Cak Wilmar ysh, Maaf kalau sekali lagi saya tidak sependapat apabila dikatakan bahwa pemindahan ibu kota ini akan mengurangi kolusi-korupsi penguasa-pengusaha...
Bagi pengusaha tidaklah sulit utk turut pindah ke ibu kota baru tsb atau bolak balik dgn helikopter pribadi... Saya malah ingat Louis XIV yg memindahkan istana raja dari Paris ke Versailles karena masyarakat Paris masa itu sudah gemar demonstrasi menentang kebijakan2 raja... Yg pasti dg jauhnya ibu kota maka pemerintah pusat akan kurang terganggu dari demo2 yg memenuhi jalanan Jakarta, seperti Louis XIV...tidak akan ada lagi presiden diturunkan karena demonstrasi seperti Pak Harto dan Gus Dur... dan dgn jauhnya rakyat dari ibu kota baru akan mendukung terjadinya kolusi-korupsi yg lebih jauh juga...:) salam.. --- On Wed, 12/30/09, ffekadj <[email protected]> wrote: From: ffekadj <[email protected]> Subject: [referensi] Re: Ibukota baru dan Hijrah To: [email protected] Date: Wednesday, December 30, 2009, 4:18 AM Pak Wilmar saya potong sebentar, saya kurang tahu kalau Hawaii itu dekatan dengan Mekkah. Mengenai hijrah ini, kok solusinya sama dengan usulan saya dulu? Mengenai saran lokasi, anda yang dalam posisi down atau bottom boleh dong kasih pendapat. Salam. -ekadj --- In refere...@yahoogrou ps.com, "wilmarsalim" <wil...@...> wrote: > > Pak Risfan yth, > > Pada saat reformasi dimulai tahun 1998 saya melihat hal itu tidak akan > berjalan kalau faktor kedekatan jarak yang mempermudah kolusi dan korupsi > penguasa dan pengusaha tidak diputus terlebih dahulu. Makanya saat itu saya > menganalogikan dengan peristiwa Hijrah, yang saya pahami sebagai fase untuk > menarik diri, menjaga jarak dari praktek-praktek yang kurang benar, untuk > menata masyarakat menjadi madani, lalu memberikan teladan pada seluruh > bangsa. Ini bukan berarti meninggalkan seluruh jazirah dan bangs Arab dalam > kegelapannya kan? Mekkah, di mana Kabah berada, tetap dijadikan pusat dunia > Islam, yang beberapa tahun sesudah Hijrah 'terbebaskan' dari kebathilan. Saya > jadi kurang mengerti dengan analogi burung onta yang bapak maksud. Mohon > penjelasan. > > Selanjutnya, saya sepakat dengan pendapat bapak bahwa sebuah ibukota tidak > perlu besar ukurannya, lebih kompak lebih baik. Kita perlu memikirkan > kriteria apa saja untuk dapat menjadi ibukota yang baik. Kalau masalah > lokasinya, justru dalam era desentralisasi ini sebaiknya kita tidak > menentukan secara top-down seperti itu. Skema yang saya bayangkan adalah > secara bersama dibicarakan kriteria ibukota baru tersebut, kemudian > ditawarkan kepada pemerintah daerah, siapa yang dapat menyediakan lokasinya, > sesuai kriteria yang disepakati. Pembiayaan seminimal mungkin bisa menjadi > salah satu kriterianya. > > Salam, > > Wilmar > > --- In refere...@yahoogrou ps.com, Risfan Munir risfano@ wrote: > > > > Pak Ekadj dan rekans ysh, > > > > Mohon maaf kalau saya punya pendapat lain soal pemindahan ibukota ini. > > Perasaan saya ide ini, juga jembatan Selat-Sunda tak lepas dari eforia > > setelah kemenangan pada Pemilu kemarin. > > > > Logikanya dengan dukungan politik yang ada, saatnya membangun dalam skala > > besar, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dalam > > jumlah besar. New Deal lah. Sesuatu yang rasional, karena dari sebelumnya > > dipercaya bhw pembangunan infrastruktur skala besar sbg salah satu jalan > > keluar persoalan ekonomi. > > > > Yang dirasakan a.l. Kelancaran administrasi pemerintahan terganggu karena > > "ibu kota" ada di Jakarta yang selalu macet dan banjir. Jadi sebaiknya > > dipindah supaya "ibukota berfungsi lancar". Tidak terkendala masalah > > Jakarta. > > > > Teman-teman planner asyik "membaca yang ingin dibacanya": Pemindahan untuk > > atasi masalah Jakarta. Pemindahan sebagai peluang bikin counter-magnet. > > Tidak! Tujuannya untuk kelancaran ibukota itu sendiri. > > Menyelesaikan masalah Jakarta itu soal lain. > > > > Kedua, kepada rekan Wilmar. Mohon maaf justifikasi pemindahan ibukotanya > > kok spt "burung onta". Kalau kepalanya diamankan, aman pula badannya. > > Ibukotanya "hijrah" ke suasana baru, era baru. Lha rakyatnya kan tetap di > > tempat yang sama. Jangan-jangan malah membuat pemimpin negeri ini jauh dari > > yang dirasakan rakyatnya. > > > > Sebagian besar pendapat juga masih pada paradigma lama. Pemerintah pusat, > > pemerintah pusat, dan pemerintah pusat. Padahal dengan otonomi daerah > > ketergantungan pada pusat mungkin lambat laun akan beda. Kita juga belum > > tahu kalau "departemen jadi kementerian" semua, barangkali fungsi Ibukota > > juga lebih terbatas pada "kawasan perkantoran" kepala negara, para menteri, > > duta besar dan sedikit para penasihat dan asistennya. Selebihnya yang > > operasional, lokasinya tidak harus di tempat yang sama. Sehingga ibukota > > ini bisa cukup sebagai "kawasan pemerintahan" di antara Balaraja dengan > > Serang sana, kalau akses ke bandara jadi pegangan. > > > > Tapi sekali lagi, kembali ke asumsi eforia. Apakah niat itu masih akan > > konsisten sepanjang waktu. > > Kalau saya boleh berpendapat, dana yang ada lebih baik untuk memperbaiki > > sektor energi khususnya tenaga listrik. Rasa ketimpangan antar daerah > > sekarang nyata pd ketimpangan ketersediaan listrik. > > Kedua, bangun full armada perkapalan di kawasan timur Indonesia. Sehingga > > tidak ada kendala hubungan antar pulau. > > Dari kedua pembangunan itu juga tenaga kerja tercipta banyak, pertumbuhan > > ekonomi dipacu. Pemerataan lebih jelas. > > Ketiga, siapkan diri menghadapi FTA China-Asean yang implikasinya sangat > > besar bagi nasib industri kita, kalau mereka terpukul akhirnya membanjir ke > > kota-kota besar lagi. > > > > Salam, > > Risfan Munir > > >
