Sahabat Referensiers Wah.. milis kita rame lagi nih. Mengenai jabatan menteri, setuju dengan rekan-rekan bahwa bobot politik lebih besar ketimbang bobot substansi profesionalitas di bidangnya (misalnya dalam konteks ini planning atawa ekonomi), di samping juga leadership.
Karena faktor leadership ataupun senioritas, jangan heran jika menteri bidang ekonomi di Jepang ada juga juga berlatar "ilmu hukum". Dengan leadershipnya dia mampu menghimpun nasehat para ekonom dan ahli lainnya. Saya masih ingat cerita yang mengesankan waktu ambil kelas Development Economics dari Prof Werner yang ahli Ekonomi Amerika Latin. Dia mengatakan bahwa Menteri Keuangan Brazil yang paling fenomenal selama ini adalah Cordoso, yang notabene adalah profesor Sosiologi. Menteri keuangan sebelum Cordoso yang ekonom sekalipun gagal menghadang "hyperinflation". Ceritanya, inflasi yang gila-gilaan ini mengakibatkan banyak orang Brazil yang gila. Sebar dan buang uang di jalan karena sangat frustrasi. Uang nominal tak ada arti lagi, padahal satu jam lalu dengan nominal yang sama masih bisa makan pizza. Cordoso dikenal kemampuannya memobilisasi para ahli ekonomi yang memberi masukan, dan Cordoso berhasil. Jadi kalau planner (ahli apapun juga), jika mau jadi menteri kudu ada yang meng-endorse. Pak Paskah diendorse oleh Golkar. Konon dulu, ada dua calon kuat waktu ada reshuffle kabinet, yaitu pak Paskah dan Prof Bambang Brodjo (PhD Regional Science) yang justru lebih dekat dengan profesionalitas yang dibutuhkan untuk Bappenas. Kalau ada planner yang punya leadership, ada yang meng-endorse, wah.. para ekonom mainstream itu kan tinggal diminta nasehatnya.. he he he.. Cita-cita pak Aby untuk kurangi disparitas insyaAllah akan tercapai... Salam hormat, Nuzul Achjar
