[GELORA45] Pasar Tenang Rakyat Menang

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1722-pasar-tenangrakyat-menang


 /*Pasar Tenang Rakyat Menang*/

Penulis: *Media Indonesia* Pada: Sabtu, 22 Jun 2019, 05:05 WIB Editorial 
MI 
 
 
 
 



SIDANG perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2019 
di Mahkamah Konstitusi hingga kemarin berjalan dengan tertib dan lancar. 
Separuh lebih agenda telah dilalui. Semua pihak menjalankan peranan 
masing-masing sesuai ketentuan hukum.


Adu argumen, adu fakta, adu bukti, sampai dengan mengulik kredibilitas 
ahli dan saksi yang tersaji di hadapan majelis hakim merembet ke publik. 
Di media sosial, seperti biasa, pendukung tiap kubu berupaya meyakinkan 
orang lain, atau barangkali diri sendiri, tentang fakta sidang yang 
mereka yakini. Tidak jarang keluar pernyataan yang mengolok-olok kubu rival.


Perbincangan antarkolega ataupun anggota keluarga pun tidak lepas dari 
dinamika yang terjadi di persidangan MK. Sidang sengketa Pilpres 2019 
sungguh-sungguh menyedot perhatian masyarakat Indonesia dari berbagai 
lapisan.


Hal yang melegakan, kendati perdebatan begitu panas di ruang sidang dan 
di tengah masyarakat, kehidupan sosial dan ekonomi bisa dibilang tidak 
terganggu. Persidangan yang berjalan kondusif membuat dunia usaha dan 
pasar keuangan beraktivitas tanpa gejolak yang dipicu situasi politik.


Indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia menunjukkan 
tren menguat. Jika pada awal sidang IHSG ditutup pada angka 6.250,3 
poin, kemarin IHSG lebih kuat ke posisi 6.335,7 poin. Nilai tukar rupiah 
pun demikian.


Bahkan, kemarin rupiah menguat cukup signifikan bila dibandingkan dengan 
pada awal sidang 14 Juni lalu, yakni menguat dari 14.304 menjadi 14.116 
per dolar AS. Rupiah diperkirakan masih melanjutkan penguatannya hingga 
akhir tahun ini.


Investor-investor di pasar finansial tetap bergairah masuk ke Indonesia. 
Bank Indonesia mencatat dalam kurun 17-20 Juni 2019 aliran modal asing 
yang masuk ke surat berharga negara (SBN) mencapai Rp22,66 triliun. 
Derasnya aliran modal asing tersebut turut menopang penguatan nilai 
tukar rupiah.


Para pelaku ekonomi sudah pasti memantau apa yang terjadi di MK. Patut 
disyukuri suasana yang kondusif selama persidangan MK sejauh ini sama 
sekali tidak memicu gejolak di kegiatan perekonomian. Pasar menilai 
semua berjalan dengan tertib sehingga tidak ada perlunya merespons negatif.


Aksi-aksi unjuk rasa berlangsung damai tanpa pengerahan massa yang 
terlalu besar. Tampaknya kerusuhan 21-22 Mei lalu membuat masyarakat 
lebih menahan diri. Dampak lainnya ialah unjuk rasa yang tidak 
berlebihan turut meringankan beban para hakim konstitusi dalam 
menjalankan sidang.


Terbukti, jalan konstitusional merupakan langkah terbaik untuk mencari 
keadilan. Dengan integritas yang dimiliki para hakim konstitusi, kita 
percaya putusan yang adil bakal mereka jatuhkan. Tiap kubu dan para 
pendukung boleh saja merasa optimistis bakal menang. Namun, putusan 
sepenuhnya berada di tangan hakim.


Tidak ada yang bisa memastikan apa putusan MK nantinya. Semua pihak 
masih harus berusaha meyakinkan hakim melalui cara-cara yang sesuai 
ketentuan hukum. Bukti yang menentukan, bukan opini apalagi imajinasi. 
Satu hal yang pasti, semua menginginkan putusan yang seadil-adilnya dan 
tidak ada anggota masyarakat yang berharap kekacauan di negeri ini, 
kecuali para perusuh.


Ketika semua pihak bersedia menerima putusan MK dengan lapang dada dalam 
suasana yang damai, saat itu pula rakyat meraih kemenangan.


 
 
 

[GELORA45] HUT DKI, Ahok Berharap Dompet, Otak dan Perut Warganya Penuh

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190623133528-20-405646/hut-dki-ahok-berharap-dompet-otak-dan-perut-

warganya-penuh


 HUT DKI, Ahok Berharap Dompet, Otak dan Perut


 Warganya Penuh

CNN Indonesia | Minggu, 23/06/2019 14:01 WIB
Bagikan : 
 
 

HUT DKI, Ahok Berharap Dompet, Otak dan Perut Warganya Penuh Mantan 
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja 
Purnama atau *Ahok  *menyampaikan 
sejumlah harapan di*Hari Ulang Tahun DKI Jakarta 
*yang ke-492.


Melalui video yang diunggah di akun twitternya, *@basuki_btp 
*, Ahok menyampaikan sejumlah harapan.


"Untuk warga Jakarta saya mengucapkan selamat merayakan ulang tahun Kota 
Jakarta ke-492," kata Ahok.



Ia berharap warga DKI Jakarata semakin sejahtera dan semakin bahagia 
kehidupannya.


Selain itu, Ahok juga berharap ibu kota tidak kalah dengan kota-kota 
lain di dunia yang bersih dan rapi.


"Tentu saja tingkat kebahagiaan Kota Jakarta makin baik," ujarnya.

Untuk penduduk DKI Jakarta, di hari ulang tahun ke-492 ini, Ahok 
mendoakan panjang umur dan berakal sehat.



 Lihat juga:

Anies Sebut Warga Betawi Buat Jakarta Jadi Simpul Persatuan 




"Sehat jasmani dan tentu saja dompetnya penuh, otaknya penuh, dan 
perutnya juga penuh," katanya.


Kemarin, 22 Juni 2019, DKI Jakarta merayakan ulang tahun yang ke-492. 
Perayaan dipusatkan Bundaran Hotel Indonesia.



 Lihat juga:

Pemprov Turunkan 300 Petugas Bersihkan 73 Ton Sampah HUT DKI 




Panggung megah digelar dan sejumlah musisi diundang untuk memeriahkan acara.

Dalam acara tersebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajak warga 
Jakarta untuk memperlakukan ibu kota sebagai kanvas agar dilukis menjadi 
kota yang lebih ramah untuk semua orang.


Sepanjang sambutannya, Anies berkali-kali menekankan pentingnya melihat 
gagasan di balik bangunan fisik yang bertebaran di Jakarta. Ia menyebut 
taman, transportasi, MRT, hingga trotoar yang menurutnya dibangun dengan 
beragam gagasan.


"Kami mengundang kepada seluruh warga, mari lukis kanvas yang hari ini 
terbuka bagi seluruh warga Jakarta yaitu kanvas ibu kota untuk tampil 
lebih indah, tampil lebih ramah, tampil lebih lestari, kepada semuanya," 
kata Anies.

*(sur/sur)*

[GELORA45] AS Dikabarkan Lancarkan Serangan Siber ke Iran

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://mediaindonesia.com/read/detail/242843-as-dikabarkan-lancarkan-serangan-siber-ke-iran


 /*AS Dikabarkan Lancarkan Serangan Siber ke Iran*/

Penulis: *Arpan Rahman* Pada: Minggu, 23 Jun 2019, 21:45 WIB 
Internasional 
 
 
 


AS Dikabarkan Lancarkan Serangan Siber ke Iran 
 



/AFP/SEPAH NEWS/
Iran menembakkan misil dari lokasi yang tidak diketahui ke arah Suriah 
pada 1 Oktober 2018.


AMERIKA Serikat dikabarkan telah melancarkan sebuah serangan siber 
terhadap sistem senjata Iran pada Kamis 20 Juni. Peristiwa terjadi di 
hari yang sama saat Presiden AS Donald Trump membatalkan serangan 
balasan militer ke Iran atas insiden pesawat tanpa awak atau drone.


Menurut laporan kantor berita Washington Post, serangan siber itu 
melumpuhkan sistem komputer yang mengendalikan peluncuran roket serta 
misil Iran.


Surat kabar New York Times menyebut serangan siber itu merupakan balasan 
atas penembakan drone milik AS oleh Iran serta serangan terhadap dua 
kapal tanker di Teluk Oman.


Dilansir dari BBC, sejauh ini belum ada konfirmasi independen mengenai 
kerusakan yang mungkin dialami sistem senjata Iran.


Kamis kemarin, Trump membatalkan serangan balasan terhadap Iran atas 
insiden drone, 10 menit menjelang eksekusi rencana. Trump mengaku 
menghentikan rencana itu di menit-menit akhir usai mendapatkan estimasi 
korban jiwa.


Menurutnya, serangan yang mungkin menewaskan ratusan orang "tidak 
sebanding" dengan penembakan sebuah drone semata.


Dalam wawancara bersama NBC News, Trump menegaskan dirinya tidak mau 
berperang dengan Iran. Namun jika perang itu pada akhirnya terjadi, 
Trump memperingatkan Iran mengenai potensi terjadinya "pemusnahan."


Pekan kemarin, Iran mengaku akan meningkatkan program uranium yang 
sebelumnya dibatasi dalam perjanjian 2015. Teheran menyebut langkah 
tersebut adalah balasan kepada AS yang secara sepihak menarik diri dari 
perjanjian itu tahun lalu.


Ketegangan terbaru antara AS dan Iran terjadi saat Trump menarik diri 
dari perjanjian Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Trump 
menilai Iran terlalu banyak diuntungkan dari JCPOA, sehingga dirinya 
merasa perlu untuk menarik diri.


AS mengaku akan terus menerapkan, atau bahkan menambah, sanksi ekonomi 
terhadap Iran. Sanksi akan dicabut saat Iran dinilai sudah mengubah 
kebijakannya mengenai program nuklir.(medcom/OL-9)


 
 
 


**

[GELORA45] Gempa M 7,7 Guncang Maluku Barat Daya

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://news.detik.com/berita/d-4597510/gempa-m-77-guncang-maluku-barat-daya

Senin 24 Juni 2019, 10:10 WIB


 Gempa M 7,7 Guncang Maluku Barat Daya

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
Share *0* 
 
Tweet 
 
Share *0* 
 
6 komentar 
 


Gempa M 7,7 Guncang Maluku Barat Daya Ilustrasi (Foto: Mindra Purnomo)
*Jakarta* - Gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 7,7 mengguncang 
Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku. Gempa tidak berpotensi menimbulkan 
gelombang tsunami.


"Tidak berpotensi tsunami," tulis Badan Meteorologi, Klimatologi dan 
Geofisika (BMKG) dalam situs resminya, Senin (24/6/2019).


*Baca juga: *Gempa M 5,2 Guncang Maluku 





Gempa dilaporkan terjadi pada pukul 09.53 WIB. Koordinat gempa 6.51 LS - 
129.27 BT.


Titik gempa berada di 245 km timur laut Maluku Barat Daya. Kedalaman 
gempa 231 km.


Belum ada informasi lebih lanjut mengenai dampak gempa tersebut.


***Simak Juga "Langkah-langkah Jika Terjadi Gempa Bumi":

***

*(knv/dnu)
*




**

[GELORA45] Putusan PHPU Dibacakan Terbuka Sebelum 28 Juni

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://www.beritasatu.com/politik/560951/putusan-phpu-dibacakan-terbuka-sebelum-28-juni


 Putusan PHPU Dibacakan Terbuka Sebelum 28 Juni

Putusan PHPU Dibacakan Terbuka Sebelum 28 Juni
Ilustrasi Mahkamah Konstitusi. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / YUD Senin, 24 Juni 2019 | 15:35 WIB

*Jakarta, Beritasatu.com* - Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar 
Laksono mengatakan, terbuka kemungkinan hakim MK membacakan hasil 
putusan gugatan sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) yang diajukan 
Prabowo-Sandi sebelum tanggal 28 Juni 2019. Menurut Fajar, pembacaan 
putusan sebelum tanggal 28 Juni tidak melanggar aturan dan hukum acara 
di MK.


"Bisa saja sebelum tanggal 28 Juni, sepanjang majelis hakim memandang 
cukup untuk melakukan sidang pengucapan putusan sebelum tanggal 28 Juni, 
bisa saja kan begitu. Yang pasti, yang tidak boleh adalah melampaui 
tanggal 28 Juni," ujar Fajar di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, 
Jakarta, Senin (24/6/2019).


Fajar mengatakan waktu pembacaan putusan sangat tergantung pada dinamika 
yang terjadi dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) yang 
diselenggarakan mulai hari ini sampai sebelum tanggal 28 Juni 2019. Jika 
sembilan hakim sudah bersepakat, maka terbuka kemungkinan pembacaan 
putusan lebih awal dari jadwal yang ditentukan.


"Jadi, bergantung penuh pada dinamika di dalam RPH itu sendiri, apa yang 
dibahas dan seberapa dalam hal itu dibahas, tentu sekali lagi bergantung 
pada majelis hakim," tandas dia


Namun, lanjut Fajar, hakim MK tidak bisa sekonyong-konyong memutuskan 
bahwa putusannya dibacakan sebelum tanggal 28 Juni 2019. Pasalnya, 
terdapat hukum acara yang harus mereka taati, seperti pemanggilan para 
pihak dilakukan 3 hari sebelum sidang pembacaan putusan digelar.


"Jadi tidak bisa misalanya kalau kemudian ada keputusan oke, kita akan 
percepat pengucapan putusan, tiba-tiba langsung bersidang, tidak. 
Semuanya harus dalam kerangka tata beracara dalam perselisihan hasil 
Pilpres ini. Jadi, 3 hari sebelum sidang berarti ya harus disampaikan, 
supaya pihak-pihak itu juga punya pengetahuan, punya informasi yang 
pasti," terang dia.


Sesuai dengan Peraturan MK (PMK) Nomor 1 Tahun 2019, hakim MK mempunyai 
waktu paling lama 14 hari kerja untuk memeriksa, mengadili dan 
memutuskan sengketa PHPU pilpres sejak perkara diregistrasi. Sehingga, 
jika perkara yang diajukan Prabowo-Sandi tersebut diregistrasi pada 11 
Juni 2019, maka 14 hari kerja jatuh pada 28 Juni 2019.


Jika mengacu pada jadwal yang diatur dalam PMK, sembilan hakim MK akan 
menggelar RPH pada 25 Juni hingga 27 Juni 2019. RPH merupakan waktu bagi 
hakim MK untuk memutuskan sengketa tersebut. Hasil dari RPH akan 
dibacakan paling lama pada 28 Juni 2019.




Sumber: BeritaSatu.com

[GELORA45] Unjuk Rasa Memprotes Terbitnya IMB di Pulau Reklamasi

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://foto.kompas.com/photo/read/2019/06/24/1561368495956/unjuk.rasa.memprotes.terbitnya.imb.di.pulau.reklamasi


 Unjuk Rasa Memprotes Terbitnya IMB di Pulau Reklamasi

Kompas Images - 24/6/2019

Mahasiswa dan Nelayan Tolak IMB Pulau Reklamasi
Start Slideshow10 Photos

*JAKARTA, KOMPAS.com *- Sejumlah aktivis dari Koalisi Selamatkan Teluk 
Jakarta (KSTJ) berjalan mundur menuju Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, 
untuk memprotes kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 
menerbitkan IMB di pulau reklamasi.


Berdasarkan pantauan Kompas.com pada Senin (24/6/2019), mereka berkumpul 
di Patung Arjuna Wiwaha sekitar pukul 14.00.


Aktivis KSTJ terdiri dari Komunitas Nelayan Tradisional Indonesia 
(KNTI), Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), dan 
BEM Universitas Negeri Jakarta (UNJ).


Mereka membawa sebuah perahu yang terbuat dari karton, jala ikan, dan 
spanduk yang bertuliskan "Selamatkan Teluk Jakarta, 
#MajuPantainyaSengsaraWarganya".


Sejumlah tulisan juga dipegang yakni "Untuk Siapa ?", "Nenek Moyangku 
Seorang (Pelaut) Pengembang", dan "Laut Untuk Nelayan Bukan Pengembang".


Sembari berjalan mundur mereka meneriakan kata-kata "maju pantainya 
sengsara warganya", "maju pulaunya mundur warganya".


"Kami berjalan mundur karena mencerminkan mundurnya langkah gubernur 
dalam pemenuhan janji kampanyenya untuk menghentikan reklamasi," ucap 
Koordinator Lapangan Elang, Senin (24/6/2019).


Dalam aksi ini, seluruh peserta memakai baju berwarna hitam sebagai 
wujud rasa berkabung.


"Kami pakai baju hitam karena kita berkabung ada kemunduran yang fatal 
dengan kebijakan Teluk Jakarta," katanya.


Sebelumnya, Pemprov DKI telah menerbitkan IMB untuk 932 gedung yang 
telah didirikan di Pulau D hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta.


Di Pulau D terdapat 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 
212 rumah kantor (rukan). Ada pula 311 rukan dan rumah tinggal yang 
belum selesai dibangun.


Padahal, bangunan-bangunan itu sempat disegel oleh Anies pada awal Juni 
2018 karena disebut tak memiliki IMB.


Langkah ini menuai protes dari DPRD DKI Jakarta. Penerbitan IMB di 
pulau  reklamasi Teluk Jakarta tak sesuai prosedur karena belum ada 
dasar hukum berupa perda untuk mengaturnya.


Anies berkilah dasar hukumnya sudah ada yakni Pergub 206/2016 yang dulu 
diteken mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. 
Namun, ia menolak mencabut atau mengubah pergub tersebut. *RYANA 
ARYADITA UMASUGI*

[GELORA45] Sengkarut Tata Kelola BUMN Kita

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://news.detik.com/kolom/d-4597705/sengkarut-tata-kelola-bumn-kita

Senin 24 Juni 2019, 12:27 WIB


   Kolom


 Sengkarut Tata Kelola BUMN Kita

Pandhu Yuanjaya - detikNews

Pandhu Yuanjaya 
Share *0* 
 
Tweet 
 
Share *0* 
 
0 komentar 

Sengkarut Tata Kelola BUMN Kita Gedung Kementerian BUMN (Foto: Hendra 
Kusuma/detikFinance)

*Jakarta* -

Kasus korupsi terus mendera BUMN kita. Kasusnya merentang luas mulai 
dari pengadaan barang, anggaran fiktif, terjerat suap, hingga 
gratifikasi proyek. Lebih miris lagi, pelakunya adalah direktur BUMN itu 
sendiri. Belakangan, ada direktur Krakatau Steel yang terkena Operasi 
Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK karena suap. Kasus yang sama menjerat 
Direktur PLN dalam kasus suap PLTU Riau 1. Belum lagi masalah investasi 
Pertamina yang justru mengantar mantan direkturnya, Karen Agustiawan ke 
jeruji besi dengan dakwaan majelis hakim bahwa investasi tersebut 
merugikan Rp 568 miliar bagi negara.


Jika masing-masing kasus korupsi BUMN tersebut kita ulas lebih detail, 
bukan titik terang yang kita dapat, tapi rasa sedih. Sedih, karena semua 
kasus korupsi itu adalah kasus yang sama belaka dengan kasus korupsi 
BUMN kita pada masa lalu. BUMN kita masa lalu pengelolaan bisnisnya 
dikendalikan dan diintervensi dengan pendekatan politis-birokratis yang 
tidak beda dengan instansi pemerintah lainnya, seperti dana bersumber 
dari APBN, pegawai PNS, program /inward looking/ ke birokrasi, pelayanan 
buruk, dan KKN membudaya.


Organisation for Economic Co-operation and Development (2005, 2015) 
menggambarkan bahwa BUMN kesulitan berkembang karena intervensi negara 
yang berlebihan dalam manajemen perusahaan, terlebih terjadi konflik 
kepentingan di multilevel kepemimpinan, banyak tujuan dari para 
/shareholder/ seiring dengan ketidakpahaman politisi dan birokrasi 
terhadap arah kemajuan dan risiko bisnis BUMN.


Kinerja yang demikianlah yang selama ini menjadi alasan bagi pemerintah 
sejak awal 2000-an untuk melakukan perubahan besar pada BUMN kita, mulai 
dari restrukturisasi, privatisasi, profitisasi, hingga paling baru 
proyek holdingisasi BUMN. Intinya, kita sudah melakukan semua yang 
diperlukan untuk memperbaiki BUMN kita. Bahkan, mengenai privatisasi 
yang dilakukan pada beberapa BUMN, bertahun-tahun kita telah 
mendiskusikan hingga berbusa-busa, sebagian saling memaki, berulang 
terus hingga saat ini.


Namun, apa yang terjadi? Hari ini kita melihat BUMN yang sama. Tidak 
bisa lepas dari kekangan bernuansa politis dan birokratis meski sebagian 
BUMN sudah memiliki /shareholder/ yang beragam. Padahal, beberapa tahun 
belakangan ini kita menikmati pemberitaan Garuda Indonesia sebagai 
maskapai dengan pelayanan terbaik di dunia, PLN dan Pertamina masuk 500 
perusahaan terbaik dunia berdasarkan penilaian majalah bisnis terkemuka, 
BUMN memiliki kinerja yang bagus di bursa, dan citra yang terus membaik 
juga dimiliki oleh banyak BUMN kita yang lain. Kemudian, citra baik itu 
anjlok tatkala rentetan pejabat BUMN itu, terutama perusahaan yang sudah 
disebut, terjerat korupsi.


Setidaknya, terdapat tiga kondisi yang mendorong pejabat BUMN melakukan 
korupsi. Pertama, pemilihan direksi dan komisaris BUMN terkesan politis 
karena ditentukan oleh pemenang kontestasi pemilu. Sering ini merupakan 
ekses dari politik transaksional, bukan orientasi kemajuan bisnis dan 
layanan publik. Kedua, BUMN sering mengalami kekalahan apabila bersaing 
dengan perusahaan multinasional atau perusahaan "milik" politisi 
berpengaruh. Hal ini mendorong direksi untuk melakukan suap, karena 
tuntutan dari kementerian untuk memenangkan tender juga besar.


Ketiga, BUMN yang memiliki /privilege/ untuk memonopoli barang dan jasa 
publik tidak akan ditinggalkan konsumen apapun yang terjadi. Tidak hanya 
kasus korupsi, BUMN yang merusak lingkungan misalnya, produknya masih 
tetap dibeli masyarakat. Masyarakat mau tidak mau tetap membeli. 
Kenyataan inilah yang juga menyebabkan apapun masalah yang mendera BUMN, 
harga sahamnya relatif stabil.


*Layanan dan Keuntungan*

Bagaimanapun yang telah diuraikan di atas tidak bisa mengurangi peran 
BUMN yang penting bagi penyediaan barang dan jasa publik, penjaga harga, 
serta misi pembangunan di Indonesia. Kita perlu bersama mengingatkan 
agar capaian yang diraih tidak sirna dengan maraknya kasus korupsi.


Perlu dipahami oleh seluruh/shareholder/ BUMN, Undang-Undang No 19 tahun 
2003 mengamanahi BUMN sebagai perusahaan negara dengan tujuan 
menyediakan barang dan jasa publik untuk memberikan layanan sekaligus 
mendapatkan keuntungan. Dua tujuan ini tidak bisa dilepaskan satu 

[GELORA45] Protes Anies Soal IMB Pulau Reklamasi, Massa Aksi Jalan Mundur ---- Walhi ke Anies: IMB dan Reklamasi Sepaket, Jangan Dipisah

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://metro.tempo.co/read/1217779/protes-anies-soal-imb-pulau-reklamasi-massa-aksi-jalan-mundur/full&view=ok


 Protes Anies Soal IMB Pulau Reklamasi, Massa


 Aksi Jalan Mundur

Reporter:


   Taufiq Siddiq

Editor:


   Jobpie Sugiharto

Senin, 24 Juni 2019 17:10 WIB
Massa Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta menggelar aksi jalan mundur ke 
kantor Balai Kota sebagai protes atas keputusan Gubernur Anies Baswedan 
yang menerbitkan IMB pulau reklamasi Senin 24 Juni 2019 TEMPO /TAUFIQ 
SIDDIQ 


Massa Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta menggelar aksi jalan mundur ke 
kantor Balai Kota sebagai protes atas keputusan Gubernur Anies Baswedan 
yang menerbitkan IMB pulau reklamasi Senin 24 Juni 2019 TEMPO /TAUFIQ SIDDIQ


TEMPO.CO JAKARTA - Massa dari Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta menggelar 
aksi jalan mundur ke depan Kantor Balai Kota DKI Jakarta sebagai protes 
atas keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menerbitkan Izin 
mendirikan bangunan atau IMB pulau reklamasi di Jakarta Utara.


Koalisi menilai langkah Anies tersebut kemundurun karena di eranya isu 
reklamasj kembali muncul. Di sisi lain, reklamasi 
faktanya menyangsarakan masyarakat, terutama nelayan di Jakarta Utara.


*Baca*: Anies dan Ahok Adu Argumen di 3 Hal *IMB* Pulau *Reklamasi* 



"Mundur kebijakannya, sengsara rakyatnya," ujar Elangm salah satu orator 
aksi di depan Balai Kota Jakarta Pusat, hari ini, Senin, 24 Juni 2019.


Elang mengatakan penerbitan IMB pulau reklamasi tersebut cacat prosedur 
karena tidak memenuhi persyaratan yang berlaku. Salah satunya, tidak 
berdasarkan rancangan tata ruang. Padahal, Anies sudah berjanji saat 
berkampanye pada 2017 bahwa tidak akan meneruskan pembangunan pulau 
reklamasi seperti yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, 
Gubernur DKI kala itu.


Menurut Elang, pemerintah daerah seharusnya konsisten menolak 
pembangunan pulau reklamasi. Maka Koalisi mendesak Gubenur Anies agar 
mencabut IMB pulau reklamasi tersebut. "Menuntut Gubernur Anies Baswedan 
untuk mencabut IMB."


Pemerintah DKI menerbitkan IMB untuk bangunan di Pulau D yang sekarang 
bernama Pantai Maju pada November 2018. Anies beralasan PT Kapuk Naga 
Indah (KNI) pengembang Pulau D telah membayar denda. Pemberian IMB ini 
pun mengacu pada Pergub 206 Tahun 2016 buatan Ahok.


*Baca juga*: *IMB Reklamasi*, Walhi: Tidak Berguna Anies Segel 932 
Bangunan 



Menurut orator lainnya, Manik Marganamahendra, pergub tersebut tidak 
bisa menjadi dasar Anies untuk mengeluarkan IMB sebab lantaran 
pergub tersebut bermasalah. Apalagi, Anies dinilainya punya pilihan 
untuk tidak mengeluarkan IMB. "Cabut IMB-nya."


*Taufiq Siddiq*




=



https://metro.tempo.co/read/1217555/walhi-ke-anies-imb-dan-reklamasi-sepaket-jangan-dipisah/full&view=ok


 Walhi ke Anies: IMB dan Reklamasi Sepaket,


 Jangan Dipisah

Reporter:


   Taufiq Siddiq

Editor:


   Zacharias Wuragil

Senin, 24 Juni 2019 07:44 WIB
Deretan bangunan yang berada di kawasan Pulau D hasil reklamasi, di 
kawasan pesisir Jakarta, Senin 17 Juni 2019. Gubernur DKI Jakarta Anies 
Baswedan telah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk sejumlah 
bangunan di Pulau C dan D. ANTARA FOTO/Galih Pradipta 



Deretan bangunan yang berada di kawasan Pulau D hasil reklamasi, di 
kawasan pesisir Jakarta, Senin 17 Juni 2019. Gubernur DKI Jakarta Anies 
Baswedan telah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk sejumlah 
bangunan di Pulau C dan D. ANTARA FOTO/Galih Pradipta


TEMPO.CO, Jakarta - Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies 
 Baswedan terkait penerbitan Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB) di pulau reklamasi kembali disanggah. Kali ini 
soal IMB yang diberikan berbeda dari keberpihakan terhadap proyek 
reklamasi.


Baca: Koalisi Nelayan Minta Anies Tak Bermain Kata, Soal Apa? 



Sanggahan diberikan Direktur Eksekutif Walhi Jakarta Tubagus Soleh 
Ahmadi. Dia menilai keduanya, pemberian IMB sama dengan melanjutkan 
proyek reklamasi.


"Dia bilang IMB beda dengan reklamasi. Jangan dipisah-pisahkan, itu 
sepaket dengan bangunan di atasnya," ujar Soleh saat ditemui di Matraman 
Jakarta Timur, Minggu 23 Juni 2019.


Soleh juga mengkritik alasan Anies mengeluarkan IMB di Pulau D lantaran 
tidak ingin menabrak aturan yaitu pergub tentang panduan rancang kota 
pulau reklamasi. Padahal, kata dia, Anies punya pilihan untuk 
menghentikan pembangunan tersebut setelah disegel pada tahun lalu.


Baca: Disanggah, Anies Bilang Pergub Reklamasi Berlaku Mengikat

[GELORA45] Pengamat menilai gugatan pemohon sulit,dikabulkan MK

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://pemilu.antaranews.com/berita/926134/pengamat-menilai-gugatan-pemohon-sulit-dikabulkan-mk


 Pengamat menilai gugatan pemohon sulit


 dikabulkan MK

 * Pilpres 
 * 24 Juni 2019 21:52

Polda Metro tidak permasalahkan sidang putusan MK dipercepat Ahli hukum 
tata negara dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera,  Bivitri Susanti. 
(ANTARA / Maria Rosari)


   ia menilai alat bukti dan saksi yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum
   pemohon juga masih belum cukup kuat untuk membuktikan dalil-dalil
   permohonannya

Jakarta (ANTARA) - Menjelang pengumuman hasil putusan Perselisihan Hasil 
Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019, pakar hukum tata negara Bivitri 
Susanti menilai beberapa dalil permohonan yang diajukan oleh tim kuasa 
hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sulit dikabulkan oleh Mahkamah 
Konstitusi (MK).


"Diskualifikasi itu sebenarnya tempatnya bukan di MK tapi Bawaslu karena 
terkait syarat administratif. Nanti dalil akan dijawab satu per satu dan 
dijelaskan pembuktiannya oleh Mahkamah. Dalil diskualifikasi itu menurut 
saya akan ditolak oleh MK," kata Bivitri ketika dihubungi di Jakarta, 
Senin malam.


Selain dalil diskualifikasi salah satu calon, Bivitri juga menyoroti 
dalil tentang dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) tidak akan 
dikabulkan oleh MK karena bukan wewenang MK melainkan Dewan Kehormatan 
Penyelenggara Pemilu (DKPP).


Sementara untuk dalil dugaan kecurangan yang bersifat terstruktur, 
sistematis, dan masif, Bivitri menjelaskan mahkamah memang berwenang 
untuk menyelesaikan sengketa tersebut seperti yang sudah diatur dalam 
Undang-Undang Pemilu Tahun 2017. Namun, MK tetap akan mengaitkannya 
dengan hasil Pilpres 2019 karena pada dasarnya secara konstitusional MK 
memang tempat untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu.
*Baca juga: Polda Metro tidak permasalahkan sidang putusan MK dipercepat 
*


"Kalau pun ada kecurangan harus TSM dan dikaitkan dengan hasil secara 
umum apakah itu akan membalikkan suara atau tidak. Jadi kalau saya 
melihat pembuktiannya kemarin itu kurang kuat. Dua dalil yakni 
pembubaran KPU dan diskualifikasi itu sangat bermasalah. Kalau yang lain 
masih bisa diperdebatkan," ujarnya lagi.


Selanjutnya, ia menilai alat bukti dan saksi yang dihadirkan oleh tim 
kuasa hukum pemohon juga masih belum cukup kuat untuk membuktikan 
dalil-dalil permohonannya.


"Mungkin BW (Bambang Widjojanto) mau mencoba peruntungannya kan karena 
dulu dia menang di pilkada. Tapi beda levelnya, terus struktur dan 
konstruksi hukumnya juga beda antara pilkada dengan pemilu," kata Bivitri.
*Baca juga: MK telah kirimkan surat panggilan sidang putusan 
*



   Menkominfo: Jangan memantik hoaks yang berkaitan pemilu

Current Time 0:00
/
Duration 1:39
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2019

[GELORA45] Pantang Diam-Diam Dukung Pedemo MK

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1723-pantang-diam-diam-dukung-pedemo-mk


 /*Pantang Diam-Diam Dukung Pedemo MK*/

Penulis: *Media Indonesia* Pada: Senin, 24 Jun 2019, 05:00 WIB Editorial 
MI 
 
 
 
 



TAHAPAN pembuktian dalam persidangan perselisihan hasil Pilpres 2019 di 
Mahkamah Konstitusi (MK) telah berakhir Jumat (21/6). Sembilan hakim 
konstitusi mulai hari ini hingga 27 Juni menggelar rapat permusyawaratan 
hakim sebelum putusan dibacakan paling lambat 28 Juni.


Rapat permusyawaratan hakim akan berlangsung tertutup. Meski para hakim 
berapat di ruang tertutup, publik tetap berkeyakinan bahwa mereka 
bersungguh-sungguh mempertimbangkan seluruh alat bukti dan fakta 
persidangan yang mengemuka di tahap pembuktian.


Karena itu, berilah kesempatan seluas-luasnya kepada MK untuk 
menyelesaikan tugas konstitusionalnya dan berharap pula semua pihak 
menerima apa pun putusan nanti. Apa pun yang diputuskan MK niscaya 
menambah legitimasi presiden terpilih.


Apresiasi patut pula diberikan kepada para pihak yang beperkara. 
Apresiasi diberikan karena mereka berkomitmen kuat, sangat kuat, untuk 
mengendalikan pendukung masing-masing agar tidak turun ke jalan saat 
putusan dibacakan. Para pihak juga menegaskan akan menerima dan 
menghormati apa pun putusan MK yang bersifat final dan mengikat.


Komitmen kuat untuk mengendalikan pendukung masing-masing hendaknya 
bukan gincu pemanis bibir di panggung depan agar mendapatkan aplaus 
publik, melainkan di panggung belakang malah diam-diam memberi restu 
pendukung untuk demo.


Dugaan ada pihak yang bermain-main di panggung belakang cukup beralasan 
sebab sekelompok orang yang berafiliasi politik dengan salah satu pihak 
yang beperkara di MK sudah merencanakan aksi. Tujuannya ialah mendorong 
majelis hakim konstitusi agar segera mendiskualifikasi salah satu calon 
presiden dan wakil presiden.


Harus tegas dikatakan bahwa tuntutan aksi jalanan untuk 
mendiskualifikasi satu pihak ialah bentuk sikap plinplan. Pada satu sisi 
lantang bersuara mendukung jalur konstitusional, tapi pada sisi lain 
teriak sampai urat leher putus untuk meminta MK mendiskualifikasi satu 
pihak.


Pendukung jalur konstitusional sejati ialah ngotot menyajikan fakta dan 
argumentasi di dalam ruang sidang, apalagi sidang pembuktian di MK 
berlangsung terbuka. Hanya pencundang yang ngotot sampai pakai otot di 
luar ruang sidang.


Selama para hakim MK bermusyawarah, sah-sah saja para pihak sama-sama 
yakin menang. Kubu Prabowo boleh-boleh saja yakin menang karena merasa 
unsur-unsur dugaan kecurangan Pilpres 2019 terbuki dalam persidangan. 
Begitu juga kubu Jokowi, boleh-boleh saja yakin menang lantaran merasa 
bisa menyangkal dan membantah dalil-dalil yang diajukan pemohon.


Bukan hanya para pihak, publik yang mengikuti persidangan pembuktian  
yang disiarkan secara langsung itu pun boleh-boleh saja mengira-ngira 
hasil akhir putusan MK.


Apa pun keyakinan tiap-tiap pihak termasuk publik pada saat ini, 
keyakinan itu luruh dan tunduk hanya kepada putusan akhir MK. Putusan 
akhir, apakah sesuai atau tidak sesuai dengan harapan masing-masing, 
harus diterima dengan lapang dada dan diapresiasi setinggi-tingginya. 
Hanya itulah cerminan sikap konstitusional sejati.


Putusan MK dihormati bukan semata-mata karena bersifat final dan 
mengikat. Akan tetapi, sesuai undang-undang pembentukannya, MK memutus 
perkara berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan 
hakim. Permohonan dikabulkan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 
dua alat bukti. Apalagi, MK memberi putusan demi keadilan berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa.


Dengan demikian, jika MK menerima permohonan, itu artinya pemohon mampu 
menghadirkan alat bukti sahih yang mampu meyakinkan hakim. Hakim pasti 
menerima seluruh bukti dan argumentasi yang dibangun bukan di atas 
halusinasi.


Jangan pula berhalusinasi mendukung putusan MK di panggung depan, tetapi 
diam-diam di panggung belakang bersekutu dengan pedemo untuk menuntut MK 
mendiskualifikasi pasangan calon tertentu.


 
 
 
 

[GELORA45] Dua Wajah Jakarta

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1548-dua-wajah-jakarta


 /*Dua Wajah Jakarta*/

Penulis: *Saur Hutabarat Dewan Redaksi Media Group* Pada: Senin, 24 Jun 
2019, 05:00 WIB podium 
 
 
 


Dua Wajah Jakarta 
 



/MI/
Saur Hutabarat Dewan Redaksi Media Group

MERAYAKAN ulang tahun Kota Jakarta kali ini berbeda dengan tahun-tahun 
sebelumnya. Pembeda utama ialah tersedianya MRT.


Transportasi publik itu memudahkan publik datang merayakan ulang tahun 
ke-492 Jakarta, Sabtu (22/6). Warga datang membeludak, yang tampak pada 
begitu panjangnya antrean penumpang yang hendak keluar Stasiun MRT 
Bundaran HI.


Hemat saya bukan perayaan ulang tahun itu yang benar-benar menarik hati 
warga, melainkan warga ingin merasakan nikmatnya naik MRT. Padatnya 
antrean di stasiun MRT itu juga terjadi pada hari Lebaran kedua (6/6). 
Saya termasuk penumpang yang ikut antre amat panjang bersama banyak 
sekali warga yang hanya ingin merasakan perjalanan MRT ulang-alik 
Bundaran HI-Lebak Bulus.


Penumpang di sebelah saya, yang usianya sama tuanya dengan saya, 
berkomentar, "Akhirnya kita tidak perlu ke Singapura untuk menikmati 
MRT." Komentar senada sering saya dengar.


Tidak hanya MRT yang membuat warga bangga. Keluar-masuk stasiun MRT, 
orang bertemu dengan trotoar yang lebar dan apik. Terasa benar hadirnya 
wajah baru Jakarta.


Akan tetapi, Jakarta wajah baru yang membanggakan itu masih hidup 
berdampingan dengan wajah lama Jakarta yang memprihatinkan. Kata Syamsu 
Rosid, peneliti dari UI, setiap tahun permukaan tanah Jakarta turun 
sekitar 11 cm. Ada dua penyebabnya. Pertama, eksploitasi air tanah yang 
berlebihan. Kedua, kegiatan yang banyak menimbulkan getaran seperti 
truk-truk bertonase berat ataupun pembangunan infrastruktur yang cukup 
intensif.


Akibatnya, semakin tinggi potensi rob di Jakarta Utara. Bahkan, ada yang 
memprediksi Jakarta Utara tenggelam pada 2050.


Wajah Jakarta memprihatinkan lainnya ialah jumlah penduduk Jakarta yang 
terus bertambah saban kali seusai Lebaran. Ali Sadikin mencegah arus 
urbanisasi ini dengan mengembalikan pendatang yang tidak jelas tempat 
tinggalnya dan tidak jelas tujuannya atau tidak punya pekerjaan ke 
kampung asalnya. Terakhir, Gubernur Ahok melaksanakan kebijakan itu 
dengan tegas. "Kalau dia enggak ada ongkos, kita kasih," kata Ahok.


Sebelum dipulangkan, mereka membuat perjanjian untuk tidak kembali 
datang ke Jakarta tanpa tempat tinggal, tanpa tujuan. Bila perjanjian 
itu dilanggar pendatang yang sudah dipulangkan itu kembali lagi dengan 
tujuan yang tidak jelas dan tanpa tempat tinggal, Pemerintah Provinsi 
DKI Jakarta akan memidanakan mereka dengan tuduhan melakukan penipuan.


Akan tetapi, Gubernur Anies Baswedan melonggarkan kebijakan itu. Kenapa? 
Katanya dia tidak akan melakukan operasi yustisi atau razia dokumen 
administrasi bagi warga yang datang ke Jakarta seusai lebaran. "Setiap 
warga negara Indonesia berhak untuk bekerja di mana saja karena memang 
Indonesia memiliki kesetaraan itu, termasuk juga Jakarta," ujar Anies.


Dalam perspektif HAM, kata-kata Anies itu terdengar heroik. Benarkah? 
Terus terang sepertinya semata Anies ingin berbeda dengan gubernur 
sebelumnya, khususnya Ahok. Terdengar heroik, padahal senyatanya daya 
dukung Jakarta tidak mampu lagi memikul pertambahan penduduk.


Dugaan Anies cuma mau berbeda dengan Ahok diperkuat dengan kebijakannya 
menerbitkan IMB pulau reklamasi. Hal yang dinilai melukai pendukungnya.


Demikianlah, dengan wajah Jakarta yang satu warga tersenyum bangga, 
tetapi dengan wajah Jakarta yang lain warga prihatin. Bahkan, muncul 
pertanyaan elementer, mau ke mana Jakarta dibawa oleh Anies? Pertanyaan 
itu juga patut ditujukan kepada partai-partai pengusung Anies khususnya, 
DPRD DKI Jakarta umumnya.


Juga perkara yang mengherankan, kenapa sejak Sandiaga Uno mundur dari 
jabatan wakil gubernur untuk menjadi cawapres, posisi Wagub Jakarta 
dibiarkan kosong? Kenapa tidak ada penjelasan yang terbuka kepada 
publik? Apakah ada agenda tersembunyi untuk mengembalikan Sandiaga duduk 
di jabatan itu? Jabatan kepublikan hasil pilihan rakyat tidak elok untuk 
dibikin seperti mainan petak umpet.

[GELORA45] BPN soal Putusan MK: Paling Sial Mudah-mudahan Ada PSU

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://news.detik.com/berita/d-4599479/bpn-soal-putusan-mk-paling-sial-mudah-mudahan-ada-psu

Selasa 25 Juni 2019, 14:52 WIB


 BPN soal Putusan MK: Paling Sial


 Mudah-mudahan Ada PSU

Ahmad Bil Wahid - detikNews
Share *0* 
 
Tweet 
 
Share *0* 
 
64 komentar 
 

BPN soal Putusan MK: Paling Sial Mudah-mudahan Ada PSU Ilustrasi/gedung 
MK/Foto: Rengga Sancaya
*FOKUS BERITA:* Prabowo Gugat ke MK 

*Jakarta* - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga 
Uno optimistis akan memenangkan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). BPN 
berharap putusan MK minimal memutuskan pemungutan suara ulang (PSU).


"Kami sangat optimis bahwa insyaallah tanggal 27 nanti paling sial 
mudah-mudahan akan ada PSU. Walaupun Pak Prabowo dan Bang Sandi tidak 
langsung ditetapkan menjad presiden 2019-2024," kata juru bicara BPN 
Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, di media center Prabowo-Sandi, Jalan 
Sriwijaya, Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2019).


Andre mengatakan, KPU tidak bisa menunjukkan bukti C7 atau daftar hadir 
dalam sidang MK. Menurutnya, C7 itu bisa digunakan untuk membuktikan 
dugaan penggunaan daftar pemilih tetap (DPT) siluman dalam pilpres.



*Baca juga: *Kapolri soal Aksi Kawal Putusan di MK: Yang Rusuh Jadi 
Musuh Bersama 






"Bahkan KPU sampai penghabisan tidak berhasil menghadirkan barang bukti 
C7. Ini membuktikan memang KPU tidak mampu menjawab soal DPT siluman," 
ujarnya.


Putusan MK terkait gugatan sengketa pilpres akan dibacakan pada 27 Juni. 
Hari ini para Hakim Konstitusi kembali melanjutkan rapat permusyawaratan 
hakim (RPH) tertutup.


"Hari ini RPH lanjutan saja. Kemarin majelis hakim sudah gelar RPH 
keputusan diambil terkait dengan pengucapan keputusan dan berakhir siang 
hari ini," ujar Juru Bicara MK Fajar Laksono.



*Baca juga: *8 Ribu Personel TNI-Polri Jaga Gedung KPU Saat Pengumuman 
Sengketa Pilpres 







*Tonton video Penjelasan MK Percepat Putusan Sidang Sengketa Pilpres 2019:*

*(abw/fdn)
*






**

[GELORA45] Demi Jadi Rektor, Pelawak Qomar Diduga Palsukan Ijazah S2

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190625140722-12-406349/demi-jadi-rektor-pelawak-qomar-diduga-palsukan-ijazah-s2


 Demi Jadi Rektor, Pelawak Qomar Diduga Palsukan


 Ijazah S2

CNN Indonesia | Selasa, 25/06/2019 18:07 WIB
Bagikan : 
 
 

Demi Jadi Rektor, Pelawak Qomar Diduga Palsukan Ijazah S2 Pelawak Nurul 
Qomar. (Detikcom/Imam Suripto)
Jakarta, CNN Indonesia -- *Polisi 
* menangkap pelawak senior 
Nurul Qomar dalam kasus dugaan pemalsuan ijazah. Penangkapan pentolan 
grup lawak Empat Sekawan itu dilakukan personel Kepolisian Resor Brebes, 
Selasa (25/6).


"Ya, benar ditangkap," ujar Kapolres Brebes, Ajun Komisaris Besar Polisi 
(AKBP) Aris Supriyono dikonfirmasi /CNNIndonesia.com/, melalui sambungan 
telepon.



 Lihat juga:

Polisi Sita Ekstasi hingga Ganja dari Fotografer Jerry Aurum 




Sementara itu Kasat Reskrim Polres Brebes, AKP Triagung Suryomicho 
mengatakan mantan anggota DPR itu ditangkap di rumahnya, Cirebon.


Qomar kini ditahan di Mapolres Brebes untuk menjalani pemeriksaan.


