Pak Aby dan rekans ysh, Kalau kenapa? Ya mungkin Pak Beye sendiri yang tahu.
Kalau jadi wakil (profesional biasanya) kan sudah sejak lama selalu ada Deputi dari Planologi. Kalau ilmunya Bu AA, saya baca buku dia ttg Kajian Daya Saing Daerah pasca Desentralisasi. Jadi pasti familiar lah dia soal relasi antar daerah. Soal Planologi belajar ekonomi (pembangunan). Yang saya alami selama S-1, S-2 rasanya materi ekonomi (teori lokasi, geografi ekonomi, ekonomi kota/daerah, analisis daerah/kota) total bisa 40 persen dari kuliah. Hanya karena forum Referensi ini mayoritas jamaahnya DJPR maka kalau bicara ekonomi disuruh pindah ke UI. Sementara bagi alumni yang di Bappenas, Bappeda, kajian pembangunan yang 'sos-ek-link' adalah menu sehari-hari. Terima kasih doa Pak Aby, mudah-mudahan nanti teman yang jd Kepala Bappenas Tentu harus ada yang main di politik juga, supaya ada yang nendang bolanya. Setidaknya Menpera alumni PL, Deputi Bappenas, Deputi Menkokesra, Deputi KaBKPM, Deputi Men Drh Tertinggal, Staf Ahli Mendagri, di PU dulu ada Dirjen, dst. Di luar pemerintah ada Ka REI, Dir Perumnas, dll. Salam, Risfan Munir www.samuraisejati.blogspot.com -----Original Message----- From: hengky abiyoso <[email protected]> Sent: Friday, October 23, 2009 8:51 AM To: [email protected] Cc: [email protected] Subject: [referensi] Re: KaBappenas Blm Pernah Planolog, Kenapa? Milisters ysh, Pengumuman susunan kabinet srta pelantikannya usai sudah….spt biasa muncul pro-kontra pendapat berbg kalangan…. Satu pertanyaan iseng adlh kenapa Kepala Bappenas hampir selalu berasal dari studi ekonomi dan belum pernah dipilih dari latar belakang studi a.l. teknik perencanaan?........tak cukupkah studi ekonomi menduduki posisi Menko Perekonomian, Menkeu dan Ketua BI?……. Selain pemilihan menteri adlh hak prerogatif presiden….umumnya bbrp pertimbangan adlh a.l. krn a/…kapabilitasnya (umum)…b/…krn kesetiaan dan ekstra kepatuhannya (orba)…krn keterpaksaan harus bagi kursi pada koalisi (pasca reformasi)….dsb……. Namun sebaliknya.. keberhasilan seorang menteri/ pejabat tinggi kadang tak sekedar ditentukan oleh latar blkng studinya yg tepat benar dgn bidang yg ditangani…… Fadel Muhammad misalnya, dgn latar belakang teknik industri, ilmu administrasi negara dan kewiraswastaan misalnya… terlihat sukses memimpin sebuah propinsi baru dan mengangkatnya melalui maize economy……dan boleh jadi kinerjanya jg tak akan buruk bila ia kini hrs memimpin DKP….…. Kalau saja presiden terpilih (bukan maksa dipilih macem spt orba) memiliki kekeluasaan yg cukup utk milih menteri terbaiknya…... kembali kepertanyaan diatas….kenapa Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional blm pernah dipilih dari latar belakang studi teknik perencanaan ruang?...... Salah satu dugaan ngawur saya adalah krn rata2 presiden terpilih bukanlah dari studi perencanaan (yg sudah adlh : dari studi arsitektur, dari tentara lokal bentukan knil/ nippon, dari teknik/elektronika penerbangan, pesantren, pecandu film the beauty and the beast, lalu dari akademi militer nas/internas dan studi pertanian)…… krn itu para presiden terpilih kita boleh jadi tak sbrp mengerti apa konsentrasi studi teknik perencanaan itu…..