Paling tidak kalau kita mau dan bisa untuk konsisten dengan aksi
ini, budaya yang sudah mengakar pun akan bisa terkikis secara perlahan.
Tetapi kalau tidak konsisten, jangankan 2 generasi, 10 generasi
pasti engga akan selesai juga.....
Jadi apa gunanya kita2 ini, yang tengah menuntut ilmu atau mulai
berkarier ? Apakah hanya untuk turut larut dalam permainan KKN juga ?
Saya rasa tidak !
Salam,
bRidWaN
At 02:33 PM 7/14/99 +0700, arezdaps wrote:
>saya pikir kita jangan terlalu cepat merasa lega dulu dengan segala
>upaya yang telah dilakukan dalam rangka KKN itu......
>karena korupsi di indonesia itu kan sudah membudaya, rasanya "
>badan pada pegel-pegel" kalau tidak korupsi.
>Ada seorang pengamat yang mengatakan bahwa butuh 2 generasi utk
>menuntaskan itu semua.
>saya kira juga demikian, karena sebaik apapun sistem dan mekanisme
>yang diterapkan jika mental orangnya masih kayak begitu rasa sulit......
>
>salam
>arez....
>bRidWaN wrote:
>
>> Wah...kalau pembongkaran korupsi dan aspek KKN lainnya terus
>> dijalankan secara konsisten dan 'right', bisa2 sebentar lagi
>> jalanan di-Jakarta engga akan macet lagi deh....
>>
>> Cuma.....apakah aksi ini tidak akan 'anget anget tai ayam' lagi..??
>> (Maaf penggunaan perumpamaan yang terkesan vulgar).
>>
>> Salam,
>> bRidWaN
> At 07:20 PM 7/13/99 MST, Yuni Wilcox wrote:
>> >Wah Indonesia sekarang ini memang benar benar musim buka bukaan. Dari yang
>> >berbau pornografi sampai bongkar membongkar korupsi...hm............
>>Yusuf-Wibisono <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
>> >Republika: 20 Gubernur Diperiksa dan Diganti
>> >
>> >Korupsi di Depdagri Rp 2,6 Triliun
>> >
>> >JAKARTA -- Setelah ribut-ribut korupsi di KPU, disusul kabar korupsi di
>> >Pertamina, kemarin datang lagi berita baru tentang korupsi yakni dari
>> >lingkungan Departemen Dalam Negeri (Depdagri).
>> >
>> >''Besarnya penyelewengan di Depdagri mencapai Rp 2,6 triliun,'' kata
>> >Inspektur Jenderal Depdagri Mayjen TNI Andi Djalal Bachtiar kepada pers di
>> >Jakarta, kemarin.
>> >
>> >Data penyelewengan di Depdagri itu, menurut Andi Djalal Bachtiar,
dilakukan
>> >para pejabat dari pusat hingga daerah selama enam bulan sejak Oktober
1998.
>> >''Dari uang yang diselewengkan itu, yang dikembalikan ke negara baru Rp
959
>> >miliar,'' katanya.
>> >
>> >Menurut Bachtiar, penyelewengan terbesar terjadi di Provinsi Daerah
Tingkat
>> >I DKI Jakarta yakni Rp 115 miliar. Disusul Provinsi Jawa Timur sebesar Rp
>> >95 miliar, dan Jawa Barat sebesar Rp 38 miliar. ''Dinas-dinas yang
>> >mempunyai banyak proyek, seperti Dinas PU, adalah yang paling banyak
>> >melakukan penyelewengan,'' lanjutnya.
>> >
>> >Tetapi, Sekwilda DKI buru-buru mengemukakan keberatannya atas hasil
>> >penelitian Depdagri itu. Terlebih, atas 'tudingan' bahwa Pemda DKI
mencatat
>> >rekor tertinggi korupsi di lingkungan Depdagri. ''Saya akan konfirmasi
>> >dulu. Saya kan tidak tahu mengapa pemda mendapat kategori seperti itu,''
>> >kata Fauzi Bowo ketika dikonfirmasi kemarin.
