Pak Wawo, Mbak Arini, Pak Hengky, dan rekans,


Selain "silence is golden" barangkali lagu lain yang juga enak didengar
"sound of silence". Pesannya, mendengar memang lebih sulit.



Wah, Pak Wawo, waktu baca nama mbak Arini, saya jadi terkenang pada Bu
Arini Waworoentoe. Pak Wawo, kalau boleh bernostalgia. Ada "kenangan
terindah," waktu kuliah Kimia Dasar, karena siang yang panas, telat,
kebagian duduk dikursi terdepan. Dan, kantuk tak tertahan. Akibatnya
'kena pukul gulungan kertas' beliau.



Anyway. membaca posting mbak Arini yang mengajak agar "keplanologian"
lebih vokal, tergelitik saya untuk urun posting. Ajakan ini bisa
dijawab: ya nulis saja. Ajakan vokal bisa diartikan "keras", tapi
mungkin dalam keadaan damai "social marketing" bisa jadi alternatif.
Memang sedih, punya profesi yang cakupan analisisnya luas kok tidak
"terlibat atau dilibatkan" dalam wacana publik. Persoalannya kemudian
pemilihan tema.



Kata Shakespeare, What's in a name? Colenak walau diganti namanya,
dicocol tetap enak. Mungkin itu untuk dunia hakikat, tidak untuk
marketing.



Contohnya kata "perencana". Kadang terpikir untuk bertanya, saya
ini "perencana" atau "ahli tata ruang" atau "perencana kota" atau "ahli
perkotaan". Berdasar pengalaman, brand "perencana" ya disambut oleh
khalayak dengan labelling sebagai perencana. Otomatis saya memposisikan
dan orang menempatkan saya kesisi perencanaan. Tidak bicara pelaksanaan.
Ini beda misalnya dengan "insinyur sipil" atau "ahli keuangan" atau
"ahli manajemen" yang dianggap wajar berkecimpung di bagian perencanaan,
pelaksanaan, atau pengawasan.



Kedua, kata "tata ruang". Harus diakui ini memang bukan kata yang
langsung menyentuh kebutuhan (hak) dasar masyarakat yang mereka rasakan
sehari-hari. Beda dengan kata pendidikan, kesehatan, ekonomi (harga
pangan, lapangan kerja). Sedikit tidak langsung dengan kebutuhan
masyarakat adalah kata "lingkungan hidup", juga "perhubungan", karena
masih bisa dirasakan. Tapi "tata ruang"? Orang masih lebih familiar
dengan kata "pembangunan daerah", atau "perkotaan."

Karenanya, beberapa waktu yang lalu saya usulkan familiarisasi kata
"perencana kota", "perencana daerah". Atau bahkan "ahli pekotaan", "ahli
pembangunan daerah." Tak berlebihan kan, karena nama sekolahnya
"Perencanaan Wilayah & Kota" (Urban & Regional Planning, bukan Urban
Spatial Planning). Di CV tertulis urban planner, tapi kalau
di-Indonesia-kan jadi "perencana tata ruang kota". (Note: saya maksudkan
ini diskusi profesi keplanologian, bukan membahas nama Ditjen, atau Dit
tertentu - mereka tentunya lingkupnya jelas, tapi sebuah profesi kan
bukan untuk melayani satu Ditjen/Dit - yang begitu namanya diklat
departemen).



Mungkin akan lain kalau positioning, lalu branding-nya adalah "perencana
wilayah" atau "perencana kota" atau "ahli perkotaan".  Isyu perkotaan,
pembangunan daerah muncul tiap hari jadi pembicaraan publik, baik dari
aspek lingkungan hidup, transportasi, ekonomi, pariwisata, persampahan,
prasarana. Dan, kita semua bisa bicara karena di sekolah "perencanaan
wilayah dan kota" kita pelajari aspek-aspek itu. Sementara kalau Arini
mencari kata "tata ruang" di media publik, memang belum tentu seminggu
sekali muncul.



Menurut saya kata "tata ruang" (persepsi saya) membawa asosiasi kepada
hal-hal yang teknis, di studio, di kantor Bappeda, Dinas Tata Ruang.
Beda dengan kata "lingkungan hidup", lebih dirasakan keterlibatan
masyarakat nya. Dengan membuang sampah pada tempatnya, memisahkan
plastiknya, orang sudah merasa berpartisipasi menyelamatkan "lingkungan
hidup". Kalau mereka batuk sedikit, pilek itu urusan "kesehatan". Anak
bayar sekolah plus pungutan, itu urusan "pendidikan". Jadi mudah sekali
menghadirkan hal itu ke kehidupan sehari-hari. Begitu pula kata "hemat
energi" yang sedang dirasakan lonjakan harganya oleh semua orang. Tapi
kata "tata ruang" ke ibu-ibu rumah tangga? Is it ring a bell?