…Itu alasan yg saya susun agar rada enak didengar oleh masyarakat perencanaan…….tapi kalau jaga2 brkali ada juga alasan yg bisa rada kurang enak didengar oleh masy. Teknik Perencanaan…. Alasan itu saya duga ya maap….krn ‘salah’ masyarakat perencanaan sendiri… kenapa tak berhasil meyakinkan kepada masyarakat luas (trmsk para capres, krn juga umumnya berasal dari kalangan luas juga, mantan jendral, tokoh pesantren, bnintang film dsb)…….bhw studi (teknik) perencanaan adalah studi yg tepat utk memimpin Bappenas (makanya jgn hanya berpikir fisik terus saja)…….. Masyarakat (trmsk para capres dan pres terpilih) spt memandang bhw perencanaan (kembali) pembangunan bagi negeri miskin dan porak poranda spt Indonesia (akibat penjajahan… jg akibat perusakan moral korupsi dan represif oleh orba) yg cocok adalah dimulai dgn pembangunan fundamental ekonomi yg kokoh….. Itu benar….tetapi mereka spt lupa jg bhw fundamental keruangan dan demografik kita juga amatlah sangat timpang sejak dari dulu……dan itu jg adalah keadaan yg tak kalah gawat dibanding dgn porakporanda ekonomi dan moral…… Para Kepala Bappenas ybs. (dari studi ekonomi dan studi ekonomi pembangunan) mengerti bhw masalah Jawa-luar Jawa dan KBI-KTI adalah masalah klasik ketimpangan keruangan kita…..namun krn mereka umumnya bukan dari studi ‘teknik’ keruangan….. maka mereka akan selalu menomor-duakan atau menomor-tigakan pemberesan masalah ketimpangan keruangan dan demografik klasik kita itu (studi teknik perencanaan lbh mendingan krn masih belajar ttg makro-mikro ekonomi dan studio pembangunan……tapi studi ekonomi dan studi pembangunan samasekali tidak belajar ttg teknik perencanaan ruang)……mereka tak mengerti apa manfaat teknik keruangan bagi peredaan ketimpangan keruangan Jawa-luar Jawa dan KB-KTI itu…… Selain bagi mereka ekonomi adalah selalu nomor satu…..mereka jg tak pernah cukup mengerti skenario bgmn memulai meredakan ketimpangan itu dgn cara masuk akal dan dgn biaya yg terjangkau………krn mereka lbh terbiasa pd analisa masalah dgn logika2 non-eksak lebih daripada logika2 eksak…….justru krn mereka bukan dari studi eksakta teknik……. Mereka rata2 mengerti skenario umum bgmn mengembangkan luar Jawa atau memajukan KTI….tetapi dgn logika non-teknik (yg dikira sdh memadai) spt dgn (apalagi kalau bukan) “investasi2 yg besar” serta “dgn pembangunan infrastruktur” (semua juga tau kalau investasinya luar biasa besar pasti hasilnya akan jelas…tapi semua juga tau itu sesuatu yg tak mungkin…krn APBN tak pernah akan longgar dan swasta siapa yg mau menjadi pemula membangun dan mau berinvestasi secara besar2an di timur sendirian?)……walhasil skenario2 demikian selalu kandas…..justru krn skenario yg dibayangkan adalah selalu skenario2 finansial (non-keruangan) dgn investasi besar……dan tak pernah dicari “skenario keruangan” yg relatif mudah dan murah …justru krn yg kecil dan murah dipercaya tak bakalan manjur…….. Jangan lupa bhw dalam diseminasi ekonomi … tak hanya terdapat persemaian perekonomian saja… namun juga terdapat persemaian pertumbuhan kegiatan keruangan…..terdapat pula persemaian pergerakan demografik (migrasi)……persemaian kehidupan sosial….aspek hankam (kalau diperbatasan) dsb…….. Suatu saat dulu pernah di Bappenas ada Kepala dan Wakil kepala Bappenas……yg belakangan kemudian dihapus…... Kini tantangan terpulang kembali kemasyarakat perencanaan……kalau percaya bhw teknik perencanaan bukanlah hanya sekedar fisik semata (lalu asal ingin belajar ekonomi disuruh ke UI dan belajar sosial ke Gama)…namun juga ekonomi, sosial budaya hankam dsb……maka para pemuka studi perencanaan ruang kita seharusnya dapat menduduki setidaknya harga mati jabatan Wakil kepala Bappenas….jadi dgn demikian visi ekonomi dan visi keruangan bisa menyatu dan saling menguatkan…… Tentulah syaratnya adalah berhentilah dgn hanya visi monodisipliner perencanaan ruang adalah fisik semata……namun tambahlah jg dgn visi lintas dimensional sosial, ekonomi, budaya, hankam, penanggulangan kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja, kewiraswastaan, manufaktur dsb…. Jangan2 Fadel nanti tahu2 cocok juga jadi the next KaBappenas… sama seperti Purnomo yg dari studi pertambangan juga kini Menhan….. Salam,