Menurut Tri Agung, Qomar ditangkap karena mangkir beberapa kali ketika 
diundang untuk diperiksa dan dimintai keterangan. "Benar kami datang 
pada Senin malam kemudian kita bawa ke Polres Brebes dan sementara kita 
tahan", ujar Tri Agung.



 Lihat juga:

Polisi Tangkap Fotografer Jerry Aurum terkait Narkoba 




Qomar diduga melakukan pemalsuan ijazah S2 dan S3 untuk kepentingan 
pencalonan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi (Umus) Brebes.


"Yang bersangkutan buat ijazah palsu karena mau ikut bursa calon Rektor 
Umus. Kita sendiri bergerak berdasarkan laporan Umus," ucap Tri Agung.


Dia menjelaskan, penyidikan kasus ijazah palsu ini telah memasuki tahap 
2 di mana penyidik Polres Brebes siap melimpahkan berkas pemeriksaan 
berikut tersangka ke Kejaksaan.



 Lihat juga:

Polisi Ungkap Praktik Aborsi di Kamar Indekos dan Hotel 




"Sudah masuk tahap 2, dan siap dibawa ke Kejaksaan. Kami terus kordinasi 
ini dengan Kejaksaan," ujarnya.


*(dmr/dea)*







Negaranya Berselisih dengan AS, Menteri Iran Ini Justru Setuju dengan 
Trump Agni Vidya Perdana Kompas.com - 25/06/2019, 21:10 WIB Menteri Luar 
Negeri Iran Mohammed Javad Zarif. Menteri Luar Negeri Iran Mohammed 
Javad Zarif.(TEHRAN TIMES) TEHERAN, KOMPAS.com - Perseteruan antara Iran 
dengan Amerika Serikat tengah mengalami peningkatan ketegangan selama 
beberapa pekan terakhir. Namun salah seorang menteri Iran, justru 
menyatakan persetujuannya akan salah satu komentar yang disampaikan 
Presiden AS Donald Trump. Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif 
menilai pernyataan Trump tentang pasukan AS yang tidak memiliki urusan 
di kawasan Teluk adalah sepenuhnya benar. Trump juga mengatakan bahwa 
negara-negara lain seharusnya melindungi pengiriman minyak mereka 
sendiri dan tidak bergantung pada AS untuk pengamanannya. "Trump 100 
persen benar bahwa militer AS tidak memiliki urusan di Teluk Persia. 
Penghapusan pasukannya sepenuhnya sejalan dengan kepentingan AS maupun 
dunia," kata Zarif dalam twitnya. Baca juga: Trump Kesal Penasihatnya 
Malah Mendorongnya Perang dengan Iran Zarif juga mengatakan bahwa Trump 
dan orang-orang di sekitarnya memaksakan kebijakan kerasnya terhadap 
Iran dan meremehkan diplomasi. "Tetapi kini jelas sudah bahwa 'Tim B' 
tidak peduli dengan kepentingan AS, mereka merendahkan diplomasi dan 
haus akan perang," tambahnya, merujuk pada penasihat keamanan nasional 
AS, John Bolton dan tim penasihat AS lainnya. Komentar Zarif itu 
menanggapi twit dari Trump, pada Senin (24/6/2019), yang mengatakan 
kepada negara-negara lain untuk melindungi pengiriman minyak mereka 
sendiri yang berasal dari Teluk. Trump mengatakan bahwa AS hanya 
memiliki kepentingan strategis yang terbatas di wilayah "berbahaya" itu. 
"Mengapa kami harus melindungi jalur pelayaran untuk negara lain (selama 
bertahun-tahun) tanpa kompensasi," tulis Trump dalam twitnya. "Semua 
negara ini harus melindungi kapal mereka sendiri pada apa yang selalu 
merupakan perjalanan berbahaya. Kami bahkan tidak perlu berada di 
sana...," lanjut Trump, menyebut China dan Jepang sebagai dua negara 
yang sebagian besar kebutuhan energinya diperoleh dari wilayah Teluk. 
Baca juga: AS Beri Sanksi Pemimpin Tertinggi dan Para Petinggi Militer 
Iran Ketegangan antara Iran dengan AS terus meningkat selama beberapa 
p

[GELORA45] Ternyata Kita Belum Saling Mengenal

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://news.detik.com/kolom/d-4599639/ternyata-kita-belum-saling-mengenal?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.205428436.591445102.1561486304-1535246669.1561486304

Selasa 25 Juni 2019, 16:20 WIB


   Sentilan Iqbal Aji Daryono


 Ternyata Kita Belum Saling Mengenal

Iqbal Aji Daryono - detikNews

Iqbal Aji Daryono 
 

Share *0* 
 
Tweet 
 
Share *0* 
 
2 komentar 
 

Ternyata Kita Belum Saling Mengenal Iqbal Aji Daryono (Ilustrasi: Edi 
Wahyono)
*Jakarta* - Pada Lebaran lalu, kami sekeluarga berziarah ke makam 
almarhum bapak saya, yang bersebelahan dengan makam anak kedua saya. Ini 
kebiasaan kami. Kadang kami lakukan di awal Ramadhan, kadang di lain 
waktu. Emak saya bahkan lebih sering lagi. Dia selalu ke makam tiap kali 
kangen Bapak.


Di depan kuburan bapak dan anak saya yang nomor dua itu, kami berfoto 
bersama. Foto itu saya unggah di dinding Facebook.


Banyak teman yang berkomentar manis di bawah unggahan itu, turut 
mendoakan orang-orang terkasih kami. Tapi, yang saya kaget, sebagian 
kawan saya lainnya malah melemparkan komentar yang sangat tidak peka 
suasana.


"Wah, ini Muhammadiyah yang tersesat ke jalan yang benar ini."; "Mas 
Iqbal sudah jadi NU."; "Doanya sampai apa enggak tuh?"


Jujur, saya kecewa sekali. Pada momen sesendu itu pun, saat saya tengah 
bertakzim kepada almarhum orangtua saya, teman-teman saya lebih suka 
membahas hal yang sangat tidak relevan, bahkan beraroma prasangka.


Saya sebut itu prasangka, ya karena memang prasangka.

Saya lahir dan dibesarkan dalam keluarga muslim yang sangat 
Muhammadiyah. Mendiang Bapak aktif di kepengurusan Muhammadiyah tingkat 
kabupaten. Tiap kali beliau berkeliling mengisi pengajian di 
kampung-kampung, ajaran baku keislaman yang Bapak sebarkan jelas saja 
yang sesuai dengan pakem Muhammadiyah. Lebih sempurna lagi, satu-satunya 
asupan bacaan yang rutin nongol di rumah saya pada masa itu adalah 
Majalah /Suara Muhammadiyah./


Dari iklim kemuhammadiyahan yang sangat kental itu, tidak pernah sekali 
pun orangtua saya melarang kami untuk berziarah. Dulu kadang Bapak juga 
mengajak anak-anaknya berziarah ke makam simbah-simbah buyut kami, 
mendoakan mereka, meski memang tidak duduk di sana berlama-lama.


Saya pun membaca kitab babon "mazhab" Muhammadiyah, yaitu /Himpunan 
Putusan Tarjih Muhammadiyah/. Di situ dijelaskan bahwa hukum ziarah 
kubur adalah sunah, alias dianjurkan. Tujuannya untuk mendoakan orang 
yang telah mati, sekaligus mengingatkan diri sendiri bahwa kita pun 
nanti akan mati. Kalau pun ada hal yang dilarang di ziarah kubur, itu 
spesifik ke sikap pengeramatan kuburan, juga meminta-minta sesuatu 
kepada orang yang telah mati.


Dengan contoh kasus keluarga kami sendiri, entah kenapa banyak kawan 
saya dari kalangan /nahdiyin/ mengira ziarah kubur diharamkan oleh 
Muhammadiyah. Bahkan lebih jauh lagi, ada yang mengira orang 
Muhammadiyah tidak boleh mendoakan orang yang telah meninggal, lalu 
berkomentar menyindir, "Doanya sampai apa enggak tuh?"


Saya paham sekali, ziarah kubur memang tidak menjadi tradisi ketat di 
kalangan warga Muhammadiyah. Namun, bukan berarti aktivitas tersebut 
terlarang. Saya juga paham, ada sebagian warga Muhammadiyah yang 
memegang teguh keyakinan bahwa berdoa untuk orang mati bisa dilakukan di 
mana saja, alias tidak harus di depan makamnya.


Walhasil, mereka memang nyaris tidak pernah berziarah, dan mendoakan 
mendiang leluhur cukup dari atas sajadahnya saja. Tapi sejak kapan ada 
selentingan isu bahwa Muhammadiyah melarang orang mendoakan orang mati, 
karena doa itu "tidak akan sampai"?


***

Ada satu poin mengejutkan dari kasus yang saya ceritakan tadi, yaitu 
betapa diam-diam ternyata kita begitu berjarak, dan tidak pernah 
benar-benar saling mengenal. Bahkan di antara sesama muslim yang "sangat 
Indonesia" pun, yakni NU dan Muhammadiyah, ada sekian kabar-kabur yang 
menumbuhkan imajinasi tak berdasar satu sama lain.


Ini bukan cuma prasangka dari warga NU ke warga Muhammadiyah. Yang 
sebaliknya pun terjadi, dari orang Muhammadiyah ke or

[GELORA45] Ikhtiar Pemerataan Kualitas Pendidikan

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://news.detik.com/kolom/d-4599522/ikhtiar-pemerataan-kualitas-pendidikan

Selasa 25 Juni 2019, 15:24 WIB


   Kolom


 Ikhtiar Pemerataan Kualitas Pendidikan

Marthunis - detikNews

Marthunis 
 

Share *0* 
 
Tweet 
 
Share *0* 
 
0 komentar 
 


Ikhtiar Pemerataan Kualitas Pendidikan
*Jakarta* - Sebagai pendidik, saya mengakui bahwa pemberlakuan sistem 
zonasi sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) belum 
sesempurna dan seideal yang dibayangkan dalam penerapannya. Banyak 
sekali kelemahan dan persoalan teknis yang kemudian muncul di lapangan. 
Tiga jalur dalam sistem zonasi --jalur radius jarak (90%), jalur 
prestasi (5%), dan jalur perpindahan orangtua (5%)-- memiliki potensi 
masalah masing-masing.


Persoalan radius jarak misalnya, memiliki kemungkinan akan berbenturan 
dengan tidak seimbangnya daya tampung sekolah dan jumlah siswa yang 
mendaftar dalam satu wilayah. Hal ini berimplikasi banyak siswa yang 
tidak dapat tertampung oleh sekolah yang dituju dalam wilayah tersebut. 
Sebagai contoh, tahun ini terdapat 3.648 peserta UN SMP di Kota Banda 
Aceh, sedangkan jumlah SMA/SMK yang berstatus negeri di Kota Banda Aceh 
hanya berjumlah 22 sekolah.


Artinya, rata-rata setiap sekolah harus menerima sekitar 165 siswa pada 
PPDB kali ini. Mungkin jumlah tersebut tidak akan jadi masalah bagi 
sekolah-sekolah dengan status favorit sebelumnya. Namun akan menjadi 
persoalan tersendiri bagi sekolah-sekolah yang setiap tahunnya memang 
sepi peminat, sehingga jumlah kelas berikut sarana dan prasarana yang 
tersedia tidak dapat menampung jumlah siswa yang harus diterima.


Hal-hal seperti ini tentu harus menjadi catatan bagi otoritas pendidikan 
untuk menelaah dan mungkin merevisi beberapa kebijakan teknis dari 
sistem zonasi ini. Meskipun belakangan kebijakan ini makin banyak menuai 
protes di berbagai daerah dengan pelbagai permasalahan yang mengemuka, 
saya pribadi tetap mendukung kebijakan ini direalisasikan, karena 
sejatinya esensi dari sistem zonasi ini adalah ikhtiar dari pemerintah 
untuk melakukan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh pelosok negeri 
ini tanpa ada lagi embel-embel sekolah unggul ataupun sekolah favorit.


Selama ini, sudah menjadi rahasia umum bahwa sekolah berlabel 
unggul/favorit mendapat banyak /privilege/. Mulai dari pemenuhan sarana 
dan prasarana yang lengkap untuk menunjang proses pembelajaran, tenaga 
pengajar pilihan yang kompeten dan profesional, serta menjadi prioritas 
utama dalam pemberian akses untuk mengikuti berbagai perlombaan yang 
sifatnya regional, nasional, maupun internasional.


Alhasil, ini merupakan praktik diskriminatif yang hakikatnya 
bertentangan dengan konstitusi negeri ini bahwa, "Setiap warga negara 
mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu." (UU 
No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 ayat 1). 
Realitas dari praktik ini juga telah membuka jurang kesenjangan dan 
ruang disparitas dengan sekolah-sekolah yang dianggap "non-unggulan".


Sebelum Indonesia, beberapa negara seperti Inggris, Jepang, dan 
Australia telah terlebih dahulu menerapkan model sistem zonasi ini dalam 
PPDB. Di Australia, penerapan sistem zonasi ini juga bukan tanpa 
masalah. Salah satu persoalan yang muncul belakangan adalah para 
orangtua berbondong-bondong pindah ke daerah yang memiliki kualitas 
sekolah negeri yang bagus. Akibatnya adalah harga sewa atau beli 
properti di daerah tersebut melonjak drastis.


Hal yang sama juga sangat mungkin terjadi di Indonesia dengan 
pemberlakuan sistem zonasi ini, karenanya pemerintah harus 
mengantisipasi hal ini agar tidak terjadi. Jika hal serupa terjadi, maka 
akan sama saja seperti sebelumnya, sekolah negeri dengan kualitas yang 
sudah bagus hanya akan bisa diakses oleh orang-orang tertentu dengan 
kemampuan finansial yang memadai karena mampu menyewa atau membeli di 
properti di dekat zona sekolah yang dituju.


Oleh karena itu, jika niatannya adalah untuk memeratakan mutu sekolah di 
seluruh penjuru negeri ini demi memperbaiki kualitas pendidikan di 
Indonesia secara menyeluruh melalui sistem zonasi, harus dipahami bahwa 
realisasi dari niatan baik ini tidak semestinya hanya menjadi tanggung 
jawab Mendikbud saja.


Menyoal pendidikan haruslah dipandang komprehensif, integratif, bahkan 
cenderung kontemplatif karena selalu ada ruang ketidaksempurnaan yang 
harus terus diperbaiki demi membangun peradaban manusia Indonesia yang 
lebih baik di masa mendatang. Pada sisi yang komprehensif dan 
integratif, p

[GELORA45] Tak Berkutik dengan Pergub Ahok, Anies: Yang Mengerjakan Cerdik

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://metro.tempo.co/read/1218190/tak-berkutik-dengan-pergub-ahok-anies-yang-mengerjakan-cerdik/full&view=ok


 Tak Berkutik dengan Pergub Ahok, Anies: Yang


 Mengerjakan Cerdik

Reporter:


   M Julnis Firmansyah

Editor:


   Ninis Chairunnisa

Selasa, 25 Juni 2019 20:58 WIB
Massa yang tergabung dalam BEM UI dan Kesatuan Nelayan Tradisional 
Indonesia (KNTI) melakukan aksi di depan Balai Kota, Jakarta, Senin, 24 
Juni 2019. Dalam aksi ini massa menuntut agar Gubernur DKI Jakarta 
mencabut IMB di pulau C dan D reklamasi Teluk Jakarta. TEMPO/Muhammad 
Hidayat 


Massa yang tergabung dalam BEM UI dan Kesatuan Nelayan Tradisional 
Indonesia (KNTI) melakukan aksi di depan Balai Kota, Jakarta, Senin, 24 
Juni 2019. Dalam aksi ini massa menuntut agar Gubernur DKI Jakarta 
mencabut IMB di pulau C dan D reklamasi Teluk Jakarta. TEMPO/Muhammad 
Hidayat


*TEMPO.CO, Jakarta* - Gubernur DKI Jakarta Anies 
 Baswedan mengaku tak berdaya dengan 
Peraturan Gubernur Nomor 206 tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota 
(PRK) Pulau Reklamasi yang diterbitkan mantan Gubernur DKI Jakarta 
Basuki Tjahja Purnama atau Ahok. Sebab, Pergub itu membuatnya mau tak 
mau menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk ribuan bangunan di 
pulau D.


"Menurut saya, yang mengerjakan ini (Pergub 206) semua cerdik, serius, 
dan itu semua dikerjakan dikebut sebelum saya mulai kerja. Ini yang 
bikin sebel," kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa, 25 Juni 2019.


Baca: Protes IMB Pulau Reklamasi, Massa: Anies Sama Dengan Ahok 



Anies menjelaskan Pergub 206 diterbitkan pada Oktober 2016 atau beberapa 
hari menjelang cuti kampanye Ahok sebagai gubernur. Kemunculan pergub 
itu mendorong terbitnya Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan Hak Guna 
Bangunan (HGB) di Pulau Reklamasi.


Dengan munculnya HGB dan HPL, PT Kapuk Naga Indah (KNI) mulai melakukan 
pembangunan di Pulau D dengan mengacu pada peta PRK di Pergub 206. 
Namun, saat itu pengembang melakukan pembangunan tanpa mengantongi izin. 
Anies pun melakukan penyegelan terhadap ribuan bangunan itu pada Juni 2018.


Akan tetapi, karena PT KNI melakukan pembangunan sesuai dengan peta PRK, 
maka Anies tak bisa melakukan pembongkaran bangunan meski tak memiliki 
izin. "Karena mereka melanggar perizinan membangun, bukan melanggar tata 
ruang, tata ruangnya diikuti," ujar Anies.


Deretan bangunan yang berada di kawasan Pulau D hasil reklamasi, di 
kawasan pesisir Jakarta, Senin 17 Juni 2019. Gubernur DKI Jakarta Anies 
Baswedan telah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk sejumlah 
bangunan di Pulau C dan D. ANTARA FOTO/Galih Pradipta


Selain itu, untuk mendapatkan IMB PT KNI tinggal membayar denda dan 
mengikuti persidangan seperti yang diatur dalam Pergub Nomor 128 Tahun 
2012. PT KNI berhak mengajukan permohonan penerbitan IMB karena 
pembangunan tak menyalahi peta PRK Pulau Reklamasi dan telah membayar denda.


Dengan kuatnya landasan hukum itu, Anies mau tak mau harus menerbitkan 
IMB untuk bangunan di Pulau D. Tindakan Anies ini yang kemudian menjadi 
kontroversi karena dianggap tak konsisten dengan janjinya menghentikan 
proyek reklamasi.


Soal opsi mencabut Pergub 206 agar bangunan kehilangan dasar hukumnya, 
Anies mengatakan tindakan itu tak akan berpengaruh. Sebab, kata dia, 
menurut aturan tata ruang, hukum dasar tidak berlaku surut.


Baca: IMB Pulau Reklamasi Didemo, Anies: DKI Tak Lakukan Kesalahan 



Ia menjelaskan bangunan dibuat pada 2016 saat Pergub 206 terbit sehingga 
memiliki dasar hukum. Namun jika pada tahun 2019 Anies mencabut Pergub 
206, maka tak akan mengubah status hukum bangunan di Pulau D karena 
aturan tak berlaku surut.


Dengan berbagai macam landasan hukum yang dimiliki PT KNI, Anies 
 menerbitkan IMB bernomor 
62/C.37a/31/-1.785.51/2018 pada November 2018 untuk PT KNI di pulau 
reklamasi.

[GELORA45] Mengendalikan KPK agar tidak Oleng

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1724-mengendalikan-kpk-agar-tidak-oleng


 /*Mengendalikan KPK agar tidak Oleng*/

Penulis: *Media Indonesia* Pada: Selasa, 25 Jun 2019, 05:00 WIB 
Editorial MI 
 
 
 
 



SEJAK dibuka sepekan lalu, baru 27 orang mendaftarkan diri sebagai calon 
pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bukan jumlah yang 
menggembirakan.


Lima tahun lalu, Pansel Calon Pimpinan KPK menerima hingga 194 
pendaftar. Memang, masa pendaftaran kali ini masih dibuka hingga 4 Juli, 
tetapi lesunya pendaftaran di pekan pertama ini sudah bisa berarti banyak.


Pertama, tentu dipertanyakan mengapa orang tidak lagi seantusiasme dulu 
dalam menjadi pimpinan lembaga antirasuah? Gentarkah atau malah 
sebaliknya, kredibilitas lembaga itu sendiri yang tidak lagi dipercaya?


Kedua, memang bisa pula sedikitnya jumlah itu karena proses seleksi 
internal di institusi-institusi yang akan mengirimkan calon ke seleksi 
tersebut. Seperti Polri yang dikabarkan masih menyeleksi secara internal 
para perwira tinggi mereka.


Kita berharap bahwa proses internal itu benar untuk memastikan 
calon-calon terbaiklah yang akan dikirimkan kepada pansel. Kita berharap 
pula bahwa institusi-institusi lainnya, seperti kejaksaan, juga berupaya 
mengirimkan sebanyak mungkin anggota terbaik mereka untuk KPK. Hal itu


karena menjawab soal kualitas KPK sesungguhnya merupakan tugas bersama. 
Tugas yang langkah awalnya ditentukan dari proses seleksi ini.


Seberapa pun nanti akhirnya jumlah pendaftar yang masuk, kualitas 
integritas ialah nilai terpenting. Nilai itu pula yang jelas berada di 
atas latar belakang para pendaftar. Sejauh ini telah diungkapkan bahwa 
latar belakang pendaftar bervariasi, termasuk advokat, dosen, PNS, juga 
pensiunan.


Dari sosok-sosok tersebut, pansel haruslah dapat melihat kualitas 
pimpinan yang tidak hanya mampu menjawab tantangan dari luar, tapi juga 
dari dalam lembaga KPK sendiri.


Kita tidak menutup telinga bahwa belakangan ini isu pengelompokan kian 
santer di KPK. Bahkan sudah disebutkan menyangkut nilai-nilai ideologis. 
Disebutkan bahwa ada kelompok tertentu yang sangat dominan, bahkan punya 
pengaruh yang kuat terhadap pimpinan KPK.


Pimpinan KPK terpilih nanti jangan sampai tunduk kepada kepentingan 
ideologi tertentu. Karena itulah, patut diapresiasi inisiatif pansel 
untuk menemui Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Nasional 
Penanggulangan Terorisme (BNPT). Tentu saja tim pansel akan meminta 
bantuan BIN dan BNPT sebagai langkah deteksi dini agar pansel tak 
kecolongan dengan adanya calon pimpinan KPK yang terpapar radikalisme.


Permasalahan semacam itu tentunya tidak dapat dibiarkan dan dianggap 
enteng sebab tak sekadar memengaruhi tingkat kepercayaan terhadap KPK, 
tapi memang sebenarnya juga memengaruhi kinerja. Terlebih kemudian 
dengan tudingan permainan politik yang juga dilakukan KPK.


Tidak kalah penting ialah mencari pimpinan KPK yang lebih kuat di bidang 
penanganan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Harus jujur diakui bahwa 
penanganan TPPU di kepemimpinan KPK jilid IV terbilang masih lemah.


Sederet permasalahan internal dan tantangan yang dihadapi ke depan itu 
menunjukkan perubahan besar yang memang sudah seharusnya dilakukan 
terhadap KPK. Pimpinan KPK yang terpilih nantinya haruslah orang yang 
bukan saja mampu memimpin perang terhadap korupsi, melainkan juga bisa 
mengembalikan kemudi kapal KPK agar tidak oleng.

[GELORA45] Keadilan

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1549-keadilan


 /*Keadilan*/

Penulis: *Djadjat Sudradjat Dewan Redaksi Media Group* Pada: Selasa, 25 
Jun 2019, 05:30 WIB podium 
 
 
 


Keadilan 
 



/MI/
Djadjat Sudradjat Dewan Redaksi Media Group

SIDANG perselisihan sengketa hasil pemilu (PHPU) Pilpres 2019 masih 
terasa vibrasinya. Sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) memberi 
kepercayaan kepada kita bahwa hukum di negeri ini tidaklah sekarat 
apalagi mati. Ia hidup dan berdegup.


Pasar pun menyambut positif. Umumnya publik percaya sembilan hakim MK 
mandiri dan akan memutuskan hal terbaik paling lambat pada 28 Juni.


Itu bukan berarti saya menutup mata tentang beberapa kekurangan 
penegakan hukum di negeri ini. Saya akui. Namun, dalam soal PHPU, saya 
menilai MK institusi paling tepat untuk mencari solusi. Inilah cara 
terhormat bahkan bermartabat. Bukan aksi jalanan nan brutal! Kenapa tak 
dari awal ke MK? Saya membatin seraya menyaksikan jalannya sidang Jumat 
silam.


Hari yang menjadi 'bintang' ialah Jumat (21/6), terutama ketika 
mendengarkan saksi ahli dari pihak terkait Jokowi-Amin, yakni Eddy 
Edward Omar Syarif Hiariej dan Heru Widodo. Adapun dari pihak pemohon 
menghadirkan kuasa hukum antara lain Bambang Widjajanto, Tengku 
Nasrullah, Denny Idrayana, Lutfi Yazid, dan Iwan Satriawan.


Eddy, Heru, Lutfi, Iwan, dan Denny ialah lulusan Fakultas Hukum 
Universitas Gadjah Mada. Mereka satu generasi. Betapa dekat hubungan 
mereka. Itu sebabnya, hakim MK Saldi Isra secara berkelakar mengatakan, 
'pertarungan' dalam sidang hari itu sesungguhnya perdebatan panggung 
orang-orang UGM. Saya bersyukur, kampus terus melahirkan orang-orang 
terbaik. Para hakim juga mengeksplorasi dengan pertanyaan-pertanyaan 
substantif pada saksi ahli.


Eddy yang juga guru besar di almamaternya hari itu menjadi 'bintang'. 
Bukan karena ia mampu mematahkan dalil petitum pemohon, tetapi ia cakap 
membangun basis argumentasi yang kuat dengan narasi meyakinkan.


Ia menguasai asas dan teori hukum sebagai seorang mahaguru, dan mampu 
menjelaskan dengan 'terstruktur dan sistematis', serta berdampak 'masif' 
dalam arti mengundang perhatian publik secara luas. Pria kelahiran Ambon 
pada 1973 yang menjadi guru besar di usia 37 tahun itu menjadi pusat 
perhatian. Penampilan Eddy ramai dibincangkan.


Tentang tuduhan kecurangan TSM, ia menjelaskan istilah ini satu kesatuan 
pengertian. Ia harus terbukti di 50% TPS yang ada. Kejahatan itu pun 
harus direncanakan secara matang dan tersusun rapi. Kalaupun terstruktur 
tapi tak sistematis, tak berdampak masif, juga tak bisa disebut TSM.


Saat menjawab pertanyaan Bambang tentang waktu yang sempit untuk perkara 
berat, Eddy menjawab memang begitu hukum acaranya. Dalam persidangan, 
katanya, yang terpenting ialah kualitas pembuktian. Ia memberi contoh 
sidang pelanggaran HAM berat di Kamboja yang dilakukan Khmer Merah 
(1975-1979), juga dilakukan dalam waktu singkat. Karena buktinya kuat, 
vonis pun dijatuhkan.


Sidang yang disiarkan secara luas oleh beberapa stasiun TV itu juga 
diapresiasi sebagai pendidikan politik dan hukum yang berharga. Para 
kuasa hukum kedua belah pihak berharap mahkamah memberi putusan dengan 
seadil-adilnya. Kaum cerdik-pandai dan publik juga bisa menubuatnya.


Kuasa hukum Jokowi-Amin, Yusril Ihza Mahendra, pun mengutip beberapa 
Kalam Illahi yang berkaitan dengan keadilan di awal ia membacakan 
sanggahan kepada pemohon, termasuk juga Anissa 135. Surah ini pula yang 
terpampang di lantai dua Gedung MK.


"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi 
saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu 
bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih 
tahu kemaslahatannya.


Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari 
kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi 
saksi, maka ketahuilah Allah Mahatahu terhadap segala apa yang kamu 
kerjakan."


Kalam ini dibacakan dengan indah oleh salah satu kuasa hukum Paslon 02. 
Ruang sidang pun hening.


Soal keadilan, Eddy pun mencontohkan cerita jubah besi milik Khalifah 
Ali bin Abi Thalib. Diceritakan, baju besi milik Ali hilang dan betapa 
kagetnya ketika ia melihat benda itu ada di tangan seorang Yahudi.


Mereka bersepakat membawa sengketa itu ke mahkamah. Di bawah pimpinan 
hakim yang tegas, Syuraih al-Qadhi, Ali kalah. Syuraih memutuskan baju 
besi itu milik orang Yahudi. Ali tak mampu menghadirkan dua saksi. Ali 
tentu kaget, tapi menghormati keputusan sang hakim.


Cerita jubah perang Ali sungguh amat inspiratif. Dalam 

[GELORA45] Alasan GP Ansor Tolak Ceramah Felix Siauw di Masjid Balai Kota DKI

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://www.liputan6.com/news/read/3998797/alasan-gp-ansor-tolak-ceramah-felix-siauw-

di-masjid-balai-kota-dki


 Alasan GP Ansor Tolak Ceramah Felix


 Siauw di Masjid Balai Kota DKI

Ratu Annisaa Suryasumirat 
Ratu Annisaa Suryasumirat 

26 Jun 2019, 18:02 WIB

 *


 *



 *




 *





898

[Bintang] 
Syahrini 



Syahrini bertemu dengan ustaz Felix Siauw dan mendengar siraman rohani 
dari sang ustaz (Instagram/@princessyahrini)


*Liputan6.com, Jakarta -* Penceramah Felix Siauw 
 
jadi pembicara dalam kajian bulanan Masjid Fatahillah, di Balai Kota DKI 
Jakarta. Meski sebelumnya sempat batal diundang, Felix akhirnya tetap 
diagendakan mengisi ceramah di masjid tersebut.


Kegiatan itu mendapat protes keras dari Gerakan Pemuda (GP) Ansor DKI 
Jakarta. Puluhan massa dari GP Ansor itu akhirnya menggelar aksiunjuk 
rasa di depan kompleks Balai Kota DKI. Ketua GP Ansor DKI Jakarta, Abdul 
Aziz menilai pengurus masjid Fatahillah, yang pengelolaannya di bawah 
pemprov DKI Jakarta telah membohongi publik.


Baca Juga

 * Kata Anies Soal Felix Siauw Diundang Ceramah di Masjid Fatahillah
   Balai Kota
   

 * Sempat Dibatalkan, Felix Siauw Jadi Pembicara di Masjid Balai Kota
   DKI
   

 * Tiga Menguak Takdir, Ini Kader-Kader Ansor Madura yang Lolos ke
   Parlemen
   


"Kemarin diberitakan di media bahwa Felix Siauw batal menghadiri acara 
kajian di Balkot. Yang perlu dipahami oleh sama-sama bukan soal kita 
menolak pengajiannya, tapi kehadiran tokoh HTI di Balkot itu yang 
mencederai dari keutuhan Pancasila dan NKRI,” ujar Aziz di depan Balai 
Kota, Jakarta, Rabu (26/6/2019).


Aziz menyatakan, pihaknya memohon kepada pihak Masjid Fatahillah dan 
Pemprov DKI Jakarta untuk menerima perwakilan mereka guna melakukan 
dialog bersama.


"Seperti tidak ada ustaz lain saja," kata dia.

Di sisi lain, Felix Siauw 
 
mengaku kedatangnya ke Masjid Fatahillah hanya untuk memenuhi undangan 
pihak masjid.


Dia sendiri tidak tahu persis mengapa Pemprov DKI sempat menyatakan 
bahwa undangan atas dirinya dibatalkan.


Felix pun mengaku membuka diri untuk melakukan diskusi dengan pihak GP 
Ansor terkait ceramahnya.


"Alhamdullilah kita sudah bilang ke teman-teman Ansor, kita terbuka 
diajak diskusi, tergantung kalau mereka mau diskusi, kita ajak diskusi. 
Tapi kalau misalnya mereka enggak mau diskusi, itu bisa ditanyakan, 
kenapa mereka enggak mau,” tukas Felix.


2 dari 3 halaman



   Bisa Dibicarakan

Felix pun lanjut menjelaskan tentang isi ceramahnya yang menjadi 
persoalan. Menurutnya, tidak ada yang salah dari hal itu, dan dirinya 
pun terbuka dengan ajakan diskusi dari pihak manapun. Begitu juga dengan 
permasalahan tentang dilarangnya organisasi HTI.


"Adalah saya mendakwahkan khilafah bertentangan dengan Pancasila. 
Padahal itu sebenarnya bisa kita bicarakan secara ilmiah. Karena itu 
bukan perkara komunisme misalnya. Tapi itu bagian daripada Islam 
memungkin sebagian orang salah paham,” tutur Felix.


3 dari 3 halaman



   Saksikan video pilihan di bawah ini:

 * felix Siauw 
 * GP Ansor 

[GELORA45] 1.300 Karyawan Krakatau Steel Terancam PHK

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://finance.detik.com/industri/d-4601146/1300-karyawan-krakatau-steel-terancam-phk?tag_

from=wp_beritautama&_ga=2.101571585.1832018171.1561575205-727268954.1494744366

Rabu, 26 Jun 2019 16:19 WIB


 1.300 Karyawan Krakatau Steel Terancam


 PHK

M Iqbal - detikFinance
Share *0* 
 
Tweet *0* 
 
Share *0* 
 
36 komentar 
 


Foto: Muhammad Iqbal/detikcom Foto: Muhammad Iqbal/detikcom
*Cilegon* - PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) berencana melakukan pemutusan 
hubungan kerja (PHK) sejumlah karyawannya dalam rangka restrukturisasi. 
Angka PHK diperkirakan mencapai 1.300 orang.


Jumlah itu terdiri dari karyawan organik dan outsourching. PHK disebut 
sebagai langkah KS untuk restrukturisasi perusahaan. Beberapa pekerja 
outsourching mulai mengadu ke Disnaker Kota Cilegon.


Mulai 1 Juni 2019, 300 karyawan outsource dirumahkan. Kebijakan itu akan 
terus berlanjut hingga 1 Juli mendatang dengan merumahkan 800 karyawan. 
Angka itu dilaporkan belum termasuk karyawan organik di BUMN baja tersebut.


"Kalau yang sudah dirumahkan itu hampir 300 orangan dan mungkin per 1 
Juli lagi ada pabrik yang akan penambahan lagi. Kalau itu (terjadi) bisa 
800-an, bisa jadi," kata Ketua Serikat Buruh Krakatau Steel, Sanudin 
kepada wartawan, Rabu (26/6/2019).


Para buruh yang dirumahkan dan terancam PHK mayoritas bekerja pada 
bagian long product. Sanudin mengaku para buruh sudah menerima surat 
untuk dirumahkan.


*Baca juga: *Rogoh Rp 1,5 T, Krakatau Steel Olah Air Laut buat Kebutuhan 
Industri 




"Mereka hanya menyampaikan program direksi KS bahwa PT Krakatau Steel 
dalam keadaan sulit maka harus melakukan restrukturisasi salah satu 
langkah yang kita tempuh adalah merumahkan karyawan dulu per tanggal 1 
Juni dan 1 Juli sampai dengan 31 Agustus," lanjutnya.


Sementara, pihak Krakatau Steel mengatakan kebijakan restrukturisasi 
adalah langkah pasti untuk menyelamatkan perusahaan. Emiten berkode KRAS 
itu diketahui terlilit utang sekitar Rp 40 triliun.


Untuk itu, langkah perusahaan perlu melakukan restrukturisasi demi 
menyelamatkan perusahaan agar tak tenggelam. Kebijakan restrukturisasi 
juga disebut bukan hanya memberhentikan karyawan tapi pembenahan 
internal seperti program keuangan.


"Masalah restrukturisasi itu pasti, kan judulnya restrukturisasi bukan 
pemberhentian," kata Senior External Corporate Communication Krakatau 
Steel, Viki Fadillah.


Kebijakan pabrik pengolahan baja itu dikatakan mengambil dampak 
seminimal mungkin. Baik dampak sosial maupun finansial, salah satunya 
adalah dengan merumahkan karyawan outsource.


*Baca juga: *PGN-KS Kerja Sama Kelola Gas hingga Kelistrikan 




Mengenai imbas restrukturisasi ke karyawan organik, Viki belum mau 
membeberkan secara gamblang. Kebijakan itu masih terus berjalan. Ia tak 
mau banyak berkomentar perihal karyawan organik yang dirumahkan.


"Kalau itu belum bisa saya jawab karena semuanya masih bergerak, jalan 
terus keputusan-keputusan itu, cuma itu tadi kita memprtimbangkan 
seminimal mungkin," tuturnya. *(bal/ang)

*





**

[GELORA45] Melindungi Demokrasi Kita

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://news.detik.com/kolom/d-4601020/melindungi-demokrasi-kita

Rabu 26 Juni 2019, 15:06 WIB


   Mimbar Mahasiswa


 Melindungi Demokrasi Kita

Moch Sholeh Pratama - detikNews

Moch Sholeh Pratama 

Share *0* 
 
Tweet 
 
Share *0* 
 1 
komentar 


Melindungi Demokrasi Kita Foto: Andhika Prasetia/detikcom
*Jakarta* - Mencermati dengan seksama serangkaian tahapan pemilihan umum 
serentak 2019 mulai dari awal hingga puncaknya pada sidang sengketa 
hasil pemilihan presiden 2019, agaknya tidak berlebihan jika kita 
menyodorkan pertanyaan krusial: apakah demokrasi di negeri ini dalam 
bahaya dan terancam mati?


Sebuah pertanyaan yang mungkin tidak pernah terlintas dalam kepala 
sebagian besar masyarakat bangsa ini. Meneroka, bagaimana masa depan 
demokrasi Indonesia, jika praktik yang dimainkan oleh para aktivis 
demokrasi justru menggerogoti pilar-pilar penopang demokrasi. Sembari 
meyakinkan kepada publik bahwa keadaan dewasa ini tidak seburuk yang 
terjadi pada negara-negara demokrasi lain di dunia, yang tercatat dalam 
sejarah mengalami kematian, yang dibunuh oleh aktivis demokrasi.


Membunuh demokrasi dengan cara-cara yang demokratis, gejala itulah yang 
sepertinya mulai tampak mencuat dalam hajatan pemilu serentak 2019.


Bagaimanapun, kita perlu pahami bahwa demokrasi itu sistem yang amat 
rapuh. Karena ia merupakan suatu sistem yang tidak hadir secara 
tiba-tiba, melainkan harus terus menerus diperjuangkan. Apalagi dalam 
negara yang memiliki tingkat keragaman etnis yang sangat tinggi, 
semangat untuk mewujudkan praktik kehidupan yang demokratis akan menemui 
tantangan yang mahaberat.


Untuk menjawab pertanyaan di atas, perlu untuk sejenak mundur dari hiruk 
pikuk pertikaian elite politik kita di berbagai media sosial yang 
terpantau masih belum menunjukkan tanda-tanda akan usai, meskipun semua 
proses politik telah berujung di mimbar Mahkamah Konstitusi.


Tindakan untuk mundur keluar dari pusaran itu bertujuan supaya kita 
dapat memperluas wawasan kita dengan mengais hikmah dari negara-negara 
demokrasi lain di seluruh belahan dunia dan sepanjang sejarah 
pergulatannya. Belajar dari negara demokrasi yang tercatat dalam sejarah 
pernah mengalami krisis, lalu membuat kita mengerti dengan lebih baik 
tanda bahaya yang dihadapi demokrasi kita.


Negara-negara demokrasi di benua Eropa dan Amerika Latin menjadi sasaran 
yang tepat. Sebut saja Venezuela, Peru, Hungaria, Ukraina, Polandia, 
bagaimana di beberapa negara tersebut para aktivis demokrasi dengan 
sengaja membajak lembaga-lembaga demokrasi yang kemudian berdampak buruk 
bagi kehidupan demokrasi.


Peristiwa gejolak negara demokrasi yang berujung pada matinya demokrasi 
di beberapa negara tersebut seyogianya dipahami sebagai luka sejarah 
demokrasi bangsa-bangsa Eropa dan Amerika Latin untuk tidak digoreskan 
pada demokrasi di Indonesia.


*Memasang Kewaspadaan*

Kewaspadaan perlu dipasang sedari kini, apalagi adanya indikasi bahwa 
beberapa pelaku demokrasi tampak mempertahankan tampilan demokratis 
namun di sisi lain berupaya menghilangkan substansinya. Erosi demokrasi 
itu kini hampir tidak disadari oleh masyarakat bangsa ini.


Karena itu, kesadaran itu patut dibangunkan kemudian baru memasang 
kewaspadaan bahwa ada upaya untuk membunuh demokrasi Indonesia 
belakangan ini.


Kemampuan mengidentifikasi "para pembunuh" demokrasi merupakan 
kualifikasi penting. Sebab, "para pembunuh" demokrasi itu berkeliaran, 
melipatgandakan kekuatan, dan bersenyawa dalam arena demokrasi itu 
sendiri. Bahkan, pembunuh demokrasi ini bisa berasal dari sosok yang 
dinilai publik sangat demokratis.


Mencermati beberapa fenomena peristiwa politik sepanjang tahun ini, 
terdapat beberapa hal yang dapat kita curigai dan waspadai sebagai 
faktor-faktor yang berpotensi membunuh secara perlahan demokrasi di 
negeri ini. Para pelaku demokrasi negeri ini harus memiliki komitmen 
untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, 
bukan justru melemahkan arsitektur demokrasi.


Jika belajar dari negara-negara di Eropa dan Amerika Latin ada beberapa 
identifikasi yang disinyalir dapat membahayakan demokrasi kita.


Pertama, pemimpin yang terpilih secara demokratis harus menutup pintu 
untuk calon pemimpin otoriter sekaligus menjaga agar kelompok ekstremis 
agar tak berkuasa. Bagaimana pemimpin politik, terutama partai politik 
tidak memberi mereka tempat penting di partai, menolak menyetujui atau 
bersekutu dengan mereka. Mengisolasi ekstremis populer membutuhkan 
keberanian politik, jika tidak, maka demokrasi menghadapi bahaya.


Kedua, mewaspadai dan menceg

[GELORA45] Sidang MK Besok Baca Putusan, FPI Minta Massa Datang Lebih Pagi

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://metro.tempo.co/read/1218516/sidang-mk-besok-baca-putusan-fpi-minta-massa-datang-lebih-pagi/full&view=ok


 Sidang MK Besok Baca Putusan, FPI Minta Massa


 Datang Lebih Pagi

Reporter:


   Taufiq Siddiq

Editor:


   Ninis Chairunnisa

Rabu, 26 Juni 2019 19:04 WIB
Ketua Front Pembela Islam (FPI) Sabri Lubis dalam demonstrasi bertajuk 
Halalbihalal Akbar Persaudaraan Alumni 212 di kawasan Patung Kuda Jalan 
Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu 26 Juni 2019. TEMPO /TAUFIQ SIDDIQ 



Ketua Front Pembela Islam (FPI) Sabri Lubis dalam demonstrasi bertajuk 
Halalbihalal Akbar Persaudaraan Alumni 212 di kawasan Patung Kuda Jalan 
Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu 26 Juni 2019. TEMPO /TAUFIQ SIDDIQ


*TEMPO.CO, Jakarta* - Massa aksi Halal bihalal Persaudaraan Alumni 212 
atau PA 212 akan kembali melanjutkan aksi pada Kamis besok, 27 Juni 2019 
bertepatan dengan sidang MK  soal 
putusan perkara gugatan pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi.


"Besok siap datang lagi, siap untuk berjuang lagi," kata Ketua Umum 
Front Pembela Islam (FPI) Sobri Lubis dari mobil komando di kawasan 
Patung Kuda Jakarta Pusat, Rabu, 26 Juni 2019.


Baca: Alasan Polisi Larang Kegiatan Halal Bihalal PA 212 di Depan MK 



Sobri mengimbau massa datang lebih pagi agar bisa mengawal sidang 
putusan MK lebih awal. Ia juga meminta masyarakat yang belum datang hari 
ini untuk ikut dalam aksi esok hari.


Menurut Sobri, aksi yang mereka lakukan tujuannya untuk mengingatkan MK 
agar adil dalam mengeluarkan putusan terkait sengketa pilpres. Mahkamah 
Konstitusi menangani gugatan pilpres yang diajukan oleh pasangan capres 
02 Prabowo-Sandiaga.


Baca: Menjelang Putusan, Tim Prabowo: Kami Harap MK Pertegas Kemuliaan 



Sobri pun menyebut bahwa kecurangan dalam pilpres telah terbukti dalam 
persidangan MK lalu. "Kita menolak kecurangan, betul?" ujarnya.


Sidang MK  dengan perkara sengketa 
pilpres 2019 digelar pertama kali pada Jumat, 14 Juni 2019. Setelah 
rangkaian pemeriksaan saksi dan bukti, sidang ditutup pada Jumat, 21 
Juni 2019. Majelis hakim konstitusi akan menggelar sidang putusan 
sengketa perkara hasil pilpres 2019 pada Kamis besok.

[GELORA45] Jangan Coba-coba Sebar Hoax Putusan MK!

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://news.detik.com/berita/d-4601662/jangan-coba-coba-sebar-hoax-putusan-mk?tag_from=wp_nhl_judul_33&_ga=2.102125569.1490808876.1561574980-1404309728.1561574980


2019/06/26 22:00:17 WIB


   Round-Up


 Jangan Coba-coba Sebar Hoax Putusan MK!

Tim detikcom - detikNews
Share *0* 
 
Tweet 
 
Share *0* 
 
9 komentar 
 


Halaman 1 dari 2
Jangan Coba-coba Sebar Hoax Putusan MK! Sidang MK (Grandyos Zafna/detikcom)
*Jakarta* - Jangan coba-coba menyebar /hoax/ terkait putusan Mahkamah 
Konstitusi  (MK) atas gugatan 
pilpres . Imbauan itu dengan tegas 
disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara 
 hingga Kapolri Jenderal 
Tito Karnavian  menjelang 
pembacaan putusan yang akan digelar pada Kamis, 27 Juni, besok.


