> Diakui Bachtiar, pergantian terakhir terhadap 20 gubernur adalah atas
> rekomendasi tim yang diketuainya. Mantan Gubernur Sumut Raja Inal Siregar,
> menurutnya, adalah satu di antara 20 Gubernur yang dicopot dari jabatannya
> karena diduga melakukan penyelewengan. ''Sudah 20 Gubernur saya periksa.
> Lihat saja gubernur yang diganti kemarin kan sudah lebih dari 20. Tinggal
> yang terakhir Kalteng, Bengkulu, Kalsel, dan Sulut,'' kata Bachtiar.
>
> Tindakan lain dilakukan Irjen terhadap sembilan bupati dengan mencopot
> jabatannya, antara lain Bupati Bantul Sri Roso Sudarmo, yang oleh Mahmil
> Semarang telah divonis sembilan bulan penjara. Bupati Asahan, Langkat, dan
> Tegal, juga sudah diganti dengan pejabat baru.
>
> Bachtiar juga mengakui pemeriksaan itu baru sebatas gubernur ke bawah.
> Belum sampai ke tingkat menteri dan pejabat eselon. ''Tapi ini bukan
> wewenang saya. Kalau saya memeriksa menteri, ya bagaimana ...'' katanya
> tersipu.
>
> Menurut Bachtiar, pemeriksaan terhadap para menteri akan dilakukan oleh tim
> khusus yang kini tengah dibentuk pemerintah. Jika memang dibutuhkan,
> lanjutnya, pihaknya akan meminta tolong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
> Irjen Depdagri, katanya, hanya berwenang memeriksa pejabat setingkat
> gubernur dan komponen-komponennya.
>
> Di lingkungan Depdagri sendiri, yang melanggar disiplin sebanyak 141 orang,
> tambahnya, juga telah ditindak. Sembilan PNS di antaranya diberhentikan dan
> 16 orang dibebastugaskan. Sisanya, pangkatnya diturunkan, serta mendapat
> teguran lisan/tertulis. ''Sebanyak 333 PNS memenuhi unsur pidana, dan akan
> segera diajukan ke Kejaksaan.''
>
> Bachtiar juga mengaku tengah memeriksa mantan Sekjen Depdagri, Faisal
> Tamin, yang belum lama ini dicopot dari jabatannya. Dia menegaskan pihaknya
> akan terus menindaklanjuti semua kasus yang ditemukan untuk diproses secara
> hukum.
>
> Setelah tim Irjen mengevaluasi temuan-temuan tersebut dengan seluruh aparat
> pengawasan yang ada, kata Bachtiar, pihaknya akan segera membuat
> rekomendasi kepada Gubernur untuk menindaklanjutinya. ''Kita akan mengikuti
> terus, bahkan ini menjadi salah satu konduite bagi masing-masing Gubernur,
> karena saya adalah ketua tim pemeriksa Gubernur,'' katanya.
>
> Tindakan tegas Irjen Depdagri terhadap para koruptor itu mendapat dukungan
> banyak pihak. Namun, yang lebih penting adalah memproses mereka secara
> hukum. Anggota Komisi I DPR-RI, H Djuhad Mahja SH CN, misalnya mengatakan
> temuan itu harus ditindaklanjuti.
>
> ''Tindak lanjut tersebut adalah proses hukum yang diawali dengan pelimpahan
> kasus kepada Kejaksaan Agung untuk diadakan penyidikan, sehingga pengumuman
> tersebut bukan menjadi suatu alat untuk membentuk opini bahwa pemerintah
> sedang melakukan pemberantasan KKN,'' katanya tadi malam.
>
> Dia yakin Irjen tidak akan mengumumkan adanya korupsi yang sangat besar
> tersebut tanpa terlebih dahulu melakukan penelitian. ''Kalau dia menyatakan
> akan membentuk tim khusus, untuk apa lagi tim tersebut dibuat. Sudah
> selayaknya diserahkan saja kepada Kejaksaan Agung,'' tegasnya.
>
> Apalagi, lanjutnya, kalau yang tim menanganinya dari Itwilprop atau Irjen.
> ''Banyak kasus korupsi yang setelah ditangani mereka [Itwilprop dan Irjen]
> hilang begitu saja tanpa penyelesaian.''
>
> Djuhad juga kurang sepakat jika Depdagri meminta bantuan BPKP untuk
> mengusut tuntas kasus korupsi ini. ''Jika melibatkan BPKP artinya belum
> jelas ada korupsi. Dan semestinya BPKP dilibatkan pada tahap-tahap awal
> penelitian, sebelum hasil korupsi tersebut diumumkan,'' katanya.
>
> Djuhad menjelaskan untuk pribadi-pribadi yang terlibat korupsi, ada tata
> cara untuk menindaknya. ''Jika korupsinya besar, jumlahnya sampai Rp 3
> miliar, itu harus dipidana dan diberhentikan dari jabatannya,'' katanya.
> Tetapi kalau jumlah rupiah yang digelapkannya sedikit, lanjutnya, cukup
> dimutasikan saja atau diturunkan pangkatnya.
>
> Dana JPS
>
> Di tempat terpisah Meneg PPN/Kepala Bappenas, Boediono, menjelaskan dana
> JPS -- program untuk pengentasan kemiskinan -- yang diduga diselewengkan.
> Setidaknya, berdasarkan laporan masyarakat dan media massa, dalam
> pelaksanaan program JPS 1998/1999 terdapat 29 kasus. Enam kasus di
> antaranya terbukti benar.
>
> Temuan itu, kata Boediono, telah ditindaklanjuti. ''Bentuknya mulai dari
> teguran tertulis kepada pejabat yang terlibat, pengembalian uang yang
> dikorupsi, hingga pemecatan pejabat yang terkait,'' katanya dalam rapat
> kerja dengan Komisi VIII DPR RI, kemarin.
>
> Namun, Boediono tidak menyebutkan jumlah dana yang berhasil diselamatkan
> atau yang hilang. Sementara, total anggaran program JPS tahap II untuk
> bidang ketahanan pangan, perlindungan sosial, dan penciptaan lapangan kerja
> mencapai Rp 5,6 triliun. ''Ada juga yang mengatakan dana JPS disalahgunakan
> untuk Golkar atau partai lain, tapi berdasarkan hasil investigasi tim kami
> kan tidak terbukti,'' katanya.
>
> ____________________________________________________________________
> Get your own FREE, personal Netscape WebMail account today at
>http://webmail.netscape.com.