>> >
>> >Sekwilda mempertanyakan data apa saja yang dipakai Depdagri untuk itu.
>> >Menurut Fauzi, mungkin saja kesimpulan tersebut dilihat dari besarnya
angka
>> >kebocoran, karena banyaknya pegawai Pemda DKI yang korup. Tapi,
menurutnya,
>> >dugaan itu kurang berdasar. Namun ia tidak menutup mata bahwa ada pegawai
>> >pemda yang seperti itu. ''Memang ada pegawai yang seperti itu, tapi masak
>> >separah itu sehingga DKI jadi provinsi terkorup.''
>> >
>> >Boleh saja orang-orang DKI merasa keberatan atas dugaan itu. Tetapi,
Sekjen
>> >Depdagri telah membeberkan temuan itu kepada pers. Bahkan beberapa
>> >gubernur, kini telah diperiksa berkaitan dengan penggunaan 'uang panas'
itu.
>> >
>> >Diakui Bachtiar, pergantian terakhir terhadap 20 gubernur adalah atas
>> >rekomendasi tim yang diketuainya. Mantan Gubernur Sumut Raja Inal Siregar,
>> >menurutnya, adalah satu di antara 20 Gubernur yang dicopot dari jabatannya
>> >karena diduga melakukan penyelewengan. ''Sudah 20 Gubernur saya periksa.
>> >Lihat saja gubernur yang diganti kemarin kan sudah lebih dari 20. Tinggal
>> >yang terakhir Kalteng, Bengkulu, Kalsel, dan Sulut,'' kata Bachtiar.
>> >
>> >Tindakan lain dilakukan Irjen terhadap sembilan bupati dengan mencopot
>> >jabatannya, antara lain Bupati Bantul Sri Roso Sudarmo, yang oleh Mahmil
>> >Semarang telah divonis sembilan bulan penjara. Bupati Asahan, Langkat, dan
>> >Tegal, juga sudah diganti dengan pejabat baru.
>> >
>> >Bachtiar juga mengakui pemeriksaan itu baru sebatas gubernur ke bawah.
>> >Belum sampai ke tingkat menteri dan pejabat eselon. ''Tapi ini bukan
>> >wewenang saya. Kalau saya memeriksa menteri, ya bagaimana ...'' katanya
>> >tersipu.
>> >
>> >Menurut Bachtiar, pemeriksaan terhadap para menteri akan dilakukan oleh
tim
>> >khusus yang kini tengah dibentuk pemerintah. Jika memang dibutuhkan,
>> >lanjutnya, pihaknya akan meminta tolong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
>> >Irjen Depdagri, katanya, hanya berwenang memeriksa pejabat setingkat
>> >gubernur dan komponen-komponennya.
>> >
>> >Di lingkungan Depdagri sendiri, yang melanggar disiplin sebanyak 141
orang,
>> >tambahnya, juga telah ditindak. Sembilan PNS di antaranya diberhentikan
dan
>> >16 orang dibebastugaskan. Sisanya, pangkatnya diturunkan, serta mendapat
>> >teguran lisan/tertulis. ''Sebanyak 333 PNS memenuhi unsur pidana, dan akan
>> >segera diajukan ke Kejaksaan.''
>> >
>> >Bachtiar juga mengaku tengah memeriksa mantan Sekjen Depdagri, Faisal
>> >Tamin, yang belum lama ini dicopot dari jabatannya. Dia menegaskan
pihaknya
>> >akan terus menindaklanjuti semua kasus yang ditemukan untuk diproses
secara
>> >hukum.
>> >
>> >Setelah tim Irjen mengevaluasi temuan-temuan tersebut dengan seluruh
aparat
>> >pengawasan yang ada, kata Bachtiar, pihaknya akan segera membuat
>> >rekomendasi kepada Gubernur untuk menindaklanjutinya. ''Kita akan
mengikuti
>> >terus, bahkan ini menjadi salah satu konduite bagi masing-masing Gubernur,
>> >karena saya adalah ketua tim pemeriksa Gubernur,'' katanya.