Rudiantara menyampaikan imbauan itu setelah membuka Rapat Kerja Nasional 
(Rakernas) Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) di 
Medan, Sumatera Utara, Rabu (26/6/2019). Dia mengingatkan semua pihak 
agar tidak menyebarkan /hoax,/ baik yang bersifat provokasi maupun 
penghasutan di media sosial.


"Ini menjadi tanggung jawab kita bersama (untuk) tidak menyebarkan hoaks 
yang sifatnya menghasut, memprovokasi, /namimah /(adu domba) dalam 
konteks proses penetapan oleh MK ini," kata Rudiantara.


*Baca juga: *Putusan MK Dibaca Besok, Menkominfo Wanti-wanti Jangan 
Sebar Hoax 





Kendati demikian, Rudiantara enggan memastikan apakah akan ada 
pembatasan medsos saat sidang putusan digelar. Sebelumnya, selepas 
kerusuhan 22 Mei 2019, pemerintah melalui Kominfo melakukan pembatasan 
sementara terhadap sebagian akses medsos dan pesan instan dengan tujuan 
membatasi penyebaran hoaks.


"Jadi saya tidak mengatakan akan ada atau tidak ada (pembatasan)," katanya.

"Ini tanggung jawab kita bersama-sama, ya pemerintah, ya saya, kita 
bersama. Ayo kita jaga sama-sama dunia media sosial kita. Ayo jaga dunia 
maya kita dengan tidak memantik dan tidak menyebarkan hoaks," imbuh 
Rudiantara.



View in Single Page 
 

 
1 
 
2 
 






https://news.detik.com/berita/d-4601662/jangan-coba-coba-sebar-hoax-putusan-mk/2


2019/06/26 22:00:17 WIB


   Round-Up


 Jangan Coba-coba Sebar Hoax Putusan MK!

Tim detikcom - detikNews
Share *0* 
 
Tweet 
 
Share *0* 
 
9 komentar 
 


Halaman 2 dari 2
Jangan Coba-coba Sebar Hoax Putusan MK! Sidang MK (Grandyos Zafna/detikcom)


Hal senada disampaikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Tito dengan 
tegas mengimbau semua pihak tidak menyebarkan /hoax,/ khususnya para 
pengunjuk rasa yang berkukuh menggelar aksi di dekat MK.


"Saya tentunya berharap, yang unjuk rasa, ingat aturan-aturan itu. Kalau 
ada yang mengganggu ketertiban publik, jalan umum, hak asasi orang lain, 
mengganggu persatuan dan kedamaian, menghujat, menyampaikan sesuatu yang 
palsu atau /hoax,/ kebencian, dan lain-lain, kita akan tindak kalau itu 
dilanggar," ucap Tito.


Terkait pembatasan medsos lebih tegas disampaikan oleh Kepala Staf 
Presiden (KSP) Moeldoko. Moeldoko mengatakan pembatasan akan dilakukan 
secara situasional jika ada potensi ancaman terhadap keamanan negara.


*Baca juga: *Pemerintah akan Batasi Medsos Jika Keamanan Terganggu 
Jelang Putusan MK 





Keputusan it

[GELORA45] Bekraf tetapkan Denpasar sebagai Kota Kreatif Indonesia

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://www.antaranews.com/berita/929364/bekraf-tetapkan-denpasar-sebagai-

kota-kreatif-indonesia


 Bekraf tetapkan Denpasar sebagai


 Kota Kreatif Indonesia

Rabu, 26 Juni 2019 22:20 WIB

Kota Denpasar, Bali ditetapkan sebagai kota kreatif pada sektor unggulan 
bidang fesyen oleh Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Indonesia. (Antaranews 
Bali/Komang Suparta/IST/2019)


Dengan telah ditetapkan sebagai kota kreatif, kami bersama Badan Kreatif 
Denpasar akan terus menggenjot dan membuka ruang seluas-luasnya dalam 
peningkatan insan kreatif Denpasar.
Denpasar (ANTARA) - Kota Denpasar, Bali ditetapkan sebagai kota kreatif 
pada sektor unggulan bidang fesyen oleh Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) 
Indonesia dengan Keputusan Kepala Bekraf RI Nomor 83 Tahun 2019.


"Kota Denpasar telah ditetapkan oleh tim satuan tugas Penilaian Mandiri 
Kabupaten/kota Kreatif Indonesia (PMK3I) lewat penilaian sub sektor 
unggulan fesyen, dan juga ditetapkan dalam keputusan Kepala Bekraf RI," 
ujar Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar Dezire Mulyani di Denpasar, Rabu.


Ia mengatakan terdapat 10 deretan kabupaten dan kota (KaTa) kreatif 
Indonesia yang telah ditetapkan sesuai dengan sub sektor unggulannya 
masing-masing. Dari sub sektor unggulan seni pertunjukan hingga sub 
sektor unggulan dalam bidang fesyen.


Dezire Mulyani lebih lanjut dikatakan bahwa penetapan KaTa Kreatif 
Indonesia tak terlepas dari langkah pemerintah pusat melalui Bekraf RI 
dalam mempercepat pembangunan infrastruktur fisik sebagai cara untuk 
mempersatukan bangsa, membangun peradaban, mempercepat konektivitas 
budaya, membangun infrastruktur budaya baru dan untuk menumbuhkembangkan 
potensi subsektor ekonomi kreatif di suatu wilayah.
*Baca juga: Bekraf: Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia tertinggi di 
ASEAN 
*


Ditetapkan KaTa kreatif Denpasar yang nantinya difasilitasi dengan 
proses penguatan ekosistem ekonomi kreatif Tahun 2019.


Ia mengatakan pengajuan Denpasar dalam KaTa Kreatif Indonesia tidak 
hanya pada bidang fesyen, namun juga telah mengajukan berbagai karya 
kreatif komunitas maupun perajin di Kota Denpasar. Di antaranya kriya, 
kuliner, hingga custom motor lewat pengajuan proposal dan langkah 
presentasi dari Wali Kota Denpasar Rai Dharmawijaya Mantra.


"Dengan telah ditetapkan sebagai kota kreatif, kami bersama Badan 
Kreatif Denpasar akan terus menggenjot dan membuka ruang seluas-luasnya 
dalam peningkatan insan kreatif Denpasar," ujarnya.
*Baca juga: Ekonomi Kreatif "Kartu As" antisipasi sumber daya alam habis 
*


Menurut dia, tak hanya fokus pada sub sektor fesyen terbatas pada 
pakaian, namun menjadi penunjang didalamnya. Meliputi kriya dalam bidang 
aksesoris, kipas, sandal, sepatu yang merupakan hal penting juga dalam 
sub sektor fesyen.


"Tapu semua ini pendukung dalam berpakaian, seperti aksesoris kalung, 
anting-anting hingga kipas menjadi bagian yang dapat juga ke depan 
menjadi sebuah cinderamata khas Kota Denpasar. Membangun konektifitas 
insan kreatif Denpasar juga tak terlepas dari dorongan pimpinan daerah 
bersama OPD terkait seperti Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan maupun dalam hal infrastruktur memperkuat langkah 
Denpasar dalam KaTa Indonesia.


Sementara itu, Kabid Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif didampingi Ketua Harian BKRAF Denpasar, I Putu Yuliartha 
mengatakan masuknya Denpasar dalam Kota Kreatif Indonesia sebagai 
apresiasi dan tentunya menjadi acuan Bekraf Denpasar dan Pemkot Denpasar 
dalam meningkatkan dan menguatkan program kembali.


Hal ini tentunya telah menjadi konsentrasi Pemkot Denpasar yang tidak 
memiliki sumber daya alam, namun memacu sumber daya manusia dalam hal 
ini kreatifitas insan komunitas dan pemangku kepentingan yang ada.


Di samping itu saat ini Denpasar yang konsen bagi usaha-usaha yang 
digeluti insan muda yakni dalam segala subsektor diharapkan mampu 
menjadi daya tarik wisata dan daya jual terhadap karya kreatifnya baik 
dalam maupun luar negeri.


Dorongan Pemkot Denpasar telah munculkan secara bertahap seluruh 
komunitas-komunitas yang ada serta telah merancang sebuah musyawarah 
pembangunan untuk komunitas yang nantinya mampu mengangkat talenta 
mereka dan ingin mengetahui kebutuhan-kebutuhan para komunitas.
*Baca juga: Bekraf lakukan pendataan pelaku ekonomi kreatif 
* 




   Pemkot Denpasar Bantu Warga Ikut Potong Gigi

Pewarta: I Komang Suparta
Editor: M Razi Rahman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

[GELORA45] Harga cabai tembus Rp80.000,,pengusaha rumah makan menggerutu

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://www.antaranews.com/berita/929480/harga-cabai-tembus-rp8-pengusaha-

rumah-makan-menggerutu


 Harga cabai tembus Rp80.000,


 pengusaha rumah makan menggerutu

Kamis, 27 Juni 2019 00:24 WIB

Illustrasi: Seorang pedagang menunjukan cabai merah keriting di pasar 
tradisional Pekanbaru, Riau (ANTARA/Vera)


Dua hari lalu harga cabai keriting masih Rp70.000 per kilogram
Pekanbaru (ANTARA) - Sejumlah pengusaha rumah makan di Kota Pekanbaru, 
Riau, menggerutu karena biaya bahan baku melonjak seiring dengan 
kenaikan harga cabai khususnya cabai keriting yang menembus angka 
Rp80.000 per kilogram.


"Modal bumbu untuk cabai naik dua kali lipat, karena harga cabai 
keriting kini mencapai Rp80.000 per kilogram, dari normal hanya 
Rp25.000-Rp30.000 per kilogram," kata Romy pengusaha RM Salero di 
Pekanbaru, Riau, Rabu.


Romy menjelaskan harga cabai memang masih bertahan tinggi di Pekanbaru 
meski perayaan Idul Fitri sudah usai. Hal ini jelas menambah biaya modal 
untuk dagangannya. Pasalnya hampir semua menu lauk-pauk yang ia jual 
menggunakan aneka cabai.


Sementara ia tidak bisa serta merta menaikkan harga makanan yang 
dijualnya karena persaingan antar-rumah makan di kota tersebut cukup ketat.


"Terpaksa harus pintar-pintar menyikapi biar langganan tak lari dan 
kecewa," ujar Romy.


Hal yang sama juga diakui oleh Tuminem (55) pedagang nasi di Jalan 
Sumatera, Pekanbaru. Ia mengaku kaget harga cabai masih mahal, bahkan 
hari ini cabai keriting naik lagi menjadi Rp80.000 hingga Rp90.000 per 
kilogram.


"Dua hari lalu harga cabai keriting masih Rp70.000 per kilogram," kata 
Tuminem. Ia merinci cabai rawit juga masih mahal mencapai Rp70.000 per 
kilogram, sedangkan cabai hijau Rp35.000 per kilogram.


"Kalau cabai mahal kek /gini/ kita /gak/ bisa berbuat banyak, tetap 
harus pakai.  Hanya untung dagangan jadi tipis," keluh Tuminem. Ia 
mengaku tidak berani harga sepiring nasi dan sepotong lauk yang 
dipatoknya Rp10.000.


"Ya dijalani aja dulu, semoga harga cabai keriting segera turun," harapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) 
Kota Pekanbaru, Ingot Achmat Hutasuhut, saat dikonfirmasi lewat telepon 
seluler membenarkan masih mahalnya harga aneka cabai di pasar 
tradisional setempat.


Namun ia mengaku belum tahu apa penyebab mahalnya harga cabai tersebut, 
karena distribusi antara Riau dan Sumatera Barat sebagai sentra 
penghasil cabai terbilang lancar, tidak ada jalan putus atau longsor 
akibat gangguan alam yang sering terjadi.


"Setahu saya pengiriman lancar," ujar Ingot.

Ia tetap menilai kenaikan harga cabai erat kaitannya dengan pasokan dari 
sentra produksi. Di satu sisi permintaan cabai pascalebaran mulai normal 
karena rumah makan dan restoran sudah berjualan kembali.


Ingot berjanji akan melakukan pengecekan ke sentra produksi di Sumatera 
Barat untuk memastikan apa penyebab kenaikan. "Beri saya waktu dua hari 
ini akan jajaki ke distributor dan sentra penghasil," ujarnya.


Ia juga tidak yakin bahwa ada permainan atau spekulasi pedagang, sebab 
cabai bukan barang tahan lama dan cepat busuk.


*Baca juga: Asosiasi prediksi harga cabai merah besar berpeluang terus 
naik 



Baca juga: Kementan amankan pasokan cabai jelang Idul Adha 2019 
*



   Harga cabai mulai merangkak naik

Pewarta: Vera Lusiana
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

[GELORA45] Bawaslu Benarkan MA tidak Terima Gugatan 02

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://mediaindonesia.com/read/detail/243521-bawaslu-benarkan-ma-tidak-terima-gugatan-02


 /*Bawaslu Benarkan MA tidak Terima Gugatan 02*/

Penulis: *Insi Nantika Jelita* Pada: Rabu, 26 Jun 2019, 23:11 WIB 
Politik dan Hukum 
 
 
 


Bawaslu Benarkan MA tidak Terima Gugatan 02 
 



/MI/Bary Fatahillah/
Mahkamah Agung

MAHKAMAH Agung (MA) menolak laporan yang diajukan oleh Badan Pemenangan 
Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait gugatan adanya 
dugaan tindak pidana terstrukur sistematis dan masif (TSM) pada Pemilu 2019.


Adapun alasan penolakan gugatan tersebut karena sebelumnya BPN kalah 
dalam persidangan administratif pemilu dengan Badan Pengawas Pemilu.


"Menyatakan permohonan pelanggaran administrasi Pemilihan umum yang 
diajukan oleh Jendral TNI (Purn) Djoko Santoso dan Ahmad Hanafi Rais 
tidak diterima," bunyi putusan Nomor 1 P/PAP/2019 yang diterima oleh 
Media Indonesia, Rabu (26/6).


Selain itu, kepada pihak pemohon yakni Djoko Santoso juga dikenakan 
hukuman untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1,000,000.


*Baca juga *: Mahfud MD Minta Semua Pihak Terima Putusan MK 



Salinan sah penolakan kasasi tersebut telah dikirimkan MA kepada Djoko 
Santoso selaku penggugat dan Bawaslu selaku tergugat melalui surat Nomor 
27/P.PT/VI/2019/1/PAP/2019 tertanggal 26 Juni 2019.


Saat dikonfirmasi kepada Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin, ia mengaku 
pihaknya sudah megetahui informasi tersebut namun untuk salinan resmi 
surat dari MA belum diketahuinya.


"Bsa dibaca kok intinya kan ditolak sama MA apa yg dilaporkan atas 
putusan kita dalam penanganan TSM. Itu sudah kita proses dan kita putus 
(soal penolakan laporan TSM)," jelas Afif.


Sebelumnya, Bawaslu telah menolak gugatan dugaan tindak pidana 
terstrukur, sistematis dan masif (TSM) yang diadukan oleh Tim Hukum 
Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02.


Alasannya, karena tidak kuatnya alat bukti yang diajukan 02, di mana 
hanya menunjukan berupa print out atau berita online yang dikumpulkan. 
Keputusan tersebut dituangkan dalam putusan bernomor 
01/LP/PP/ADR/TSM/RI/00.00/V/2019, tertanggal 15 Mei 2019.


"Ya diputus hari ini. Isi putusannya permohonan tidak dapat diterima," 
ujar Jubir MA Andi Samsan. (OL-7)

[GELORA45] Kejutan Indonesia

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1550-kejutan-indonesia


 /*Kejutan Indonesia*/

Penulis: *Suryopratomo Dewan Redaksi Media Group * Pada: Rabu, 26 Jun 
2019, 05:30 WIB podium 
 
 
 


Kejutan Indonesia 
 



/MI//
Suryopratomo Dewan Redaksi Media Group

KUNJUNGAN Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Mariani Soemarno ke Laos 
bukan sekadar kunjungan biasa. Ada empat BUMN yang diajak untuk 
melakukan kegiatan bisnis di negara yang baru mulai 2009 lalu kembali 
terbuka dan membangun negaranya.


Duta Besar Indonesia untuk Laos Pratito Soeharyo menjelaskan, gebrakan 
Kementerian BUMN benar-benar mengejutkan negara-negara ASEAN lainnya. 
Mulai Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam bertanya-tanya apa yang 
sedang dilakukan Indonesia? Mereka tidak menyangka kalau Indonesia 
melangkah begitu jauh dalam melakukan kegiatan bisnis di Laos.


Tidak tanggung-tanggung, PT Inka akan membangun jaringan kereta di Laos. 
Inka mampu bersaing dengan perusahaan Tiongkok untuk memenangi tender 
pembangunan jaringan kereta di negara itu. Laos membutuhkan jaringan 
kereta karena mereka satu-satunya negara ASEAN yang tidak memiliki laut.


Tidak hanya industri kereta api, Menteri Rini membawa PT Pupuk Indonesia 
dan PT Perkebunan Nasional untuk melakukan kerja sama di bidang 
pembangunan pertanian. Sementara itu, untuk bidang pertambangan, PT 
Timah dan PT Bukit Asam sepakat untuk mengoptimalkan potensi tambang 
seperti emas yang dimiliki Laos.


Tidak heran apabila Perdana Menteri Thongloun Sisoulith menyambut khusus 
kunjungan delegasi Indonesia. Kita dianggap cepat merealisasikan janji 
yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat bertemu PM Sisoulith di KTT 
ASEAN akhir pekan lalu di Bangkok.


Kita harus melihat potensi Laos dalam perspektif jangka panjang. 
Investasi yang dilakukan BUMN bukan hanya untuk dipetik hasilnya saat 
ini, melainkan juga untuk masa-masa mendatang. Seperti umumnya negara 
Indochina, Laos mempunyai kekuatan untuk berkembang pesat seperti halnya 
Vietnam.


Dengan hadir lebih dulu di Laos, kita akan dilihat sebagai partner 
strategis yang utama. Pengusaha Laos pasti akan selalu menawarkan 
terlebih dahulu kepada Indonesia apabila ada potensi bisnis yang bisa 
dikerjasamakan.


Dengan berinvestasi di luar negeri, BUMN juga menjadi lebih ‘go 
international’. Sudah saatnya Indonesia tidak hanya menjadi jago 
kandang. Produk-produk Indonesia mempunyai kualitas yang tidak kalah 
jika dibandingkan dengan produk negara lain.


Investasi di luar negeri membuat industri dalam negeri akan terus 
terpacu untuk berproduksi dan meningkatkan kualitasnya. Ini merupakan 
kesempatan kepada putra-putra Indonesia untuk terus berkarya. Berbagai 
inovasi dan kreativitas bisa terus dipacu karena pasar semakin tidak 
terbatas.


Kita bisa melihat apa yang dulu dilakukan bangsa Jepang, Korea, dan 
Tiongkok. Ketika produk industri pertama mereka dipasarkan, semua orang 
memandang sebelah mata. Namun, dengan perbaikan yang terus-menerus, tiga 
bangsa ras kuning itu kini menjadi penguasa produk industri dunia.


Sekarang yang perlu juga didorong ialah industri keuangan dan perbankan 
Indonesia. Kita harus mempunyai industri keuangan dan perbankan yang 
kuat agar mampu mendukung pengembangan industri nasional untuk berbicara 
di kancah dunia.


Pengalaman PT Dirgantara Indonesia harus menjadi pembelajaran tentang 
pentingnya memiliki industri keuangan dan perbankan yang kuat. 
Produk-produk pesawat terbang kita diminati banyak negara terutama di 
Afrika. Sayang, penetrasi pasar tidak mudah dilakukan karena kita tidak 
mampu memberikan kredit ekspor.


Industri Jepang bisa semakin kuat karena ditopang kredit ekspor yang 
diberikan negara itu. Mulai industri transportasi hingga pembangkit 
listrik tidak kesulitan untuk diekspor ke seluruh belahan dunia, karena 
Jepang mampu memberikan fasilitas kredit ekspor ke negara yang 
menggunakan produk industri mereka.


Tidak bosan kita sampaikan, tantangan yang harus bisa kita jawab ialah 
bagaimana membuat empat bank BUMN kita bisa meraih keuntungan di atas 
US$10 miliar atau di atas Rp140 triliun. Dengan itu, kapitalisasi pasar 
bank-bank BUMN pasti di atas US$100 miliar dan mereka pasti juga akan 
mampu membiayai proyek apa saja.


Kementerian BUMN, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia harus 
bersama-sama memikirkan cara mencapai target itu. Satu saat kita harus 
bisa seperti bangsa Tiongkok yang aset perusahaan perbankan, nonbank, 
dan jasa keuangannya pada kuartal I 2019 ini sudah mencapai US$89 
triliun. Karena dengan itu, kita akan bisa melakukan apa saja untuk 
me

[GELORA45] Pidato Setelah Putusan MK, Prabowo Tak Ucapkan Selamat ke Jokowi

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://nasional.tempo.co/read/1218985/pidato-setelah-putusan-mk-prabowo-tak-ucapkan-selamat-

ke-jokowi/full&view=ok


 Pidato Setelah Putusan MK, Prabowo Tak


 Ucapkan Selamat ke Jokowi

Reporter:


   Tempo.co

Editor:


   Syailendra Persada

Kamis, 27 Juni 2019 21:38 WIB
Pasangan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno 
seusai memberikan pidato terkait sidang putusan sengketa pilpres MK. 
TEMPO/Irsyan Hasyim 



Pasangan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno 
seusai memberikan pidato terkait sidang putusan sengketa pilpres MK. 
TEMPO/Irsyan Hasyim


*TEMPO.CO*, *Jakarta* - Prabowo 
 Subianto tak mengucapkan selamat 
kepada pasangan Calon Presiden Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin. 
Padahal, Mahkamah Konstitusi sudah menolak seluruh permohonan yang 
diajukan kubu Prabowo. Artinya, MK mengukuhkan kemenangan Jokowi - 
Ma'ruf Amin.


Baca: Mahkamah Konstitusi Tolak Seluruh Permohonan Kubu Prabowo 



Dalam pidato yang digelar di rumahnya di Jalan Kertanegara, Jakarta 
Selatan, Prabowo lebih banyak mengucapkan terima kasih kepada 
pendukungnya. "Saya ucapkan terima kasih kepada para pendukung yang 
sudah berjuang keras," kata Prabowo pada Kamis, 27 Juni 2019.


Prabowo mengatakan menerima keputusan Mahkamah Konstitusi meski dengan 
berat hati. Menurut dia, keputusan MK itu mengecewakan para pendukung 
Prabowo - Sandiaga.


Selain itu, Prabowo menuturkan akan berkonsultasi denga tim hukum untuk 
mencari langkah konstitusional lainnya. "Kami akan konsultasi untuk 
meminta saran dan pendapat apakah masih ada langkah konstitusional," 
kata Prabowo.


Dalam sidang yang digelar sejak Kamis, Mahkamah Konstitusi memutuskan 
menolak seluruh gugatan kubu Prabowo Subianto - Sandiaga Uno terkait 
sengketa Pilpres. Putusan dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam 
sidang yang selesai pukul hari ini, Kamis, 27 Juni 2019.


Mahkamah menilai dalil tim Prabowo - Sandiaga terkait kecurangan Pemilu 
yang terstruktur, sistematis, dan masif tak terbukti dan tak beralasan 
secara hukum. "Menolak seluruh permohonan pemohon," kata Ketua Hakim MK 
Anawar Usman.


Kubu Prabowo - Sandiaga mengajukan gugatan terkait sengketa Pilpres 
karena menuding kubu Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin melakukan 
kecurangan yang secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Badan 
Nasional Pemenangan Prabowo pun mendaftarkan gugatan pada medio Mei 2019.


Ada beberapa dalil TSM yang diajukan oleh kubu Prabowo. Pertama, tim 
kuasa hukum pemohon menuding ada penyalahgunaan anggaran oleh kubu 
Jokowi. Misalnya, mereka menuding kubu Jokowi sengaja menaikkan gaji dan 
rapel PNS.


Selain itu, BPN Prabowo pun menuding Jokowi menyalahgunakan birokrasi 
dengan mengerahkan pegawai BUMN. Poin ketiga, kubu Prabowo pun menuding 
ada pembatasan kebebasan pers, kemudian pengerahan aparat negara, dan 
diskriminasi perlakuan terhadap pendukung mereka.


Namun, hakim MK mematahkan semua dalil kubu Prabowo - Sandiaga. Soal 
ketidaknetralan aparat, misalnya, hakim melihat kubu pemohon tak bisa 
membuktikan adanya kecurangan tersebut. Alih-alih, hakim menolak bukti 
berupa link berita yang diajukan kubu Prabowo.


Baca: Putusan Sengketa Pilpres: 6 Dalil BPN Prabowo Dimentahkan Hakim 



Selain itu, Majelis Hakim MK juga tak bisa menerima argumen 
penyalahgunaan birokrasi, politik uang, dan jual beli suara oleh kubu 
Jokowi. "Pemohon tak bisa membuktikan tuduhan tersebut," kata majelis hakim.

[GELORA45] Abdullah Hehamahua, bawa kecurangan Situng ke peradilan internasional

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://aceh.antaranews.com/berita/83918/abdullah-hehamahua-bawa-kecurangan-situng-ke-peradilan-internasional


 Abdullah Hehamahua, bawa


 kecurangan Situng ke peradilan


 internasional

Kamis, 27 Juni 2019 19:29 WIB

Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi, Abdullah Hehamahua 
memberikan keterangan kepada media terkait aksi demonstrasi yang 
dilakukan massa mengatasnamakan Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat di 
dekat Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019) 
(ANTARA News/Fathur Rochman)


Jakarta (ANTARA) - Mantan Penasehat KPK Abdullah Hehamahua mengatakan 
akan melaporkan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai hasil 
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pilpres (2019) ke peradilan internasional.


_"Kita akan lakukan pelaporan ke peradilan internasional, karena mereka 
bisa audit forensik terhadap IT KPU bagaimana bentuk-bentuk kecurangan 
situng," kata Abdullah usai melakukan aksi halal bihalal Persaudaraan 
Alumni 212 di Jakarta, Kamis. _


Selain itu, Abdullah juga mengajak massa aksi untuk ikut menyambangi 
kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) padaJumat, 27 Juni 
2019.


"Besok usai shalat Jumat di Masjid Sunda Kelapa kita akan datang ke 
Komnas HAM untuk melaporkan kasus KPPS yang meninggal," ujar Koordinator 
Gerakan Kedaulatan Rakyat (GKR) itu.


*Baca juga: Kuasa hukum 02 bernyanyi, "Dunia ini panggung sandiwara" 
*


Ia juga menyampaikan akan melaporkan terkait 10 korban meninggal saat 
peristiwa kerusuhan 21-22 Mei lalu yang empat diantaranya masih usia remaja.


"Kita juga akan melaporkan kasus petugas KPPS yang meninggal, kita juga 
meminta Komnas HAM untuk memproses korban meninggal pada peristiwa 21-22 
Mei sebagai bentuk pelanggaran HAM, apa lagi korbannya remaja," katanya.


Selain ke Komnas HAM, Abdullah juga mengajak Massa untuk melakukan aksi 
ke gedung DPR.


"Kalau waktunya cukup, besok selain ke Komnas HAM kita juga akan ke 
DPR," ujar Abdullah.


*Baca juga: Bambang Widjojanto: Hakim MK tidak bantah adanya kecurangan 



Baca juga: Sidang MK - Mahkamah tolak eksepsi KPU dan Jokowi-Ma'ruf 
*


*Pewarta : Muhammad Adimaja *
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA 2019

[GELORA45] KPU Tetapkan Jokowi-Ma'ruf Jadi Capres-Cawapres Terpilih Minggu 30 Juni

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://news.detik.com/berita/d-4603294/kpu-tetapkan-jokowi-maruf-jadi-capres-cawapres-terpilih-minggu-

30-juni?tag_from=wp_nhl_judul_8&_ga=2.260098701.1847396850.1561658469-611432667.1561658469

Kamis 27 Juni 2019, 23:30 WIB


 KPU Tetapkan Jokowi-Ma'ruf Jadi Capres-


 Cawapres Terpilih Minggu 30 Juni

Arief Ikhsanudin - detikNews
Share *0* 
 
Tweet 
 
Share *0* 
 
10 komentar 
 

KPU Tetapkan Jokowi-Maruf Jadi Capres-Cawapres Terpilih Minggu 30 Juni 
Komisioner KPU (Arief/detikcom)
*Jakarta* - Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
 
segera menetapkan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin sebagai 
capres-cawapres terpilih. Seluruh peserta pemilu akan diundang dalam 
penetapan tersebut.


"Tindak lanjut sesudah putusan, pertama, kami akan lakukan rapat pleno 
terbuka penetapan pasangan terpilih pada Minggu, 30 Juni 2019, di kantor 
KPU pukul 15.30 WIB, rangkaian acara pukul 15.30 WIB. Kalau tak ada 
halangan, pukul 17.00 WIB akan selesai," ucap Ketua KPU Arief Budiman 
kepada wartawan di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis 
(27/6/2019).


*Baca juga: *KPU Gelar Pleno Bahas Waktu Penetapan Presiden dan Wapres 
Terpilih 





KPU akan mengundang Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. 
Selain itu, KPU mengundang partai politik, penyelenggara pemilu, dan 
lembaga lainnya.


"Mudah mudahan pasangan calon punya waktu cukup, tidak ada halangan, 
sehingga bisa menghadiri rapat pleno terbuka," kata Arief.


*Baca juga: *Usai Sidang, Tim Hukum Jokowi dan Prabowo Tanda Tangani 
Putusan MK 





Sebelumnya diberitakan, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh 
permohonan gugatan hasil Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo 
Subianto-Sandiaga Uno. Dengan putusan ini, pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin 
tetap memenangi Pilpres 2019.


"Mengadili, menyatakan, dalam eksepsi menolak eksepsi Termohon dan pihak 
terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan: menolak permohonan 
Pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Anwar Usman membacakan amar 
putusan dalam sidang gugatan hasil pilpres di gedung MK, Jalan Medan 
Merdeka Barat.



***Simak Juga "Usai Putusan MK, KPU Gelar Rapat Pleno Malam ini":

***

*(aik/knv)
*





**

[GELORA45] FPI Serukan Jihad Konstitusional Jangka Panjang, Polisi: Jangan Terprovokasi

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://news.detik.com/berita/d-4603275/fpi-serukan-jihad-konstitusional-jangka-panjang-polisi-jangan-

terprovokasi?tag_from=news_mostpop

Kamis 27 Juni 2019, 23:03 WIB


 FPI Serukan Jihad Konstitusional Jangka


 Panjang, Polisi: Jangan Terprovokasi

Samsudhuha Wildansyah - detikNews
Share *0* 
 
Tweet 
 
Share *0* 
 
209 komentar 
 

FPI Serukan Jihad Konstitusional Jangka Panjang, Polisi: Jangan 
Terprovokasi Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono 
(Farih/detikcom)
*Jakarta* - Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Sobri Lubis sempat 
menyerukan kepada massa untuk menyiapkan diri dan ikut dalam jihad 
konstitusional jangka panjang jika pasangan 01 dinyatakan menang. 
Menanggapi hal itu, Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat agar tetap 
menghormati putusan MK dan tidak membuat suasana menjadi gaduh.


"Imbauannya agar seluruh masyarakat menghormati apa pun putusan Mahkamah 
Konstitusi. Tetap jaga perdamaian, persatuan, jangan terprovokasi dalam 
hal apa pun dan jangan sampai membuat situasi menjadi gaduh," kata Kabid 
Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono kepada *detikcom*, Kamis 
(27/6/2019).


Sementara itu, Argo menyampaikan pihaknya tidak akan melarang jika ada 
kelompok massa yang akan berunjuk rasa pascaputusan MK. Namun massa 
diimbau menghormati peraturan yang berlaku.


"Jika ada massa atau kelompok yang setelah keputusan MK ini disebutkan 
dan ingin menggelar kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, silakan 
saja. Yang terpenting massa itu harus mematuhi aturan hukum yang 
berlaku," tegas Argo.


*Baca juga: *Ketum FPI ke Massa: Kalau 01 Menang, Kita Jihad 
Konstitusional Jangka Panjang 





Seruan Sobri Lubis untuk jihad konstitusional jangka panjang itu 
disampaikan dalam aksi di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (27/6). Ia 
mengajak massa mempersiapkan diri melakukan jihad apabila paslon 01 
dinyatakan menang dalam sidang gugatan Pilpres 2019 di MK.


"Kalau 01 yang menang, kita tetap akan berjuang. Siapkan diri kita untuk 
jihad panjang. Jihad konstitusional jangka panjang. Harus pasang 
komitmen bahwa kami hanya mengikuti kebenaran. Kami menolak segala 
bentuk kecurangan dan ketidakadilan sampai kapan pun," ujar Sobri saat 
berorasi di mobil komando di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, 
Kamis (27/6/2019).


"Pesan Habib Rizieq, berjuang tidak boleh berhenti, apa pun yang 
terjadi, tetap menegakkan keadilan yang hakiki daripada rakyat 
Indonesia," sambungnya.


*Baca juga: *Gas Air Mata Meledak di Sekitar MK Saat Diletakkan di Aspal 





***Simak Juga "FPI Belum Pikirkan Perpanjang Izin Ormas":

***

*(sam/mea)*

*
*

*
*

*
*

*
*

[GELORA45] Gugatan Ditolak MK, Bambang Widjojanto: Jalan Masih Panjang

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://pilpres.tempo.co/read/1219003/gugatan-ditolak-mk-bambang-widjojanto-jalan-masih-panjang/full&view=ok


 Gugatan Ditolak MK, Bambang Widjojanto: Jalan


 Masih Panjang

Reporter:


   Dewi Nurita

Editor:


   Amirullah

Kamis, 27 Juni 2019 23:57 WIB
Kuasa Hukum BPN Prabowo - Sandi selaku pemohon, Bambang Widjojanto 
(kanan) bersama Denny Indrayana melakukan wawancara bersama awak media 
usai sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa 
Pilpres 2019 dengan agenda pembacaan putusan di Mahkamah Konstitusi, 
Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W 



Kuasa Hukum BPN Prabowo - Sandi selaku pemohon, Bambang Widjojanto 
(kanan) bersama Denny Indrayana melakukan wawancara bersama awak media 
usai sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa 
Pilpres 2019 dengan agenda pembacaan putusan di Mahkamah Konstitusi, 
Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W


*TEMPO.CO*, *Jakarta* - Ketua Tim Hukum Prabowo - Sandiaga, Bambang 
Widjojanto  masih tak 
terima dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan 
Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. Bambang menyebut masih akan mencari 
jalan lain, kendati putusan MK bersifat final dan mengikat.


Baca: Jokowi Sambut Baik Putusan MK Menolak Gugatan Prabowo 



"Ada jalan panjang yang masih berliku dan berkelok. Jalan masih 
panjang," ujar pria yang akrab disapa BW ini usai sidang putusan 
sengketa pilpres di gedung MK, Jakarta pada Kamis, 27 Juni 2019.


BW tidak menjelaskan dengan lugas langkah hukum lain yang dia maksud. 
Dia hanya menjelaskan bahwa timnya akan langsung menemui Prabowo-Sandi 
pasca-putusan. "Rencananya kami mau ketemu langsung dengan Pak Prabowo 
supaya malam ini prinsipal akan mengetahui langsung dari tangan pertama 
apa yang terjadi pada hari ini," kata BW.


Hal serupa juga diungkapkan calon presiden nomor urut 02 Prabowo 
Subianto. Meski menyatakan menghormati putusan MK, namun Prabowo juga 
menyatakan akan segera berkonsultasi untuk mencari langkah hukum lain 
yang bisa ditempuh.


Baca: Mahkamah Konstitusi Tolak Permintaan Prabowo Menang 52 Persen 



"Kami serahkan sepenuhnya kebenaran dan keadilan yang hakiki pada Allah 
SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya setelah ini kami akan segara 
konsultasi dengan tim hukum untuk minta saran dan pendapat apakah masih 
ada langkah hukum dan konstitusional lain yang mungkin bisa ditempuh," 
kata Prabowo dalam jumpa pers di kediamannya, Jalan Kartanegara, 
Jakarta, Kamis malam, 27 Juni 2019.



# Bambang Widjojanto 
# Sidang MK 
# Sengketa Pilpres 

[GELORA45] Gubernur Bali: hentikan sosialisasi KB 2 anak cukup

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://bali.antaranews.com/berita/153136/gubernur-bali-hentikan-

sosialisasi-kb-2-anak-cukup


 Gubernur Bali: hentikan


 sosialisasi KB 2 anak cukup

Kamis, 27 Juni 2019 19:28 WIB

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali Anak Agung Ngurah Oka 
Sutha Diana (Antaranews Bali/Dok Humas Pemprov Bali/2019)


Denpasar (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster menginstruksikan 
Bupati/Wali Kota se-Bali untuk segera menghentikan kampanye dan 
sosialisasi program Keluarga Berencana 2 anak cukup atau dua anak lebih 
baik, serta ditindaklanjuti melalui jajarannya yang menangani urusan 
tersebut.


"Hal itu dituangkan dalam Instruksi Gubernur  Bali Nomor 1545 Tahun 2019 
tentang Sosialisasi Program Keluarga Berencana (KB) Krama Bali," kata 
Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali Anak Agung Ngurah Oka 
Sutha Diana, di Denpasar, Kamis.


Instruksi Gubernur Bali tersebut merupakan penghormatan terhadap hak 
reproduksi krama (warga) Bali yang didasarkan pada kearifan lokal yang 
telah berjalan turun-temurun, serta untuk mewujudkan krama Bali yang 
unggul dan keluarga yang berkualitas.


"Penghormatan hak reproduksi tersebut punya makna bahwa krama Bali 
berhak untuk memiliki keturunan lebih dari dua orang bahkan sampai empat 
orang, yang sebutannya terdiri atas Wayan, Made, Nyoman dan Ketut," ucap 
Agung Sutha.


Dengan demikian, keluarnya instruksi gubernur  ini juga berarti 
menghentikan kampanye dan sosialisasi KB dua anak cukup atau dua anak 
lebih baik yang selama bertahun-tahun telah dijalankan.


"Instruksi ini diharapkan bisa dijalankan oleh Bupati/Wali Kota se-Bali, 
untuk bisa ditindaklanjuti oleh jajaran masing-masing terutama yang 
khusus menangani program Keluarga Berencana," ujar Agung Sutha.


Selain itu, dikeluarkannya instruksi gubernur ini sebagai salah satu 
aktualisasi dan pelaksanaan visi "Nangun Sat kerthi Loka Bali" melalui 
pembangunan semesta berencana menuju Bali Era Baru.


*Baca juga: Putri Koster: kampanyekan KB 4 anak lebih masif 

Baca juga: Puan kunjungi kampung KB di Badung (video) 
*


Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil-KB Bali I 
Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Seputra yang ditemui secara terpisah 
menyebut kondisi pertumbuhan penduduk Bali asli dalam beberapa tahun 
terakhir makin menurun.


"Kita ketahui bersama saat ini populasi 'Nyoman' dan 'Ketut' sudah mulai 
langka, karena itu sesuai arahan Bapak Gubernur kami susun program untuk 
kembali kepada konsep dan pedoman keluarga warisan leluhur kita di Bali 
yakni anjuran untuk 4 anak," ucap Seputra.


Angka bonus demografi ini terkait dengan pola pikir sebagian masyarakat 
bahawa memiliki 2 orang anak dianggap sudah cukup yang ditunjang pula 
oleh kampanye masif selama bertahun-tahun oleh pemerintah. Akibatnya, 
trennya cukup mengkhawatirkan.


*Baca juga: Sekretariat Kepresidenan datangi Desa KB di Jembrana 
*
*Baca juga: Cagub Bali inginkan KB jadi empat anak 
*


Seputra juga meyakinkan bahwa program "KB Krama Bali" ini akan 
disosialisasikan secara lebih intens dan efektif, menggandeng pula 
berbagai pihak agar bisa lebih menjangkau ke tatanan rumah tangga 
terutama pada pasangan muda yang sedang dalam masa subur.


"Tentunya program ini tak hanya menganjurkan untuk sekadar punya lebih 
dari 2 anak, namun juga ada pertimbangan dari berbagai aspek keluarga 
berencana, seperti pengaturan kelahiran, jarak kelahiran, usia ideal, 
perlindungan, bantuan dan lainnya. Intinya tetap berpegang pada koridor 
KB," kata Seputra.
Pewarta : *Ni Luh Rhismawati* 


Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA 2019

[GELORA45] Tegak di Kaki Konstitusi

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1552-tegak-di-kaki-konstitusi

/
/

//


 /*Tegak di Kaki Konstitusi*/

Penulis: *Saur Hutabarat Dewan Redaksi Media Group* Pada: Kamis, 27 Jun 
2019, 05:30 WIB podium 
 
 
 


Tegak di Kaki Konstitusi 
 



/MI/
Saur Hutabarat Dewan Redaksi Media Group

KEPADA siapakah kita sebagai bangsa memercayai masa depan? Saya pikir 
inilah pertanyaan besar yang memerlukan pikiran besar dan jiwa besar 
untuk menjawabnya.


Masa depan itu kiranya tidak dapat dipercayakan kepada anak cucu yang 
belum lahir. Juga tidak dapat dipercayakan kepada orang yang sebentar 
lagi pergi meninggalkan dunia ini. Bahkan mungkin tidak dapat 
dipercayakan kepada siapa pun tanpa pandang bulu. Kenapa?


Yang diperlukan kiranya bukan 'siapa', melainkan 'apa' dan 'bagaimana', 
sehingga 'siapa' pun itu anak bangsa di masa depan patuh kepada 'apa' 
yang ditegakkan pendiri bangsa. Bagaimana memperkukuh landasan yang 
memberikan harapan bahwa dalam pergeseran zaman baru di dalam peradaban 
di masa depan itu 'pandangan hidup Indonesia' tetap tegak sebagaimana 
dicitakan pendiri bangsa?


Pilpres 2019, yang tidak terhindar dari pengaruh pilkada Jakarta yang 
mengusung Ahok, seperti nyaris menghabisi 'pluralisme Indonesia'. 
Sesungguhnya dan senyatanya kita rawan perpecahan etnik dan agama. 
Kiranya kita perlu penguatan kembali sebagai bangsa.


Untuk itu diperlukan sikap kritis terhadap demokrasi yang destruktif. 
Nilai-nilai yang menonjol sekarang ini tidak hanya materialisme, tetapi 
juga vetoisme. Tumbuh di tengah kita sebagai anak bangsa untuk memveto 
apa pun buah perbedaan, bahkan buah kekuasaan negara. Buah yang manis 
pun diveto sebagai buah yang asam, bahkan pahit.


Vetoisme itu melahirkan ketegangan berbagai kekuatan yang mestinya 
saling mendukung, berubah menjadi saling bertentangan. Hasil pilpres di 
tangan KPU hendak diveto, juga yang di tangan Mahkamah Konstitusi. 
Demokrasi konstitusionalisme dihadapkan dengan people power, legitimasi 
dihadapkan dengan legalitas, suara rakyat dihadapkan dengan suara Tuhan.


Tentu orang perlu melek bahwa konflik kebenaran dan politik bukan 
perkara baru di kolong langit. Itu cerita tua, sangat tua. Karena itu, 
menyederhanakannya tidak ada maslahatnya.


Kebenaran tidak bicara untuk dirinya, kebenaran pun tidak bicara dengan 
sendirinya. Sementara itu, politik bicara untuk dirinya, bahkan bicara 
dengan berisik kepada diri yang lain.


Sebaliknya, kebenaran harus disuarakan. Demikian pula keadilan yang 
merupakan saudara kandung kebenaran. Keduanya kiranya lahir dari rahim 
yang sama dalam cahaya yang mahasunyi dan mahasuci.


Saya pikir itulah alasan utama hakim memberi putusan dengan membawa 
serta Sang Maha Pencipta. Contohnya, setiap putusan Mahkamah Konstitusi 
harus memuat kepala putusan yang berbunyi 'Demi keadilan berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa', yang semuanya ditulis dalam huruf besar.


Yang dipakai 'Ketuhanan Yang Maha Esa' bukan 'Ketuhanan Yang Mahasuci'.  
Kenapa? Izinkan saya sok pintar menjawabnya; karena tidak ada Illah lain 
selain Yang Mahasuci. Ketuhanan yang mahadua, mahatiga, mahasejuta, 
sejuta pulalah ketidaksuciannya, ketidakbenarannya, ketidakadilannya.


Bahasa klasiknya demi keadilan sekalipun langit runtuh. 'Langit runtuh' 
ialah metafora, terlalu abstrak untuk terjadi. Kata Immanuel Kant, lebih 
baik semua orang binasa daripada ketidakadilan tegak. Konon Kant juga 
bicara lebih tajam, demi keselamatan dunia ini biarlah para bajingan binasa.


Tidak boleh kebenaran dan keadilan binasa di MK. Tidak boleh, karena di 
MK landasan yang memperkuat harapan di masa depan sedang diuji dan 
dipercayakan.


Kita tidak ingin Bumi Pertiwi runtuh di kaki vetoisme. Kita ingin bangsa 
dan negara kuat tegak di kaki konstitusi.


 
 
 

[GELORA45] Yusril Bicara Kemustahilan Sengketa Pilpres Dibawa ke Mahkamah Internasional

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://news.detik.com/berita/d-4604436/yusril-bicara-kemustahilan-sengketa-pilpres-dibawa-ke-mahkamah-internasional

Jumat 28 Juni 2019, 19:27 WIB


 Yusril Bicara Kemustahilan Sengketa Pilpres


 Dibawa ke Mahkamah Internasional

Rolan - detikNews
Share *0* 
 
Tweet 
 
Share *0* 
 
37 komentar 
 

Yusril Bicara Kemustahilan Sengketa Pilpres Dibawa ke Mahkamah 
Internasional Konferensi Pers Tim Hukum Jokowi (Foto: Rolan/detikcom)
*Jakarta* - Ketua tim kuasa hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza 
Mahendra, mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa 
hasil Pilpres 2019 sudah final. Dia mengatakan tidak ada lagi upaya 
hukum bagi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.


