Refleksi : Bagaimana diselesaikan ataukah selesainya seperti kasus Bank Century?
http://www.antaranews.com/berita/1279798539/panglima-tni-persoalan-kopassus-selesai Panglima TNI: Persoalan Kopassus Selesai Kamis, 22 Juli 2010 18:35 WIB | Peristiwa | Politik/Hankam | Jakarta (ANTARA News) - Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso menyatakan, persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat (Kopassus), sudah selesai. "Bagi TNI, persoalan dugaan pelanggaran HAM oleh Kopassus telah selesai," katanya, di Jakarta, Kamis, menanggapi pembukaan kembali latihan bagi Kopassus oleh Amerika Serikat (AS) yang disampaikan Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), Robert Gates, usai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro. Ia mengatakan, sejak sepuluh tahun lebih TNI telah melakukan reformasi internal di berbagai lini dan itu telah disampaikan di berbagai forum internasional. "Misalnya, dalam pertemuan Panglima Angkatan Bersenjata se-Asia Pasifik (Chief of Defence Conference/CHOD), kepercayaan yang diberikan kepada TNI untuk ikut dalam Latihan Bersama Komando AS Kawasan Asia Pasifik Cobra Gold, latihan misi perdamaian PBB Garuda Shield dan lainnya," tutur Djoko. Tak hanya itu, TNI juga tetap menerima program-porogram pendidikan dan latihan yang diberikan Komando AS di Asia Pasifik (USPACOM). "Tahun ini, ada 107 program yang ditawarkan. Namun, biasanya kami hanya ambil sesuai kebutuhan TNI," kata Panglima TNI. Djoko bahkan menegaskan, TNI juga telah memasukkan pendidikan HAM dalam kurikulum di setiap jenjang pendidikan di TNI sehingga tidak ada lagi prajurit TNI yang akan melanggar HAM dalam penungasannya, baik di daerah aman maupun di daerah konflik. "Jadi, bagi TNI, persoalan Kopassus terkait pelanggaran HAM sudah selesai," ujarnya. Pada kesempatan itu, Panglima TNI menyatakan, pihaknya menyambut positif keputusan AS untuk memberikan kembali latihan bagi Kopassus. "Kami akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, apalagi Kopassus merupakan salah satu satuan khusus terbaik di dunia," ujarnya, usai mendampingi Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengadakan pembicaraan bilateral dengan Menhan Robert Gates. (T.R018/P003) ++++ http://www.antaranews.com/berita/1279790766/as-apresiasi-reformasi-tni AS Apresiasi Reformasi TNI Kamis, 22 Juli 2010 16:26 WIB | Peristiwa | Politik/Hankam | Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Amerika Serikat memberikan apresiasi atas reformasi TNI yang berlangsung sejak beberapa tahun terakhir dan berharap hubungan kerja sama militer kedua negara dapat meningkat. Menteri Pertahanan AS Robert Gates dalam keterangan pers usai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Presiden Jakarta, Kamis siang, mengatakan, sejumlah kebijakan yang diambil Kementerian Pertahanan RI atas isu hak asasi manusia juga menjadi dasar pertimbangan keinginan peningkatan kerja sama itu. "Dengan senang saya sampaikan kepada Presiden bahwa hasil reformasi militer dalam beberapa dekade ini, profesionalisme TNI dan sejumlah kebijakan Kementerian Pertahanan terhadap beberapa isu hak asasi manusia membuat AS akan memulai program kerjasama keamanan dengan Pasukan Khusus Indonesia," katanya. Gates menambahkan, peningkatan kerja sama juga akan diikuti dengan kelanjutan reformasi TNI dan Kopassus dalam masa mendatang. "Kami mempertimbangkan pembangunan kerjasama militer kedua negara dan hubungan yang lebih dekat dengan TNI dimasa yang akan datang," tegasnya. Robert Gates setelah bertemu Presiden kemudian menuju kementerian pertahanan untuk pembicaraan bilateral dengan Menhan Purnomo Yusgiantoro. Sebelum bertemu Presiden Yudhoyono, Robert Gates mengadakan pertemuan tertutup dengan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro membahas berbagai hal, terkait hubungan kedua negara terutama dalam bidang pertahanan dan keamanan, di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta. Dirjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan Mayjen TNI Syarifuddin Tippe kepada ANTARA News mengatakan, tidak ada hal baru dalam pertemuan kedua menteri pertahanan itu, selain membahas kembali kerja sama yang telah dijalin kedua pihak dalam bidang pertahanan. "Tidak ada hal baru yang signifikan yang diajukan Amerika Serikat kepada Indonesia, dalam kerangka kerja sama pertahanan kedua negara. Pembahasan hanya berbicara seputar kerja sama yang telah dilaksanakan kedua pihak untuk meningkatkan dan lebih memantapkan kerja sama pertahanan kedua negara," ungkapnya. Sebelumnya, Pemerintah RI dan AS melalui kementerian pertahanan kedua negara sepakat untuk menegaskan kembali kerja sama di bawah kerangka kemitraan komprehensif serta penerapannya yang akan dituangkan dalam sebuah rencana aksi. Kesepakatan itu tertuang dalam nota kerja sama bidang pertahanan antara Kemenhan RI dengan Dephan AS yang memuat pengaturan kerangka kegiatan kerja sama bidang pertahanan antara Kemenhan RI dengan Dephan AS, yang ditandatangani pada Juni 2010. (T.P008*F008/A041/P00 ++++ http://news.yahoo.com/s/ap/20100722/ap_on_re_as/as_indonesia_us US to resume ties with Indonesia's special forces a.. AP - Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono, right, shakeS hands with U.S. Defense Secretary Robert . By NINIEK KARMINI, Associated Press Writer Niniek Karmini, Associated Press Writer - 1 min ago JAKARTA, Indonesia - The United States announced Thursday it will resume cooperation with Indonesia's special forces after ties were severed more than a decade ago over alleged human rights abuses by the commando unit. U.S. Defense Secretary Robert Gates made the announcement after meeting with Indonesia's President Susilo Bambang Yudhoyono on Thursday in the capital of Jakarta. Indonesia had said it wanted the United States to reconsider resuming joint training. The decision will be seen as a victory for the Indonesian military, which has said it made great strides in improving its human rights record. Indonesia's special forces were accused of major abuses through the 1990s in the provinces of Papua and Aceh and the former Indonesian province of East Timor, which has since become independent. The U.S. cut ties with the special