>> >
>> >Tindakan tegas Irjen Depdagri terhadap para koruptor itu mendapat dukungan
>> >banyak pihak. Namun, yang lebih penting adalah memproses mereka secara
>> >hukum. Anggota Komisi I DPR-RI, H Djuhad Mahja SH CN, misalnya mengatakan
>> >temuan itu harus ditindaklanjuti.
>> >
>> >''Tindak lanjut tersebut adalah proses hukum yang diawali dengan
pelimpahan
>> >kasus kepada Kejaksaan Agung untuk diadakan penyidikan, sehingga
pengumuman
>> >tersebut bukan menjadi suatu alat untuk membentuk opini bahwa pemerintah
>> >sedang melakukan pemberantasan KKN,'' katanya tadi malam.
>> >
>> >Dia yakin Irjen tidak akan mengumumkan adanya korupsi yang sangat besar
>> >tersebut tanpa terlebih dahulu melakukan penelitian. ''Kalau dia
menyatakan
>> >akan membentuk tim khusus, untuk apa lagi tim tersebut dibuat. Sudah
>> >selayaknya diserahkan saja kepada Kejaksaan Agung,'' tegasnya.
>> >
>> >Apalagi, lanjutnya, kalau yang tim menanganinya dari Itwilprop atau Irjen.
>> >''Banyak kasus korupsi yang setelah ditangani mereka [Itwilprop dan Irjen]
>> >hilang begitu saja tanpa penyelesaian.''
>> >
>> >Djuhad juga kurang sepakat jika Depdagri meminta bantuan BPKP untuk
>> >mengusut tuntas kasus korupsi ini. ''Jika melibatkan BPKP artinya belum
>> >jelas ada korupsi. Dan semestinya BPKP dilibatkan pada tahap-tahap awal
>> >penelitian, sebelum hasil korupsi tersebut diumumkan,'' katanya.
>> >
>> >Djuhad menjelaskan untuk pribadi-pribadi yang terlibat korupsi, ada tata
>> >cara untuk menindaknya. ''Jika korupsinya besar, jumlahnya sampai Rp 3
>> >miliar, itu harus dipidana dan diberhentikan dari jabatannya,'' katanya.
>> >Tetapi kalau jumlah rupiah yang digelapkannya sedikit, lanjutnya, cukup
>> >dimutasikan saja atau diturunkan pangkatnya.
>> >
>> >Dana JPS
>> >
>> >Di tempat terpisah Meneg PPN/Kepala Bappenas, Boediono, menjelaskan dana
>> >JPS -- program untuk pengentasan kemiskinan -- yang diduga diselewengkan.
>> >Setidaknya, berdasarkan laporan masyarakat dan media massa, dalam
>> >pelaksanaan program JPS 1998/1999 terdapat 29 kasus. Enam kasus di
>> >antaranya terbukti benar.
>> >
>> >Temuan itu, kata Boediono, telah ditindaklanjuti. ''Bentuknya mulai dari
>> >teguran tertulis kepada pejabat yang terlibat, pengembalian uang yang
>> >dikorupsi, hingga pemecatan pejabat yang terkait,'' katanya dalam rapat
>> >kerja dengan Komisi VIII DPR RI, kemarin.
>> >
>> >Namun, Boediono tidak menyebutkan jumlah dana yang berhasil diselamatkan
>> >atau yang hilang. Sementara, total anggaran program JPS tahap II untuk
>> >bidang ketahanan pangan, perlindungan sosial, dan penciptaan lapangan
kerja
>> >mencapai Rp 5,6 triliun. ''Ada juga yang mengatakan dana JPS
disalahgunakan
>> >untuk Golkar atau partai lain, tapi berdasarkan hasil investigasi tim kami
>> >kan tidak terbukti,'' katanya.
>> >
>> >
>> >____________________________________________________________________
>> >Get your own FREE, personal Netscape WebMail account today at
>> http://webmail.netscape.com.
>> >
>> >
>
>