"Bahwa putusan MK adalah /final and binding/ (mengikat), jadi putusan 
akhir dan mengikat semua pihak. Jadi tidak ada upaya hukum banding, 
kasasi, PK, itu sudah tidak ada dan selesai sampai di situ," kata Yusril 
saat jumpa pers di Media Center Jokowi-Ma'ruf, Jalan Cemara, Menteng, 
Jakarta Pusat, Jumat (28/6/2019).


Yusril mengatakan tak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan di dalam 
negeri setelah putusan MK dibacakan. Dia kemudian menyebut ada wacana 
yang berkembang untuk membawa sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah 
Internasional 
.


*Baca juga: *5 Fakta Mahkamah Internasional yang Perlu Diketahui 




"Di dalam negeri /sebenernya/ tidak ada lagi upaya hukum yang dapat 
ditempuh secara konstitusi kita karena putusan MK sudah final. Memang 
berkembang wacana ingin membawa persoalan ini ke mahkamah 
internasional," tuturnya.


Dia lalu menjelaskan tentang keberadaan dan fungsi Mahkamah 
Internasional yang ada di dunia. Menurutnya, ada dua mahkamah 
internasional yang ada di dunia dan sudah punya fungsinya masing-masing.


"Di dunia ini ada dua mahkamah internasional... pertama itu ICJ, 
International Court of Justice (ICJ), berkedudukan di Den Haag, Belanda, 
dan dibentuk tidak lama bersamaan dengan PBB tahun 1948. Selain itu, ada 
satu lagi International Criminal Court (ICC), juga berkedudukan di Den 
Haag, yang dibentuk berdasarkan dengan statuta Roma pada tahun 1998," 
jelasnya.


"Kewenangan mahkamah (internasional) itu adalah mengadili sengketa 
antarnegara. Baik negara itu anggota PBB maupun negara itu bukan anggota 
PBB. Juga mengadili sengketa badan-badan internasional," sambung Yusril.


Menurut Yusril, mahkamah internasional akan menolak jika sengketa 
pilpres dibawa ke sana. Menurutnya, sengketa pilpres bukanlah wewenang 
mahkamah internasional.


*Baca juga: *PPP Harap Prabowo-Sandi Tetap Berkontribusi Meski Tak di 
Pemerintahan 




"Pertanyaan apakah bisa sidang sengketa Pilpres dibawa ke ICJ? Jelas ICJ 
akan menolak kalau itu dibawa ke sana. Karena, bukan yurisdiksi daripada 
ICJ," tuturnya.


"Jadi, kalau mengingat kewenangan atau yurisdiksi dari ICJ dan ICC itu 
kelihatannya agak mustahil untuk membawa sengketa Pilpres ini ke 
Mahkamah internasional," imbuh Ketua Umum PBB ini.


Sebelumnya, MK menolak semua dalil gugatan Prabowo-Sandiaga dalam 
sengketa Pilpres 2019. Prabowo menyatakan menghormati putusan MK 
tersebut, namun mengatakan tetap akan melihat kemungkinan upaya hukum lain.


"Tentunya sesudah ini kami akan berkonsultasi dengan tim hukum kami 
untuk meminta saran dan pendapat apakah masih ada langkah hukum dan 
langkah konstitusional lain yang mungkin dapat kita tempuh," kata 
Prabowo di kediamannya, Kamis (27/6) malam.


*(haf/haf)
*






**

[GELORA45] Inteligensia Muslim di Era Pasca Kebenaran

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://news.detik.com/kolom/d-4604149/inteligensia-muslim-di-era-pasca-kebenaran?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.198058991.1982837230.1561748428-119826.1561748428

Jumat 28 Juni 2019, 16:57 WIB


   Kolom


 Inteligensia Muslim di Era Pasca Kebenaran

Afrizal Qosim Sholeh - detikNews

afrizal qosim 

Share *0* 
 
Tweet 
 
Share *0* 
 
0 komentar 
 


Inteligensia Muslim di Era Pasca Kebenaran Foto: DW (Soft News)
*Jakarta* -

**Belum khatam dengan polemik ustaz yang bergelar pakar akhir zaman, 
polemik "cocokologi" terkait unsur keagamaan yang sangat rentan itu 
ternyata sekaligus menjadi lahan basah. Polemik terbaru terjadi di 
lingkup Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh yang secara tegas 
menyatakan keharaman/game/ PUBG.


Keputusan pengharaman itu sekilas sah-sah saja. Apalagi keputusan itu 
dihasilkan lewat proses yang "tidak gegabah" sebab melalui pengkajian 
dan verifikasi dari perspektif psikologi, sosiologi, dan tentunya ajaran 
Islam. Namun, salah satu /statement/ yang terasa ganjil ialah menyebut 
/Box Birthday/ di PUBG menyerupai bentuk Kabah dan karena itu pihak 
terkait (Tencent Gaming) dianggap melecehkan Islam.


Ungkapan menyerupai Kabah ini terkesan sedikit memaksakan argumentasi. 
Apa indikator "menyerupai bentuk Kabah" itu sendiri belum jelas dan 
ditemukan batas-batasnya. Non-identik atau identik. Sedang stereotip 
terhadap identifikasi /Box/ itu sudah ada, bahkan menjadi argumentasi 
tak terbantah dari pengharaman /game/ tersebut.


Bahwa segala hal dan tingkat kesesuaian bentuk lain pada Kabah, tentu 
tidak akan mengurangi nilai luhur dan fungsi Kabah bagi umat Islam. 
Persoalannya kemudian, seberapa pentingkah anggapan penyerupaan simbolis 
keagamaan yang dalam taraf tertentu dikaitkan dengan pelecehan Islam? 
Sementara kita tidak bisa memungkiri banyaknya instrumen sepadan di 
dunia ini.


Sependek pengamatan saya, anggapan penyerupaan ini bermula dari gerakan 
tagar "BoycotPUBG" di Twitter yang dimobilisasi oleh akun orang-orang 
India dan Pakistan yang menulis "Science Lover" di bio akun Twitter-nya 
dan mengikuti perkembangan negeri Palestina secara bersamaan.


*Hilangnya Kepakaran
*

Sesungguhnya hilangnya kepakaran mulai terlihat menyesatkan. Pengaminan 
opini secara lanyah terkabulkan di era pasca-kebenaran (/post-truth 
era/). Ruang publik yang semestinya didekorasi oleh inteligensia 
manusia, kini mulai tak terkendali. Menghasilkan pola didik kemampuan 
artikulasi kebahasaan yang lemah, monoton, sangat standar, dan resmi 
sekali yang ditularkan apalagi lewat perbincangan tak berujung ihwal 
kontestasi politik negeri ini.


Di sisi lain, /Artificial Intelegence/ (AI) mulai terlihat boroknya. 
Puing-puing pengetahuan tercecer di banyak/platform/ media, menjadi bias 
yang tak menyenangkan, apalagi menyelesaikan masalah. Bahasa awam 
mengatakan, media sosial hanyalah tempat reproduksi sampah.


Fenomena ini dibaca oleh Pierre Bourdieu (1988) sebagai/symbolic 
capital/, yakni kapital yang terdiri dari simbol-simbol yang sarat makna 
dan kepentingan. Tidak jauh sebelum itu, dalam bahasa Rendal Collin 
(1979) masyarakat yang memuja legalitas dan formalitas sebagai supremasi 
dan simbol tertinggi dalam kehidupan disebut sebagai masyarakat 
kredensial. Salah satu simbol kapital yang terjadi belakangan itu ialah 
kredensialisme agama.


Muhammad Sobary (2018) kemudian menghabisi praktik kredensialisme agama 
di Indonesia melalui beberapa gagasannya yang termaktub dalam bukunya 
yang berjudul /Penunggang Kuda dalam Kegelapan. /Sobary menyigi virus 
keagamaan yang bertitik tolak pada terpatrinya pikiran masyarakat 
terhadap simbol-simbol agama dan tafsir tekstual, alias "/asal nompo/". 
Bersamaan dengan era pasca-kebenaran ini, usaha-usaha untuk menelaah 
agama melalui tahapan artifisial, prakondisi, dan kontekstualisasi masih 
sangat minim, kalau tidak mau menyebut tidak ada sama sekali.


Lantas, fenomena ustaz-ustaz yang berbicara tentang hal yang jelas-jelas 
bukan bidang keahliannya, seperti bicara politik, budaya, sejarah 
Nusantara yang coba dikaitkan dengan nomenklatur kebahasaan Arab yang 
tidak cukup dapat diterima. Belum lagi pengaitan simbol-simbol yang 
menjinakkan umat I

[GELORA45] Medali Ramon Magsaysay Gus Dur Ditemukan di Pasar Loak

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://seleb.tempo.co/read/1219208/medali-ramon-magsaysay-gus-dur-ditemukan-di-pasar-loak/full&view=ok


 Medali Ramon Magsaysay Gus Dur Ditemukan di


 Pasar Loak

Reporter:


   Tempo.co

Editor:


   Aisha Shaidra

Jumat, 28 Juni 2019 15:44 WIB
Alissa Wahid. Dok.TEMPO 



Alissa Wahid. Dok.TEMPO

*TEMPO.CO*, *Jakarta* - Di hari ulang tahunnya, Allisa Wahid 
menerima penghargaan Ramon Magsaysay milik Gus Dur 
 yang sempat hilang. Medali tersebut 
diterimanya saat hadir di acara halal bihalal yang digelar Gusdurian 
Jatim di Surabaya.


Kabar tersebut diketahui dari status Facebook yang dibagikan beberapa 
pihak di media sosial.


Medali diberikan kepada Allisa oleh Ketua Inti (Indonesia Tionghoa) 
Jatim, Gatot. "Saya dapat dari teman yang membelinya dari pasar loak 
(barang bekas) di Surabaya," ujar Gatot dikutip dari status milik Imam 
Syafii di laman akun Facebooknya.


Allisa terharu melihat medali yang sempat hilang itu. Gus Dur menerima 
medali tersebut di Filipina pada 1991. Gus Dur menerima Ramon Magsaysay 
Award untuk katagori Community Leadership. Saat itu Allisa kebetulan 
sempat mengantar sang ayah saat menerima penghargaan itu. Allisa pun tak 
tahu pasti bagaimana ceritanya medali milik ayahnya itu bisa sampai di 
tukang loak.


Selain Penghargaan Ramon Magsaysay, Gus Dur juga pernah menerima 
berbagai penghargaan di antaranya Honorary Degree in Public 
Administration and Policy Issues from the University of Twente, tahun 
2000, Gelar Doktor Kehormatan dari Universitas Jawaharlal Nehru, tahun 
2000, Doctor Honoris Causa dalam bidang Philosophy In Law dari 
Universitas Thammasat Thaprachan Bangkok, Thailand, Mei 2000, Doctor 
Honoris Causa dari Universitas Paris I (Panthéon-Sorbonne) pada bidang 
ilmu hukum dan politik, ilmu ekonomi dan manajemen, dan ilmu humaniora, 
tahun 2000, Penghargaan Kepemimpinan Global (The Global Leadership 
Award) dari Columbia University September 2000, Doctor Honoris Causa 
dari Asian Institute of Technology, Thailand, tahun 2000, Ambassador for 
Peace, salah satu badan PBB, tahun 2001, Medals of Valor, sebuah 
penghargaan bagi personal yang gigih memperjuangkan pluralisme dan 
multikulturalisme, diberikan oleh Simon Wieshenthal Center (yayasan yang 
bergerak di bidang penegakan HAM dan toleransi antarumat beragama), New 
York, 5 Maret 2009, dan sejumlah penghargaan lainnya.


*Baca juga: Haul Gus Dur, Alissa Wahid: Agama Bisa Jadi Alat Opresi* 

[GELORA45] KPK amankan 21 ribu dolar Singapura kasus suap di Kejati DKI

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://www.antaranews.com/berita/932784/kpk-amankan-21-ribu-dolar-singapura-kasus-suap-di-kejati-dki


 KPK amankan 21 ribu dolar Singapura


 kasus suap di Kejati DKI

Jumat, 28 Juni 2019 21:24 WIB

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengamankan 
barang bukti berupa uang sekitar 21 ribu dolar Singapura terkait kasus 
suap penanganan perkara pidana di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.


"Terdapat barang bukti uang tunai dalam mata uang asing yang kami 
amankan dari lokasi, yaitu sekitar 21 ribu dolar Singapura. Penghitungan 
secara rinci sedang dilakukan," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di 
Jakarta, Jumat.


*Baca juga: KPK tangkap lima orang kasus suap di Kejati DKI 



Baca juga: OTT KPK, Jaksa Agung : "Bukan anak saya" 
*


Sebelumnya, KPK pada Jumat menangkap lima orang terdiri dari dua jaksa, 
dua pengacara, dan satu pihak swasta yang diduga sebagai pihak yang 
berperkara.


Kelimanya saat ini sedang dalam pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta.

Jaksa Agung HM Prasetyo juga telah membenarkan adanya tangkap tangan 
terhadap dua jaksa itu.


"Iya benar, saya dapat informasinya ada dua jaksa dari Kejati DKI yang 
tertangkap tangan. Jadi, kolaborasi antara KPK dan kejaksaan dalam OTT 
(operasi tangkap tangan) ini. Sementara, ada dua oknum jaksa dan pihak 
luar," kata Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.


Sebagaimana diatur di hukum acara pidana, KPK diberikan waktu maksimal 
24 jam untuk menentukan status pihak-pihak yang diamankan tersebut.


*Baca juga: Kejagung benarkan dua jaksa terjaring OTT KPK 



Baca juga: Jaksa Agung benarkan dua jaksa ditangkap KPK 
* 




   KPK minta kaji ulang izin pertambangan di Sultra

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Eddy K Sinoel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

[GELORA45] Pengamat: Jokowi-Ma'ruf menghadapi tantangan besar

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://pemilu.antaranews.com/berita/932962/pengamat-jokowi-maruf-menghadapi-tantangan-besar


 Pengamat: Jokowi-Ma'ruf menghadapi


 tantangan besar

 * Pilpres 
 * 29 Juni 2019 00:56

Ini kata kuasa hukum 02 mengapa pembacaan putusan MK lebih cepat 
Akademisi Universitas Muhammadiyah Makassar Dr Hurriah Ali Hasan. 
(ANTARA/HO/Dok. pribadi)


Makassar (ANTARA) - Pengamat ekonomi sosial dari Universitas 
Muhammadiyah Makassar Dr Hurriah Ali Hasan mengatakan, Presiden dan 
Wakil Presiden terpilih, pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin menghadapi 
tantangan besar dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat.


"Meski pasangan ini banyak pendukung, namun jangan sampai hasil 
pengumuman itu berlarut-larut. Jadi yang terpenting adalah bagaimana 
mengembalikan kepercayaan masyarakat," kata akademisi Unismuh itu, di 
Makassar, Jumat.


Menurut dia, banyak kebijakan Jokowi pada periode lalu tidak populer 
yang justru banyak menimbulkan keluhan dari masyarakat, sehingga pada 
periode kedua ini berpasangan dengan Ma'ruf Amin harus mengeliminasi 
kebijakan seperti itu.


Dengan mengembalikan kepercayaan masyarakat, lanjut dia, khususnya dari 
sisi ekonomi, maka secara perlahan akan mengembalikan kepercayaan 
masyarakat melalui komitmen mengedepankan transparansi.


Sebagai gambaran, katanya lagi, adanya kenaikan harga barang kebutuhan 
pokok, termasuk harga BBM yang berfluktuasi dan tidak tersosialisasi 
dengan luas, menjadikan kebijakan yang dikeluarkan itu tidak populer.


"Apatah lagi itu kemudian menimbulkan kesan tidak transparan, sangat 
berbeda dengan pemerintahan sebelumnya yang menaikkan harga BBM dan 
diumumkan secara meluas," katanya pula.
*Baca juga: Jokowi-Ma'ruf diharapkan selesaikan masalah pascabencana 
Sulteng 
*


Sementara dari segi pembangunan infrastruktur, alumni program doktoral 
Universitas Teknologi Malaysia ini mengatakan, tetap harus digenjot 
dengan meminimalkan dampak negatif pada masyarakat, misalnya masyarakat 
tergusur sebagai suatu konsekuensi dari sebuah pembangunan.


"Pembangunan infrastruktur suatu negara bagaimana pun itu membutuhkan 
namanya pembangunan dan biasanya korbannya adalah masyarakat kecil di 
negara mana pun itu akan terjadi," katanya lagi.

Pewarta: Suriani Mappong
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2019

 * pasangan Jokowi-Ma'ruf hadapi tantangan besar
   

 * kembalikan kepercayaan masyarakat
   
 * Pengamat ekonomi Sosial Universitas Muhammadiyah Makassar Dr Hurriah
   A
   

[GELORA45] Akademisi di Makassar sampaikan saran untuk Jokowi-Amin

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://pemilu.antaranews.com/berita/932919/akademisi-di-makassar-sampaikan-saran-untuk-jokowi-amin


 Akademisi di Makassar sampaikan saran


 untuk Jokowi-Amin

 * Pilpres 
 * 28 Juni 2019 23:34

Ini kata kuasa hukum 02 mengapa pembacaan putusan MK lebih cepat 
Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Prof Abdul 
Rasyid Masri. (ANTARA/Dok. pribadi)


Makassar (ANTARA) - Sejumlah akademisi di Makassar, Provinsi Sulawesi 
Selatan menyampaikan sumbang saran positif untuk pembangunan Indonesia 
kepada Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Ma'ruf 
Amin (Jokowi-Amin) usai penetapan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah 
Kontitusi (MK) Jakarta.


"Mungkin sebaiknya memberikan ruang atau tetap membuka diri kepada lawan 
politik atau partai pendukung Prabowo-Sandi untuk ikut bersama membangun 
Indonesia sebagai bagian upaya rekonsiliasi nasional," ujar akademisi 
UIN Alauddin Makassar Prof Abdul Rasyid Masri, di Makassar, Jumat.


Menurutnya, ini sebagai upaya mengurangi ketegangan dan gesekan politik 
dan gesekan antarpendukung di masyarakat, mengingat hal tersebut 
dipandang perlu.


Selain upaya rekonsiliasi, Jokowi-Amin musti melakukan konsolidasi 
kepada seluruh partai pendukung untuk memastikan soliditas dalam 
mengawal pemerintahan lima tahun selanjutnya.


Tidak hanya itu, Jokowi-Amin segera menyusun program jangka pendek, 
menengah dan jangka panjang dalam merespons berbagai krisis ekonomi 
serta masalah lainnya yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan pokok 
hidup masyarakat bawah.


"Karena stabilitas ekonomi dan politik, percepatan pembangunan dan 
pertumbuhan ekonomi lainnya sangat dibutuhkan masyarakat, tentu mengacu 
pada janji-janji politik dan visi misi kepemimpinan kabinet baru," kata 
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar ini pula.


Sementara poin lainnya, menyeleksi dan menyiapkan putra dan putri 
terbaik bangsa untuk menjadi menteri sesuai keahlian dan kebutuhan serta 
mengedepankan kemampuan profesionalisme.


"Sedangkan poin terakhir, segera membuat program 100 hari ke depan yang 
betul-betul sejalan dengan kebutuhan dasar masyarakat dan yang mampu 
menjawab visi-misi yang telah dijanjikan termasuk program yang sifatnya 
ketahanan pangan dan ketahanan politik keamanan bangsa," katanya pula.
*Baca juga: Fahri Hamzah: Rekonsiliasi harus dilakukan pascaputusan MK 
*


Hal senada disampaikan akademisi dari Unhas, Sakka Pati. Menurutnya, 
masyarakat patut bersyukur atas berjalan proses demokrasi yang 
konstitusional dalam pemilihan presiden.


Akademisi Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Dr Sakka Pati. 
(ANTARA/Dok. pribadi)


Penetapan MK yang memenangkan Jokowi-Maruf Amin adalah kemenangan 
rakyat. Kini tidak ada lagi istilah kosong satu atau kosong dua, yang 
ada mari bersatu untuk kebaikan dan kesejahteraan bangsa dan negara.


"Membangun negeri dengan saling berangkulan untuk kepentingan bersama. 
Hal tak kalah pentingnya, sebab kita masih menunggu proses sengketa 
legislatif di MK," kata dosen Hukum Unhas itu pula.


Pihaknya berharap, semoga beberapa waktu ke depan, proses tersebut juga 
dapat berjalan dengan baik yang pada akhirnya akan melahirkan 
wakil-wakil rakyat yang akan bekerja untuk rakyat.


"Mari kita doakan semoga putra-putra terbaik bangsa yang terlibat dalam 
proses pemilu kali ini dapat menjalankan tugas dengan baik. Peserta 
pemilu, penyelenggara, pengamanan, khususnya hakim-hakim di MK diberi 
kesehatan dan kekuatan dalam mengawal demokrasi yang konstitusional 
ini," ujarnya lagi.



   Peneliti LIPI: evaluasi pemilu serentak demi demokrasi yang
   lebih baik

Current Time 0:00
/
Duration 1:56
Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2019

 * akademisi makassar
   
 * usai penetapan mk 
 * sengketa pilpres 

[GELORA45] Penandatangan Petisi Setop Izin FPI Nyaris,Tembus 500 Ribu

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://mediaindonesia.com/read/detail/244000-penandatangan-petisi-setop-izin-fpi-nyaris-tembus-500-ribu


 /*Penandatangan Petisi Setop Izin FPI Nyaris
 */


 /*Tembus 500 Ribu*/

Penulis: *mediaindonesia.com* Pada: Jumat, 28 Jun 2019, 23:40 WIB 
Politik dan Hukum 
 
 
 


Penandatangan Petisi Setop Izin FPI Nyaris Tembus 500 Ribu 
 



/Change.org/
Petisi Stop Ijin FPI

MASA berlaku izin Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi 
kemasyarakatan yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri berakhir pada 
20 Juni 2019.


Setelah dibuat pada Senin (6/5), penandatangan petisi "Stop Ijin FPI" di 
Change.org terus membengkak nyaris menembus 500 ribu petisi. Hingga 
pukul 23.27 WIB, penandatangan petisi sudah 484.390.


Dalam petisi yang dibuat oleh akun Ira Bisyir itu, tertulis, "Mengingat 
akan berakhirnya ijin organisasi FPI di Indonesia,mari kita bersama-sama 
menolak perpanjangan ijin mereka.Karena organisasi tersebut adalah 
Merupakan kelompok Radikal, pendukung kekerasan dan pendukung HTI."


"Mohon sebar luaskan petisi ini agar tercipta Indonesia yang aman dan 
damai," papar petisi yang dibuat oleh akun Ira Bisyir dan ditujukan 
kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.


Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo menjelaskan, Direktorat Jenderal 
Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri tengah mengevaluasi Surat 
Keterangan Terdaftar (SKT) sebagai ormas yang diajukan Front Pembela 
Islam (FPI).


*Baca juga: *Polisi Berhasil Tangkap Simpatisan FPI Tersangka Penyebar 
Hoaks 



Menurut Tjahjo, pihaknya melakukan penilaian terlebih dahulu kepada 
setiap ormas yang kembali mengajukan SKT. Kemendagri akan melihat 
berkas-berkas, seperti AD/ART serta komitmennya terhadap Pancasila dan 
NKRI. (OL-6)


 
 
 


**

[GELORA45] Syafii Maarif Nilai Jokowi tidak Mesti Tampung Kubu Prabowo-Sandi

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://mediaindonesia.com/read/detail/243969-syafii-maarif-nilai-jokowi-tidak-mesti-tampung-kubu-prabowo-sandi


 /*Syafii Maarif Nilai Jokowi tidak Mesti Tampung
 */


 /*Kubu Prabowo-Sandi*/

Penulis: *Agus Utantoro* Pada: Jumat, 28 Jun 2019, 22:12 WIB Politik dan 
Hukum 
 
 
 


Syafii Maarif Nilai Jokowi tidak Mesti Tampung Kubu Prabowo-Sandi 
 



/MI/Agus Utantoro/
Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Ahmad 
Syafii Maarif


ANGGOTA Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Ahmad 
Syafii Maarif menilai, Presiden Joko Widodo tidak mesti menampung 
pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan menawari posisi di kabinet.


Saat ditemui di Yogyakarta, Jumat (28/6), pria yang kerap disapa Buya 
Syafii itu menjelaskan, setiap negara demokrasi membutuhkan oposisi.


*Baca juga: *Gerindra Beri Sinyal tak Cari Upaya Hukum Lain Pascaputusan 
MK 



Sehingga, sambung mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu, tidak boleh 
pemerintah dan DPR kuat tanpa ada yang mengontrol. "Menjadi oposisi di 
negara demokrasi itu juga terhormat," tegasnya.


Namun, imbuhnya, oposisi yang terhormat di antaranya adalah yang 
mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. (X-15)

[GELORA45] Menyambut Suara Tuhan

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1553-menyambut-suara-tuhan


 /*Menyambut Suara Tuhan*/

Penulis: *Djadjat Sudradjat Dewan Redaksi Media Group* Pada: Jumat, 28 
Jun 2019, 05:30 WIB podium 
 
 
 


Menyambut Suara Tuhan 
 



/MI/
Djadjat Sudradjat Dewan Redaksi Media Group

PALU hakim telah diketuk tiga kali. Ini tanda putusan Mahkamah 
Konstitusi telah diambil. Bahwa MK menolak seluruh permohonan pihak 
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Ini artinya MK mengukuhkan keputusan KPU 
yang memenangkan calon presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Namun, dalam 
pengertian yang lebih substantif sesungguhnya inilah kemenangan seluruh 
bangsa Indonesia.


Kita bersyukur ini berarti proses hukum sudah bekerja sesuai tujuannya, 
yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Prabowo-Sandi pun meski 
kecewa, dengan besar hati menerima putusan Mahkamah sebab ini jalan 
konstitusi. Prabowo bahkan meminta seluruh pendukungnya agar tidak 
berkecil hati dan tetap semangat untuk membangun bangsa karena mengabdi 
untuk kepentingan bangsa bisa dilakukan di mana saja.


Karena itu, sungguh aneh, pihak yang tak menerima putusan MK dan 
mengancam Prabowo Subianto jika menerima kekalahan. "Kami ingatkan 
Prabowo untuk tidak mengakui hasil pilpres itu karena nyata terjadi 
kejahatan," kata Marwan Batubara saat berorasi di tengah massa di 
Jakarta, Rabu lalu. "Anda (Prabowo) mengkhianati itu, Anda tak pantas 
jadi pemimpin. Silakan Anda ambil jalan sendiri, kami akan ambil jalan 
advokasi demi tegaknya Indonesia," lanjut mantan anggota DPD itu.


Sungguh aneh apa yang dikatakan Marwan. Terlebih ia meminta sidang 
putusan MK dimundurkan selama dua bulan agar bisa mengaudit dugaan 
pelanggaran yang dilakukan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Bukankah beperkara 
di MK memang masuk speedy trial (persidangan cepat). Hanya dua pekan 
hari kerja.


Ketua MK Anwar Usman berkali-kali memaklumatkan bahwa institusinya tak 
tunduk dan takut gertakan, tekanan, dan ancaman dari siapa pun. MK hanya 
takut pada Allah SWT, Tuhan Yang Mahakuasa. Sebab, kualitas bukti itulah 
yang menentukan di persidangan.


Kita percaya dengan independensi MK. Publik bisa melihat dan menilai, 
betapa transparan dan adil hakim MK dalam memperlakukan para pihak yang 
bersengketa. Sayangnya kubu Prabowo tak cakap dalam membuktikan 
kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, yang mereka 
dalilkan. Pascaputusan MK mestinya tak ada lagi kubu 01 dan 02. Yang ada 
ialah kubu Indonesia. Begitulah galibnya jika kita tunduk pada hukum.


Karena putusan MK bersifat final dan mengikat, tak ada lagi diskusi 
apalagi debat. Yang ada ialah implementasi. Biarlah diskusi dan debat 
berpindah dari ruang publik ke ruang akademik. Biar para ahli hukum 
mengkaji dan meneliti hal-hal yang muncul di ruang sidang, yang kelak 
bisa jadi masukan demi penyempurnaan pemilu di masa mendatang.


Kita paham putusan hukum tak mungkin bisa menyenangkan semua pihak. 
Namun, ini jalan bermartabat dan harus menjadi pilihan di negeri 
demokrasi. Jika jalan konstitusional dinegasi, justru bisa menimbulkan 
anarki. Energi bangsa pun terkuras.


Ini pembelajaran yang mahal, bahwa bertarung di Mahkamah tak bisa asal 
tuduh, apalagi hanya asumsi, opini, terlebih fantasi. Siapa yang 
mendalilkan dialah yang harus bisa membuktikan. Itulah asasnya.


Fox populi vox dei. Suara rakyat suara Tuhan. Tuhan telah menakdirkan 
Jokowi-Amin menjadi presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. 
Meskipun Prabowo-Sandi hasil Ijtima Ulama dan didukung massa 212 serta 
beberapa dai kondang seperti Abdul Somad dan Abdullah Gymnastiar (AA 
Gym), faktanya rakyat punya pilihannya sendiri.


Seperti Prabowo-Sandi yang menerima dengan lapang dada keputusan MK, 
sudah seharusnya para pendukungnya juga melakukan hal yang sama. Seperti 
juga yang sering dikatakan para pendukung Prabowo-Sandi selama ini, yang 
menang itulah yang mendapat rida Illahi. Kita sepakat. Itulah vox 
populi, vox dei. Kita sambut suara rakyat, suara Tuhan.


 
 
 

[GELORA45] Absen di Penetapan Capres Terpilih, Sandi Tak Ingin Ada Penumpukan Massa

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://news.detik.com/berita/d-4605344/absen-di-penetapan-capres-terpilih-sandi-tak-ingin-ada-penumpukan-massa

Sabtu 29 Juni 2019, 20:51 WIB


 Absen di Penetapan Capres Terpilih, Sandi


 Tak Ingin Ada Penumpukan Massa

Farih Maulana Sidik - detikNews
Share *0* 
 
Tweet 
 
Share *0* 
 
161 komentar 
 

Absen di Penetapan Capres Terpilih, Sandi Tak Ingin Ada Penumpukan Massa 
Sandiaga Uno (Farih Maulana Sidik/detikcom)
*Jakarta* - Sandiaga Uno memastikan tidak menghadiri penetapan capres 
terpilih di gedung KPU, Jakarta Pusat. Sandiaga memutuskan tak hadir 
karena menghindari penumpukan massa di KPU.


"Kami sudah memutuskan, saya dan Pak Prabowo tidak hadir, tentunya 
memberikan ruang kepada yang kemarin sudah diputuskan oleh MK, Presiden 
Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf untuk hadir di sana," kata Sandiaga di Rumah 
Siap Kerja, Jalan Wijaya I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu 
(29/6/2019).



*Baca juga: *Prabowo-Sandi Absen di Penetapan Capres Terpilih, KPU Tetap 
Kirim Undangan 





Sandiaga beralasan ingin memberikan ruang kepada KPU agar bisa 
menindaklanjuti putusan MK. Dia ingin acara tersebut berlangsung lancar.


"Tentunya kita juga tidak ingin ada potensi penumpukan massa juga. Jadi 
kami memberikan ruang agar KPU bisa menyampaikan sebagai tindak lanjut 
keputusan MK," sambungnya.


KPU sudah mengundang Prabowo-Sandiaga dalam penetapan capres terpilih 
Pemilu 2019. KPU berharap keduanya bisa hadir pada penetapan itu.



*Baca juga: *Mardani: Mungkin Prabowo Tunggu Penetapan KPU untuk Ucapkan 
Selamat ke Jokowi 





"Iya, tak wajib hadir, tapi kami tentu berharap hadir. Mereka bisa 
datang semua, paslon 01, 02. Kan kurang semarak kalau yang datang cuma 
salah satu," ujar Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, 
Jakarta Pusat, Jumat (28/6).


Arief menyebut pihaknya juga mengundang seluruh partai politik peserta 
pemilu. Dia juga berharap partai politik dapat hadir untuk saling 
mendukung.


"Saya berharap peserta pemilu bisa hadir semua, karena kan kita undang 
bukan hanya paslon presiden wakil presiden, tapi juga partai politik. 
Mudah-mudahan mereka saling mendukung supaya semua bisa hadir. Sesama 
partai politik kan nggak enak kalau ada yang datang ada yang nggak," 
kata Arief.


*(zak/zak)
*






**

[GELORA45] Trump Sebut AS-China Mau 'Rujuk', Perang Dagang Usai?

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4605043/trump-sebut-as-china-mau-rujuk-perang-

dagang-usai?tag_from=wp_beritautama

Sabtu, 29 Jun 2019 14:45 WIB


 Trump Sebut AS-China Mau 'Rujuk', Perang


 Dagang Usai?

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Share *0* 
 
Tweet *0* 
 
Share *0* 
 
12 komentar 
 


Foto: Reuters Foto: Reuters
*Jakarta* - Amerika Serikat (AS) dan Cina sepakat untuk membicarakan 
masalah ketegangan dagang yang terjadi beberapa waktu terakhir. AS 
akhirnya sepakat untuk tidak memberlakukan tarif baru untuk ekspor Cina.


Mengutip Reuters, Sabtu (29/6/2019) Presiden AS Donald Trump mengatakan 
negosiasi tersebut berjalan lancar dan akan kembali ke jalur semula. 
Apakah ini tandanya perang dagang akan usai?


"Kami segera kembali ke jalur semula," kata Trump.

Pertemuan yang digelar di sela-sela konferensi G-20 ini diharapkan dapat 
meredakan ketegangan dagang antara AS dan Cina yang beberapa waktu ini 
turut mempengaruhi perekonomian kedua negara.


Ketegangan dagang tersebut merugikan kedua negara miliaran dolar AS dan 
mengganggu produksi, pasokan hingga kondisi pasar yang kacau.


*Baca juga: *Nego Perang Dagang, Xi Jinping Nostalgia Hubungan Mesra 
China-AS 





Kantor berita Xinhua mengungkapkan AS memang tidak akan memberlakukan 
tarif baru pada ekspor Cina.


Trump menjelaskan pertemuan dengan Presiden Cina ini berjalan lancar dan 
baik. Trump menyebutkan tidak memiliki permusuhan terhadap China dan 
berharap hubungan yang lebih baik antara kedua negara.


"Pertemuan kami dengan Presiden Xi berjalan lancar dan baik. Kami 
membahas banyak hal dan kami akan segera kembali seperti semula dan 
melihat apa yang terjadi ke depan," kata Trump.


Dia mengungkapkan, pertemuan ini akan menjadi kesepakatan perdagangan 
yang adil dan bersejarah. Namun sayang, Trump belum mau menjelaskan apa 
maksud perkataannya tersebut.


Ketegangan dagang antara AS dan China seperti masalah Huawei 
Technologies turut mengancam pertumbuhan ekonomi global.


"Ketegangan dagang antara AS dan Cina sangat sulit, mereka berkontribusi 
pada perlambatan ekonomi global," ujar Presiden Komisi Eropa, Jean 
Claude Juncker pada hari pertama KTT G-20.


*Baca juga: *Deal! Trump Sepakat Tak Tambah Tarif Dagang Baru untuk 
China 



*(kil/eds)*

[GELORA45] Jalan Terjal Pendidikan Berbasis Karakter

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://news.detik.com/kolom/d-4604986/jalan-terjal-pendidikan-berbasis-karakter?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.256601099.1624572756.1561833240-1274468847.1561833240

Sabtu 29 Juni 2019, 14:00 WIB


   Kolom


 Jalan Terjal Pendidikan Berbasis Karakter

Eko Nurcahyadi - detikNews

Eko Nurcahyadi 

Share *0* 
 
Tweet 
 
Share *0* 
 
0 komentar 
 


Jalan Terjal Pendidikan Berbasis Karakter Foto: Charolin Pebrianti
*Jakarta* -

Pendidikan memiliki determinasi yang tinggi dalam mendorong kemajuan 
suatu bangsa. Bersama faktor-faktor lainnya pendidikan menjadi 
katalisator terpenting dalam proses pertumbuhan masyarakat dan bangsa 
menuju tingkatan yang lebih maju.


Kebijakan pendidikan yang baik tentu dilandasi oleh filosofi, konsep, 
visi serta misi yang baik pula. Keempat hal mendasar itu harus 
menempatkan manusia (peserta didik) sebagai subjek proses pendidikan dan 
pengajaran. Lalu mendasarkan diri pada empat hal di atas secara 
konsisten akan melahirkan strategi dan kebijaksanaan yang dilaksanakan 
secara disiplin asas. Sedangkan ruang fleksibel untuk berimprovisasi 
berada pada aras lapangan yang bersifat lokal dan temporal.


Kita membutuhkan instrumen pendidikan manusia yang lebih komplet dari 
sekadar sarana pendidikan formal sebagaimana selama ini dimiliki. 
Infrastruktur pendidikan yang ada di negeri kita masih kesulitan 
mengelola bakat-bakat khusus yang dimiliki anak-anak usia belajar. 
Teman-teman kecil satu bakat dengan Deddy Corbuzier tidak semua 
beruntung menjadi mentalis ternama karena kurangnya sarana dan 
infrastruktur untuk mengembangkan kemampuannya.


Pada perkembangannya setelah melewati beragam kebijakan dasar di sektor 
pendidikan yang saya dapati hanya satu hal yang tetap yakni parameter 
keberhasilan yang hanya mengacu pada aspek yang bersifat kognitif 
semata. Sedangkan aspek-aspek lain yang bahkan lebih penting dari 
sekedar aspek intelektualitas masih sangat ketinggalan dalam perhatian.


*Peran Kurikulum*

Dalam sejarah kurikulum pengajaran sejak kurikulum 1975 yang saya alami 
lalu kurikulum 1984 dan seterusnya secara teoritis tampak ada perbedaan 
(pihak otoritas pendidikan tentu menyebutnya penyempurnaan) ,tetapi 
hingga yang terakhir sebelum kurikulum terbaru 2013 yakni kurikulum KTSP 
2006 substansi praktikalnya tetap menitikberatkan pada aspek kognitif 
semata.


Sehingga /output/ pendidikan formal Indonesia menghasilkan kualitas 
manusia yang menurut indeks pembangunan manusia (IPM) keluaran badan 
dunia UNDP masih tergolong rendah. Menurut laporan 2016, pada 2014 
menempati urutan 111 sedangkan pada 2015 peringkat 114 dari 188 negara. 
Di Asia Tenggara IPM/HDI (Human Development Index) Indonesia jauh di 
bawah Singapura dan Malaysia, serta masih di bawah Thailand, Vietnam, 
dan Filipina. Indonesia hanya cukup berjarak di atas Myanmar, Kamboja, 
Laos, dan Palestina.


Kemudian pada 2019 Bank Dunia memperkenalkan indeks daya saing ekonomi 
negara-negara di dunia. Menggunakan parameter Human Capital Index (HCI), 
Indonesia menempati peringkat ke-87 dari 157 negara. Posisi ini jauh di 
bawah Singapura, Jepang, Korea Selatan serta masih kalah dengan empat 
negara ASEAN (Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Filipina).


Akibat dari rendahnya mutu sumber daya manusia tentu berpengaruh dalam 
rendahnya daya saing tenaga usia produktif di pasaran tenaga kerja. Lalu 
secara agregat rendah pula produktivitas nasional yang tercermin dalam 
lambatnya peningkatan pendapatan kotor nasional (/gross domestic 
bruto/). Indikator lain rendahnya mutu sumber daya manusia adalah 
nihilnya prestasi semua bidang penting baik di tingkat regional 
lebih-lebih tingkat internasional.


Dalam kehidupan sosial pun masyarakat kita sangat kedodoran untuk 
mengejar predikat masyarakat yang cerdas, sehat, disiplin dan maju. 
Kriminalitas masih acap kali terjadi hampir di pelosok negeri, 
premanisme masih menjadi fenomena biasa terlihat di lingkungan 
perkotaan, radikalisme atas nama keyakinan dan agama semakin subur 
merambah hampir semua kalangan. Singkatnya daya tahan masyarakat 
terhadap penetrasi hal-hal bersifat demagogis masih lemah.


Konstruksi sosial yang terbangun pun tidak cukup kenyal menahan 
kejutan-

[GELORA45] Donald Trump Akhirnya Izinkan AS Kembali Berbisnis dengan Huawei

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://dunia.tempo.co/read/1219486/donald-trump-akhirnya-izinkan-as-kembali-berbisnis-dengan-huawei/full&view=ok


 Donald Trump Akhirnya Izinkan AS Kembali


 Berbisnis dengan Huawei

Reporter:


   Non Koresponden

Editor:


   Eka Yudha Saputra

Sabtu, 29 Juni 2019 14:32 WIB
Presiden Cina Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump di sela KTT G20, 
di Jepang, 28-29 Juni 2019.[REUTERS] 



Presiden Cina Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump di sela KTT G20, 
di Jepang, 28-29 Juni 2019.[REUTERS]


*TEMPO.CO*, *Jakarta* - Donald Trump mengatakan dia setuju perusahaan 
Amerika Serikat menjual produknya lagi kepada Huawei, setelah bertemu Xi 
Jinping di sela KTT G20 .


"Kami membahas banyak hal. Kami membahas Huawei. Satu hal yang saya 
izinkan adalah banyak orang terkejut bahwa kami menjual kepada Huawei 
sejumlah besar produk yang masuk ke berbagai produk yang mereka miliki," 
kata Trump dalam konferensi usai bertemu Xi Jinping, seperti dilaporkan 
South China Morning Post, 29 Juni 2019.


Baca juga: Donald Trump dan Xi Jinping Memulai Negosiasi Perang Dagang 



"Dan saya bilang tidak apa-apa. Kami akan terus menjual produk-produk 
itu. Ini adalah perusahaan Amerika yang memproduksi produk. Ini 
rumit...sangat ilmiah. Kami satu-satunya yang memiliki teknologi. Saya 
setuju untuk mengizinkan mereka terus menjual produk," lanjut Trump.


Pendiri Huawei Technologies, Ren Zhengfei (kanan) dan Presiden Cina, Xi 
Jinping, (kiri). Reuters


Sebelumnya Donald Trump memasukkan Huawei ke dalam daftar hitam sanksi 
AS karena menyebut Huawei, digunakan pemerintah untuk memata-matai 
negara lain.


Baca juga: Trump Kritik India dan Cina Jelang KTT G-20 



Donald Trump juga mengkonfirmasi Cina akan membeli lebih banyak produk 
dari Amerika Serikat. Trump mengatakan AS akan memberikan daftar barang 
yang dibutuhkan Cina untuk dibeli.


Donald Trump juga mengkonfirmasi tidak akan menerapkan tarif baru atas 
barang Cina yang masuk ke Amerika, selama proses perundingan berjalan.


Baca juga: Jokowi Temui Xi Jinping Bahas Perang Dagang Cina-AS di KTT 
G20 



Wang Xiaolong, delegasi khusus untuk G20 dan Direktur Jenderal Urusan 
Ekonomi Luar Negeri Cina, mengatakan KTT G20 telah membawa sinyal 
positif untuk stabilitas ekonomi dunia.


Namun Donald Trump menyampaikan dia dan Xi Jinping tidak membahas 
Direktur Keuangan Huawei yang ditahan, Sabrina Meng, selama pertemuan di 
KTT G20 .

[GELORA45] Petani rumput laut protes limbah tambang nikel

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://sultra.antaranews.com/berita/307354/petani-rumput-laut-protes-limbah-tambang-nikel


 Petani rumput laut protes limbah


 tambang nikel

Sabtu, 29 Juni 2019 23:47 WIB

Petambak memanen rumput laut Glacilaria Sp di areal tambak desa 
Brondong, Indramayu, Jawa Barat, Senin (27/5/2019). ANTARA FOTO/Dedhez 
Anggara/foc.


Kendari (ANTARA) - Petani budi daya rumput laut di Kecamatan Tinanggea, 
Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, memprotes limbah 
pertambangan nikel, yang telah mencemari wilayah mata pencahariannya.


"Petani rumput laut mengalami kerugian yang berkepanjangan sejak 
aktivitas pemuatan ore nikel di Teluk Tinanggea. Rekomendasi amdal tidak 
akurat sehingga perlu dievaluasi," kata Kadis Perikanan dan Kelautan 
Sultra Askabul Kijo di Kendari, Sabtu.


Ada beberapa alternatif untuk melindungi petani rumput laut dari 
kerugian, antara lain pihak perusahaan menyiapkan biaya dampak limbah 
sebagai kompensasi kerugian petani rumput laut.


Selain itu, kata dia, petani dapat direlokasi ke tempat yang mumpuni 
dengan modal relokasi sampai produksi menjadi tanggungan perusahaan 
penyebab polusi di perairan setempat.


"Apa bedanya petani sawah di darat yang mendapat dana kompensasi polusi 
debu dengan petani rumput laut yang merugi karena limbah dari aktivitas 
pertambangan. Air laut bukan lagi hijau/biru tetapi sudah coklat 
kehitam-hitaman," ujarnya.


Keluhan petani rumput laut akibat limbah tambang sudah pernah 
disampaikan ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra namun 
belum ada tindakan konkret.


Wakil Ketua DPRD Konawe Selatan Hapsir Jaya mengharapkan Dinas ESDM 
Sultra dapat memahami aspirasi petani rumput laut karena aktivitas 
pengangkutan ore nikel sudah merugikan masyarakat pesisir.


"Saat ini urusan tambang menambang menjadi kewenangan Pemerintah 
Provinsi Sultra. Oleh karena itu, sekecil apa pun rintihan rakyat atau 
petani rumput laut agar diperhatikan," kata politisi Gerindra tersebut.

Pewarta : Sarjono
Editor: Hernawan Wahyudono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

AddThis Sharing ButtonsShare to Facebook

[GELORA45] Kronologi kecelakaan yang tewaskan seluruh penumpang di Indramayu

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://jabar.antaranews.com/berita/100677/kronologi-kecelakaan-yang-tewaskan-

seluruh-penumpang-di-indramayu


 Kronologi kecelakaan yang


 tewaskan seluruh penumpang di


 Indramayu

Sabtu, 29 Juni 2019 23:32 WIB

Mobil Terios E 1826 RA menjadi tontonan warga setelah tertabrak kereta 
api di Indramayu, Jawa Barat. (ANTARA/Istimewa)


Indramayu (ANTARA) - Kapolres Indramayu, Jawa Barat, AKBP Yoris M.Y 
Marzuki mengatakan untuk kronologi tertabraknya minibus Terios E 1826 RA 
oleh KA Jayabaya yang menewaskan seluruh penumpangnya dikarenakan adanya 
kelalaian pengemudi.