forces under a 1997 law that banned U.S. training for foreign military units accused of human rights violations. The ban can be lifted if there have been substantial measures to bring culprits to justice. "I was pleased to be able to tell the president that as a result of Indonesian military reform over the past decade ... and recent actions taken by the Ministry of Defense to address human rights issues, the United States will begin measured and gradual programs of security cooperation activities with the Indonesian Army Special Forces," Gates said at a news conference. "This initial step will take place within the limit of U.S. law and does not signal any lessening of the importance we place on human rights and accountability," he added. Yudhoyono guaranteed that there would be no more rights abuses by the Indonesian military. "I'll guard the Indonesian military reform and ensure that what happened 10 or 20 years ago will not happen again," the president was quoted as saying by Defense Minister Purnomo Yusgiantoro, who also attended the meeting with Gates. Washington severed all ties with the Indonesian military in 1999 after troops rampaged through East Timor when it voted to secede from Indonesia. The U.S. lifted that overall ban in 2005, but kept its restrictions against the special forces - known as Kopassus. "Our ability to expand after this initial step will depend on continued implementation of reforms with Kopassus and (the Indonesian military) as a whole," Gates said. International rights groups have said members of Kopassus were linked to the disappearance of student activists in 1997 and 1998 and were never held accountable. But Gates said that he and U.S. Secretary of State Hillary Clinton were both convinced that rapprochement was "the right thing to do at this time." ___ Associated Press writer Joe Cochrane contributed to this report. ++++ http://www.ssrresourcecentre.org/2010/06/08/proposed-resumption-of-us-military-training-to-indonesia-draws-outrage-controversy/ Proposed resumption of US military training to Indonesia draws outrage, controversy By: Jessica Teeple | Indonesia | Jun 8, 2010 President Obama is expected to travel to Indonesia in the near future to discuss, among other topics, renewing US-backed military training for the Indonesian special forces unit, the Kopassus ("Komando Pasukan Khusus" or "Special Force Command"). Below are five key controversies that continually appear in news reports and commentaries about this topic. Controversy #1: No legal accountability for past human rights violations. The Kopassus has not faced legal accountability for the many human rights violations it has committed. Amnesty International USA reports that "despite promises by the Indonesian government, despite repeated assurances by Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono during visits to the United States, Kopassus officers involved in serious human rights crimes have never been brought to legal accountability." The few soldiers who have faced military tribunals have been reinstated into the ranks and promoted. Controversy #2: US law bans training the Kopassus. In the United States, the Leahy law enacted in 1997, bars US training of foreign military units with a history of human rights violations. In 2005 when then-President Bush looked to waive that ban to train Indonesian military troops, the State Department's legal counsel ruled that the Leahy law was still applicable and the training did not go forward. Now President Obama is working to reverse the ban and train younger members of the Kopassus. The Obama administration argues that this is acceptable because young members did not play a part in past human rights violations. Controversy #3: Human rights violations are not a thing of the past. Recently, it was discovered that during 2009, the Indonesian armed forces secretly assassinated a series of civilian activists. Reporter Allan Nairn, who unearthed the story using official sources, is now facing possible arrest in Jakarta for reporting the story. Given these recent events, no members of the Kopassus can be considered exempt from human right violations now. Controversy #4: Indonesian counter-terrorism efforts will lose momentum. The US has applauded Indonesia's success in fighting terrorism, but it is the police who perform the major role, not the military. The national coordinator of the East Timor Action Network (ETAN), John M. Miller argues that "US support for greater Indonesian military involvement [in counter-terrorism] will only undercut the police, strengthen the military internal, territorial role and further undermine reform." Miller also argues that US military assistance will set back the small advancements in human rights and security sector reform, especially military reform. Controversy #5: Obama has a special connection to Indonesia. Many people writing about the US resuming training of the Indonesian army highlight that Obama's family links and his experience living in Indonesia for a few years as a boy provide him with a special connection to Indonesia and its people. But, they warn, Indonesia now is very different from the Indonesia under Suharto he knew as a boy. Generally, it seems people are worried that Obama's special connection to Indonesia will cloud his judgment politically as he works to undo the Leahy law and resume training for the Kopassus. Want to know more? Read Human Rights Watch's letter to Obama, read Kristen Sundell's personal interaction with the Indonesian military, and browse the East Timor and Indonesia Action Network (specifically here, here, and here). Tags: Indonesia, Kopassus, military training, Obama [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: prole...@egroups.com Subscribe : proletar-subscr...@egroups.com Unsubscribe : proletar-unsubscr...@egroups.com List owner : proletar-ow...@egroups.com Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: proletar-dig...@yahoogroups.com proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com <*> To unsubscribe from this group, send an email to: proletar-unsubscr...@yahoogroups.com <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