Saya berani bicara begini karena,  sekali lagi nama sekolahnya resminya
masih PWK, bukan PTR. Di dunia namanya juga URP, TCP. Jadi rezim dan
persepsi aktornya saja membatasi diri mem-frame mind-set anggotanya pada
term "tata ruang."



Mungkin positioning atau branding itu pada suatu masanya menguntungkan.
Pangsa pasar luas. Masa itu wilayah nasional, provinsi, kabupaten, kota
belum punya rencana tata ruang. Tapi pasar kan dinamis, berubah. Hampir
semua daerah saat ini sudah punya RTR, tinggal pelaksanaan dan pengisian
dengan komponen sektoralnya.



Saya pikir kelompok bidang keahlian transportasi, manajemen perkotaan,
pariwisata, kelautan (pesisir) dan lainnya, di kampus dan di dunia kerja
telah berkembang sesuai kebutuhan masyarakat. Banyak planolog kerja
disitu. So, ada baiknya mind-set planolog digeser, diperluas. Dari
positioning/branding  di "tata ruang" kepada PWK (khittah asalnya), atau
yang minatnya sudah terspesialisasi dan terdiferensiasi bisa
memposisikan diri menjadi ahli manajemen perkotaan, ahli (perencana)
transportasi, ahli pariwisata, dst.



Positioning kita sebagai perencana "tata ruang" atau perencana fisik
juga ada limitasinya. Planolog bukan pemain tunggal, karena ada arsitek,
urban designer, yang lebih fisik, lebih detail, (dan lebih kuat brand
image-nya disitu). Jadi posisitioning sebagai "perencana fisik" tidak
serta membuat planolog kokoh sebagai 'tuan di negeri sendiri' juga. Di
lapangan planolog malah lebih kuat dari arsitek pada proyek-proyek
pembangunan daerah, kota, perdesaan yang bertitik-berat pada 'manajemen
pembangunan', yang memainkan adonan "sosial-ekonomi-fisik". Sementara
dunia real-estate memang domain arsitek/urban-designer. Kalau planolog
ke situ, memang ada satu-dua yang sukses (di manajemen?), tapi umumnya
ya di pinggiran saja.



Demikianlah, sebelum vokal, promoting, ada baiknya terlebih dulu
melakukan lagi segmentasi pasar, lalu targeting pasar-pasar mana,
isyu-isyu mana yang mau dibidik. Gampangnya diidentifikasi saja kemana
sebaran para alumni bekerja,dan apa yang mereka kerjakan. Planning kah?
Tata ruang-kah? (Tentu perlu dibatasi yang masih dalam lingkup
"pembangunan", "kota" atau "wilayah" atau
"perdesaan")



Lalu lakukan repositioning. Dalam spektrum PWK yang lebar itu kita mau
memposisikan diri dimana? Kita ingin masyarakat mengenal kita sebagai
ahli apa (bisa luas, bisa sempit), yang menjadi brand kita.

Sebagian orang tentu ada yang tidak setuju dengan repositioning ini.
Karena bagi mereka fokus "tata ruang" sudah final. (Sekali lagi ini
bukan soal nama sebuah Ditjen/Dit, tapi lingkup profesi keplanologian).
Sebagian yang tak setuju dari kalangan dosen. Karena orientasi mereka
dari sisi 'produksi' bukan dari sisi 'pasar'. Kepada mereka saya juga
balik tanya, kenapa nama sekolahnya PWK, bukan PTR?



Kembali kepada kerisauan mbak Arini, mengapa keplanologian tidak menjadi
wacana publik. Menurut saya bukan 'dunia meninggalkan kita', tapi
kitalah yang lari, mengurung diri dalam gua sempit "tata ruang". Kalau
kita memposisikan diri sebagai "perencana kota/daerah", atau "ahli
manajemen perkotaan", maka wacana publik harian itu menjadi relevan bagi
kita, dan kita merasa diri relevan bicara.



Saya senang mbak Arini menggunakan istilah keplanologian, lebih generik.
Mind-set, positioning, branding ini penting karena berarti juga
bagaimana kita memposisikan diri dalam pergaulan profesi. Banyak
planolog yang bekerja di berbagai bidang, merasa diri 'keluar dari
profesi', 'murtad'. Padahal mereka nyatanya masih menangani pembangunan
wilayah, kota, daerah, hanya memang tidak di "tata ruang"nya, atau di
sisi "perencanaannya". Sungguh disayangkan hanya gara-gara persepsi yang
dipersempit sendiri. Sekali lagi bukan (wacana) dunia yang meninggalkan
planologi. Tapi planolog sendiri yang escape, terlalu sempit
memposisikan dirinya.



Tentu saja penataan ruang tetap merupakan aspek profesi yang marketnya
masih cukup potensial. Tetapi pada segmen ini planolog mesti memperluas
peran, dari hanya main di sisi perencanaan, kepada aspek "manajemen
pemanfaatan" atau pelaksanaan, dan pengendalian nya. Wah, maaf ngelantur
dan panjang lagi.



Salam,

Risfan Munir



Kirim email ke