"Pengemudi mobil menerobos penjagaan, meskipun sudah dilarang," kata 
Yoris di Indramayu, Sabtu.


Menurutnya kecelakaan itu terjadi pada hari Sabtu (29/6) sekira pukul 
15.15 WIB di perlintasan kereta api KM.143+1 Desa Jayamulya, Kecamatan 
Kroya, Kabupaten Indramayu.


Di mana kereta api Jayabaya No.KA 144 Jurusan Pasar Senen-Malang 
menabrak kendaraan minibus Daihatsu Terios E 1826 RA yang mengakibatkan 
pengemudi dan penumpang meninggal dunia.


Dari keterangan saksi kata Yoris, perlintasan kereta yang memang tidak 
dijaga secara resmi itu sudah ada penjaga sukarelawan, di mana ketika 
ada kereta akan lewat langsung menutup dengan seadanya.


"Saksi sudah menyarankan untuk berhenti namun kendaraan tetap memaksa, 
sehingga mengakibatkan kendaraan mati mendadak ditengah rel kereta," 
ujarnya.


Kemudian para saksi berupaya untuk mendorong mundur mobil, tetapi kereta 
semakin dekat dan tidak memungkinkan untuk tertolong.


"Sehingga kereta menabrak yang menyebabkan mobil tersebut terseret 
sekitar 100 meter," katanya.


Akibat kecelakaan tersebut seluruh penumpang yang berada di dalam mobil 
terse semuanya meninggal dunia di tempat kejadian perkara.


Pewarta : Khaerul Izan
Editor : Zaenal A.

COPYRIGHT © ANTARA 2019

[GELORA45] Melihat ke Depan

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1554-melihat-ke-depan


 /*Melihat ke Depan*/

Penulis: *Suryopratomo Dewan Redaksi Media Group * Pada: Sabtu, 29 Jun 
2019, 05:10 WIB podium 
 
 
 


Melihat ke Depan 
 



/MI/
Suryopratomo Dewan Redaksi Media Group

SENATOR John McCain tidak pernah menjadi Presiden Amerika Serikat. Dua 
kali mencoba untuk masuk Gedung Putih, McCain selalu gagal. Namun, 
veteran perang AS itu tetap dikenang sebagai tokoh politik yang sportif 
dan tidak pernah mau menghalalkan segala cara untuk menjadi orang nomor 
satu dunia.


Penghormatan paling tinggi diberikan saat ia memberikan pidato kekalahan 
pada Pemilu 2008. McCain mengatakan bangsa Amerika sudah menentukan 
suaranya dan memilih Senator Barack Obama sebagai Presiden AS. 
Terpilihnya orang Afrika-Amerika menunjukkan negeri ini memberikan 
kesempatan yang sama kepada semua yang kini menjadi warga Amerika untuk 
menjadi pemimpin di negara yang besar ini.


Kita tahu ketika itu AS sedang terpuruk akibat krisis ekonomi yang 
menghancurkan sektor keuangan negeri itu. John McCain tidak mau 
membiarkan Obama menghadapi tantangan itu. Ia menawarkan diri untuk 
membantu Obama membangun kembali Amerika.


Yang paling fenomenal, McCain mengatakan kekalahan itu pasti membuat 
kecewa para pendukungnya. Namun, ia meminta kepada para pendukungnya 
bukan hanya memberikan ucapan selamat kepada Presiden Obama, melainkan 
juga memberikan bantuan yang terbaik kepadanya agar bisa membuat Amerika 
lebih makmur, aman, dan meninggalkan sesuatu yang lebih baik untuk 
anak-cucu kita.


Begitulah sistem demokrasi bekerja. Yang menentukan siapa yang memenangi 
kompetisi dalam pemilihan presiden ialah suara rakyat yang terbanyak. 
Semua yang ikut dalam kompetisi itu bukan hanya harus siap menang, 
melainkan juga siap untuk kalah.


Ketika rakyat memberikan suara yang lebih banyak kepada lawan kita, kita 
bukan hanya harus sportif untuk menerimanya, melainkan juga menawarkan 
bantuan terbaik kepada yang menang. Seorang Presiden Terpilih bukan 
hanya akan bekerja untuk diri atau pendukungnya, melainkan juga harus 
melayani seluruh warga bangsa ini.


Pembangunan yang kemudian dijalankan haruslah bersifat inklusif. Untuk 
itu, semua warga harus juga mau berperan serta karena keberhasilan 
pembangunan negara ini akan dinikmati kita semua.


Tidak bosan kita sampaikan, negeri ini mempunyai potensi untuk bisa 
menyejahterakan seluruh warga bangsanya. Namun, potensi itu tidak bisa 
dengan sendirinya memberi manfaat kepada kita, tetapi harus kita gali 
bersama-sama.


Tidak boleh ada di antara kita yang hanya duduk-duduk menjadi penonton 
dan sekadar memberi komentar. Apalagi, hanya mencari-cari kesalahan 
tanpa pernah mau memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara ini. 
Indonesia akan gagal memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya apabila 
ada di antara kita yang bersikap masa bodoh dan tidak mau peduli.


Sekarang ini banyak di antara kita hanya berpikiran negatif. 
Ketidakmampuan untuk meraih kehidupan lebih baik diekspresikan dengan 
menyalahkan orang lain. Paling sering dijadikan kambing hitam ialah 
bangsa Tiongkok.


Kita lupa bahwa 25 tahun yang lalu, mereka jauh tertinggal dari kita. 
Mengapa mereka lalu bisa melompat begitu tinggi, dan bahkan menguasai 
dunia? Bill Gates mengatakan bangsa Tiongkok bisa menjadi hebat karena 
mereka bekerja keras. Mereka membangun manusianya untuk bisa menguasai 
ilmu dan teknologi.


Pemimpin perusahaan raksasa Jepang, Mitsui, pernah ditanya apa 
sebenarnya kerja keras itu? Ia mengatakan kerja keras itu kalau kita 
bekerja tanpa tidur 72 jam dan warna air seni kita itu sampai cokelat.


Pertanyaannya, apakah kita sudah sama seperti bangsa Jepang atau 
Tiongkok dalam bekerja? Kita jangan hanya bisa menyalahkan bangsa lain 
kalau tidak mampu melakukan itu. Keberhasilan itu buah dari kecerdasan, 
kecerdikan, dan kerja keras.


Kita setuju dengan pidato calon Presiden Prabowo Subianto bahwa masih 
banyak yang harus kita kerjakan sebagai bangsa. Namun, kita tidak cukup 
hanya berbicara apalagi menyalahkan. Kita harus mampu menunjukkan 
bagaimana lalu arti bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan itu.


Tidak mungkin kita menjadi bangsa besar kalau tidak mau mengakui 
kenyataan. Mustahil Indonesia maju kalau kita hanya berkutat mencari 
pembenaran bagi diri kita sendiri. Kita harus berani melihat ke depan 
dan mengerjakan semua pekerjaan rumah kita karena dunia ini berlari 
cepat untuk meraih kemajuan.


 
 

[GELORA45] Membidik Sisi Lain Perempuan

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://mediaindonesia.com/read/detail/244118-membidik-sisi-lain-perempuan


 /*Membidik Sisi Lain Perempuan*/

Penulis: *Fathurrozak* Pada: Minggu, 30 Jun 2019, 01:30 WIB Weekend 

 
 
 


Membidik Sisi Lain Perempuan 
 



/MI/Duta/
Ilustrasi Pemotretan

APA rasanya berkeliling Jakarta selama 24 jam penuh? Media Indonesia 
mengikuti para pemotret yang tergabung dalam 24 hour project. Dari pasar 
tradisional, kawasan wisata, hingga tempat publik jadi tujuan 
mendokumentasikan para perempuan.


Pukul 22.00 WIB para peserta yang sudah siap dengan kamera mereka 
masing-masing berkumpul di Stasiun Kebayoran Lama. Tak jauh dari 
stasiun, mereka singgah di salah satu warung kopi yang ada di sudut 
pasar tradisional Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.


Tepat tengah malam, mereka menyebar ke beberapa titik di pasar. Ada 
yang masuk ke lorong untuk memotret pedagang yang tengah terlelap tidur, 
ada yang menerobos jalanan becek ke kawasan pedagang ikan, atau mereka 
yang membidik dari lantai dua bangunan pasar untuk memotret pedagang 
dengan jajaran sayurnya.


Seusai subuh, mereka bergerak menggunakan kereta listrik menuju pasar 
tradisional Palmerah, Jakarta Barat. Hingga kembali pukul 00.00, mereka 
berhenti di titik Bundaran HI, Jakarta Pusat. Dengan begitu, tuntas pula 
proyek memotret sepanjang 24 jam berkeliling kota.


Secara garis besar kompetisi berlangsung 24 jam, tapi tidak 
sepenuhnya aturan itu diberlakukan. Mengingat kompetisi dilakukan saat 
Ramadan dan sebagian peserta berpuasa.  Ajang 24 hour project merupakan 
proyek mendokumentasikan kota yang digagas Renzo Grande bersama Sam 
Smotherman, yang kini menjabat sebagai direktur kreatif, bersama Greta 
Rico sebagai koordinator logistik, dan Flor Perez sebagai koordinator 
komunikasi. Proyek ini menghubungkan para fotografer, pewarta foto mula, 
atau pencerita
di setiap kota di dunia mendokumentasikan kemanusiaan dan 
memberikan perbedaan dengan meningkatkan kesadaran pada isu-isu global, 
serta memberdayakan para lembaga swadaya nirlaba. Setiap jamnya, para 
peserta diminta untuk mengunggah foto mereka melalui Instagram.


Ilham, salah satu peserta yang baru berpartisipasi tahun ini berhasil 
dua kali foto unggahannya diunggah ulang akun utama @24hourproject. Ia 
memulai mengarahkan lensanya dari Stasiun Kebayoran Lama pukul 03.00. 
“Kebetulan saya paginya ada pekerjaan, kemudian lanjut kembali pada sore 
harinya di Lapangan Banteng, kemudian berhenti di Bundaran HI 1 jam 
sebelum selesai. Ada dua foto yang di-feature sama @24hourproject, 
mungkin momennya sesuai dengan tema yang kurator minta, saya memotret di 
antaranya sosok perempuan yang sehari-harinya bekerja (berdagang) hingga 
dini hari dengan kondisi tempat aktivitasnya di area terbuka (pasar),” 
ungkap Ilham.


Sama dengan Ilham, Awang juga baru kali ini berpartisipasi. Namun sejak 
tahun lalu, ia sudah memantau melalui media sosial. “Saya berusaha 
menampilkan foto perempuan dengan kondisi apa adanya dengan 
aktivitasnya, tanpa setting kondisi pastinya sehingga lebih terlihat 
natural. Yang menjadi tantangan karena dilakukan saat bulan puasa 
sebenarnya. Saya menganggap dampak yang ditimbulkan dari gerakan ini 
cukup relevan dan realistis karena saat ada acara ini teman-teman unggah 
di media sosial, banyak yang respons positif.”



*Menjangkau lebih luas *

Proyek yang berlangsung pada Sabtu (25/5) itu pun menjaring 4.880 
pendaftar dari 826 kota di 100 negara. Di Indonesia, tahun ini 
berlangsung di delapan kota, di antaranya Jakarta, Pati, Malang, 
Salatiga, dan Padang. Ali Zaenal, ambassador untuk Jakarta, menyebut 
proyek yang telah berlangsung sejak 2012 itu punya perbedaan pendekatan. 
Bila sebelumnya mengusung tagline street photographer terbesar di dunia, 
menjadi acara fotografi terbesar di dunia. Menurutnya, kini gerakan itu 
ingin lebih mengajak banyak orang bukan hanya dari kalangan street 
photographer.


“Isu mengenai perempuan ini mulai pada 2017, sebelumnya lebih ke social 
movement, seperti memberi kegiatan bagi anak-anak di pengungsian. 
Keikutsertaan Indonesia sudah dari tahun perdana. Ambassador bisa 
mengajukan sendiri, sedangkan Jakarta sampai detik Feburari lalu belum 
ada yang ngajuin.  Renzo menawari saya dan berharap saya ikutan lagi,” 
papar Ali di sela membidik kamera, di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (25/5).


Tahun lalu, dari target donasi US$10 ribu (sekitar Rp142.305.500), hanya 
terkumpul US$ 300 (setara Rp4.269.165), dari hasil penjualan buku foto 
yang telah dikurasi. Sementara itu, tahun ini foto-foto yang telah 
dikurasi akan dipamerkan dan ada pelelang

[GELORA45] Sandiaga ke Jokowi-Ma'ruf: Selamat Bekerja dan Jalankan Amanah Rakyat

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://news.detik.com/berita/d-4606303/sandiaga-ke-jokowi-maruf-selamat-bekerja-dan-jalankan-amanah-

rakyat?tag_from=wp_hl_judul&_ga=2.234828638.1356407710.1561917893-881394393.1561917893

Senin 01 Juli 2019, 00:56 WIB


 Sandiaga ke Jokowi-Ma'ruf: Selamat Bekerja


 dan Jalankan Amanah Rakyat

Zunita Putri - detikNews
Share *0* 
 
Tweet 
 
Share *0* 
 
0 komentar 
 

Sandiaga ke Jokowi-Maruf: Selamat Bekerja dan Jalankan Amanah Rakyat 
Sandiaga Uno (Foto: Grandyos Zafna)
*Jakarta* - Sandaiaga Salahuddin Uno memberikan selamat kepada Presiden 
dan Wakil Presiden Teprilih 2019-2024 Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf 
Amin. Sandiaga mengucapkan selamat bekerja kepada Jokowi-Ma'ruf.


"Kita telah bersama-sama mengikuti proses konstitusional dalam Pemilu 
2019 ini, semua pihak dengan sungguh-sungguh menjalankan tugasnya dengan 
sebaik-baiknya, meletakkan kepentingan negara dan bangsa di atas 
kepentingan golongan pribadi," kata Sandi seperti dilihat di akun 
Instagram pribadinya 
, Minggu 
(30/6/2019).


Sandiaga juga mengatakan telah mengikuti segala proses pemilu hingga 
proses di persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan 
Jokowi-Ma'ruf sebagai pemenang di Pilpres 2019. Karena itu, dia pun 
mengucapkan selamat atas keberhasilan Jokowi-Ma'ruf.


"Kita ketahui bersama, MK telah memutuskan paslon 01 dinyatakan menjadi 
pemenang di Pemilihan Presiden 2019 dan dengan demikian Pak Joko Widodo, 
didampingi KH Ma'ruf Amin akan memimpin 5 tahun akan datang, dan hari 
ini kita akan saksikan penetapan presiden dan wakil presiden terpilih 
oleh KPU, untuk itu saya ucapkan selamat bekerja, selamat jalankan 
amanah rakyat, selamat berjuang untuk terus mencapai cita-cita, keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ucapnya.


Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman telah menetapkan Jokowi dan Ma'ruf 
sebagi presiden terpilih di Pemilu 2019. Dia membacakan Keputusan KPU RI 
Nomor 1185/PL.01.9_KPT/06/KPU/VI/2019 tentang Penetapan Pasangan Calon 
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. 
Keputusan itu menimbang, mengingat, dan memperhatikan keputusan KPU, 
putusan MK, dan Berita Acara Nomor 152/PL.01.9-BA/06/KPU/VI/2019 tentang 
Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam 
Pemilu 2019 tertanggal 30 Juni 2019.


"Menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam 
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, nomor urut 01, Saudara 
Ir H Joko Widodo dan Saudara Prof Dr HC KH Ma'ruf Amin dengan perolehan 
suara sebanyak 85.607.362 suara atau 55,50% dari total suara sah 
nasional sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih 
periode tahun 2019," kata Arief


"Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan di 
Jakarta tanggal 30 Juni 2019," imbuhnya.



*(zap/dnu)*

*
*

*
*

*
*

*
*

[GELORA45] "People Power" yang Sesungguhnya

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://news.detik.com/kolom/d-4605815/people-power-yang-sesungguhnya?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.235248449.1356407710.1561917893-881394393.1561917893

Minggu 30 Juni 2019, 14:30 WIB


   Jeda


 "People Power" yang Sesungguhnya

Mumu Aloha - detikNews

Mumu Aloha 
 

Share *0* 
 
Tweet 
 
Share *0* 
 
0 komentar 
 


People Power yang Sesungguhnya Mumu Aloha (Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom)
*Jakarta* - Seorang lelaki remaja belia berwajah ala Korea mendekat ke 
kamera. Dalam video yang kemudian viral itu, kita menyaksikan sang bocah 
bicara dalam bahasa Jawa. "/Ketoke aku arep mulai saiki/." Sebuah pesan 
agar penonton bersiap-siap, karena dia akan segera memulai aksinya. 
Lalu, terdengar suara gamelan, dan sang bocah pun menari.


Ia menari di tengah jalan raya yang lapang tanpa kostum layaknya seorang 
penari tradisional pada umumnya. Dengan kaos oblong warna /pink/, celana 
/jeans/ hitam, topi /Nike/, dan sepatu /Adidas/ ia tampak sangat lincah 
dan riang, bergerak ke sana ke mari seolah sedang menggelar sebuah 
pertunjukan di atas panggung.


Lalu, kamera menyorot sekelilingnya dan kita pun tahu, bocah itu 
ternyata menari di Jalan Malioboro Yogyakarta, di depan deretan 
toko-toko yang ramai. Orang-orang yang melintas dan berlalu lalang pun 
kemudian mengerumuni sang penari cilik itu, memotret, merekam dengan 
kamera HP. Terlihat wajah-wajah kagum, yang di antaranya kita menangkap 
sosok Sri Sultan Hamengku Buwono X di antara para penonton. Makin lama 
kerumunan semakin ramai.


Beberapa lelaki muda bertas ransel di punggungnya satu per satu melompat 
ke tengah "panggung", bergabung dengan bocah tadi, dan ikut menari. 
Seorang perempuan berjilbab menyeruak kerumunan penonton, dan kemudian 
juga ikut menari bersama mereka. Perempuan lain yang semula hanya duduk 
menonton, setelah beberapa saat mempelajari dan menirukan gerakan tangan 
para penari, akhirnya tak tahan juga, bangkit, meletakkan tasnya dan 
bergabung.


Para penari semakin meluas sampai ke emperen toko. Agak jauh di belakang 
kerumunan penonton, di atas sebuah bangku di trotoar, seorang perempuan 
berjilbab juga tak mau tinggal diam, ikut menari. Ketika kamera menyorot 
dari kejauhan, tampak sebuah gedung tua menjadi /background/ bagi 
pertunjukan di jalanan itu. Gamelan makin bertalu-talu. Langit yang 
sebelumnya cerah kini tampak mulai meremang. Matahari hampir tenggelam, 
dan mereka menuntaskan tariannya dalam puncak irama gamelan yang rancak.


Banyak orang mengaku "merinding" menyaksikan video /flash mob/ "beksan 
wanaran" (tarian kera) yang viral di media sosial itu. Bagi yang sudah 
menontonnya bisa merasakan, seperti ada daya magis yang membangkitkan 
jiwa, memicu perasaan haru, dan menumbuhkan semacam gairah. Seperti 
tampak pada video itu, di mana orang-orang yang semula hanya lewat atau 
diam menonton, kemudian tergerak untuk ikut bergabung menari.


Hadirnya sebuah pertunjukan di tengah kota yang sibuk seolah menjadi 
kekuatan yang menggerakkan daya hidup bagi warganya. Warga kota yang 
sehari-hari menjalani rutinitas kerja, baik di sektor formal sebagai 
pegawai kantoran maupun sektor-sektor informal seperti berjualan, seolah 
menemukan oase, tempat untuk sejenak melepas lelah dan dahaga dari 
berbagai ketegangan, kebosanan, dan perasaan-perasaan lain yang menekan, 
membuat /kemrusung/, dan pada akhirnya menimbulkan rasa "asing" pada 
dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya --merasa sepi dan hampa.


/Flash mob/ tari seperti yang terjadi di tengah keriuhan pusat industri 
wisata di Yogyakarta itu hanyalah satu contoh dari bangkitnya kesadaran 
masyarakat untuk merebut kembali "kewarganegaraan" sebagai bagian dari 
penghuni kota dan negara, yang selama ini barangkali semakin terasa 
sumpek, terdesak, dan terpinggirkan dalam kehidupan sosial dan 
hiruk-pikuk politik nasional.


/Flash mob/ "beksan wanaran" itu sendiri merupakan bagian dari acara 
untuk menyemarakkan uji coba pedestrian Malioboro, digagas oleh Kanjeng 
Pangeran Haryo (KPH) Notonegoro (menantu Sri Sultan), dilakukan oleh 
para pena

[GELORA45] "Flash Mob" Tari di Malioboro dan Penyegaran Seni Tradisi

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://news.detik.com/kolom/d-4605685/flash-mob-tari-di-malioboro-dan-penyegaran-seni-tradisi

Minggu 30 Juni 2019, 12:00 WIB


   Kolom


 "Flash Mob" Tari di Malioboro dan


 Penyegaran Seni Tradisi

Aris Setiawan - detikNews

Aris Setiawan 
 

Share *0* 
 
Tweet 
 
Share *0* 
 
4 komentar 
 

Flash Mob Tari di Malioboro dan Penyegaran Seni Tradisi Flash mob 
"Beksan Wanara" di Malioboro, Yogyakarta (Foto: Youtube)

*Jakarta* -

Video /flash mob/ "Beksan Wanara" yang ditampilkan di area Jalan 
Malioboro, Yogyakarta (18/6/19) menarik perhatian masyarakat luas. Video 
tersebut menjadi perbincangan hangat dan sempat viral di media sosial. 
Semua penari adalah anak-anak muda. Tarian yang sejatinya menjadi 
tontonan biasa saja saat di panggung-panggung pertunjukan itu begitu 
istimewa saat disajikan di tengah jalan, di hadapan masyarakat yang 
berlalu-lalang untuk berbelanja dan berwisata di area Malioboro.


Peristiwa itu menjadi kabar yang menggembirakan bahwa apresiasi 
masyarakat terhadap kesenian tradisi masih cukup tinggi. Tetapi hal itu 
juga menyisakan catatan penting lain bahwa sudah selayaknya (kesenian) 
tradisi dapat menembus batas-batasnya, tidak lagi kaku dan beku semata 
di atas panggung, namun dapat hadir di mana pun secara mengejutkan, 
mendadak, dan berefek menciptakan kesan mendalam. Dengan gaya yang 
demikian, pandangan kita terhadap apa itu "tontonan" menjadi menarik 
untuk dikoreksi.


*Tontonan*

Lono Simatupang (2013) menggambarkan, dalam keseharian, setiap kita 
mungkin pernah tidak sengaja berhenti di tengah jalan untuk melihat 
kecelakaan lalu lintas, pencopet yang tertangkap, tawuran, atau 
demonstrasi. Lalu kita mendengar ungkapan "Sudah! Sudah! Ini bukan 
tontonan!". Atau, "Bubar, memangnya ini pertunjukan!". Dan sebagainya. 
Maksud perkataan itu menyiratkan adanya pemisahan antara yang 
benar-benar tontonan dan yang bisa dianggap (seolah-olah) tontonan.


Lalu kapan sebuah peristiwa menjadi benar-benar tontonan? Ternyata, 
suatu aktivitas baru disebut sebagai tontonan apabila dilakukan dengan 
kesengajaan maksud untuk dilihat oleh orang lain, dipertontonkan atau 
digelar. Jadi, kehendak untuk mempergelarkan sesuatu merupakan "syarat 
pertama" sebuah tontonan. Namun, kenapa sebagian orang tetap (seringkali 
tidak sengaja) menonton hal-hal yang oleh pelakunya tidak dimaksudkan 
sebagai tontonan?


Ternyata, karena peristiwa-peristiwa itu menyajikan sesuatu yang tidak 
biasa (/extraordinary/). Berdasarkan itu, maka "syarat kedua" adalah 
ketidakbiasaan sebagai daya tarik tontonan. Gabungan keduanya 
menghasilkan "syarat ketiga", yakni adanya peristiwa yang mempertemukan 
antara maksud penyaji untuk menggelar sesuatu yang tidak biasa dengan 
harapan penonton untuk mengalami sesuatu yang tidak biasa pula.


Hal itulah yang mencoba dilakukan oleh sekumpulan anak muda saat membuat 
f/lash mob/ Tari Wanara di Jalan Malioboro. Ada kesengajaan dari mereka 
untuk mempergelarkan tontonan yang tidak biasa bagi masyarakat. 
Ketidakbiasaan itu antara lain mengubah jalan sebagai panggung. Tidak 
ada lagi batas pemisah antara siapa penampil dan penonton. Bahkan 
masyarakat dapat turut terlibat langsung untuk menari dan merasakan 
sensasi yang hendak digapai.


Lebih penting lagi, tarian itu mendekonstruksi pandangan tentang 
bagaimana tradisi harus dinikmati. Pelaku tak harus berias (berkostum) 
selayaknya penari panggung. Mereka justru memakai pakaian keseharian, 
biasa dan sederhana, alias tidak jauh beda dengan orang kebanyakan yang 
hadir di Jalan Malioboro. Hal itu menimbulkan efek tak terduga bagi 
penonton (masyarakat), bahwa di sekeliling mereka bertebaran penari yang 
tak menunjukkan jatidirinya sebagai penari.


Kostum keseharian itu menghapus jarak atau sekat. Dan masyarakat begitu 
terkejut saat tarian yang awalnya hanya dibawakan oleh seorang penari, 
semakin lama tiba-tiba bertambah banyak. Satu per satu penari itu muncul 
di sela-sela keramaian penonton. Bahkan tidak sedikit penonton yang 
mencoba untuk ikut menari.


Tontonan yang membosankan di atas panggung menjadi begitu bergairah saat 
dihadirkan di keramaian jalan. Hal yang demikian seolah melawan gaya 
pertunjukan tari yang selama ini lebih mengandalkan jumlah penari 
(kolosal) dalam penyajiannya, dibanding wacana atau gagasan yang 
ditimbulkan. Saat Banyuwangi menggelar /Gandrung/ /Sewu/ yang diikuti 
kurang lebih seribuan penari, tiba-tiba di beber

[GELORA45] Arkeolog Temukan Mata Air dan Udang di Gua "Alien" Lembah Baliem

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://tekno.tempo.co/read/1219644/arkeolog-temukan-mata-air-dan-udang-di-gua-alien-lembah-baliem/full&view=ok


 Arkeolog Temukan Mata Air dan Udang di Gua


 "Alien" Lembah Baliem

Reporter:


   Tempo.co

Editor:


   Yudono Yanuar

Minggu, 30 Juni 2019 07:50 WIB
Lukisan dinding gua prasejarah di Gua Kontilola di Distrik Kurulu, 
Kabupaten Jayawijaya, Papua. (Dok. Hari Suroto/Balai Arkeologi Papua) 



Lukisan dinding gua prasejarah di Gua Kontilola di Distrik Kurulu, 
Kabupaten Jayawijaya, Papua. (Dok. Hari Suroto/Balai Arkeologi Papua)


*TEMPO.CO*, *Jakarta* - Tim Balai Arkeologi 
Papua, 
yang sedang melakukan penelitian pemukiman masa pra-sejarah, kembali 
menemukan sumber air tawar dengan udang transparan di dalamnya. Temuan 
itu didapat di dalam Gua Kontilola di Distrik Kurulu, Kabupaten 
Jayawijaya, Papua.


Baca juga: Tim Arkeolog Temukan Udang Selingkuh di Gua Prasejarah Papua 



"Di dalam ruang gua yang gelap terdapat sumber air tawar, yang merupakan 
kumpulan air yang menetes dari stalagtit,. Dalam sumber air ini udang 
tersebut ditemukan," kata arkeolog Balai Arkeologi Papua, Hari Suroto, 
kepada Tempo, Minggu, 30 Juni 2019.


Gua ini terletak 1650 meter di atas permukaan laut. Gua Kontilola sudah 
lama dikenal sebagai destinasi wisata bagi wisatawan yang berkunjung di 
Lembah Baliem.


Gua ini oleh wisatawan dikenal sebagai gua yang di dindingnya terdapat 
lukisan gambar alien. Menurut Hari Suroto, eksplorasi arkeologi oleh Tim 
Balai Arkeologi Papua di Gua Kontilola pada Sabtu, 29 Juni 2019, 
menunjukkan bahwa yang dimaksud gambar alien oleh wisatawan ini, 
sebenarnya termasuk sebagai /rock art/ atau seni gambar cadas yang 
dibuat oleh manusia prasejarah.


"Gambar alien yang terdapat di Gua Kontilola sesungguhnya merupakan 
gambar manusia. Pada masa prasejarah, teknik menggambar manusia pada 
masa itu masih sangat sederhana," kata Hari.


Situs Gua Kontilola berdasarkan cerita rakyat yang dipercaya oleh 
masyarakat Kurulu, dulu merupakan tempat tinggal nenek moyang mereka. 
Eksplorasi arkeologi  juga menemukan spesies udang bertubuh transparan 
berukuran 1 -1,5 cm.


Tim Balai Arkeologi Papua menemukan mata air dan udang dalam penelitian 
di Gua Kontilola di Distrik Kurulu, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Sabtu 
(29/6/2019). (Dok. Hari Suroto/Balar Papua)


Menurut Hari Suroto, penelusuran informasi ke masyarakat sekitar gua, 
mereka baru mengetahui jika di dalam gua terdapat udang transparan ini. 
Udang bertubuh transparan juga sebelumnya ditemukan Tim Balai Arkeologi 
Papua dalam eksplorasi arkeologi di Situs Gua Togece, Kampung Parema, 
Distrik Wesaput, Kabupaten Jayawijaya.


Keberadaan air ini sangat penting dalam sebuah pemukiman prasejarah. 
"Manusia prasejarah dalam memilih lokasi sebagai tempat tinggal, 
didasari oleh tempat yang aman dan nyaman untuk ditinggali. Selain itu, 
keberadaan sumber air tawar juga menjadi pertimbangan, serta 
ketersediaan sumber makanan di lingkungan sekitar," kata Hari.


Untuk mencapai gua ini, kita harus mendaki tebing yang lumayan curam. 
Menurut Hari, manusia prasejarah memilih tempat tinggal seperti Gua 
Kontiola ini juga dengan pertimbangan keamanan dari serangan binatang 
buas dan juga musuh.


"Gua yang terletak di ketinggian, dianggap sangat strategis, aman dari 
serangan musuh atau serangan binatang buas," katanya.


Dalam penelitian sebelumnya, tim arkeolog 
 pernah menemukan alat batu di 
gua ini.

[GELORA45] Asa Jokowi menggenjot modernisasi pertanian

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://www.antaranews.com/berita/935091/asa-jokowi-menggenjot-modernisasi-pertanian


   Artikel 


 Asa Jokowi menggenjot modernisasi


 pertanian

Senin, 1 Juli 2019 00:45 WIB

Presiden terpilih Jokowi dan Wakil Presiden terpilih KH Maruf Amin 
(Antara /Hanni Sofia)


Jakarta (ANTARA) - Sektor pertanian saat ini masih menjadi sendi utama 
perekonomian Indonesia. Setidaknya empat dari sepuluh komoditas ekspor 
andalan berasal dari produk pertanian, yakni karet, sawit, kakao dan kopi.


Joko Widodo, presiden terpilih periode 2019-2024, menilai sektor 
pertanian menjadi industri yang penting dan strategis, tidak hanya 
sebagai tulang punggung perekonomian, tetapi juga ketahanan pangan 
masyarakat Indonesia.


Selama periode kepemimpinannya sejak 2014, janji swasembada pangan 
memang belum terealisasi sempurna. Namun begitu, Indonesia juga harus 
siap menghadapi tantangan revolusi industri 4.0, di mana penguasaan 
teknologi menjadi krusial.


Semangat dan asa Jokowi untuk memodernisasi dan mendigitalisasi sektor 
pertanian sudah ditekankan dalam debat capres-cawapres beberapa waktu 
lalu. Ia berharap kesiapan petani dalam memasarkan produk pertaniannya 
ke dalam sebuah "marketplace".


"Skarang anak muda sudah mengembangkan ekosistem 'online'. Kita akan 
sambungkan dengan 'offline'. Itu juga untuk pertanian dan perikanan," 
kata Jokowi dalam debat capres-cawapres putara kelima.


Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menekankan pentingnya mengembangkan 
teknologi dan kemampuan wirausaha petani saat pascapanen agar memperoleh 
keuntungan sebanyaknya. Transaksi produk pertanian melalui situs 
marketplace bahkan dapat mengurangi rantai pasok sampai ke tingkat 
konsumen dan memperluas wilayah pemasaran.


Saat ini setidaknya sudah ada 5 marketplace yang bisa digunakan para 
petani untuk memasarkan hasil panennya secara online, yakni Agromaret, 
TaniHub, aplikasi Petani, Sayurbox dan LimaKilo.


Dari marketplace yang disebutkan di atas, Jokowi dalam debat capres juga 
pernah menyinggung kehadiran TaniHub, perusahaan rintisan (startup) yang 
didirikan pada 2015 sebagai layanan "on-demand" untuk pengiriman produk 
pertanian dari lahan hingga ke rumah tangga.


TaniHub merupakan salah satu lini bisnis yang dimiliki TaniGroup, 
perusahaan teknologi rintisan yang didirikan oleh Ivan Arie dan Pamitra 
Wineka. Melalui TaniHub, petani dapat langsung menjual produk 
pertaniannya dengan pembeli, baik individu maupun korporasi 
(supermarket, hypermarket, hotel, dan restoran).


Selain Tanihub, lini bisnis yang dikelola TaniGroup adalah TaniFund, 
sebuah crowdfunding platform yang menyediakan sarana investasi bagi 
masyarakat umum serta pembiayaan bagi kelompok tani yang ingin 
mengembangkan usahanya.


"Program ini menghubungkan petani yang kekurangan dana dengan publik, 
baik individu maupun institusi yang ingin mendanai program-program 
pertanian," kata Business Partner Lead TaniGroup Lutfia Aisya.


Menurut Lutfia, ada tiga faktor yang menghambat pertumbuhan industri 
pertanian di Indonesia, yakni perubahan konsumsi masyarakat, pola 
budidaya para petani yang masih tradisional dan tantangan distribusi 
hasil produksi pertanian.


*Baca juga: Masuki era Industri 4.0, Kementan kembangkan layanan 
karantina digital 

Baca juga: Di depan 500-an petani, Jokowi tekankan pentingnya 
digitalisasi pertanian 
*



Kebanyakan petani melakukan budidaya tani yang tradisional dan belum 
mengikuti permintaan pasar sehingga selalu ada 'gap' antara ketersediaan 
dan permintaan barang.


Selain itu, sering kali petani harus melewati jalan curam dan tidak 
terjangkau oleh kota besar. Namun, lewat TaniHub, permintaan pasar dapat 
disesuaikan dengan sentra produksi terdekat.


Di sisi lain, Pengamat pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi 
Andreas Santosa menilai pemanfaatan marketplace untuk mengurangi rantai 
pasok pertanian justru berpotensi menghadirkan "middleman" atau pedagang 
perantara yang mengambil keuntungan petani.


Pasalnya, petani yang memiliki fasilitas internet dan mengakses pasar 
daring sangatlah kecil atau berkisar 1 persen dari total petani di 
Indonesia.


Selain itu, proses penjualan produk pertanian secara daring memang 
selalu ada pihak perantara yang mengumpulkan produk-produk tersebut dari 
petani kemudian dipasarkan ke konsumen dengan margin yang menguntungkan 
mereka.


"Justru 'middleman' yang menampung produk-produk petani kemudian 
memasarkannya lewat online. Itu yang perlu jadi perhatian karena 
kenyataannya akses petani kecil di 'on farm' terhadap internet masih 
kecil," kata Dwi.




*Modernisasi dari SDM hingga alsintan*

Pada kenyataannya, jumlah di sektor pertanian mayoritas diisi oleh para 
petani senior yang tentunya masih harus menye

[GELORA45] Surya Paloh Puji Jokowi Tunjukkan Sikap,Kenegarawanan

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://mediaindonesia.com/read/detail/244263-surya-paloh-puji-jokowi-tunjukkan-sikap-kenegarawanan


 /*Surya Paloh Puji Jokowi Tunjukkan Sikap
 */


 /*Kenegarawanan*/

Penulis: *Dero Iqbal Mahendra* Pada: Minggu, 30 Jun 2019, 21:00 WIB 
Politik dan Hukum 
 
 
 


Surya Paloh Puji Jokowi Tunjukkan Sikap Kenegarawanan 
 



/MI/Susanto/
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh

KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh mengungkapkan berdasarkan pidato 
yang disampaikan Presiden terpilih Joko Widodo dalam sambutannya 
menunjukkan bahwa Jokowi tidak terjebak dengan bentuk polarisasi ketika 
pemilihan umum.


Menurut Surya, Presiden menyadari untuk membangun bangsa Indonesia 
menjadi lebih maju lagi dibutuhkan kerja sama dari seluruh elemen 
bangsa. Lebih lanjut ia juga mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi 
menunjukkan sikap lebih dari sekedar politisi, tetapi sebagai negarawan 
dalam isi pidatonya.


"Kita semuanya harus membangun kesadaran menjadi sesuatu yang bisa 
memperkokoh semangat kebangsaan kita. Nilai-nilai seorang politisi tidak 
hanya berhenti menjadi politisi saja. Tetapi harus belajar menjadi 
seorang negarawan, /statesmanship/, /fairness/, /gentle/, bertanding 
siap untuk kalah serta siap untuk menang, yang menang menghormati begitu 
juga yang kalah menghormati yang berhasil memenangi kompetisi ini," 
tutur Surya saat ditemui usai penetapan Komisi Pemilihan Umum di Gedung 
KPU Jakarta, Minggu (30/6).


Untuk langkah selanjutnya pascapenetapan pemenang pemilu, menurut Surya, 
Jokowi harus /leading /sebagai presiden terpilih untuk menentukan 
langkah selanjutnya apakah akan merangkul pasangan calon lawannya atau 
seperti apa.



*Baca juga: Ditanya Soal Rekonsiliasi, Jokowi: Tanya Pak Prabowo 
*



Presiden tentu akan menentukan suatu /grand strategy/ yang akan 
dijalankan demi mencapai visi pembangunannya. Surya menyadari dalam hal 
ini tentu ada pihak yang setuju maupun tidak, tetapi hal tersebut 
merupakan suatu proses yang harus dihadapi oleh Jokowi sendiri.


"NasDem amat sangat berkepentingan proses sistem demokrasi yang kita 
miliki saat ini harus bisa kita pertahankan. Bahkan kita kondisikan ke 
arah yang lebih baik dari sisi kualitas demokrasi itu sendiri. Artinya 
harus tetap terjaga/check and balance/, antara kekuatan eksekutif dan 
kekuatan legislatif di sisi lain. Tidak mungkin semuanya diajak mari 
kita duduk dalam pemerintahan," tuturnya.


Surya juga mengingatkan agar jangan sampai terjebak hanya kepada 
tampilan luar semata dalam kaitan rekonsiliasi.


"Kita jangan meninabobokan semuanya dengan pendekatan yang /lips 
service/ pendekatan kulit. Semua mengajak rekonsiliasi, mari 
rekonsiliasi tapi hatinya belum terbuka. Tidak ada kejujuran tidak ada 
kesadaran di sana. Tidak ada saling menghargai untuk apa rekonsiliasi," 
tegas Surya.


"Rekonsiliasi harus bisa dimaknai adanya kesadaran sepenuhnya tidak 
setengah-setengah. Mengakui kekurangan, kesalahan, memperbaiki bersama 
duduk bersama berangkat dan maju bersama. Itu makna rekonsiliasi yang 
kita harapkan bisa memberikan arti bagi kebaikan bangsa ini," 
pungkasnya. (OL-1)


 
 
 

[GELORA45] Tetap Oposisi, Gerindra Akan Tolak T,awaran "Jatah" Menteri

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://www.ayobandung.com/read/2019/07/01/56503/tetap-oposisi-

gerindra-akan-tolak-tawaran-jatah-menteri


 Tetap Oposisi, Gerindra Akan Tolak T


 awaran "Jatah" Menteri

  Senin, 01 Juli 2019
AddThis Sharing Buttons
Share to WhatsApp
Share to LINEShare to FacebookShare to TwitterShare to LinkedInShare to 
Email

Ketuan Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. (ayobandung)

*JAKARTA, AYOBANDUNG.COM* -- Anggota Dewan Penasehat DPP Partai Gerindra 
Muhammad Syafi'i menyebut partainya akan tetap menjadi oposisi baik di 
pemerintahan dan parlemen karena untuk mewujudkan demokrasi yang sehat.


"Harus ada yang bersikap oposisi dan Gerindra sejak awal sudah 
menunjukkan 'positioning' sebagai partai oposisi," katanya di kompleks 
parlemen di Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2019).


Dengan begitu, kata dia, partainya akan menolak tawaran termasuk apabila 
ada jatah menteri.


Politikus daerah pemilihan Sumatera Utara itu melanjutkan dengan menjadi 
oposisi akan terwujud sistem "check and balance" sebagai bagian dari 
demokrasi yang sehat yakni ada partai pendukung dan oposisi.


Walau akan menjadi oposisi, Syafi'i melanjutkan belum tentu partainya 
akan menjadi musuh bagi pemerintahan dan menolak seluruh kebijakan.


"Partai oposisi 'kan tidak mungkin juga, kalau ada kebijakan benar, kami 
tetap tidak terima saja. Oposisi yang benar itu bisa bangun 'check and 
balance', sehingga jalannya pemerintahan sesuai aturan yang ada," ucapnya.


Anggota Komisi III DPR RI itu menambahkan hingga saat ini kader Gerindra 
dari seluruh Indonesia belum dikumpulkan setelah ada putusan dari 
Mahkamah Konstitusi (MK).


Meski demikian, kata dia, kader di daerah juga lebih memilih akan 
menjadi oposisi agar tidak akan mencederai demokrasi.



  Tag Terkait

 * Presiden Jokowi 
 * Gerindra 

[GELORA45] Prabowo dan Sandi Kemungkinan Hadiri Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190701162220-32-408017/prabowo-dan-sandi-kemungkinan-hadiri-pelantikan-

jokowi-maruf


 Prabowo dan Sandi Kemungkinan Hadiri Pelantikan


 Jokowi-Ma'ruf

CNN Indonesia | Senin, 01/07/2019 17:45 WIB
Bagikan : 
 
 

Prabowo dan Sandi Kemungkinan Hadiri Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Prabowo 
Subianto disebut kemungkinan akan menghadiri pelantikan Jokowi-Ma'ruf 
sebagai Presiden dan Wapres 2019-2024, begitupun Sandiaga Uno jika 
diundang. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Direktorat Advokasi dan Hukum Badan 
Pemenangan Nasional (BPN) *Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 
*, Habiburokhman 
belum bisa memastikan kehadiran Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo 
Subianto dalam pelantikan *Joko Widodo-Ma'ruf Amin 
* sebagai Presiden 
dan Wakil Presiden terpilih 20 Oktober mendatang. Hanya saja jika 
berkaca pada 2014 lalu, Prabowo kemungkinan besar akan hadir dalam acara 
tersebut jika mendapat undangan.


"Kalau /flashback/ tahun 2014 Pak Prabowo hadir di pelantikan Pak Jokowi 
meskipun sebelumnya berkontestasi," kata Habib saat dihubungi melalui 
pesan singkat, Senin (1/7).


Dia juga menyebut Prabowo adalah sosok yang berjiwa ksatria dan telah 
legowo atas hasil Pilpres tahun ini. Hal itu terbukti dengan ucapan 
Prabowo yang menyatakan akan menghormati hasil putusan Mahkamah 
Konstitusi dan juga penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang 
mengumumkan Jokowi-Ma'ruf sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 
2019-2024.



"Pak Prabowo sudah tegas menyatakan menghormati hasil-hasil tersebut 
yang berarti di dalamnya saya artikan sebagai sikap satria, tunduk dan 
patuh pada ketentuan konstitusi," kata Habiburokhman.



 Lihat juga:

Sandiaga Isyaratkan Jadi Oposisi Pemerintahan Jokowi 



Hal sama diungkapkan oleh Sandiaga Uno yang juga merupakan lawan politik 
Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019. Sandi mengaku akan sangat senang jika 
dirinya diundang dan akan mencocokkan jadwal dengan Prabowo agar bisa 
hadir bersama-sama.


"Saya akan senang sekali kalau diundang dalam pelantikan tersebut, dan 
tentunya akan mencocokkan jadwal dengan pak Prabowo," kata dia.


"Kan yang mengundang MPR ya, kami juga akan sangat bahagia kalau 
diundang," tegasnya.



 Lihat juga:

Dewan Penasihat Gerindra Sebut Kader Ingin Tetap Jadi Oposisi 




*(tst/osc)*

[GELORA45] Ditangkap Bakamla, Kapal Ilegal Vietnam Berisi 500 Kg Ikan Diserahkan ke KKP

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://news.detik.com/berita/d-4607679/ditangkap-bakamla-kapal-ilegal-vietnam-berisi-500-kg-ikan-diserahkan-

ke-kkp?tag_from=wp_hl_judul&_ga=2.51604206.630115214.1562004136-1505183078.1562004136



Selasa 02 Juli 2019, 01:30 WIB


 Ditangkap Bakamla, Kapal Ilegal Vietnam


 Berisi 500 Kg Ikan Diserahkan ke KKP

Haris Fadhil - detikNews
Share *0* 
 
Tweet 
 
Share *0* 
 
0 komentar 
 

Ditangkap Bakamla, Kapal Ilegal Vietnam Berisi 500 Kg Ikan Diserahkan ke 
KKP Kapal yang diamankan Bakamla (Foto: dok. Istimewa)
*Jakarta* - Bakamla menyerahkan penanganan kapal ilegal asal Vietnam 
berisi 500 kg ikan yang ditangkap di perairan Laut Natuna Utara ke 
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kapal BV 8909 TS itu ditangkap 
karena melakukan penangkapan ikan tanpa izin.


"Satu kapal ilegal asal Vietnam BV 8909 TS diserahterimakan dari Nakhoda 
KN Bintang Laut 401 Capt Margono kepada Satuan Pengawasan (Satwas) 
Natuna Kepulauan Riau pada Senin (1/7)," kata Plt Dirjen Pengawasan 
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Agus Suherman dalam 
keterangan tertulis, Selasa (2/7/2019).


*Baca juga: *Pemerintah Awasi Kapal Asing yang Wara-Wiri di Laut RI 





Agus mengatakan ada 20 orang awak kapal warga negara Vietnam yang turut 
diamankan saat penangkapan kapal tersebut. Bakamla, kata Agus, juga 
menyerahkan barang bukti berupa dokumen kapal, alat navigasi, dan alat 
tangkap pair trawl yang ada di kapal itu.


Kapal BV 8909 TS itu ditangkap oleh para petugas yang berada di KN 
Bintang Laut 401 saat sedang melakukan penangkapan ikan tanpa izin dari 
pemerintah Indonesia di Perairan ZEEI Laut Natuna Utara. Kapal itu juga 
disebut menggunakan alat tangkap yang dilarang.


"Kapal BV 8909 TS ditangkap oleh KN Bintang Laut-401 pada Minggu (30/6), 
sekitar pukul 02.00 WIB," ujar Agus.


Dia menyebut penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) perikanan satwas 
Natuna akan melakukan proses penyidikan berdasarkan undang-undang 
perikanan terhadap hasil tangkapan Bakamla itu. Agus menyatakan ada 
ancaman 6 tahun penjara dan denda maksimal Rp 20 miliar yang menanti 
para awak di kapal itu.
*Baca juga: *RI dan AS Tukar Informasi Soal Tren Penyelundupan di Laut 




"PPNS Perikanan akan segera melakukan roses penyidikan. Sesuai 
undang-undang perikanan tersangka dapat diancam pidana penjara paling 
lama enam tahun dan denda paling banyak Rp 20 miliar," ucapnya.


Pelimpahan kasus kapal ilegal dari Bakamla kepada PPNS KKP disebut Agus 
sebagai bentuk sinergi dan koordinasi antarlembaga. Dia pun 
mengapresiasi Bakamla atas penangkapan kapal ilegal tersebut.


"Kami menyampaikan apresiasi kepada Bakamla atas kinerja dan sinergi 
dalam pemberantasan pencurian ikan di perairan Indonesia," pungkas Agus.


*(haf/haf)*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

[GELORA45] Indonesia di Antara Perang Dagang AS-China

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://news.detik.com/kolom/d-4607071/indonesia-di-antara-perang-dagang-as-china

Senin 01 Juli 2019, 15:40 WIB


   Kolom


 Indonesia di Antara Perang Dagang AS-


 China

Sri July - detikNews

Sri July 
 

Share *0* 
 
Tweet 
 
Share *0* 
 
0 komentar 
 


Indonesia di Antara Perang Dagang AS-China Foto: Rengga Sancaya
*Jakarta* - Perang dagang Amerika Serikat dan China belum juga usai. 
Setelah hampir setahun bergulir, efek perang dagang dua negara ini 
semakin melebar. Bank Dunia dalam laporan terbarunya merevisi proyeksi 
pertumbuhan ekonomi global tahun ini menjadi 2,6 persen dari prediksi 
semula 2,9 persen sebagai respons atas melambatnya perekonomian dunia. 
Selain itu, seperti dilansir beberapa media, mayoritas indeks pada bursa 
saham Asia tertekan sebagai dampak dari perang dagang.


Perang dagang dua negara yang awalnya mitra dagang ini berawal ketika 
Maret 2018 Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana 
untuk mengenakan tarif masuk terhadap produk impor dari China sebesar 
US$50 miliar. Trump menilai penetapan tarif baru ini sebagai upaya untuk 
memperbaiki tingkat inflasi serta neraca perdagangan Amerika Serikat.


Pemerintah China tidak tinggal diam. Kebijakan penetapan tarif baru itu 
direspons dengan ikut menetapkan tarif masuk untuk lebih dari 128 produk 
Amerika Serikat, termasuk penetapan tarif masuk baru untuk kedelai, 
komoditas ekspor utama Amerika Serikat ke Tiongkok. Perang tarif terus 
bergulir dan bahkan semakin memanas ketika beberapa bulan kemudian Trump 
kembali menaikkan tarif terhadap produk-produk China hingga mencapai US$ 
34 miliar atau Rp 488 triliun.


Tercatat hingga Mei 2019, Pemerintah Amerika Serikat telah 
merealisasikan kenaikan tarif sebesar 25 persen dari tarif awal 10 
persen terhadap barang-barang asal China, yang bernilai US$ 200 miliar. 
Tarif baru ini diberlakukan pada lebih dari 5.700 kategori produk yang 
berbeda, mulai dari sayur-sayuran olahan hingga perlengkapan rumah.


Jika kita melihat ke belakang, Amerika Serikat dan China sesungguhnya 
adalah mitra dagang yang memiliki keterikatan erat dalam hal ekspor dan 
impor. Data UN Comtrade Database mencatat kekuatan ekspor Amerika 
Serikat ke China mencapai US$ 787,67 juta per tahun dari tiga komoditas 
unggulan yaitu daging babi, buah dan kacang, serta /wine/. Buah dan 
kacang-kacangan merupakan komoditas utama yang diekspor Amerika Serikat 
ke China dengan nilai mencapai US$ 378,4 juta per tahun, melebihi nilai 
ekspor ke Indonesia yang hanya US$ 101,34 juta per tahun.


Sebaliknya, ekspor China ke Amerika Serikat mencapai US$ 47.040,16 juta 
per tahun dengan komoditas unggulan yaitu perangkat telekomunikasi, 
bahan baku pesawat, dan besi (rel kereta). Komoditas utama ekspor China 
ke Amerika Serikat yaitu perangkat telekomunikasi ditaksir memiliki 
nilai ekspor mencapai US$ 45.879,42 juta per tahun. Jika dibandingkan, 
kedua negara tersebut meskipun memiliki kekuatan ekspor masing-masing, 
namun nilai ekspor Amerika Serikat masih jauh di bawah China.


Defisit neraca dagang Amerika Serikat pada Januari 2018 tercatat 
menyentuh angka US$ 56,6 miliar sehingga membuat Trump merasa perlu 
untuk mengevaluasi kembali tarif bea masuk bagi barang impor khususnya 
yang berasal dari China. Inilah awal perang dagang dimulai. Perang tarif 
dan kebijakan terus berlanjut dan dampaknya pun mulai dirasakan beberapa 
negara, khususnya negara-negara yang memiliki keterkaitan ekonomi dengan 
kedua negara ini, tidak terkecuali Indonesia.


Untuk beberapa negara, dampak perang dagang ini dapat bernilai positif 
maupun negatif. Sebagian negara melihat memanasnya hubungan Amerika 
Serikat dan China sebagai peluang untuk memasuki pasar Amerika Serikat. 
Bagi Indonesia, perang dagang sebenarnya dapat membawa keuntungan atau 
pun sebaliknya bergantung pada kesiapan dan strategi yang disiapkan 
Indonesia untuk menghadapi perang dagang ini.


Perang tarif masuk antara Amerika Serikat dan China menyebabkan beberapa 
implikasi. Pertama, surplus produksi. Tarif yang lebih tinggi 
menyebabkan tidak semua barang yang diproduksi oleh China dapat diekspor 
ke Amerika Serikat, begitu juga sebaliknya. Untuk mengatasi masalah 
tersebut Pemerintah China maupun Amerika Serikat tentu akan mencari 
destinasi ekspor baru untuk memasarkan produk-produknya. Indonesia bukan 
tidak mungkin menjadi destinasi baru yang dituju.


Data Badan Pusat Statistik (BPS) April 2019, impor China ke Indonesia 
mencapai US$ 3954,6 juta atau naik 22

[GELORA45] Sengketa Pemilu di MK Usai, Krisdayanti: Tak Ada Satu, Tiada Dua

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://seleb.tempo.co/read/1220217/sengketa-pemilu-di-mk-usai-krisdayanti-tak-ada-satu-tiada-dua/full&view=ok


 Sengketa Pemilu di MK Usai, Krisdayanti: Tak Ada


 Satu, Tiada Dua

Reporter:


   Tempo.co

Editor:


   Rini Kustiani

Senin, 1 Juli 2019 21:05 WIB
Krisdayanti diprediksi melenggang ke Senayan. Diva Indonesia itu maju 
sebagai calon anggota DPR daerah pemilihan Jawa Timur 5 dari Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Menurut hasil sementara, istri 
pengusaha Raul Lemos itu masih menjadi yang tertinggi di antara para 
caleg yang berkontestasi. TEMPO/Nurdiansah 



Krisdayanti diprediksi melenggang ke Senayan. Diva Indonesia itu maju 
sebagai calon anggota DPR daerah pemilihan Jawa Timur 5 dari Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Menurut hasil sementara, istri 
pengusaha Raul Lemos itu masih menjadi yang tertinggi di antara para 
caleg yang berkontestasi. TEMPO/Nurdiansah


*TEMPO.CO*, *Jakarta* - Penyanyi *Krisdayanti* 
 angkat bicara tentang perkara 
sengketa pemilu yang telah diputus majalis hakim Mahkamah Konstitusi 
pada Kamis, 27 Juni 2019. Krisdayanti berharap jangan ada lagi perkubuan 
atau pengelompokan berdasarkan pilihan politik.


/*Baca: Lebaran di Rumah Krisdayanti, Azriel Hermansyah Peluk Raul Lemos 
*/


"Setelah keputusan MK ini, sekarang tidak ada satu tidak ada dua. Semua 
ke persatuan membangun Indonesia," ujar Krisdayanti saat hadir di acara 
ulang tahun Rina Gunawan di Depok, Jawa Barat, Jumat 28 Juni 2019.


Menjelang pelantikannya sebagai anggota DPR pada 1 Oktober 2019, 
Krisdayanti mengatakan tengah mempersiapkan diri untuk bekerja sebagai 
wakil rakyat. "Yang penting sekarang bagaimana kita mengikuti pola dan 
etos kerja yang baik," ucap dia.


Kendati menjadi anggota legislatif, Krisdayanti tetap eksis di dunia 
hiburan. Dia optimistis bisa menjalani dua peran itu sekaligus, kendati 
pernah mendengar selentingan miring dari orang-orang yang menganggap 
selebriti kurang pas menjadi anggota DPR.


/*Baca juga: Lebaran di Rumah Krisdayanti, Azriel Hermansyah Peluk Raul 
Lemos 
*/


Tak mau terjebak pada anggapan itu, Krisdayanti mengatakan bakal bekerja 
maksimal. Perempuan 44 tahun ini ingin membuktikan kalau pekerja seni 
juga mumpuni sebagai anggota dewan. "Kami juga ingin membuat perubahan 
untuk Indonesia yang lebih maju, lebih baik, dan naik kelas," katanya.


Krisdayanti mengatakan jadwal menyanyi dia nantinya tak akan sepadat 
seperti sebelum menjadi politikus. Meski begitu, dia tak khawatir 
ditingalkan fans karena ada media yang juga efektif mendekatkannya 
dengan penggemar. "Media sosial bisa membuat kita lebih dekat dengan 
fans," ujarnya.


*AULIA ZITA LOPULALAN*

*/Simak: Krisdayanti Jor-joran Baju Lebaran Sampai Puluhan Juta Rupiah 
/*

[GELORA45] Membangun Etika Koalisi dan Oposisi

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1730-membangun-etika-koalisi-dan-oposisi


 /*Membangun Etika Koalisi dan Oposisi*/

Penulis: *Media Indonesia* Pada: Senin, 01 Jul 2019, 05:00 WIB Editorial 
MI 
 
 
 
 



JOKO Widodo dan Ma’ruf Amin resmi ditetapkan Komisi Pemilihan Umum 
sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, kemarin. Jokowi pun 
mengajak lawan politiknya, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, untuk 
bersama-sama membangun bangsa.


Ajakan Jokowi kepada Prabowo-Sandiaga untuk bersama-sama membangun 
bangsa patut diapresiasi sebab sebagai negara besar, Indonesia tidak 
bisa dibangun hanya dengan satu-dua orang.


Indonesia tidak bisa hanya dibangun partai-partai koalisi pendukung 
pemerintah. Negeri ini juga sangat membutuhkan kehadiran partai-partai 
di luar pemerintahan alias oposisi.


Oposisi itu berfungsi untuk melihat apa yang tidak dilihat pemerintah 
dan mendengar apa yang tidak didengar pemerintah. Jika semua partai 
politik yang punya kursi di DPR diajak bergabung dengan pemerintah, 
tidak ada lagi partai di DPR yang berfungsi untuk mengawal dan 
mengkritisi kebijakan pemerintah atau menawarkan ide-ide alternatif 
membangun bangsa.


Demokrasi yang sehat di negara beradab sangat membutuhkan kekuatan 
oposisi sebagai mekanisme penyeimbang terhadap berjalannya pemerintahan. 
Akan tetapi, yang diharapkan itu ialah oposisi yang kritis dan 
konstruktif. Bukan oposisi asal beda apalagi asal bunyi untuk 
mengkritisi kebijakan pemerintah.


Koalisi sesungguhnya ialah hak politik setiap partai politik. Sejauh 
ini, lima partai politik pendukung Jokowi-Amin menguasai 60,7% dari 
total 575 kursi DPR. Sekalipun koalisi pendukung Jokowi-Amin sudah 
gemuk, tidak berarti partai pendukung Prabowo-Sandi tidak bisa diajak 
untuk bergabung.


Seandainya Jokowi-Amin mengajak bergabung satu-dua partai oposisi ke 
dalam kabinet, ajakan itu semata-mata demi persatuan bangsa. Jujur 
diakui bahwa pertarungan dalam pemilihan presiden telah menyebabkan 
polarisasi dan luka mendalam. Bergabung dalam kabinet bisa dianggap 
sebagai obat mujarab merekatkan dan menyembuhkan luka yang mendalam itu.


Jangan pula menuding bahwa ajakan bergabung ke kabinet itu sebagai upaya 
untuk menggembosi koalisi Prabowo-Sandi. Tanpa digembosi, koalisi itu 
dibubarkan dengan kesadaran penuh. Keputusan mengakhiri koalisi 
Indonesia Adil Makmur diambil dalam pertemuan di kediamanan Prabowo, 
Jumat (28/6).


Berkoalisi mendukung pemerintah atau menjadi oposisi kritis dan 
konstruktif sesungguhnya sama-sama pilihan yang mulia. Harus tegas 
dikatakan bahwa merupakan dosa sejarah jika seluruh partai politik 
bergabung dengan pemerintahan. Disebut dosa sejarah karena membiarkan 
pemerintahan berjalan tanpa pengawasan.


Memang tidak ada ukuran pasti seberapa besar koalisi dan oposisi yang 
ideal. Namun, demokrasi yang sehat membutuhkan oposisi yang relatif kuat 
agar kebijakan pemerintah bisa dikritisi dan dikoreksi di parlemen. 
Begitu juga dengan koalisi pendukung pemerintah yang terlampau tambun, 
pada satu sisi menguatkan posisi pemerintah, tapi di sisi lain kurang 
lincah bergerak.


Partai politik, sesuai amanat undang-undang, pembentukannya antara lain 
bertujuan menyerap, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi politik 
masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.


Akan tetapi, memperjuangkan aspirasi dan nasib rakyat tidak harus 
sepenuhnya melalui jalur eksekutif. Jalur oposisi politik di DPR, juga 
jalur kekuatan masyarakat sipil di luar Senayan, tidak kalah terhormat 
jika dibandingkan dengan perjuangan melalui jalur pemerintahan.


Tugas partai politik yang tidak kalah beratnya ialah membangun etika dan 
budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
Membangun etika dan budaya politik itulah yang diabaikan dengan 
kesadaran penuh selama ini.


Etika dan budaya politik diabaikan jika ada partai dalam koalisi 
berkelakuan oposisi bahkan melebihi oposisi melalui fraksinya di DPR. 
Oposisi yang selalu nyinyir terhadap setiap kebijakan pemerintah juga 
mengabaikan etika dan budaya politik.


Elok nian bila koalisi ataupun oposisi dibangun di atas landasan 
ideologis sehingga basis koalisi ataupun oposisi lebih pada kesamaan 
kepentingan kesamaan visi dan haluan politik tentang Indonesia yang 
lebih baik. Di atas landasan yang kukuh itulah etika dan budaya politik 
koalisi dan oposisi disemaikan.

[GELORA45] LSI Denny JA Prediksi Sandiaga Uno Maju sebagai Capres pada 2024

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://pilpres.tempo.co/read/1220574/lsi-denny-ja-prediksi-sandiaga-uno-maju-sebagai-capres-

pada-2024/full&view=ok


 LSI Denny JA Prediksi Sandiaga Uno Maju


 sebagai Capres pada 2024

Reporter:


   Dewi Nurita

Editor:


   Kukuh S. Wibowo

Selasa, 2 Juli 2019 21:30 WIB


*TEMPO.CO*, *Jakarta*-Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA 
 
memprediksi 15 nama calon presiden potensial yang akan maju pada 
pemilihan presiden 2024. Salah satun yang diprediksi akan maju adalah 
Sandiaga Uno melalui kendaraan Partai Amanat Nasional (PAN).


"Pak Sandiaga Uno diperkirakan akan maju dari Partai Amanat Nasional 
(PAN)," ujar peneliti LSI Denny JA, Rully Akbar di kantornya, Jakarta, 
Selasa, 2 Juli 2019. Setelah keluar Gerindra, Sandiaga Uno kini belum 
memiliki partai.


Baca Juga: 15 Calon Presiden 2024 Versi 
LSI 
Denny 
JA, Nama Prabowo Masih Ada 



Selain Sandiaga Uno, capres yang dinilai berpotensi maju dari kalangan 
partai politik yakni Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua 
Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, 
Ketua DPP PDIP Puan Maharani, dan Ketua Kogasma Demokrat Agus Harimurti 
Yudhoyono (AHY).


Adapun dari kalangan kepala daerah di provinsi besar, yang diprediksi 
akan maju adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur DKI Jakarta 
Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa 
Timur Khofifah Indar Parawansa.


Simak Juga: LSI Denny JA: Dukungan di Pilpres 2019 Terbelah Berdasar 
Agama 



Sedangkan dari unsur jabatan pemerintahan, yang dinilai berpotensi maju 
adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) 
Budi Gunawan, Kapolri Tito Karnavian, dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto .


"Sementara satu nama lagi yang kami prediksi adalah nama-nama yang belum 
masuk dalam radar. Seperti Jokowi pada pilpres 2014. Bisa jadi ada /the 
next/ Jokowi," ujar Rully.

[GELORA45] Trump, Iran, dan Tucker Carlson

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://news.detik.com/kolom/d-4608517/trump-iran-dan-tucker-carlson?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.19838520.1636321399.1562089413-176512562.1562089413

Selasa 02 Juli 2019, 15:30 WIB


   Kolom


 Trump, Iran, dan Tucker Carlson

PLE Priatna - detikNews

PLE Priatna 
 

Share *0* 
 
Tweet 
 
Share *0* 
 
2 komentar 
 


Trump, Iran, dan Tucker Carlson Foto: BBC World
*Jakarta* - Tucker Carlson, presenter dan wartawan senior TV /Foxnews/ 
itu, ternyata adalah orang yang menginspirasi Presiden AS Donald Trump 
untuk membatalkan serangan militer ke Iran. Namun sepotong cerita 
dahsyat Carlson yang /wow/ it, nyaris terlupakan hilang tergilas 
pemberitaan lain seminggu terakhir ini.


Apa yang telah dilakukan Tucker Swanson McNear Carlson ini?

Bukan Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres. Bukan 
Presiden Iran Rouhani. Bukan PM Jepang Shinzo Abe yang awal Mei 
mengunjungi Iran. Bukan resolusi Dewan Keamanan PBB. Bukan Menlu AS Mike 
Pompeo ataupun John Bolton, Ketua Dewan Penasihat Keamanan Nasional AS 
dan para jenderal di Pentagon yang bisa memaksa Presiden Trump pada 
menit bersejarah untuk mengurungkan niat menyerang Iran.


Tapi, seorang Tucker Carlson, presenter/Foxnews/ dengan kalimat pendek 
yang tajam dan narasi sederhana bisa membuat Trump kembali ragu dan 
mengurungkan niat menjatuhkan bom ke Iran. Demikian ujar /The/ 
Dailybeast (20/6/19).


Tayangan /Foxnews //Tucker Carlson Tonight/ bertajuk /US came within 
minutes of a huge mistake/ 10 menit menjelang bom dijatuhkan pesawat AS 
menjadi pemicu besar keraguan yang berhasil membelokkan keputusan tidak 
menyerang Iran.


Carlson, menurut /Dailybeast/, tidak lama sebelumnya dengan akses 
pribadi yang dimiliki berkomunikasi soal Iran dengan Presiden Trump. 
Termasuk, Carlson membisikkan bahwa tindakan gegabah menyerang Iran bisa 
berakibat fatal, yang tidak saja akan mengakhiri karier Trump, namun 
bahkan bisa menggagalkannya terpilih kembali menjadi Presiden AS 2020.


Presiden Trump akhirnya membatalkan serangan militer AS di tengah 
provokasi AS-Iran yang terus memanas. Saling tarik menarik dengan 
kuatnya desakan kelompok kepentingan di birokrasi AS yang tidak saja 
ingin berperang, lebih dari itu bermaksud menggulingkan Pemerintah Iran.


Trump sepertinya mendengar saran Carlson untuk menghentikan rencana 
menyerang Iran.


Carlson dengan kata lugas melontar banyak fakta agar pemirsa berpikir 
dua kali bahwa AS jangan membuat risiko besar dengan kebijakan yang 
lagi-lagi keliru. Trump sadar bahwa John Bolton, Mike Pompeo, dan 
jenderal di Pentagon tak sabar lagi untuk menyerang Iran.


"Orang-orang ini mendesak saya untuk terus berperang dan itu sangat 
menjijikkan. Kita tidak membutuhkan peperangan lagi," kata Presiden 
Trump menepis para penasihatnya seperti dikutip /The Wall Street 
Journal/ (23/6/19).


Sungguh tidak proporsional dan buruk bila AS menyerang dan menimbulkan 
korban jiwa 150 orang tewas, sementara Iran hanya menembak /drone/ yang 
tidak berawak. Demikian jawaban menarik yang menjadi alasan Presiden 
Trump mengurungkan rencana.


Seratus lima puluh jiwa adalah angka yang amat berarti. Tidak saja bagi 
Iran, keluarga yang tewas, eskalasi pembalasan, maupun dampak politiknya 
bagi kampanye Trump 2020.


Keputusan Trump pada saat yang tepat itu, menurut Carlson, membuktikan 
bahwa Trump punya nurani untuk berseberangan dengan para /neocon/ yang 
bergaris keras, ala Mike Pompeo, John Bolton, ataupun Kepala Staf 
Gabungan Jenderal Joseph Dunford di Pentagon.


Presiden Trump memberi tempat tersendiri bagi kepiawaian jurnalistik ala 
Carlson guna mengolah pandangan berbeda dengan argumentasi kritis 
melawan kubu mereka sekali pun.


Tak terbendung, nama Tucker Carlson pun melejit menghebohkan komunitas 
wartawan dan kalangan pejabat Kementerian Luar Negeri dan Kementerian 
Pertahanan AS. Wartawan /Spectator USA/ Freddy Grey dan pengacara warga 
Florida Christopher Roach tak sabar mengusulkan agar Carlson, pendorong 
perdamaian ini, mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian.


Perjuangan Carlson hanya bermod

[GELORA45] LIPI Kembangkan Pembangkit Listrik Ramah Lingkungan

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://tekno.tempo.co/read/1220403/lipi-kembangkan-pembangkit-listrik-ramah-lingkungan?TeknoUtama&campaign=TeknoUtama_Click_7


 LIPI Kembangkan Pembangkit Listrik Ramah


 Lingkungan

Reporter:


   Muhammad Kurnianto (Kontributor)

Editor:


   Yudono Yanuar

Selasa, 2 Juli 2019 13:55 WIB
Panel Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) seluas 41 meter x 40 meter 
terlihat dari atas di pondok pesantren Lembaga Dakwah Islam Indonesia 
(LDII) Wali Barokah di Kota Kediri, Jawa Timur, 16 Mei 2019. Penggunaan 
panel surya (solar cell) seluas 41 meter x 40 meter menghasilkan daya 
sebesar 220.000 watt per hari untuk memenuhi kebutuhan empat ribu santri 
dan ke depan dapat dioptimalkan untuk memproduksi daya lebih dari 1 juta 
watt. ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani 



Panel Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) seluas 41 meter x 40 meter 
terlihat dari atas di pondok pesantren Lembaga Dakwah Islam Indonesia 
(LDII) Wali Barokah di Kota Kediri, Jawa Timur, 16 Mei 2019. Penggunaan 
panel surya (solar cell) seluas 41 meter x 40 meter menghasilkan daya 
sebesar 220.000 watt per hari untuk memenuhi kebutuhan empat ribu santri 
dan ke depan dapat dioptimalkan untuk memproduksi daya lebih dari 1 juta 
watt. ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani


*TEMPO.CO, Tangerang Selatan -* Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia 
(LIPI)  melakukan tiga penelitian di bidang energi kelistrikan 
yakni/fuel cell,/ baterai litium, dan turbin angin.


/"Fuel cell /merupakan piranti pembangkit listrik yang terbarukan dan 
ramah lingkungan karena tidak bising dan produk sampingnya hanya air 
atau uap air," kata Kepala Pusat Penelitian Fisika LIPI Rike Yudiyanti, 
Selasa, 2 Juli 2019.


/Fuel cell/, kata Rike, memiliki keunggulan dengan efisiensi sampai 60 
persen, fleksibel, portabel, kerapatan daya yang besar, dan memerlukan 
waktu start-up relatif lebih cepat.


"Kegiatan difokuskan pada pembuatan gas diffusion layer (GDL) untuk 
aplikasi charger ponsel. Bahan baku GDL berasal dari biomassa sabut 
kelapa sawit sehingga bisa lebih ekonomis," ujarnya.


Pengembangan teknologi produksi hidrogen, lanjut Rike, sebagai bahan 
bakar fuel cell melalui proses elektrolisis daya rendah sekaligus ramah 
lingkungan dengan memanfaatkan CO2.


"CO2 yang bisa menimbulkan efek rumah kaca sehingga mempengaruhi 
perubahan iklim, digunakan sebagai katalis, sehingga energi listrik yang 
diperlukan untuk memecahkan air (water splitting) menjadi hidrogen (H2) 
sangat rendah dan berpeluang dibuat secara scale up atau masal," katanya.


Perkembangan alat komunikasi seperti gadget, kata Rike, sangat 
membutuhkan suplai energi dari perangkat baterai yang terpasang. Baterai 
litium ion merupakan baterai yang paling banyak digunakan karena 
memiliki kehandalan desain ringan dan kompak serta densitas yang besar.


_"_Pengembangan material elektroda yang digunakan sebagai elektroda 
baterai litium-ion NaLiTiO dan LiMnFeSiPO4 berlisensi nasional, telah 
berhasil dilakukan oleh peneliti di Puslit Fisika LIPI," katanya.


Rike juga mengatakan ada dua jenis baterai yang dikembangkan yaitu 
baterai energi dan baterai daya. Untuk baterai energi digunakan untuk 
aplikasi pemakaian daya rendah, sedangkan baterai daya digunakan untuk 
aplikasi yang memerlukan daya tinggi.


"Pada kegiatan penelitian ini telah dihasilkan prototipe baterai dalam 
bentuk pouchcell atau cylinder cell 18650," katanya.


MUHAMMAD KURNIANTO

[GELORA45] Siapa Pegang Komando Rusuh 22 Mei yang Kini Jadi DPO?

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://news.detik.com/berita/d-4613292/siapa-pegang-komando-rusuh-22-mei-yang-kini-jadi-dpo

019/07/06 08:32:15 WIB


   Round-Up


 Siapa Pegang Komando Rusuh 22 Mei yang


 Kini Jadi DPO?

Ahmad Bil Wahid - detikNews
Share *0* 
 
Tweet 
 
Share *0* 
 
42 komentar 
 


Halaman 1 dari 2
Siapa Pegang Komando Rusuh 22 Mei yang Kini Jadi DPO? Kerusuhan 22 Mei 
di Bawaslu. (Foto: Agung Pambudhy)
*Jakarta* - Polisi menyebut ada seorang tersangka yang memegang komando 
saat kerusuhan 21-22 Mei 
 
di Jakarta. Tersangka yang kini buron itu dimasukkan ke daftar pencarian 
orang (DPO).


Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo menjelaskan 
tersangka tersebut memberikan komando kepada perusuh untuk menyerang. 
Namun, Dedi tidak mengungkap identitas tersangka dimaksud.


"Ada 1 juga yang masih dalam pengejaran atau di terbitkan surat DPO. 
Patut diduga dia yang mengomando para perusuh itu di lapangan dengan 
narasi-narasi yang diucapkan antara lain dari saksi-saksi yang 
menyebutkan 'bakar, lempar serang'," kata Dedi, di Mabes Polri, Jl 
Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2018).



Siapa Pegang Komando Rusuh 22 Mei yang Kini Jadi DPO?Foto: Karo Penmas 
Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo (tengah) saat konferensi pers 
terkait kerusuhan 21-22 Mei. (Bil Wahid-detikcom)




Dedi menyebut saat ini Polda Metro Jaya juga tengah melakukan 
penyelidikan menggunakan metode deteksi wajah. Hingga kini sudah ada 704 
gambar dan video yang dideteksi lewat cara itu.


"Saat ini dengan proses waktu yang cukup panjang, pembuktian ilmiahnya 
dengan proses/face //recognition /itu atau identifikasi wajah, itu 
memeriksa sekian ratus visual, ada 704 visual. Berapa CCTV yang 
dilakukan pemeriksaan kemudian juga melakukan pemeriksaan terhadap 
foto-foto yang ada, termasuk dari rekan-rekan media, video-video yang 
ada maupun dari media-media sosial," ujarnya.


View in Single Page 
 

 
1 
 
2 
 
 

[GELORA45] PDIP: Aneh Jika Rekonsiliasi Harus Jamin Habib Rizieq Pulang

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190706153909-32-409684/pdip-aneh-jika-rekonsiliasi-harus-jamin-habib-rizieq-pulang


 PDIP: Aneh Jika Rekonsiliasi Harus Jamin Habib Rizieq


 Pulang

CNN Indonesia | Sabtu, 06/07/2019 16:36 WIB
Bagikan : 
 
 

PDIP: Aneh Jika Rekonsiliasi Harus Jamin Habib Rizieq Pulang Imam besar 
FPI Rizieq Shihab diminta pulang oleh PDIP usai pilpres 2019. (CNN 
Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Politisi *PDI Perjuangan 
* Zuhairi Misrawi atau Gus Mis 
menilai aneh jika upaya rekonsiliasi setelah *Pilpres 2019* 
dikaitkan dengan 
pemberian jaminan kepulangan bagi Imam Besar FPI *Rizieq Shihab 
*. Dia mengatakan Rizieq 
bisa pulang kapan saja.


Sebelumnya, mantan Koordinator Juru Bicara Prabowo-Sandi Dahnil Anzar 
Simanjuntak menilai lebih baik rekonsiliasi juga dilakukan dengan 
memulangkan Rizieq dari Mekkah ke Indonesia.


"Jadi aneh saja kalau dalam rekonsiliasi itu ada poin tentang Habib 
Rizieq," tutur Gus Mis usai menghadiri diskusi di kawasan Menteng, 
Jakarta, Sabtu (6/7).



Gus Mis menjelaskan bahwa saat ini Rizieq sudah tidak memiliki kasus 
hukum di Indonesia. Karenanya, Rizieq sudah bisa pulang ke Indonesia 
kapan pun dia mau.



 Lihat juga:

Prabowo Kalah, GNPF Sebut Kepulangan Rizieq Belum Dibicarakan 




Sebelumnya, kepolisian sudah menerbitkan surat pemberhentian penyidikan 
perkara (SP3) untuk dua kasus yang menjerat Rizieq. SP3 diterbitkan pada 
2018 lalu.


Kasus pertama yakni dugaan penistaan Pancasila yang ditangani Polda 
Jabar. Kasus kedua yaitu dugaan chat mesum antara Rizieq dengan Firza 
Husein yang ditangani Mabes Polri.


"Toh sekarang kan semuanya sudah tidak ada masalah. Habib Rizieq bisa 
kembali kapan saja," ujar Gus Mis.


Gus Mis lalu menegaskan bahwa rekonsiliasi harus dilakukan demi 
kepentingan bangsa dan negara. Bukan perorangan.



 Lihat juga:

Pesan Rindu untuk Rizieq Shihab di Aksi Kawal MK 




Rekonsiliasi merupakan agenda untuk menyatukan kembali masyarakat 
setelah Pilpres 2019 selesai dihelat. Sudah tidak boleh lagi ada 
pembelahan antara pendukung Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi.


"Saya kira bahwa rekonsiliasi itu tidak menyangkut orang, tetapi 
menyangkut visi. Visi bagaimana kita sebagai sebuah bangsa itu harus 
bersatu lagi," kata Gus Mis.


Sebelumnya, mantan Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional 
(BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak mengusulkan agar 
rekonsiliasi juga dilakukan dengan cara memulangkan Rizieq Shihab ke 
Indonesia.


"Ini pandangan pribadi saya, bila narasi rekonsiliasi politik mau 
digunakan, agaknya yang paling tepat beri kesempatan kepada HABIB RIZIEQ 
kembali ke Indonesia," tulis Dahnil dalam akun Twitter-nya, Jumat (5/7).


*(bmw/DAL)*

Bagikan : 

[GELORA45] PKB Incar Kursi Menteri Susi Pudjiastuti di Kabinet Jokowi II?

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://bisnis.tempo.co/read/1221755/pkb-incar-kursi-menteri-susi-pudjiastuti-di-kabinet-jokowi-ii/full&view=ok


 PKB Incar Kursi Menteri Susi Pudjiastuti di


 Kabinet Jokowi II?

Reporter:


   Bisnis.com

Editor:


   Rahma Tri

Sabtu, 6 Juli 2019 11:39 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti bermain Paddleboard di 
Pantai Bangsring, Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa, 2 April 2019. Menteri 
Susi mengapresiasi nelayan setempat yang mampu merubah mindset. 
ANTARA/Budi Candra Setya 



Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti bermain Paddleboard di 
Pantai Bangsring, Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa, 2 April 2019. Menteri 
Susi mengapresiasi nelayan setempat yang mampu merubah mindset. 
ANTARA/Budi Candra Setya


*TEMPO.CO*, *Jakarta* - Partai Kebangkitan Bangsa bertekad meyakinkan 
pasangan Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin agar mengalokasikan kursi 
menteri yang berbeda dari pemerintahan 2014-2019. Wakil Sekretaris 
Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan mengakui bahwa 
partainya telah menawarkan 10 nama calon menteri kepada Presiden 
Jokowi di antaranya untuk mengisi kursi menteri bidang Kelautan. Saat 
ini, kursi Menteri Kelautan dan Perikanan dijabat oleh Susi Pudjiastuti. 



*BACA: Bila Tak Lagi Jadi Menteri, Susi Pudjiastuti Ingin Jadi Wartawan 
*


 "Mudah-mudahan [menteri] basis nahdliyin, yaitu petani dan nelayan," 
kata Wakil Ketua Komisi IV DPR ini dalam acara diskusi Ribut Rebut Kursi 
Menteri di Jakarta, Sabtu 6 Juli 2019.


Meski demikian, dari 10 nama yang ditawarkan, Daniel mengklaim belum 
mengetahui berapa nama yang bakal dipilih oleh Jokowi. Di Kabinet Kerja 
saat ini, PKB diwakili oleh Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif 
Dhakiri, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, serta Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo 
adalah kader PKB. Selain itu, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 
Tinggi Mohammad Nasir sering disebut-sebut sebagai representasi PKB.


Daniel mengharapkan pada Kabinet Kerja Periode II, kursi Menteri 
Desa PDTT dan Menteri Ketenagakerjaan tetap dipegang oleh kader PKB agar 
kinerja selama 5 tahun ini dapat diteruskan. Namun, dia pun mengimpikan 
portofolio baru yakni kementerian yang menangani basis masyarakat banyak.


Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan 
masih banyak pekerjaan rumah Indonesia dalam bidang kelautan dan 
perikanan. Menurut dia, KKP dan dirinya terpilih menjadi menteri dengan 
sebuah tujuan untuk bidang itu.


*Baca: *Susi Pertanyakan Pemilik Kapal Pencuri Ikan 1.200 GT yang Lolos 



Susi pun menyebutkan bahwa dirinya akan total dalam bekerja hingga akhir 
jabatannya. "At the end of the day ya saya sudah berikan bahwa Indonesia 
dengan tiga pilar sovereignity (kedaulatan), 
sustainability (keberlanjutan), dan prosperity (kemakmuran)."


*Baca: *Soal Impor Plastik, Susi Pudjiastuti Singgung Luhut Panjaitan 



"Saya jadi menteri, ya /for a purpose/. Makanya saya bilang 5 tahun - 
4,5 tahun, saya sekarang tinggal 85 hari kalau tidak ada 
/reshuffle./ Jadi apa saja bisa saya kerjakan /to achieve the best I 
can/, saya akan lakukan. Makin mepet, makin kenceng saya," kata 
Susi Pudjiastuti 
di 
kantornya, Jakarta, Rabu, 3 Juli 2019.


*BISNIS | HENDARTYO HANGGI*

[GELORA45] Agama dan Kebijakan (Instansi) Publik

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://news.detik.com/kolom/d-4612633/agama-dan-kebijakan-instansi-publik

Jumat 05 Juli 2019, 16:00 WIB


   Kolom


 Agama dan Kebijakan (Instansi) Publik

Deddy Kristian Aritonang - detikNews

Deddy Kristian Aritonang 

Share *0* 
 
Tweet 
 
Share *0* 
 
0 komentar 
 

Agama dan Kebijakan (Instansi) Publik Surat edaran SDN Karangtengah III 
tentang seragam (Foto: Pradito Rida Pertana)

*Jakarta* -
SD Negeri Karangtengah III Gunungkidul dan RSUD Tangerang memberikan 
contoh buruk bagi nasib serta masa depan pluralisme di negeri ini. 
Betapa tidak, keduanya menelurkan aturan-aturan yang salah kaprah dan 
salah tempat.


SD Negeri Karangtengah III Gunungkidul mengeluarkan surat edaran yang 
mewajibkan (belakangan direvisi menjadi menganjurkan) setiap murid 
mengenakan seragam pakaian muslim. Sementara itu, RSUD Tangerang 
memasang papan pengumuman soal aturan pendamping pasien berdasarkan 
prinsip syariah. Dalam foto-foto yang beredar luas di dunia maya, aturan 
itu meminta supaya pendamping dan pasien sebaiknya tidak berlawanan 
jenis agar terhindar dari /khalawat/ (berduaan selain dengan anggota 
keluarga inti) dan /ikhtilath/ (pencampuran pria dan wanita).


Memang kedua aturan itu sudah dicopot karena gelombang protes dari 
masyarakat, tapi kita patut bertanya bagaimana bisa peraturan-peraturan 
seperti itu dikeluarkan? Padahal keduanya merupakan instansi pemerintah. 
Artinya, pembangunan SD Negeri Karangtengah III Gunungkidul dan RSUD 
Tangerang berasal dari uang pajak. Tata kelolanya juga bersumber dari 
uang pajak. Pajak sendiri merupakan kewajiban setiap warga negara tanpa 
memandang latar belakang keagamaan dan unsur-unsur SARA lainnya. Dengan 
demikian, kedua instansi ini adalah milik setiap individu.


Tentu aneh apabila ada dikeluarkan aturan-aturan yang notabene merupakan 
representasi satu agama sedangkan pada praktiknya kedua instansi itu 
akan berhadapan dengan masyarakat yang berbeda-beda agama. Para calon 
peserta didik yang beragama non-muslim akan merasakan ketidaknyamanan 
dan beban serta tekanan psikis dalam mengecap pendidikan di SD Negeri 
Karangtengah III Gunungkidul karena harus memakai seragam dengan atribut 
agama yang bukan mereka anut. Begitu juga dengan para pasien non-muslim 
di RSUD Tangerang, mereka akan rentan mengalami diskriminasi atau 
setidak-tidaknya perasaan tidak nyaman saat berobat di sana.


Beruntung karena dua polemik ini menyeruak ke permukaan dan menjadi 
viral di masyarakat. Jika tidak, bisa jadi aturan-aturan itu akan tetap 
diimplementasikan. Dan tidak menutup kemungkinan bagi instansi-instansi 
lain untuk melakukan hal serupa. Apa pun alasannya—termasuk karena 
daerah itu dihuni oleh mayoritas pemeluk agama tertentu, memberlakukan 
aturan-aturan yang menjadi domain ajaran satu agama di dalam sebuah 
instansi publik jelas sangat tidak masuk akal dan punya potensi 
menghadirkan sekat-sekat eksklusivisme.


Anehnya, terjadi inkonsistensi—untuk tidak menyebut tebang pilih—pada 
isu seperti ini ketika di beberapa waktu yang lalu di wilayah berbeda 
terjadi gelombang protes. Di Solo, ratusan orang mendesak pemerintah 
kota itu untuk mengubah ornamen yang dianggap berbentuk salib pada 
proyek pembangunan jalan di depan Balai Kota Solo. Juru bicara ormas 
dari Dewan Syariah Kota Solo, Endro Sudarsono saat itu menegaskan agar 
menghindari simbol keagamaan di ruang publik selain di tempat ibadah.


Jika di Solo ada penolakan eksistensi simbol atau atribut agama tertentu 
di ruang publik, seharusnya di tempat-tempat lain juga demikian bukan?


*Fokus pada Kualitas

*
Ketimbang mengurusi pakaian seragam murid, akan jauh lebih elok apabila 
SD Negeri Karangtengah III Gunungkidul lebih memperhatikan hal-hal lain 
yang lebih substansial. Sekolah bisa memberikan teladan yang kuat kepada 
murid-muridnya. Misalnya tentang membiasakan sikap menghargai pemeluk 
agama yang berbeda, sopan santun terhadap sesama, dan belajar dengan 
giat dan bersungguh-sungguh. Atau pihak-pihak terkait di sekolah itu 
bisa lebih memfokuskan energi, waktu, dan pikiran guna menyusun 
program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas keilmuan dan 
profesionalisme guru-gurunya.


Pun demikian dengan RSUD Tangerang. Alih-alih mengatur soal pasien dan 
pendampingnya selama menjalani pengobatan, akan jauh lebih bijak apabila 
rumah sakit memperbaiki kualitas pelayanan. Seperti yang kita ketahui, 
cukup banyak tren masyarakat yang memilih rumah sakit-rumah sakit di 
negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura untuk tujuan berobat.


Entah kebetulan atau tidak, standar pendidi

[GELORA45] Demi Keamanan, Tunisia Larang Penggunaan Cadar

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://dunia.tempo.co/read/1221770/demi-keamanan-tunisia-larang-penggunaan-cadar/full&view=ok


 Demi Keamanan, Tunisia Larang Penggunaan


 Cadar

Reporter:


   Non Koresponden

Editor:


   Suci Sekarwati

Sabtu, 6 Juli 2019 14:00 WIB
Puluhan wanita muslim yang tergabung dalam kelompok Kvinder i Dialog 
melakukan aksi protes penolakan peraturan larangan penggunaan cadar di 
Copenhagen, Denmark, Jumat, 10 Agustus 2018. RITZAU SCANPIX/Martin 
Sylvest via REUTERS 



Puluhan wanita muslim yang tergabung dalam kelompok Kvinder i Dialog 
melakukan aksi protes penolakan peraturan larangan penggunaan cadar di 
Copenhagen, Denmark, Jumat, 10 Agustus 2018. RITZAU SCANPIX/Martin 
Sylvest via REUTERS


*TEMPO.CO*, *Jakarta* - Perdana Menteri Tunisia Youssef Chahed 
menerbitkan larangan perempuan di negara itu memakai niqab atau cadar 
 di tempat-tempat umum. Keputusan itu 
diambil menyusul pengetatan keamanan di penjuru Tunisia.


"Perdana Menteri Chahed telah menandatangani dekrit yang melarang siapa 
pun menutup wajahnya saat mengakses kantor-kantor pemerintahan. Ini demi 
alasan keamanan," kata seorang sumber, Jumat, 5 Juli 2019.


Dikutip dari aljazeera.com, Sabtu, 6 Juli 2019, keputusan larang memakai 
cadar dilakukan di tengah-tengah pengetatan keamanan Tunisia menyusul 
kejadian dua pengeboman bunuh diri di ibu kota Tunis pada 27 Juni 2019. 
Serangan bom bunuh diri itu menewaskan dua orang dan tujuh orang luka-luka.


Baca juga:Ini 11 Negara yang Melarang Pemakaian Cadar dan Burqa 



Santriwati mengenakan cadar saat mengikuti pawai peringatan Hari Santri 
Nasional di Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, Jumat, 19 Oktober 2018. Hari 
Santri Nasional dirayakan pada 22 Oktober mendatang. ANTARA/Syifa Yulinnas


Baca juga:Gaya Cadar yang Digunakan Tiara Dewi, Pink Berhiaskan 
Manik-manik 



Sejumlah saksi mata mengatakan satu pelaku bom bunuh diri itu memakai 
cadar. Namun Kementerian Dalam Negeri Tunisia menyangkal hal ini dengan 
mengatakan dalang pembom bunuh diri meledakkan diri sendiri untuk 
menghindari penangkapan.


Serangan bom bunuh diri pada 27 Juni itu adalah yang ketiga kali dalam 
sepekan itu dan terjadi saat jumlah kunjungan wisatawan ke Tunisia 
mencapai puncaknya menyusul persiapan negara itu menggelar pemilu 
parlemen. Kelompok radikal ISIS mengklaim serangan tiga serangan teror 
yang terjadi dalam tempo seminggu.


Sebelumnya pada 2011 perempuan Tunisia diizinkan lagi memakai niqab atau 
cadar setelah puluhan tahun dilarang di bawah pemerintahan mantan 
Presiden Tunisia Zine El Abidine Ben Ali dan Habib Bourguiba yang 
menolak segala bentuk pakaian Islam. Pada Februari 2014, Kementerian 
Dalam Negeri Tunisia menginstruksikan kepolisian Tunisia agar mengawasi 
penggunaan cadar sebagai bagian dari upaya memberantas terorisme dan 
menghindari penyalah gunaan cadar.


Beberapa negara di Eropa, Afrika dan Asia telah melarang penggunaan 
cadar atau burqa yang menutupi hampir 
seluruh wajah karena alasan keamanan. Tunisia sendiri sedang berjuang 
memerangi kelompok-kelompok bersenjata yang beroperasi di wilayah 
pinggir negara itu dekat perbatasan Tunisia - Al-Jazair menyusul 
tergulingnya mantan Presiden Ben Ali.

[GELORA45] Menunggu Kabinet Orang-Orang Muda

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1735-menunggu-kabinet-orang-orang-muda


 /*Menunggu Kabinet Orang-Orang Muda*/

Penulis: *Media Indonesia* Pada: Sabtu, 06 Jul 2019, 05:00 WIB Editorial 
MI 
 
 
 
 



TAHAPAN Pilpres 2019 sudah berakhir pada saat Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) menetapkan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai calon presiden dan 
calon wakil presiden terpilih periode 2019-2024. Namun, bagi partai 
politik, itu merupakan awal untuk menentukan arah sikap politik, 
berkuasa atau beroposisi.


Lima partai pendukung Jokowi-Amin yang lolos ambang batas parlemen 
tinggal menunggu ajakan Jokowi-Amin untuk memantapkan langkah menyusun 
pemerintahan. Pembahasan jumlah dan pengisian jabatan menteri baru 
dimulai pertengahan Juli ini.


Sebaliknya, empat partai pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah 
mulai mencari jalan sendiri-sendiri menuju pusat kekuasaan. Mereka 
mencari jalan sendiri-sendiri karena koalisi Prabowo-Sandi sudah resmi 
dibubarkan.


Setelah koalisi Prabowo-Sandi dibubarkan, rencana pertemuan antara 
Jokowi dan Prabowo pun kehilangan signifikansinya. Pertemuan di antara 
mereka tidak perlu dipaksakan, juga jangan dihalang-halangi. Biarkan 
pertemuan itu berjalan alami.


Harus tegas dikatakan bahwa jalan partai-partai pendukung Prabowo-Sandi 
menuju pusat kekuasaan tidaklah mudah. Pada satu sisi, koalisi 
pemerintahan Jokowi-Amin sudah tambun karena menguasai 60% kursi di 
parlemen. Pada sisi lain, partai pendukung Prabowo-Sandi butuh 
keberanian luar biasa untuk bergabung dalam kekuasaan karena harus 
mengubah tabiat menyerang menjadi menyeberang menuju pusat kekuasaan.


Meski mereka punya kemampuan mengubah tabiat menyerang, syarat utama 
yang mesti dipenuhi ialah adanya ajakan dari kubu Jokowi-Amin. Ajakan 
itulah yang hingga kini belum disampaikan secara terbuka. Sejauh ini, 
yang beredar di ruang publik, baru keinginan sepihak untuk bergabung 
dalam koalisi pemerintahan.


Sebelum ada ajakan untuk bergabung dalam kekuasaan, elok nian bila 
partai-partai pendukung Prabowo-Sandi memantapkan hati untuk menjadi 
oposisi yang kritis dan konstruktif. Oposisi itu mestinya dianggap 
sebagai konsekuensi logis kekalahan dalam kontestasi. Oposisi atau 
berkuasa itu sama-sama mulianya.


Sikap bijak yang perlu diperlihatkan partai-partai politik saat ini 
ialah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Jokowi untuk menyusun 
pemerintahan. Jokowi sudah mengisyaratkan pembentukan kementerian baru 
sesuai dengan kebutuhan dan tantangan baru perkembangan zaman.


Memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Jokowi itu sebagai bentuk 
penghormatan atas hak prerogatif presiden. Dalam konteks itulah kita 
memberi apresiasi atas sikap Ma'ruf Amin yang menyebut penentuan sosok 
menteri mendatang menjadi hak prerogatif presiden dan dirinya sebagai 
wapres hanya memberikan masukan dan pertimbangan.


Wajar, sangat wajar, jika anggota kabinet mendatang terdiri atas 
perwakilan partai politik pendukung dan kalangan profesional nonparpol. 
Wajar pula seandainya Jokowi mempertimbangkan bahwa untuk menggerakkan 
ekonomi dengan cara inovatif dan kreatif, orang-orang muda dipilih 
menjadi menteri.


Jokowi sudah mengungkapkan keinginannya untuk memilih orang-orang muda 
di kabinet. Dalam sebuah wawancara khusus yang dimuat harian ini, Jokowi 
mengatakan, "Ke depan ini memang warna untuk yang muda-muda ini perlu 
diberi ruang. Bisa nanti menteri umur 25 tahun, 20 tahun, atau 30

tahun."

Tidak hanya memilih orang-orang muda, Jokowi juga menyebut akan ada 
nomenklatur baru. Terkait dengan nomenklatur, Presiden tentu saja 
terikat dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara. Ada nomenklatur yang tidak bisa diubah, ada yang 
bisa diubah dengan meminta pertimbangan DPR, ada pula yang mesti 
mendapat persetujuan DPR. Ketentuan yang tidak bisa dilanggar ialah 
jumlah kementerian paling banyak 34.


Pembentukan kabinet pada dasarnya dalam rangka membangun sistem 
pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien. Akan tetapi, sistem 
presidesial yang efektif terbangun jika ada oposisi yang efektif pula.

[GELORA45] Eks Tambang di Sawahlunto Resmi Jadi Situs,Warisan Dunia

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://mediaindonesia.com/read/detail/245479-eks-tambang-di-sawahlunto-resmi-jadi-situs-warisan-dunia/
/

//


 /*Eks Tambang di Sawahlunto Resmi Jadi Situs
 */


 /*Warisan Dunia*/

Penulis: *Yose Hendra* Pada: Sabtu, 06 Jul 2019, 17:54 WIB Nusantara 

 
 
 


Eks Tambang di Sawahlunto Resmi Jadi Situs Warisan Dunia 
 



/Antara/
Lampu menyinari tiga buah silo bekas penyimpanan batu bara di Kota 
Sawahlunto, Sumatra Barat, Sabtu (6/4/2019).


KAWASAN tamban di Kota Sawahlunto, Sumatra Barat, resmi menjadi situs 
kelima di Indonesia yang ditetapkan  sebagai warisan dunia oleh Badan 
Pendidikan dan Kebudayaan PBB (UNESCO).


Kota yang dijuluki kota arang ini terpilih dalam Kongres International 
Council on Monuments and Sites (ICOMOS) atau Komite Warisan Dunia UNESCO 
PBB ke 43 di Baku, Azerbaijan, Sabtu (6/7).


"Kita ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia dalam Kongres UNESCO pada 
pukul 12.15 waktu setempat," ujar Wali Kota Sawahlunto Deri Asta dalam 
pesan tertulisnya, Sabtu (6/7).


Deri mengatakan, dari 21 atau negara yang berhak memberi suara, semuanya 
menyetujui tanpa keberatan. "Itu kan 21 /voters /(utusan negara 
pemilih), tidak ada yang menyatakan keberatan," bilang Deri.


Deri bersama Gubernur Sumbar Irwan Prayitno hadir dalam kongres tersebut.

Menurut Deri, saat ini sidang masih berlangsung untuk menetapkan atau 
tidak 26 warisan yang didaftarkan. "Ada yang ditetapkan, ada yang 
ditolak. Sidang masih berlangsung, baru separuh ditetapkan," imbuhnya.


Sawahlunto satu-satunya wakil Indonesia, bahkan ASEAN dalam nominator 
penetapan warisan dunia UNESCO.


Sebelum Sawahlunto, Indonesia sudah memiliki empat warisan dunia 
kategori alam yakni Taman Nasional Komodo (1991), Taman Nasional Lorentz 
(1999), Hutan Tropis Sumatera (2004), dan Taman Nasional Ujung Kulon 
(1991). Kemudian empat warisan dunia kategori budaya, yaitu Candi 
Borobudur (1991), Candi Prambanan (1991), Situs Sangiran ( 1996), sistem 
Subak di Bali (2012).


*Baca juga: *Tambang Ombilin Masuk Nominasi Daftar Warisan Dunia UNESCO 
2019 



Pascapenetapan ini, Deri memastikan kesiapan Sawahlunto menjamu lonjakan 
turis sebagai imbasnya. Namun, dia menegaskan, Sawahlunto tidak boleh 
sendirian, karena ada tujuh kabupaten dan kota yang dilalui rel kereta 
api, salah satu situs yang ditawarkan dalam pengajuan sebagai nominator.


"Kesiapan kita sangat siap. Kita sudah punya perencanaan. Cuma ini 
tergantung komitmen bersama, karena 7 kabupaten kota yang dilewati situs 
rel kereta api," tandasnya.


Pada 2019, terdapat total 36 situs yang dinominasikan untuk masuk ke 
dalam daftar Warisan Dunia, termasuk tambang batu bara Ombilin Sawahlunto.


Di Sumatra Barat, tepatnya di Kota Sawahlunto yang berjarak 95 kilometer 
dari Kota Padang dan di Kota Padang serta beberapa wilayah di Sumatra 
Barat, masih berdiri kokoh sisa-sisa industri pertambangan batu bara di 
era kolonialisme. Menjadi bagian dari sejarah dan perkembangan 
kebudayaan di Sumatra Barat, Warisan Tambang Batu Bara Ombilin 
Sawahlunto dianggap memenuhi kriteria internasional untuk diinskripsi 
menjadi warisan dunia.


Warisan Tambang Batu Bara Ombilin Sawahlunto pantas diposisikan sebagai 
warisan dunia karena konsep tiga serangkai yang dicetuskan oleh 
Pemerintah Belanda pada masa itu.


Tiga serangkai meliputi industri pertambangan batu bara di Sawahlunto, 
yang selanjutnya dibawa ke luar Sawahlunto menggunakan transportasi 
kereta api melalui wilayah Sumatra Barat, dan sistem penyimpanan di Silo 
Gunung di Pelabuhan Emmahaven, atau Teluk Bayur.


Hal itu menunjukkan perkembangan teknologi perintis abad ke-19 yang 
menggabungkan antara ilmu teknik pertambangan bangsa Eropa dengan 
kearifan lingkungan lokal, praktik tradisional, dan nilai-nilai budaya 
dalam kegiatan penambangan batu bara yang dimiliki oleh masyarakat 
Sumatra Barat.


Hubungan sistemik industri tambang batu bara, sistem perkeretaapian, dan 
pelabuhan ini berperan penting bagi pembangunan ekonomi dan sosial di 
Sumatra dan di dunia. Warisan Tambang batu bara Ombilin Sawahlunto 
menggambarkan dinamisnya interaksi sosial dan budaya antara dunia timur 
dan barat yang berhasil mengubah daerah tambang terpencil menjadi 
perkotaan dinamis dan terintegrasi. (X-15)


 
 
 

[GELORA45] Angka Kemiskinan Masih Tinggi, Perlukah Aceh Bahas Qanun Poligami?

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

Minggu, 07 Jul 2019 17:02 WIB


 Angka Kemiskinan Masih Tinggi, Perlukah


 Aceh Bahas Qanun Poligami?

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Share *0* 
 
Tweet *0* 
 
Share *0* 
 
61 komentar 
 

Foto: Tim Infografis/ Andhika Akbarayansyah Foto: Tim Infografis/ 
Andhika Akbarayansyah
*Jakarta* - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tengah menjadi 
pembicaraan. Parlemen sedang mengatur hukum keluarga, di dalamnya ada 
aturan memperbolehkan poligami demi mengurangi praktek nikah siri.


Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo mengatakan bahwa tak seharusnya 
pemerintahan daerah, begitu juga Aceh mengatur sesuatu yang berada di 
ranah privat.


"Banyak hal lain yang harus diurus oleh pemerintah daerah daripada 
sekedar mengatur wilayah privat," kata Agus kepada detikFinance, Minggu 
(7/7/2019).


*Baca juga: *Ramai Bahas Qanun Poligami, Bagaimana Kondisi Ekonomi Aceh? 




Menurutnya, menikah, baik poligami ataupun tidak itu bukan wilayah 
publik yang mesti diatur kebijakan publik. Menikah merupakan urusan 
pribadi masyarakat yang penuh akan privasi.


"Karena menikah itu bukan wilayah publik tapi wilayah privat," kata Agus.

Agus menyebutkan lebih baik, Aceh lebih fokus mengurus perekonomian 
untuk kesejahteraan masyarakatnya. Pasalnya, secara statistik, 
perekonomian Aceh sendiri cukup jeblok.


"Lebih baik, pemerintah daerah mengurus kesejahteraan masyarakat," ujar 
Agus.


Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa pada 2018 Aceh hanya 
mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,61%. Angka tersebut lebih 
rendah daripada pertumbuhan ekonomi nasional yang menyentuh 5,1%.


Belum lagi jumlah penduduk miskinnya, tercatat hingga September 2018 ada 
831.500 penduduk yang berada dalam jaring kemiskinan. Jumlah tersebut 
merupakan 15,68% dari keseluruhan penduduk di Aceh.


Bahkan, Aceh menjadi provinsi dengan angka kemiskinan paling tinggi di 
Pulau Sumatera. Selisihnya pun cukup jauh, di posisi kedua terdapat 
Sumatera Utara dengan angka kemiskinan yang hanya 8,94% dan Sumatera 
Barat di posisi selanjutnya dengan 6,55% penduduk miskin di wilayahnya.


DPRA sendiri kini masih menggodok qanun tentang hukum keluarga. Salah 
satu babnya mengatur poligami yang membolehkan laki-laki menikahi empat 
perempuan. Qanun tentang hukum keluarga itu masuk Program Legislasi 
(Proleg) pada akhir 2018.


*Baca juga: *Bahas Qanun Poligami, Aceh Punya Angka Kemiskinan Tertinggi 
di Sumatera 




DPRA sendiri mengatakan alasan poligami masuk dalam draf qanun adalah 
maraknya nikah siri oleh pihak-pihak yang melakukan poligami. Nikah siri 
membuat pertanggungjawaban pria terhadap istri-istri dan anak-anaknya lemah.


"Dengan marak terjadinya kawin siri ini, pertanggungjawaban kepada Tuhan 
maupun anak yang dilahirkan ini kan lemah. Jadi kita sepakat mengatur, 
toh kalau kita nggak atur kan kawin juga gitu," jelas Wakil Ketua Komisi 
VII DPR Aceh, Musannif. *(dna/dna)

*







**

[GELORA45] Selama Satu Jam Pascagempa 7 SR, Terjadi Delapan Kali Gempa

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190707235258-20-409949/selama-satu-jam-pascagempa-7-sr-

terjadi-delapan-kali-gempa


 Selama Satu Jam Pascagempa 7 SR, Terjadi


 Delapan Kali Gempa

CNN Indonesia | Senin, 08/07/2019 00:09 WIB
Bagikan : 
 
 

Selama Satu Jam Pascagempa 7 SR, Terjadi Delapan Kali Gempa Ilustrasi 
pemangatan gempa bumi. (AFP PHOTO / ROMEO GACAD)
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 
(*BMKG *) merekam delapan kali 
gempa susulan dalam satu jam *pascagempa 
* utama magnitudo 7 yang terjadi 
di antara perairan wilayah Sulawesi Utara dan Maluku Utara pukul 
22:08:39 WIB, Minggu (7/7).


Episentrum gempa tersebut berada sekitar 135 kilometer barat daya 
Ternate (Maluku Utara) atau 0.51 Lintang Utara dan 126,18 Bujur Timur, 
dengan kedalaman 10 kilometer.



 Lihat juga:

Wilayah di Malut dan Sulut yang Waspada Tsunami Pascagempa 




BMKG pun mencatat selang tiga detik kemudian, 22.08.42 WIB terjadi gempa 
susulan dengan kekuatan 7,0 SR.



"Dari hasil monitoring BMKG selama satu jam, telah terjadi 8 kali gempa 
bumi susulan yang tercatat dengan magnitudo 3,5 sampai dengan 4,9," 
demikian pernyataan BMKG yang ditandatangani Kapus Gempa dan Tsunami 
BMKG, Rahmat Triyono dalam keterangannya.


Lebih lanjut, dijelaskan petugas BMKG saat ini sedang terus memonitor 
perkembangan gempabumi susulan dan tinggi muka air laut yang terdapat di 
enam stasiun pasang surut yakni Bitung Tobelo, Ternate, Tallabe, 
Jailolo, dan Xanana.


Sementara itu, ditegaskan BMKG hingga saat ini peringatan dini tsunami 
belum diakhiri sepenuhnya. Atas peringatan tsunami tersebut, masyarakat 
diminta tetap tenang dan mengikuti arahan peringatan dini dari Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana (BNPB), dan BMKG.


Kepala Bagian Humas BMKG Taufan Maulana mengimbau warga di Maluku Utara 
menghindari pantai, setelah terjadi gempa bumi di wilayah tersebut pada 
Minggu malam.


"Kami imbau masyarakat tetap tenang namun waspada, sementara hindari 
daerah pantai," kata Taufan seperti dikutip dari /Antara./



 Lihat juga:

Kemarau, Warga Bekasi Andalkan Sisa Air di Sungai Mengering 



*(kid)*

[GELORA45] Ditjen Bimas Hindu apresiasi dan dukung keberadaan "Pandu Nusa"

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://www.antaranews.com/berita/945480/ditjen-bimas-hindu-apresiasi-dan-dukung-keberadaan-

pandu-nusa?utm_source=antaranews&utm_medium=related&utm_campaign=related_news


 Ditjen Bimas Hindu apresiasi dan


 dukung keberadaan "Pandu Nusa"

Senin, 8 Juli 2019 01:01 WIB

Kegiatan Pandu Nusa di Denpasar Bali. (Antaranews Bali/Komang 
Suparta/IST/2019)


organ ini strategis sekaligus sebagai ujung tombak dalam pengembangan 
pendidikan Hindu di Indonesia
Denpasar, Bali (ANTARA) - Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Ditjen 
Bimas) Hindu mendorong dan memberikan dukungan atas keberadaan 
"Perkumpulan Acarya Hindu Nusantara (Pandu Nusa)" sebagai lembaga Hindu 
yang memperjuangkan dan menghimpun para guru agama Hindu di Indonesia.


"Saya sangat berkepentingan dengan 'Pandu Nusa'. Organ ini strategis 
sekaligus sebagai ujung tombak dalam pengembangan pendidikan Hindu di 
Indonesia. Untuk itu konsolidasi dan haluan organisasi harus jelas serta 
terarah," kata Dirjen Bimas Hindu Kemenag RI, Prof Dr. Ketut Widnya 
disela membuka acara Samiti Utama I (Rapat Kerja Nasional) Pandu Nusa di 
Denpasar, Minggu.


Ia mengatakan keberadaan organisasi ini ke depan dipandang sebagai 
organisasi yang strategis dalam mengkontrol kebijakan pemerintah, 
khususnya dalam kebijakan pendidik Hindu.


Dirjen Hindu meminta melalui kegiatan "Samiti Utama", agar Pandu Nusa 
bisa merancang dan merumuskan program kerja yang rasional dan kongkret. 
Tantangan dan pekerjaan rumah Pandu Nusa selaku organisasi formal dan 
legal sangat besar dalam mengemban misi pendidikan Hindu. Tak semata 
mendidik generasi Hindu tapi juga memperjuangkan kesejahteraan para guru 
agama Hindu di Indonesia.


Konsolidasi, kata Widnya, menjadi agenda penting Pandu Nusa untuk 
mengkondisikan para penggiat pendidik Hindu di Indonesia, terutama dalam 
pembentukan pengurus setiap daerah di Indonesia.


"Kalau mau jujur, sebenarnya pemerintah tidak tahu betul dan detail 
kebutuhan para guru di tiap daerah. Melalui Pandu Nusa, semoga bisa 
menyuarakan hal ini," kata mantan Ketua STAHN Gde Pudja Mataram ini.


Secara kelembagaan, Ditjen Bimas Hindu siap memberikan dukungan dalam 
kegiatan Pandu Nusa secara nasional dan regional. Namun dia meminta agar 
program kerja nasional bisa melahirkan program kerja yang matang dan 
memiliki orientasi yang jelas. Baik dalam penguatan kapasitas 
kelembagaan hingga kebijakan strategis yang bisa dirumuskan dan 
disinergikan dengan Ditjen Bimas Hindu.


Sementara itu, Ketua Umum Pandu Nusa I Gusti Ngurah Dwaja menjelaskan 
Pandu Nusa sebagai lembaga yang menghimpun para pengajar atau guru agama 
Hindu di berbagai tingkatan lembaga pendidikan di Indonesia, berharap 
bisa bekerja sama dan memperoleh dukungan pendanaan dari Ditjen Bimas 
Hindu dalam mengepakkan sayap organisasi secara nasional.


Sejak berdiri 2017, kata Ngurah Dwaja, pihaknya mengakui mengalami 
tantangan yang cukup besar. Khususnya pendanaan organisasi hingga 
menyatukan persepsi para acarya di seluruh Indonesia. Bahkan untuk 
efisiensi dan efektivitas kegiatan, koordinasi dilakukan melalui media 
sosial. Mempertemukan para pengurus dari berbagai daerah di Indonesia 
sewaktu-waktu.


Momentum rapat kerja nasional perdana ini juga dimanfaatkan dari 
kegiatan peserta yang mengikuti Jambore Pasraman Nasional yang 
berlangsung di Bali. Sehingga bisa mengefektifkan operasional pengurus 
Pandu Nusa di daerah.


"Kami meminta agar Dirjen Bimas Hindu bisa memberikan dukungan. Baik 
dalam pembinaan, pengawasan dukungan pengembangan SDM melalui 
workshop-workshop. Khususnya pendaan untuk keberlangsungan lembaga ini 
ke depan,"harapnya.


Rapat Kerja Nasional Pandu Nusa yang mengusung tema "Menggiatkan Acarya 
Menguatkan Pendidikan dan Kebudayaan" berlangsung hingga Senin (8/7). 
Kegiatan tersebut diikuti oleh 28 pengurus wilayah di Indonesia.


Selain membahas berbagai agenda terkait kelembagaan dan program kerja, 
pertemuan ini dimanfaatkan oleh para pengurus dan anggota untuk berbagi 
pengalaman dalam pengembangan pendidikan Hindu dari berbagai daerah 
hingga "simakrama" (silaturahmi) dengan para pengurus.


*Baca juga: Inggi Kendran persembahkan busana bermotif Hindu untuk dunia 

Baca juga: PHDI Jayapura imbau umat Hindu menjalin hubungan baik dengan 
sesama 

Baca juga: Wagub Bali harapkan sumbangsih pemikiran pemuka Agama Hindu 
* 



Pewarta: I Komang Suparta
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

[GELORA45] Hujan es sebesar kelereng turun di lima desa Aceh Tengah

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://www.antaranews.com/berita/945324/hujan-es-sebesar-kelereng-turun-di-lima-desa-

aceh-tengah?utm_source=antaranews&utm_medium=related&utm_campaign=related_news


 Hujan es sebesar kelereng turun di


 lima desa Aceh Tengah

Minggu, 7 Juli 2019 21:28 WIB

Halaman rumah seorang warga pada salah satu desa di Kecamatan Jagong 
Jeget, Aceh Tengah, Ahad (7/72019). ANTARA/Dok. BPBD Aceh Tengah/am.


Banda Aceh (ANTARA) - Fenomena alam berupa hujan es dengan berukuran 
sebesar kelereng turun di wilayah dataran tinggi di Aceh, tepatnya di 
lima kampung (desa) dari total 10 desa di Kecamatan Jagong Jeget, Aceh 
Tengah, Ahad.


"Hujan es di lima desa, yakni Paya Dedep, Paya Tungel, Jeget Ayu, Jaging 
Jeget, dan Bukit Kemuning di Aceh Tengah," ucap Kepala Pelaksana Badan 
Penanggulangan Bencana Aceh, Teuku Ahmad Dadek di Banda Aceh.


Ia melanjutkan, peristiwa yang termasuk langka di provinsi paling barat 
Indonesia ini berlangsung secara singkat, karena terjadi cuma sekitar 10 
menit atau mulai pukul 14:15 WIB sampai jam 14: 25 WIB.


Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melaporkan, padahal cuaca di 
wilayah salah satu daerah penghasil komoditas kopi baik jenis Arabika 
maupun Robusta kualitas ekspor ketika terjadi hujan es berlangsung 
tengah terik-teriknya
*Baca juga: Hujan es dan angin kencang terpa Aceh Tengah 
*


Tim reaksi cepat BPBD Aceh Tengah kini sedang melakukan kajian cepat 
untuk melakukan pendataan rumah dan lahan pertanian masyarat setempat 
yang terkena dampak hujan es.


"Saat ini, hujan memang sudah berhenti. Tapi petugas BPBD setempat masih 
melakukan pendataan dampak bencana dari fenomena alam terutama 
material," terang Dadek.


*Baca juga: Warga Aceh diingatkan BMKG mewaspadai hujan batu es 
*
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) setempat telah 
mengingatkan agar masyarakat mewaspadai potensi terjadinya hujan es 
disertai terjadi angin kencang yang merupakan dampak dari cuaca ektrem 
dalam dua sepekan terakhir dan melanda sejumlah wilayah di Aceh.


"Cuaca saat ini berpotensi kuat terjadi hujan es, seperti beberapa bulan 
lalu di Aceh," ucap Kepada Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun 
Meteorologi Kelas I Aceh, Zakaria Ahmad.
*Baca juga: Pidie Aceh "diterjang" hujan es dan puting beliung 
* 




   Hujan es guyur dataran tinggi aceh

Pewarta: Muhammad Said
Editor: Muhammad Yusuf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

[GELORA45] Cari Menteri Muda, Jokowi Jangan hanya Lihat,Usia

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://mediaindonesia.com/read/detail/245533-cari-menteri-muda-jokowi-jangan-hanya-lihat-usia


 /*Cari Menteri Muda, Jokowi Jangan hanya Lihat
 */


 /*Usia*/

Penulis: *Melalusa Susthira K* Pada: Minggu, 07 Jul 2019, 07:30 WIB 
Politik dan Hukum 
 
 
 


Cari Menteri Muda, Jokowi Jangan hanya Lihat Usia 
 



/ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/
Presiden Joko Widodo.

ADANYA wacana menteri muda yang akan direalisasikan dalam kabinet 
menteri Joko Widodo (Jokowi) periode kedua dinilai sebagai sebuah bentuk 
penyegaran. Namun, Presiden diharapkan melihat muda tidak hanya 
berdasarkan faktor umur.


Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Voxpoll Research and Consult Pangi 
Chaniago dalam sebuah acara diskusi di Menteng, Jakarta Pusat kemarin.


Sementara itu, politikus PDIP Zuhairi Misrawi mengatakan banyak kandidat 
yang pantas untuk mengisi kursi menteri muda di kabinet Jokowi 
mendatang, di antaranya Sekjen PDIP Hasto Kritianto, Wasekjen PDIP Ahmad 
Basarah, dan Ketua DPP PDIP Andreas Pareira.


PDIP, lanjutnya, punya kader yang siap untuk menjadi menteri muda di 
kabinet Jokowi mendatang. Meskipun demikian, ia menilai tak etis untuk 
membicarakan perihal jatah kursi menteri kepada Jokowi. Sebaliknya, 
pihaknya tetap akan menjunjung hak prerogatif Jokowi selaku presiden 
2019-2024 terpilih.


"Pak Jokowi kan kader PDIP jadi kami sangat tidak etis untuk meramaikan. 
Kami sepenuhnya percaya Pak Jokowi akan memilih menteri-menteri terbaik 
nanti," tambahnya.


Zuhairi mengaku, untuk saat ini pihaknya masih fokus untuk mewujudkan 
rekonsiliasi sosial terlebih dahulu ketimbang membicarakan perihal 
pembagian jatah kursi menteri. Ia juga menekankan, dalam berbicara 
konteks kekuasaan, PDIP akan terus berupaya membumikan dan menjunjung 
Pancasila sebagai sebuah amanat dan ideologi bangsa.


Di acara yang sama, Wasekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel 
Johan mengakui Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar telah mengirimkan 10 
daftar nama rekomendasi menteri kepada presiden terpilih Joko Widodo. 
"Saya tidak mengetahui secara detail siapa saja nama yang telah diajukan 
dan akan menyerahkan sepenuhnya sebagai hak prerogatif presiden di dalam 
penentuannya," ujarnya.


Namun, Daniel mengakui PKB mengincar pos-pos menteri yang menyangkut 
masyarakat banyak, seperti menteri pendidikan dan menteri desa, 
pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Menurutnya, PKB akan 
berfokus pula dalam bidang ekonomi kerakyatan. (Uca/X-7)


 
 
 


*TAGS:*#Jokowi-Amin 
#Kabinet Jokowi 

[GELORA45] Menunggu Kabinet Orang-Orang Muda

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1735-menunggu-kabinet-orang-orang-muda/
/

//


 /*Menunggu Kabinet Orang-Orang Muda*/

Penulis: *Media Indonesia* Pada: Sabtu, 06 Jul 2019, 05:00 WIB Editorial 
MI 
 
 
 
 



TAHAPAN Pilpres 2019 sudah berakhir pada saat Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) menetapkan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai calon presiden dan 
calon wakil presiden terpilih periode 2019-2024. Namun, bagi partai 
politik, itu merupakan awal untuk menentukan arah sikap politik, 
berkuasa atau beroposisi.


Lima partai pendukung Jokowi-Amin yang lolos ambang batas parlemen 
tinggal menunggu ajakan Jokowi-Amin untuk memantapkan langkah menyusun 
pemerintahan. Pembahasan jumlah dan pengisian jabatan menteri baru 
dimulai pertengahan Juli ini.


Sebaliknya, empat partai pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah 
mulai mencari jalan sendiri-sendiri menuju pusat kekuasaan. Mereka 
mencari jalan sendiri-sendiri karena koalisi Prabowo-Sandi sudah resmi 
dibubarkan.


Setelah koalisi Prabowo-Sandi dibubarkan, rencana pertemuan antara 
Jokowi dan Prabowo pun kehilangan signifikansinya. Pertemuan di antara 
mereka tidak perlu dipaksakan, juga jangan dihalang-halangi. Biarkan 
pertemuan itu berjalan alami.


Harus tegas dikatakan bahwa jalan partai-partai pendukung Prabowo-Sandi 
menuju pusat kekuasaan tidaklah mudah. Pada satu sisi, koalisi 
pemerintahan Jokowi-Amin sudah tambun karena menguasai 60% kursi di 
parlemen. Pada sisi lain, partai pendukung Prabowo-Sandi butuh 
keberanian luar biasa untuk bergabung dalam kekuasaan karena harus 
mengubah tabiat menyerang menjadi menyeberang menuju pusat kekuasaan.


Meski mereka punya kemampuan mengubah tabiat menyerang, syarat utama 
yang mesti dipenuhi ialah adanya ajakan dari kubu Jokowi-Amin. Ajakan 
itulah yang hingga kini belum disampaikan secara terbuka. Sejauh ini, 
yang beredar di ruang publik, baru keinginan sepihak untuk bergabung 
dalam koalisi pemerintahan.


Sebelum ada ajakan untuk bergabung dalam kekuasaan, elok nian bila 
partai-partai pendukung Prabowo-Sandi memantapkan hati untuk menjadi 
oposisi yang kritis dan konstruktif. Oposisi itu mestinya dianggap 
sebagai konsekuensi logis kekalahan dalam kontestasi. Oposisi atau 
berkuasa itu sama-sama mulianya.


Sikap bijak yang perlu diperlihatkan partai-partai politik saat ini 
ialah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Jokowi untuk menyusun 
pemerintahan. Jokowi sudah mengisyaratkan pembentukan kementerian baru 
sesuai dengan kebutuhan dan tantangan baru perkembangan zaman.


Memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Jokowi itu sebagai bentuk 
penghormatan atas hak prerogatif presiden. Dalam konteks itulah kita 
memberi apresiasi atas sikap Ma'ruf Amin yang menyebut penentuan sosok 
menteri mendatang menjadi hak prerogatif presiden dan dirinya sebagai 
wapres hanya memberikan masukan dan pertimbangan.


Wajar, sangat wajar, jika anggota kabinet mendatang terdiri atas 
perwakilan partai politik pendukung dan kalangan profesional nonparpol. 
Wajar pula seandainya Jokowi mempertimbangkan bahwa untuk menggerakkan 
ekonomi dengan cara inovatif dan kreatif, orang-orang muda dipilih 
menjadi menteri.


Jokowi sudah mengungkapkan keinginannya untuk memilih orang-orang muda 
di kabinet. Dalam sebuah wawancara khusus yang dimuat harian ini, Jokowi 
mengatakan, "Ke depan ini memang warna untuk yang muda-muda ini perlu 
diberi ruang. Bisa nanti menteri umur 25 tahun, 20 tahun, atau 30

tahun."

Tidak hanya memilih orang-orang muda, Jokowi juga menyebut akan ada 
nomenklatur baru. Terkait dengan nomenklatur, Presiden tentu saja 
terikat dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara. Ada nomenklatur yang tidak bisa diubah, ada yang 
bisa diubah dengan meminta pertimbangan DPR, ada pula yang mesti 
mendapat persetujuan DPR. Ketentuan yang tidak bisa dilanggar ialah 
jumlah kementerian paling banyak 34.


Pembentukan kabinet pada dasarnya dalam rangka membangun sistem 
pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien. Akan tetapi, sistem 
presidesial yang efektif terbangun jika ada oposisi yang efektif pula.


 
 
 
 

[GELORA45] Selamat Jalan Pejuang Kemanusiaan

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://mediaindonesia.com/read/detail/245604-selamat-jalan-pejuang-kemanusiaan/
/

//


 /*Selamat Jalan Pejuang Kemanusiaan*/

Penulis: *Adiyanto, Wartawan Media Indonesia* Pada: Minggu, 07 Jul 2019, 
15:40 WIB Opini 
 
 
 


Selamat Jalan Pejuang Kemanusiaan 
 



/Dok.mi/
adiyanto

KEPALA Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, berpulang. Pria kelahiran Boyolali, 
Jawa Tengah ini wafat, Minggu (7/7) di Guangzhou, Tiongkok.


Ucapan duka cita dan berbelasungkawa pun mengalir dari berbagai 
kalangan. Mulai pejabat, politisi, artis, hingga orang biasa. Kepergian 
pria sederhana ini pun jadi trending topik di twitter Indonesia dengan 
tagar #RipSutopo.


"Turut berduka dan kehilangan yang mendalam atas wafatnya seorang 
pejuang yg berdedikasi tinggi.. pak @Sutopo_PN.. semoga Beliau diterima 
di sisi Allah Swt. Selamat jalan pak..cuit artis yang juga politikus 
PDIP, Kirana Larasati melalui akunnya @_kiranalara.


"Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, turut berduka cita atas 
meninggalnya Bapak Sutopo PN. Semoga beliau diterima di sisi-Nya. 
Aamiin," begitu tulis penyanyi Raisa Andriana melalui akun twitternya 
@raisa6690.


Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga menyampaikan 
duka cita yang mendalam atas wafatnya Sutopo. “Alm Sutopo, Humas BNPB 
tidak hanya sosok humanis yang tetap setia menjalankan tugas meski 
sedang sakit. Bagi saya, Beliau adalah pejuang sosial kemanusiaan”, ujar 
Megawati dalam keterangan tertulisnya, Minggu (7/7).


Semasa hidupnya Sutopo memang karib dengan bencana. Namun, hal itu tidak 
lantas membuatnya jadi melankolis seperti halnya Ebiet G Ade yang 
mengabarkan duka tersebut  kepada karang, ombak, atau matahari, 
melainkan kepada seluruh masyarakat. Hal ini tak lain agar kita semua 
waspada. Sebelum berobat ke Guangzhou, misalnya, Sutopo mengunggah di 
akun twitternya citra satelit wilayah Indonesia dan informasi hot spot 
atau indikasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).


Seperti dikatakan Tom Nichols dalam bukunya/The Death of Expertise/ 
(/Matinya Kepakaran/), di era internet dimana informasi terlampau banyak 
beredar, kehadiran orang yang paham isu spesifik, punya pandangan 
otoritatif atas isu dan akurat, sangatlah diperlukan. Menurut saya, 
sosok seperti Sutopo lah yang dibutuhkan di tengah membanjirnya bias 
informasi yang kerap disebarkan kaum pandir yang merasa punya pengaruh, 
terutama di jagat maya.


Sutopo memang bukan pakar gunung api, tsunami, ahli medis atau pun tata 
kota. Namun, dia sadar fungsi, tugas, dan kapasitasnya selaku humas 
BNPB, adalah menjelaskan perihal bencana, baik itu masih berupa ancaman 
maupun penanggulangannya kepada masyarakat. Dia juga rajin mengingatkan 
warga untuk tidak memercayai dan menyebarkan hoak di tengah musibah yang 
terjadi.


"Ia mengabarkan dengan cepat kejadian bencana alam gempa bumi, longsor, 
tsunami, atau kebakaran yang terjadi di pelosok negeri agar kita waspada 
dan tidak kebingungan,” kata Presiden Jokowi melalui akun/Facebook 
/resminya, Minggu (7/7).


“Dalam situasi krisis ketika tanggap darurat terjadi, Alm Sutopo mampu 
menjadi jembatan penghiburan, membangun harapan di tengah korban 
bencana, dan membantu menentramkan masyarakat melalui fungsi kehumasan 
yang dijalankan dengan sangat baik. Informasi terkait penanganan tanggap 
darurat, bantuan ke korban, dan juga berbagai upaya yang dilakukan BNPB 
disampaikan dengan baik dan tepat, sampai melupakan rasa sakitnya 
sendiri," tulis Megawati.


Sutopo yang menderita kanker paru, memang kini telah pergi. Namun, 
yakinlah, hidupnya tidak akan pernah sia-sia. Seperti yang pernah 
diutarakannya “Hidup itu bukan soal panjang pendeknya usia, tapi 
seberapa besar kita dapat membantu orang lain."  Selamat jalan pak..doa 
kami menyertaimu. (OL-2)


 
 
 

[GELORA45] MA: Ada Kekeliruan yang Viral dalam Perkara Baiq Nuril

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190708133033-12-410131/ma-ada-kekeliruan-yang-viral-dalam-perkara-baiq-nuril


 MA: Ada Kekeliruan yang Viral dalam Perkara Baiq Nuril

CNN Indonesia | Senin, 08/07/2019 14:36 WIB
Bagikan : 
 
 

MA: Ada Kekeliruan yang Viral dalam Perkara Baiq Nuril Mahkamah Agung 
membantah dugaan maladministrasi dalam memutuskan penolakan peninjauan 
kembali (PK) Baiq Nuril. (CNN Indonesia/Fachri Fachrudin)
Jakarta, CNN Indonesia -- *Mahkamah Agung 
* (MA) melalui Kepala 
Biro Hukum dan Humas MA Abdullah, mengatakan telah terjadi kekeliruan 
dalam persepsi masyarakat ketika menanggapi perkara *Baiq Nuril 
*yang peninjauan kembalinya 
telah diputus oleh MA.


"Ada beberapa kekeliruan yang viral, seperti tindak pidana ITE dan kasus 
pelecehan seksual yang dicampur aduk, itu adalah dua perkara berbeda 
yang harus dipisah," ujar Abdullah seperti dikutip /Antara/ di Gedung MA 
Jakarta, Senin (8/7).



 Lihat juga:

MA soal PK Baiq Nuril: Tolong Pahami Posisi Kami 




Abdullah menjelaskan perkara yang diadili dan telah diputus inkrah oleh 
MA terkait dengan Undang Undang ITE mengenai penyebaran konten berupa 
rekaman pembicaraan.


Dalam kasus yang peninjauan kembalinya telah diputus oleh MA, Baiq Nuril 
merupakan terdakwa dalam kasus pelanggaran UU ITE, karena terbukti 
menyebarluaskan informasi yang dalam telepon selulernya terkait pihak 
lain dan dianggap merugikan.



"Mau diapakan rekaman itu, itulah tipu muslihatnya. Kenapa orang lain 
sampai tau ada rekaman itu, itulah yang harus dipertanyakan karena 
berarti ada penyebaran informasi," kata Abdullah.


Sementara terkait dengan perkara pelecehan seksual yang dipermasalahkan 
banyak pihak, Abdullah mengungkapkan bahwa perkara itu memang sudah 
dilaporkan ke Polda Nusa Tenggara Barat, tetapi berkas perkara pelecehan 
seksual itu belum diserahkan kepada pengadilan.


"Hingga saat ini masih dalam penyidikan, berkas bahkan belum diserahkan 
ke pengadilan," ujar Abdullah.



 Lihat juga:

LSM Perempuan Tagih Amnesti Jokowi untuk Baiq Nuril 




Lebih lanjut Abdullah enggan menanggapi kemungkinan adanya fakta baru 
yang diungkapkan dalam perkara pelecehan seksual terhadap Baiq Nuril.


"Saya tidak mau berandai-andai, apalagi itu adalah perkara yang berbeda 
mengingat yang satu (perkara UU ITE) sudah diadili dan diputus pada 
peninjauan kembali, sementara yang banyak diperbincangkan publik adalah 
perkara pelecehan seksual. Ini adalah hal yang berbeda dan kekeliruan 
ini menjadi viral," kata Abdullah.
MA: Ada Kekeliruan yang Viral dalam Perkara Baiq NurilMahkamah Agung 
menolak peninjauan kembali (PK) Baiq Nuril. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)



*Bantah Maladministrasi*

MA membantah dugaan maladministrasi dalam memutuskan penolakan 
peninjauan kembali (PK) Baiq Nuril.


Juru bicara MA Andi Samsan Nganro mengatakan dugaan itu tidak mendasar. 
Sebelumnya seperti diberitakan di sejumlah media, Ombudsman RI menduga 
adanya potensi mal administrasi tersebut.



 Lihat juga:

Baiq Nuril Siapkan Permohonan Amnesti Kepada Jokowi 



"Perlu juga dijelaskan mengenai adanya sinyalemen dari Ombudsman. 
Sebagai pemahaman, MA ini tentu dikatakan disinyalir bahwa ada 
maladministrasi. Selaku jubir MA saya menyatakan bahwa itu tidak relevan 
dan tidak berdasar, kalau dikatakan seperti itu," kata Andi di gedung MA.


Dalam dugaan potensi maladministrasi itu, Ombudsman menyebut ada 
penyalagunaan wewenang dan penyimpangan prosedur dalam memutuskan 
perkara Baiq sebagai perkara perempuan berhadapan dengan hukum.


Menurut Ombudsman, MA telah mengabaikan produk hukumnya yakni Peraturan 
Mahkamah Agung (Perma) No. 3/2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara 
Perempuan.



 Lihat juga:

PK Baiq Nuril Ditolak, Fahri Minta Pemerintah Tarik UU ITE 



Andi lantas menjelaskan dalam peraturan itu yang dimaksud perempuan 
berhadapan dengan hukum adalah mereka yang memiliki konflik dengan 
hukum, menjadi korban, saksi ataupun sebagai salah satu pihak dalam 
perkara hukum (Pasal 1 angka 1 Perma).


Dia menilai keputusan itu sudah tepat lantaran Baiq sudah diperlakukan 
sesuai peraturan MA tersebut.


"Nah, di dalam perkara yang kita sebutkan tadi 

[GELORA45] Tak Cuma Rini-Jonan, Siti & Sofyan Djalil Juga Ditegur Jokowi

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://www.cnbcindonesia.com/news/20190708195212-4-83503/tak-cuma-rini-jonan-siti-sofyan-

djalil-juga-ditegur-jokowi


 Tak Cuma Rini-Jonan, Siti & Sofyan Djalil


 Juga Ditegur Jokowi

SHARE
Tak Cuma Rini-Jonan, Siti & Sofyan Djalil Juga Ditegur Jokowi Foto: 
Konferensi pers BPK-KLHK soal Freeport (CNBC Indonesia/Muhammad Choirul 
Anwar)
*Jakarta, CNBC Indonesia -* Sebanyak 4 menteri Kabinet Kerja mendapatkan 
teguran langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
 atas masalah-masalah yang 
masih dialami perekonomian Indonesia.


Hal ini terungkap saat sidang kabinet paripurna yang dipimpin Jokowi di 
Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (8/7/2019). Sindiran yang 
dilontarkan kepada para 'pembantunya', salah satunya karena lonjakan 
impor dan investasi.


"Neraca perdagangan kita Januari - Mei ada defisit US$ 2,14 miliar. Coba 
dicermati angka ini dari mana, kenapa impor jadi sangat tinggi?," kata 
Jokowi.



Pertama, Jokowi melempar teguran terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya 
Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) Rini Soemarno perihal lonjakan impor migas.


Pilihan Redaksi

 *


 Jokowi Bakal Keluarkan (Lagi) Paket Kebijakan, Soal Apa?
 


 *


 Simak! Pengakuan Sri Mulyani Soal Jebolnya Defisit Migas
 


 *


 Sudah Berkali-kali Jokowi Tegur Menteri, Lebih Baik
 Diganti?
 


"Hati-hati di migas pak menteri ESDM yang berkaitan dengan ini. Bu 
menteri BUMN yang berkaitan dengan ini, karena yang paling banyak ada di 
situ," kata Jokowi.


Tak hanya kedua menteri tersebut, Jokowi bahkan melontarkan teguran 
kepada Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya serta Menteri 
Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil perihal pemberian izin investasi.


"Dari kementerian kehutanan misalnya masih lama ini urusan lahan. Ini 
Pak Wapres biar bercerita mengenai petrochemical yang kita perlukan tapi 
sudah berhenti setahun lebih gara-gara yang berkaitan dengan lahan" 
jelasnya.


"Urusan kecil tapi ya ini menghambat. Kemarin kita ke Manado, sama. 
Hotel sudah berbondong mau bikin, urusan yang berkaitan dengan tata 
ruang sebetulnya dari menteri BPN bisa menyelesaikan dengan kesepakatan 
yang harus itu dilakukan,"


Jokowi menekankan, pentingnya koordinasi antar kementerian terkait untuk 
menyelesaikan masalah yang dialami Indonesia. Jika terus berkutat dengan 
kondisi seperti ini, maka ekonomi Indonesia pun akan jalan di tempat.


"Semua hal seperti ini kalau kita hanya terbelit dengan rutinitas tapi 
kalau kita tidak berani melihat problem, kita akan sampai kapan pun kita 
tidak akan bisa mengatasi tantangan yang ada," tegasnya. **(dru)**
TAG: jokowi  menteri 
 bumn 
 esdm 

[GELORA45] Hujan Es, Perubahan Iklim, dan Peringatan Dini

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://news.detik.com/kolom/d-4615584/hujan-es-perubahan-iklim-dan-peringatan-dini?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.63657007.1815050664.1562608355-1408377605.1562608355

Senin 08 Juli 2019, 16:00 WIB


   Kolom


 Hujan Es, Perubahan Iklim, dan Peringatan


 Dini

Yopi Ilhamsyah - detikNews

Yopi Ilhamsyah 
Share *0* 
 
Tweet 
 
Share *0* 
 
0 komentar 
 


Hujan Es, Perubahan Iklim, dan Peringatan Dini
*Jakarta* -

Pada Minggu (7/7) siang kemarin hujan es melanda Kecamatan Jagong Jeget, 
Kabupaten Aceh Tengah. Mengapa bisa terjadi? Apakah ini dampak nyata 
perubahan iklim global yang sedang berlangsung? Apakah peristiwa ini 
bisa diprediksi?


Dalam ilmu cuaca, hujan es merupakan bencana yang diakibatkan oleh badai 
guruh yang teramati melalui awan hujan hitam yang membumbung tinggi ke 
angkasa, dikenal dengan sebutan awan/Cumulonimbus/ (CB). Karena Aceh 
Tengah dikelilingi pegunungan Bukit Barisan, pembentukan hujan sangat 
dipengaruhi oleh kondisi topografi di mana udara yang naik dengan cepat 
terdesak oleh lereng pegunungan. Kondisi serupa juga terjadi pada 
wilayah pegunungan lainnya di Indonesia.


Udara yang berisi uap air ini berubah wujud menjadi air dalam suatu 
proses kondensasi di dekat permukaan pada ketinggian 500 meter untuk 
kemudian membentuk awan kumulus. Besarnya penguapan yang diakibatkan 
oleh panasnya suhu permukaan karena sinar matahari yang berlangsung dari 
pagi hingga siang menjadikan air ini terus naik ke angkasa. Awan-awan 
kumulus kemudian bergabung membentuk awan CB yang menjulang tinggi, 
dalam ilmu meteorologi dikatakan menyentuh stratosfer, sementara 
pembentukan cuaca di bumi terjadi di troposfer.


Air yang naik ini kemudian mencapai suatu lapisan di dalam awan CB di 
mana suhu udara mencapai titik beku nol derajat Celcius. Ketinggian 
lapisan ini bervariasi di berbagai wilayah --di Indonesia umumnya 
terjadi pada ketinggian 6000 meter. Air ini kemudian berubah wujud 
menjadi es, dan semakin ke atas es ini berubah menjadi kristal. Akibat 
suhu yang berbeda antara permukaan dan lapisan atas, timbullah angin 
yang bergerak secara vertikal --ada angin naik dan angin turun.


Semakin besar perbedaan suhu antara permukaan dan lapisan atas, semakin 
kencang sirkulasi angin ini. Inilah mengapa kita merasakan goncangan 
hebat ketika berada dalam pesawat terbang yang melintasi awan CB. Angin 
yang turun dengan kecepatan tinggi membawa serta es yang berada di 
lapisan atas menuju permukaan, itu sebabnya saat hujan es sering 
disertai dengan embusan angin kencang.


Sejatinya es ini turun dan berubah kembali menjadi air yang kita kenal 
dengan hujan setelah melewati lapisan nol derajat Celcius. Namun karena 
didorong oleh embusan angin yang kencang, proses ini terlewati dan es 
tetap dalam wujudnya jatuh ke permukaan. Hujan es biasanya terjadi dalam 
durasi singkat sekitar 5 menit. Dampak yang ditimbulkan selain dapat 
merusak properti seperti atap rumah dan kendaraan, dapat pula merusak 
tanaman pertanian dan perkebunan kopi di Aceh Tengah yang terkenal 
dengan produksi kopi terbaik di dunia.


*Perubahan Iklim*

Perubahan iklim yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan menjadikan suhu 
permukaan terasa lebih panas daripada biasanya. Hal ini sesuai dengan 
penuturan warga lokal bahwa hujan es turun saat kondisi udara sedang 
terik-teriknya. Riset yang kami lakukan mendapati laju perubahan suhu 
udara rata-rata sebesar 0,5 derajat Celcius selama periode 1960-2018 di 
Kabupaten Aceh Tengah dan diproyeksikan akan terus naik mencapai 1,0 
derajat Celcius pada 2030.


Di Indonesia, perubahan suhu mencapai 0,7 derajat Celcius, seperti yang 
sedang berlangsung saat ini bahkan lebih ekstrem di masa mendatang. 
Kondisi ini memicu pembentukan awan CB yang lebih tinggi dengan 
perbedaan suhu yang signifikan antara permukaan dan lapisan atas, 
sehingga menginisiasi terbentuknya kecepatan angin vertikal yang lebih 
besar di dalam awan CB.


Kondisi ini bertanggung jawab terhadap hujan es yang sering terjadi 
akhir-akhir ini seperti dilaporkan oleh warga di Jagong Jeget. Bahkan 
yang terjadi pada Minggu siang adalah yang terparah dengan bongkahan es 
yang lebih besar. Besarnya diameter es yang dijumpai di permukaa

[GELORA45] Pelajaran Agama Sumber Radikalisme? --- Bola Liar Penghapusan Pendidikan Agama

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://news.detik.com/kolom/d-4615355/pelajaran-agama-sumber-radikalisme

Senin 08 Juli 2019, 13:40 WIB


   Kolom


 Pelajaran Agama Sumber Radikalisme?

Jejen Musfah - detikNews

Jejen Musfah 
 

Share *0* 
 
Tweet 
 
Share *0* 
 
39 komentar 
 


Pelajaran Agama Sumber Radikalisme?
*Jakarta* - Isu penghapusan mata pelajaran agama di sekolah kembali 
mencuat. Agama dianggap sumber radikalisme, intoleransi, dan perpecahan 
masyarakat yang bhineka. Pelajaran budi pekerti dianggap lebih baik 
daripada pelajaran agama. Dikatakan, pelajaran agama mengajarkan 
perbedaan dan menimbulkan perpecahan di kalangan siswa.


Alih-alih melahirkan individu yang toleran, agen perdamaian, dan perekat 
persaudaraan dan kekitaan, agama dianggap berperan penting dalam 
melahirkan teroris dan pelaku kekerasan (radikal) atas nama agama. Agama 
juga dijadikan sebagai alat politik lewat pelajaran di sekolah.


Meski beragam hasil riset menunjukkan potensi radikalisme di kalangan 
pemeluk agama, khususnya guru dan dosen agama, benarkah penghapusan 
pelajaran agama di sekolah (atau kampus) merupakan solusi tepat? 
Benarkah agama cukup diajarkan di masjid, gereja, pura, dan vihara?


*Sumber Nilai*

Agama adalah sumber nilai tertinggi karena dipercaya merupakan firman 
Tuhan. Kitab suci merupakan sumber tata nilai, regulasi, dan petunjuk 
bagaimana seharusnya manusia hidup, yang lebih tinggi daripada peraturan 
yang dibuat manusia.


Ia mengandung kebenaran absolut yang jika dijalankan dengan benar akan 
membawa manusia hidup aman dan damai meski dalam keragaman agama, suku, 
bahasa, dan pilihan politik. Kitab suci memuat apa yang boleh dan tidak 
boleh dilakukan oleh manusia yang tujuannya adalah terciptanya kebaikan 
bersama: harmoni dalam keragaman.


Jadi agama merupakan sumber kekuatan manusia dalam menjalani hidup 
sehingga ia menjadi individu yang sabar, syukur, ikhlas, jujur, dan 
menyayangi-mencintai antarsesama. Jangankan antarsesama manusia, bahkan 
agama memerintahkan manusia menyayangi dan memelihara binatang dan 
tanaman dengan baik. Demikian mulianya ajaran agama itu.


Dengan demikian, memahamkan nilai-nilai agama yang baik kepada 
pemeluknya merupakan langkah penting dan sangat tepat bukan saja untuk 
terciptanya hubungan baik manusia dengan Tuhan, tetapi menciptakan 
tatanan kehidupan yang aman, damai, dan harmonis antar warga bangsa. 
Dalam masyarakat bhineka seperti Indonesia, agama adalah sumber nilai 
utama terciptanya kerukunan antarpemeluk agama.


*Faktor Manusia*

Jika regulasi antikorupsi tidak efektif misalnya, tidak berarti kita 
berkesimpulan untuk menghapus regulasi itu, atau menghapus lembaga 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di negara ini. Masalahnya bukan pada 
regulasi atau agama, tetapi pada manusia yang menjalankannya.


Mengapa sikap sebagian kecil manusia beragama bertentangan dengan ajaran 
luhur agamanya? Mereka menunjukkan perilaku ganda: pada satu sisi rajin 
ibadah, tapi di sisi lain memiliki jiwa yang keras, mencuri, membunuh, 
intoleran, korupsi, kolusi, dan nepotisme.


Jadi yang perlu diperbaiki adalah cara beragama manusia, bukan 
menghapuskan pelajaran agama di sekolah. Materi dan metode pembelajaran 
agama di sekolah perlu dievaluasi agar melahirkan manusia yang hidup 
sesuai firman Tuhan. Tuhan yang menginginkan kejujuran, kedamaian, dan 
saling menghargai meski berbeda dalam beragam hal.


Pendidikan agama tidak bisa diserahkan hanya kepada keluarga dan 
tempat-tempat ibadah seperti di negara-negara lain. Isu ini harus 
dianggap sebagai pelecut semangat pemerintah dan praktisi pendidikan 
untuk meningkatkan pembelajaran agama di sekolah agar lebih baik lagi.


Pendidikan agama telah banyak melahirkan orang yang memahami ajaran 
agama dengan baik sehingga menjadi warga bangsa yang baik dan mencintai 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila. Jumlah mereka 
yang intoleran dan radikal sedikit dibanding umat beragama yang baik, 
dan bukan agamanya yang salah tetapi pemahamannya yang keliru.


Justru sekolah dan kampus harus menjadi agen pembelajaran agama (Islam) 
yang moderat dan penuh kasih-sayang. Ia bisa menjadi wahana adu gagasan 
atau alternatif pembelajaran bagi kelompok yang beraliran radikal dan 
anti-NKRI dan anti-Pancasila. Harus diakui, meski kecil, kelompok ini 
ada di dalam dan di luar sekolah dan kampus.


Jangan lupa, Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan (/Civic 
Education/) saja diajarkan di sekolah dan kampus, demi terciptanya warga 
negara yang baik. Apalagi agama, yang memiliki kitab suci deng

[GELORA45] Ikut AS, Pasukan Rusia Dilengkapi Drone Bom Taktis

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://tekno.tempo.co/read/1222398/ikut-as-pasukan-rusia-dilengkapi-drone-bom-taktis/full&view=ok


 Ikut AS, Pasukan Rusia Dilengkapi Drone Bom


 Taktis

Reporter:


   Terjemahan

Editor:


   Erwin Prima

Senin, 8 Juli 2019 16:37 WIB
Ilustrasi drone perang Rusia. Kredit: Izvestia 



Ilustrasi drone perang Rusia. Kredit: Izvestia

*TEMPO.CO*, *Jakarta* - Mengikuti jejak Marinir dan Pasukan Khusus AS, 
militer Rusia akan melengkapi tentaranya dengan drone 
 
multi-rotor kecil yang dipersenjatai dengan bahan peledak. Kementerian 
Pertahanan Rusia mengatakan kepada situs berita Rusia Izvestia, 
sebagaimana dilaporkan Defense One baru-baru ini.


Baca: Pasukan Khalifa Haftar Serang Drone Turki di Bandara Libya 



"Direncanakan bahwa kendaraan penerbangan baru itu akan melakukan tidak 
hanya misi pengintaian, tetapi juga menyerang target dengan bom 
miniatur," menurut situs itu.


Tidak disebutkan secara pasti seberapa besar drone itu, hanya dikatakan 
bahwa drone itu akan diberikan ke divisi dan brigade pasukan darat dan 
udara serta pasukan operasi khusus dan marinir.


Dalam beberapa hal, Rusia mengikuti jejak militer AS. Pada 2015, Pasukan 
Khusus AS mulai bereksperimen dengan drone mirip serangga kecil untuk 
mengumpulkan intelijen dan pengawasan.


Februari lalu, Marinir AS mengumumkan bahwa mereka akan mendistribusikan 
quadcopters ke setiap brigade. Angkatan Darat AS juga akan 
mendistribusikan drone serangga "Black Hornet" kecil dari kontraktor 
pertahanan FLIR kepada tentara Airborne ke-82 di Afghanistan (Angkatan 
Darat Inggris adalah yang pertama menggunakannya di sana pada tahun 2011).


Rencana Rusia itu setelah mendapatkan informasi pengalaman tentara di 
Suriah, menurut Izvestia. Pada Januari 2018, ISIS menyerang sebuah 
pangkalan militer Rusia dengan drone quadcopter hobi yang membawa dan 
menjatuhkan bahan peledak.


"Keputusan militer Rusia untuk mengirim drone bom kecil ke garis depan 
sekali lagi menyoroti seberapa banyak pengalaman di Suriah telah 
mempengaruhi operasi militer Rusia," kata Sam Bendett, seorang peneliti 
di CNA Corporation dan anggota Pusat Otonomi dan AI CNA, serta seorang 
peneliti Rusia di Dewan Kebijakan Luar Negeri Amerika.


 "Kami melihat adopsi skala penuh oleh teknologi militer yang pertama 
kali digunakan dengan sangat efektif oleh aktor non-negara," katanya. 
"Sementara menerima serangan quadcopter kecil, pertahanan Rusia mampu 
menentukan bagaimana dan mengapa sistem seperti itu akan digunakan."


Adopsi Rusia terhadap berbagai drone , 
dari pesawat serang besar tak berawak ke quadcopters kecil, bisa menjadi 
"anugerah bagi produsen UAV Rusia," kata Bendett. "Banyak pengembang 
sebenarnya telah membangun, menguji, dan memamerkan helikopter quadric 
dan multi-rotor di acara-acara seperti pameran Angkatan Darat 2019 yang 
baru saja diselesaikan, dengan harapan mendapat kontrak [Kementerian 
Pertahanan]," katanya kepada Defense One.


DEFENSE ONE | ENGADGET

[GELORA45] Megawati ajak pemimpin dunia di WPF wujudkan cita-cita Bung Karno

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://www.antaranews.com/berita/946437/megawati-ajak-pemimpin-

dunia-di-wpf-wujudkan-cita-cita-bung-karno


   Laporan dari Beijing
   


 Megawati ajak pemimpin dunia di


 WPF wujudkan cita-cita Bung Karno

Senin, 8 Juli 2019 17:23 WIB

Mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri saat bertemu Wakil Presiden 
China Wang Qishan (kanan) sebelum menghadiri Forum Perdamaian Dunia 
(WPF) ke-8 di kampus Tsinghua University, Beijing, China, Senin 
(8/7/2019) (M. Irfan Ilmie)


Beijing (ANTARA) - Mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri mengajak 
para pemimpin dunia di Forum Perdamaian Dunia (WPF) ke-8 di Beijing, 
China, Senin, bersama-sama mewujudkan cita-cita Bung Karno.


"Jadilah bagian dari pejuangan untuk mewujudkan cita-cita Bung Karno. 
Senandungkan nyanyian perdamaian di hati dan jiwa kita. Mari 
bergandengan tangan dalam semangat persaudaraan dan solidaritas," ujar 
Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu selaku 
pembicara utama di WPF itu.


Menurut putri Proklamator RI itu, ayahnya mewariskan satu cita-cita 
tentang perdamaian dunia yang bebas dari sengketa dan ketegangan 
sehingga anak-anak dapat tumbuh bebas karena keadilan dan kesejahteraan 
berlaku untuk semua orang.


"Satu cita-cita di mana dunia yang semua bangsa hidup damai dan 
bersaudara. Oleh sebab itu, yakinlah suatu hari kelak akan terbit 
matahari perdamaian, matahari emansipasi yang menerangi seluruh penjuru 
dunia baru tanpa penindasan," ujarnya saat menjadi pembicara dalam forum 
tersebut.


Megawati kemudian mengutip pidato ayahnya dalam Sidang Umum Perserikatan 
Bangsa-Bangsa pada 1960 tentang stabilitas dunia yang menjadi tanggung 
jawab berasama dan saling menguntungkan.


"Waktu itu Bung Karno mengatakan bahwa tidak adil mengucilkan suatu 
negara dari pergaulan antarbangsa. Saat itu secara terbuka Bung Karno 
sebagai wakil dari Indonesia memperjuangkan keanggotaan RRT di PBB, 
memperjuangkan penyatuan kembali rakyat di Korea, Vietnam, dan Afrika 
yang saat itu dipecahbelah oleh imperialisme," ujarnya dalam forum yang 
digelar di kampus Tsinghua University itu.


Bung Karno, lanjut dia, juga telah memperjuangkan kemerdekaan Aljazair 
dan kemerdekaan ekonomi bagi Kuba dan Laos.


Dalam forum yang juga dihadiri oleh mantan PM Singapura Goh Chok Tong, 
mantan Presiden Afghanistan Hamid Karzai, mantan PM Belgia Herman van 
Rompuy, mantan Menlu Rusia Igor Ivanov itu, Megawati menyatakan bahwa 
keterlibatan Indonesia dalam mencipatakan perdamaian dunia tidak perlu 
diragukan.


"Indonesia aktif melakukan hal tersebut secara konkret, seperti 
peristiwa luar biasa yang terjadi pada 1955 yaitu Konferensi Asia 
Afrika. Lalu membangun Gerakan Non-Blok. Sejak 1957 sampai sekarang kami 
di Indonesia telah mengirimkan 23 pasukan pemelihara perdamaian yang 
disebut dengan Kontingen Garuda," ujarnya memerinci.


Ia juga mendorong para pemimpin dunia mencontoh kebiasaan masyarakat 
Indonesia yang selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat 
dalam menyelesaikan setiap perselisihan.


Sebelum berbicara dalam forum tersebut, Megawati sempat bertemu dengan 
Wakil Presiden China Wang Qishan.


"Wapres Wang sangat terkesan dengan kepemimpinan Bung Karno. Hal itu 
disampaikannya saat bertemu Ibu Megawati tadi," kata Duta Besar RI untuk 
China Djauhari Oratmangun yang turut mendampingi Megawati bertemu Wapres 
Wang Qishan.



   Ulama berperan ciptakan perdamaian dunia

Pewarta: M. Irfan Ilmie
Editor: Eliswan Azly
COPYRIGHT © ANTARA 2019

[GELORA45] KY Putuskan 58 Hakim Bersalah Karena Langgar,Kode Etik

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://mediaindonesia.com/read/detail/245811-ky-putuskan-58-hakim-bersalah-karena-langgar-kode-etik


 /*KY Putuskan 58 Hakim Bersalah Karena Langgar
 */


 /*Kode Etik*/

Penulis: *Insi Nantika Jelita* Pada: Senin, 08 Jul 2019, 16:35 WIB 
Politik dan Hukum 
 
 
 


KY Putuskan 58 Hakim Bersalah Karena Langgar Kode Etik 
 



/MI/Insi Nantika Jelita/
Komisi Yudisial

KOMISI Yudisial (KY) telah memutuskan penjatuhan sanksi kepada 58 hakim 
yang dinyatakan terbukti melanggar kode etik. Hal tersebut merupakan 
hasil pemeriksaan pada semester pertama 2019, yakni dari bulan Januari 
hingga Juni.


"Sudah 58 orang hakim yang diputuskan terbukti melanggar kode etik. 
Untuk pelaksanaan pengenaan sanksinya akan disampaikan kepada Mahkamah 
Agung untuk pelaksanaan sanksinya," ujar Ketua Bidang Pengawasan Hakim 
dan Investigasi KY, Sukma Violetta dalam konferensi persnya, di Gedung 
KY, Jakarta, Senin (8/7).


*Baca juga: *Sidang Praperadilan Kivlan Zen Diundur 



Dari 58 putusan tersebut, menurutnya, MA dalam pengenaan sanksinya hanya 
menindaklanjuti soal 3 hakim yang dijatuhi sanksi berat.


"Usulan sudah dibawa ke Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Dalam satu 
semester sudah 3 kali sidang MKH. Hakim tersebut diberhentikan melalui 
sidang MKH," ungkap Sukma.


Lebih lanjut, ia mengatakan, dibandingkan semester 1 tahun 2018, jumlah 
sanksi yang diputus KY tahun ini lebih banyak. Sebelumnya, hanya 30 
sanksi. Selain menjatuhkan sanksi berat terhadap 3 hakim, ada 25 putusan 
KY atas penanganan sanksi terhadap hakim lainnya yang belum direspons 
oleh MA.


Lalu, untuk 8 usulan sanksi, menurut Sukma, MA memutuskan tidak dapat 
ditindaklanjuti dengan alasan teknis yudisial. Kemudian, untuk 22 
putusan yang tersisa, KY masih melakukan proses minutasi putusan.


"Banyaknya hakim yang dijatuhi sanksi ini menggambarkan bahwa KY secara 
tegas menegakkan pelaksanaan kode etik hakim untuk menjaga kemuliaan 
profesi hakim," tandas Sukma. (OL-6)


 
 
 

[GELORA45] Satgas Kasus Novel Lewati Tenggat, Kapolri:,Tanya Kadiv Humas

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://mediaindonesia.com/read/detail/245844-satgas-kasus-novel-lewati-tenggat-kapolri-tanya-kadiv-humas


 /*Satgas Kasus Novel Lewati Tenggat, Kapolri:
 */


 /*Tanya Kadiv Humas*/

Penulis: *Antara* Pada: Senin, 08 Jul 2019, 18:37 WIB Politik dan Hukum 

 
 
 


Satgas Kasus Novel Lewati Tenggat, Kapolri: Tanya Kadiv Humas 
 



/MI/Susanto/
Kapolri Jenderal Tito Karnavian

KAPOLRI Jenderal Tito Karnavian enggan mengomentari habisnya masa kerja 
tim Satgas (satuan tugas) pengungkapan kasus Novel Baswedan namun belum 
membuahkan hasil.


"Tanya Kadiv Humas (Polri)," kata Tito Karnavian sambil menutup pintu 
mobilnya ketika menjawab pertanyaan wartawan mengenai masa tugas tim 
satgas di depan Istana Bogor, Senin (8/7).


Pada 8 Januari 2019 Kapolri Tito Karnavian membentuk Tim Satuan Tugas 
(Satgas) untuk mengungkap kasus penyerangan yang dialami penyidik KPK 
Novel Baswedan. Tim tersebut dibentuk berdasarkan Surat Keputusan nomor: 
Sgas/ 3/I/HUK.6.6/2019 yang beranggotakan 65 orang dan didominasi dari 
unsur kepolisian dengan tenggat 7 Juli 2019.


*Baca juga: **Novel Baswedan* Bantah Jalin Komunikasi dengan Kubu 
Prabowo 



Namun sejak tenggat itu terlampaui, belum ada pihak yang dinyatakan 
bertanggung jawab atas penyerangan itu.


"Itu kan ada Kapolri, saya belum ada arahan soal tim baru," kata Kepala 
Staf Kepresidenan Moledoko saat ditanyai hal yang sama oleh wartawan.


Koalisi masyarakat sipil antikorupsi menilai tim satgas itu gagal 
melaksanakan tugas sehingga mendesak agar Presiden Joko Widodo segera 
membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen agar menunjukkan 
keberpihakannya pada pemberantasan korupsi. (X-15)


 
 
 

[GELORA45] Polri: Ada Temuan Menarik dari Tim Kasus Novel Baswedan

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190709194235-12-410675/polri-ada-temuan-menarik-dari-tim-kasus-

novel-baswedan


 Polri: Ada Temuan Menarik dari Tim Kasus Novel


 Baswedan

CNN Indonesia | Selasa, 09/07/2019 20:15 WIB
Bagikan : 
 
 

Polri: Ada Temuan Menarik dari Tim Kasus Novel Baswedan Penyidik senior 
KPK Novel Baswedan. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- *Tim gabungan 
* untuk mengungkap 
kasus teror terhadap penyidik KPK *Novel Baswedan 
* menyatakan ada temuan 
baru yang disampaikan dalam laporan ke*Kapolri* 
Jenderal Tito Karnavian hari ini.


"Pendek kata, Pak Kapolri menyatakan bahwa ini progres yang baik. Ada 
kemajuan, ada temuan baru di dalam investigasi kami," kata salah satu 
anggota pakar dalam tim gabungan yang dibentuk Kapolri tersebut, 
Hermawan Sulistyo, dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, 
Selasa (9/7).



 Lihat juga:

Tim Kasus Novel Serahkan Laporan 170 Halaman ke Kapolri 




Hermawan dan timnya pun enggan mengungkap lebih lanjut isi maupun 
kesimpulan laporan tersebut. Pria yang dikenal pula sebagai Peneliti 
LIPI itu menyatakan dalam laporan yang diberikan itu pula terdapat 
sejumlah rekomendasi untuk disikapi Kapolri.



Di tempat yang sama, Kadiv Humas Polri Irjen Pol M Iqbal mengatakan 
dalam perjumpaan dengan Kapolri, tim gabungan menjelaskan hasil laporan 
tersebut selama sekitar dua jam.


"Ada temuan progres dari tim pakar, temuan yang menarik, nanti 
insyaallah akan kami sampaikan juga pada sesi konferensi pers paling 
lambat minggu depan," ujar Iqbal, tanpa menjelaskan temuan menarik yang 
dia singgung.
Polri: Ada Temuan Menarik dari Tim Kasus Novel BaswedanTim Gabungan 
pengusutan kasus penyiraman air keras yang menimpa penyidik KPK Novel 
Baswedan. (CNNIndonesia/Gloria Safira Taylor)



Anggota lain Tim Gabungan, Nurkholis, menyebut laporan yang telah ada 
hari ini memiliki ketebalan 170 halaman dengan lampiran sekitar 1500 
halaman. Laporan tersebut berisi hasil penyelidikan tentang kasus 
penyiraman air keras kepada Novel. Tim dalam melakukan penyelidikan 
menggunakan pendekatan /scientific investigation/.


Tim gabungan ini dibentuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian lewat Surat 
Keputusan nomor: Sgas/ 3/I/HUK.6.6/2019. Tim yang beranggotakan 65 orang 
memiliki masa tugas selama enam bulan dan sudah habis pada 7 Juli 2019.


Wajah Novel disiram air keras oleh orang tak dikenal di lingkungan 
rumahnya usai melaksanakan salat subuh, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 11 
April 2017. Dan, kasusnya hingga kini masih buram--bahkan tersangka pun 
belum ada.



 Lihat juga:

Komnas HAM Sebut 4 'Orang Asing' Jadi Petunjuk Kasus Novel 




Tim Kasus Novel Sebut Ada Temuan Baru Disampaikan ke Tito


 Lihat juga:

Tim Gabungan Kasus Novel: Kami Lapor ke Kapolri, Bukan ke LSM 






*(gst/kid)*

[GELORA45] DKI Tambah Macet, Ganjil-Genap ala Asian Games Diusulkan Hidup Lagi

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://news.detik.com/berita/4617466/dki-tambah-macet-ganjil-genap-ala-asian-games-diusulkan-hidup-

lagi?tag_from=wp_beritautama&_ga=2.55695272.2039225315.1562694956-1793628030.1562694956

Selasa 09 Juli 2019, 19:31 WIB


 DKI Tambah Macet, Ganjil-Genap ala Asian


 Games Diusulkan Hidup Lagi

Mochamad Zhacky - detikNews
Share *0* 
 
Tweet 
 
Share *0* 
 
41 komentar 
 

DKI Tambah Macet, Ganjil-Genap ala Asian Games Diusulkan Hidup Lagi 
Ilustrasi pemberitahuan ganjil-genap (Rifkianto Nugroho/detikcom)
*Jakarta* - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian 
Perhubungan mengusulkan Gubernur DKI Anies Baswedan menerapkan kembali 
kebijakan ganjil-genap 
 
seperti yang berlaku saat Asian Games 2018 di Jakarta. BPTJ menilai 
kebijakan ganjil-genap seperti saat Asian Games 2018 perlu diterapkan 
kembali karena adanya penurunan kinerja lalu lintas.


Usul tersebut disampaikan BPTJ melalui surat bernomor 
TJ.102/1/2/BPTJ-2019. Surat tersebut ditanda tangani Kepala BPTJ Bambang 
Prihartono pada 8 Juli 2109.


"Selanjutnya kami sampaikan bahwa BPTJ telah melakukan evaluasi yang 
menunjukkan bahwa kinerja lalu lintas saat ini dibandingkan dengan saat 
penyelenggaraan Asian Games 2018 telah mengalami penurunan sebesar 17 
persen dari 36,99 Km/jam menjadi 30,85 Km/jam," demikian petikan surat 
usulan BPTJ, seperti dilihat *detikcom*, Selasa (9/7/2019).



Surat usulan penerapan ganjil-genap di Jakarta seperti saat Asian Games 
2018.Surat usulan penerapan ganjil-genap di Jakarta seperti saat Asian 
Games 2018. (Foto: Dok. Istimewa)




BPTJ mengusulkan agar kebijakan ganjil-genap seperti saat Asian Games 
diterapkan kembali selama hari kerja, yakni Senin-Jumat. Adapun waktu 
penerapan dilakukan mulai pukul 06.00-21.00 WIB.


Namun Anies belum menjawab usulan tersebut. Kepala BPTJ Bambang 
Prihartono menyadari bahwa Pemprov DKI membutuhkan waktu untuk 
mempelajari usulan tersebut.


"Belum ada (jawaban dari Anies). Kan perlu waktu untuk mempelajari 
dulu," ujar Bambang.



*Baca juga: *Ganjil Genap Diperpanjang, Ini Sederet Dampak Positifnya 





Pada saat penyelenggaraan Asian Games 2018, kebijakan ganjil-genap 
memang diterapkan di sejumlah ruas jalan di Ibu Kota. Waktu penerapan 
pada pukul 06.00-21.00 WIB.


Adapun ruas jalan yang diberlakukan ganjil-genap yaitu:

- Jalan Medan Merdeka Barat
- Jalan MH. Thamrin
- Jalan Jenderal Sudirman
- Jalan Sisingamangaraja
- Jalan Jenderal Gatot Subroto
- Sebagian Jalan Jenderal S Parman (simpang Slipi - simpang Tomang)
- Jalan MT Haryono
- Jalan HR Rasuna Said
- Jalan Jenderal DI Panjaitan
- Jalan Jenderal Ahmad Yani
- Jalan Benyamin Sueb
- Jalan Metro Pondok Indah
- Jalan RA Kartini

*(zak/tor)*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

[GELORA45] Kasus Baiq Nuril dan Kritik Keadilan Undang-Undang Grasi

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://news.detik.com/kolom/d-4617072/kasus-baiq-nuril-dan-kritik-keadilan-undang-undang-grasi?

tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.252845962.2039225315.1562694956-1793628030.1562694956



Selasa 09 Juli 2019, 15:58 WIB


   Kolom


 Kasus Baiq Nuril dan Kritik Keadilan


 Undang-Undang Grasi

Windu Wijaya - detikNews

Windu Wijaya 
 

Share *0* 
 
Tweet 
 
Share *0* 
 
3 komentar 
 

Kasus Baiq Nuril dan Kritik Keadilan Undang-Undang Grasi Foto: Lamhot 
Aritonang
*Jakarta* - Seperti ramai diberitakan, Mahkamah Agung (MA) menolak 
permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Baiq Nuril. Ini 
berarti Baiq Nuril sebagai terpidana akan menjalani hukum pidana enam 
bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan sesuai 
putusan Kasasi MA.


Berbagai pendapat publik mengenai putusan PK MA terhadap Baiq Nuril 
tersebut terus bermunculan. Ada yang menyebutkan putusan tersebut tidak 
melindungi perempuan, ada pula yang menuturkan bahwa pengadilan tahu 
hukum, tapi buta akan keadilan. Bahkan tak jarang publik menilai Baiq 
Nuril adalah korban kriminalisasi.


Namun apa pun kritik publik terhadap putusan PK tersebut, putusan PK 
tetaplah produk hukum yang bersifat mengikat. Baiq Nuril tetaplah 
seorang terpidana, yaitu seseorang yang terbukti secara legal telah 
melakukan kejahatan sehingga harus menjalani hukuman.


*Kewenangan Amnesti
*
Pasca PK Baiq Nuril ditolak MA, Presiden Jokowi memberikan tanggapan 
untuk mempertimbangkan apakah akan memberikan amnesti atau tidak kepada 
Baiq Nuril.


Hasrat agar memperoleh amnesti dari presiden tentulah sesuatu yang 
diinginkan oleh banyak terpidana termasuk Baiq Nuril. Sebab dampak 
yuridis dari pemberian amnesti oleh presiden kepada seorang terpidana 
akan menghapuskan segala akibat dari ancaman hukum pidana. Ini berarti 
terpidana yang memperoleh amnesti tidak perlu lagi menjalani pidana yang 
dijatuhkan oleh pengadilan kepadanya.


Lalu, ketentuan apakah yang disyaratkan oleh undang-undang untuk 
memperoleh amnesti dari Presiden? Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 11 
Tahun 1954 Tanggal 27 Desember 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi 
menerangkan bahwa /Presiden atas kepentingan Negara, dapat memberi 
amnesti kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana./


Dalam perangkat norma tentang amnesti tidak ada pembatasan yang 
diberikan oleh aturan hukum mengenai kriteria pidana yang dijatuhkan 
kepada terpidana sebagaimana yang kita jumpai dalam syarat tentang 
grasi. Artinya, sekalipun Baiq Nuril dipidana di bawah 2 tahun, ia 
diberikan hak untuk mengajukan permohonan amnesti kepada Presiden.


Syarat yang diberikan oleh undang-undang kepada Presiden untuk 
memberikan amnesti kepada terpidana adalah amnesti tersebut diberikan 
atas kepentingan negara. Timbul pertanyaan, apakah memberikan amnesti 
kepada Baiq Nuril masuk kategori kepentingan negara?


Dirunut dengan menggunakan optik historikal, amnesti diberikan kepada 
orang-orang yang tersangkut dengan pemberontakan yang telah insyaf dan 
kembali ke pangkuan Republik Indonesia. Sebab itu lahirlah Keputusan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 449 Tahun 1961 Tentang Pemberian 
Amnesti Dan Abolisi Kepada Orang-Orang Yang Tersangkut Dengan 
Pemberontakan.


Memasuki era Reformasi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun pernah 
memberikan amnesti kepada orang yang terlibat dalam Gerakan Aceh 
Merdeka. Hai ini tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 22 Tahun 2005 Tentang Pemberian Amnesti Umum Dan Abolisi Kepada 
Setiap Orang Yang Terlibat Dalam Gerakan Aceh Merdeka. Pemberian amnesti 
ini diberikan dengan tujuan untuk kepentingan negara dan kesatuan bangsa.


Dari pendekatan historis itu, kita dapat menyimpulkan bahwa pemberian 
amnesti tidaklah tepat diberikan kepada Baiq Nuril. Mengapa? Sebab, 
amnesti secara pendekatan historis ditujukan kepada pelaku tindak pidana 
kejahatan terha

[GELORA45] Komnas HAM: Satgas Novel Baswedan Sudah Temukan Pelaku Lapangan

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://nasional.tempo.co/read/1222669/komnas-ham-satgas-novel-baswedan-sudah-temukan-pelaku-

lapangan/full&view=ok



 Komnas HAM: Satgas Novel Baswedan Sudah


 Temukan Pelaku Lapangan

Reporter:


   M Rosseno Aji

Editor:


   Amirullah

Selasa, 9 Juli 2019 13:00 WIB
Penyidik senior KPK, Novel Baswedan usai melakukan pertemuan dengan 
Advocacy Manager Amnesty International Asia-Pacific, Francisco Bencosme, 
di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 26 April 2019. TEMPO/Imam Sukamto 



Penyidik senior KPK, Novel Baswedan usai melakukan pertemuan dengan 
Advocacy Manager Amnesty International Asia-Pacific, Francisco Bencosme, 
di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 26 April 2019. TEMPO/Imam Sukamto


*TEMPO.CO*, *Jakarta* - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyatakan tim 
gabungan bentukan Polri telah menemukan titik terang pelaku penyerangan 
terhadap Novel Baswedan . 
Bahkan, satgas Novel berkemungkinan menemukan aktor intelektual 
penyerangan itu.


Baca: 800 hari Belum Ada Tersangka, Ini Ciri Penyerang Novel Baswedan 



"Kami mendapatkan informasinya dari teman TGPF, mereka mendapatkan 
sesuatu yang penting, yang membuat celah kasus ini bisa naik ke atas," 
kata Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam di kantornya, Jakarta, Selasa, 
9 Juli 2019.


Anam mengatakan mendapatkan informasi itu saat bertemu tim gabungan 
sekitar tiga bulan lalu. Saat itu, kata dia, tim gabungan menyampaikan 
mendapat perkembangan signifikan terkait pelaku penyiraman air keras 
terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi itu. Setidaknya, ada 
empat orang yang dicurigai menjadi pelaku penyiraman air keras. Temuan 
itu, kata dia, sesuai dengan hasil Tim Pemantauan Komnas HAM dalam kasus 
Novel.


Tim pemantauan Komnas HAM dalam kasus Novel dibentuk pada Maret 2018 dan 
merampungkan penelusurannya pada Desember 2018. Tim pemantauan salah 
satunya merekomendasikan pembentukan tim yang terdiri dari anggota 
Polri, sipil dan pegawai KPK untuk menelusuri kasus yang tak kunjung 
terungkap selama hampir dua tahun ini.


Atas rekomendasi itu, Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian membentuk tim 
gabungan yang terdiri dari 65 orang. Dibentuk sejak Januari 2019, masa 
kerja tim berakhir pada awal Juli ini. Anggota tim gabungan, Hendardi 
mengatakan tim telah merampungkan hasil penyelidikan dan akan 
menyerahkan laporan itu kepada Tito pekan ini.


Namun, ia mengatakan timnya mengalami kesulitan dalam proses 
penyelidikan ini. "Tidak mudah menyelidiki hal ini. Kalau orang bilang 
mudah, tolong kasih petunjuk ke kami," kata Hendardi kepada Tempo, 
Senin, 8 Juli 2019.


Hendardi mengatakan telah menyampaikan hal itu kepada Novel. Bahkan 
termasuk dugaan keterlibatan seorang jenderal dalam kasus teror itu. 
Untuk menelusuri, TGPF juga telah memeriksa Mantan Kapolda Metro Jaya 
Inspektur Jenderal Mochammad Iriawan yang pernah memperingatkan Novel 
bakal mendapat teror.


Baca: Jokowi Didesak Bentuk TGPF Independen Kasus Novel Baswedan 



Anam mengatakan tak mengetahui kendala apa yang dihadapi oleh tim hingga 
mengalami kesulitan. Ia mengatakan laporan yang diserahkan Komnas HAM 
sebenarnya sudah cukup terang mengenai 4 orang asing yang berada di 
kawasan rumah Novel menjelang kejadian. "Nah kesusahannya apakah naik 
dari yang bawah terus ke atas ataukah dari atas ini naik ke atasnya 
lagi, saya belum mendapatkan /update/," kata dia.

[GELORA45] KPK Meradang Rekornya Kandas oleh MA

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://mediaindonesia.com/read/detail/246056-kpk-meradang-rekornya-kandas-oleh-ma


 /*KPK Meradang Rekornya Kandas oleh MA*/

Penulis: *M. Ilham Ramadhan Avisena/Antara* Pada: Selasa, 09 Jul 2019, 
19:01 WIB Politik dan Hukum 
 
 
 


KPK Meradang Rekornya Kandas oleh MA 
 



/Antara/SIGID KURNIAWAN/
Suasana Rutan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang Rutan KPK jelang kebebasan 
mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan (BPPN) Syafruddin Arsyad


REKOR 100 % penuntutan berujung bui yang selama ini dibukukan Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) kandas di tangan Mahkamah Agung.


Rekor tersebut patah seusai MA melepaskan terdakwa perkara dugaan 
korupsi terkait Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank 
Indonesia, Syafruddin Arsyad Temenggung.


Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengaku terkejut atas putusan MA yang 
'ajaib' itu. Namun demikian, Laode menyatakan KPK tetap menghormati 
putusan MA.


*Baca juga: *MA Kabulkan Kasasi Syafruddin Arsyad 



"KPK merasa kaget karena putusan ini ‘aneh bin ajaib’, bertentangan 
dengan putusan hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Tiga hakim 
kasasi berpendapat, Syafruddin Arsyad Tumenggung terbukti melakukan 
perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya,” ujar Laode ketika 
dihubungi, Selasa (9/7).


MA membacakan putusan kasasi Syafruddin hari ini. Dalam amar putusannya, 
Syafruddin terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan 
kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak 
pidana. MA pun memutuskan untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan 
hukum atau ontslag van allerechtsvervolging.


Persidangan atas terdakwa Syafruddin sudah dimulai sejak 14 Mei 2018 di 
Pengadilan Tipikor Jakarta. Kemudian pada September 2018, Majelis Hakim 
Pengadilan Tipikor menyatakan, Syafruddin melakukan tindak korupsi dan 
memvonisnya 13 tahun penjara dengan denda Rp700 juta subsider 3 bulan 
kurungan pada pengadilan tingkat pertama.


Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Januari 2019 
memperberat hukuman Syafruddin menjadi 15 tahun penjara  dan denda Rp1 
miliar. Majelis hakim tingkat banding ini menilai tindakan Syafruddin 
dalam memberikan surat keterangan lunas kepada Bank Dagang Negara 
Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim, kini tersangkat, sebagai tindak 
pidana korupsi.


Laode mengatakan, KPK masih menunggu putusan lengkap dari MA guna 
memutuskan langkah hukum selanjutnya. Namun demikian, ia memastikan 
tetap akan membebaskan Syafruddin dari Rutan KPK.


"Sekarang kami sedang pikir-pikir dan menunggu putusan lengkap dari MA, 
tapi KPK harus tunduk pada putusan pengadilan (untuk melepaskan 
Syafruddin)," ujar Laode.


Terpisah, kuasa hukum Syafruddin, Hasbullah mengatakan kliennya 
diperkirakan bisa bebas malam ini sekitar pukul 20.00. (OL-8)


 
 
 


**

[GELORA45] Wanita Hamil dan Anak-anak Jadi Korban Perang Suku di Papua Nugini

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://international.sindonews.com/read/1418911/40/wanita-hamil-dan-anak-

anak-jadi-korban-perang-suku-di-papua-nugini-1562729309


 Wanita Hamil dan Anak-


 anak Jadi Korban Perang


 Suku di Papua Nugini

Berlianto 

Rabu, 10 Juli 2019 - 10:28 WIB
views: 73.331
Wanita Hamil dan Anak-anak Jadi Korban Perang Suku di Papua Nugini Dua 
wanita hamil tewas dalam perang suku di Papua Nugini. Foto/Istimewa


A+ A-
*PORT MORESBY* - Dua puluh empat orang tewas, termasuk dua wanita hamil, 
dalam pertempuran suku di dataran tinggi di Papua Nugini. Peristiwa ini 
mendorong Perdana Menteri Papua Nugini bersumpah untuk membalas dendam 
pembunuhan brutal tersebut.


Para pejabat setempat mengatakan sedikitnya 24 orang telah tewas di 
provinsi Hela, sebuah wilayah terjal di barat negara itu, dalam serangan 
kekerasan selama tiga hari antara suku-suku yang bersaing.


Klan dataran tinggi telah berperang satu sama lain di Papua Nugini 
selama berabad-abad, tetapi gelombang senjata otomatis telah membuat 
bentrokan lebih mematikan dan meningkatkan siklus kekerasan.


Baca Juga:

 * Selain Situbondo, Gempa Lebih Besar Juga Guncang Papua Nugini
   

 * Pesawat Air Niugini Jatuh ke Laut, Semua Penumpang Selamat
   




"Dua puluh empat orang dipastikan tewas, terbunuh dalam tiga hari, 
tetapi bisa jadi lebih banyak hari ini," kata administrator provinsi 
Hela, William Bando.


"Kami masih menunggu brief hari ini dari pejabat kami di lapangan," 
imbuhnya seperti dikutip dari /Channel News Asia/, Rabu (10/7/2019).


Bando telah menyerukan agar setidaknya 100 polisi dikerahkan untuk 
memperkuat sekitar 40 petugas setempat.


Dalam satu serangan di Karida, para penyerang dikatakan telah mencincang 
hingga mati enam wanita, delapan anak-anak serta dua wanita hamil dan 
anak-anak mereka yang belum lahir dalam amukan selama 30 menit.


Petugas kesehatan setempat, Pills Kolo mengatakan sulit untuk mengenali 
beberapa bagian tubuh dan memposting gambar jenazah yang dibundel 
bersama-sama menggunakan kelambu sebagai kantong mayat sementara.


Insiden itu mengejutkan negara tersebut dan baru-baru ini menunjuk James 
Marape, yang berasal dari provinsi tersebut, sebagai Perdana Menteri 
negara itu.


"Hari ini adalah salah satu hari tersedih dalam hidup saya," katanya 
dalam sebuah pernyataan.


"Banyak anak dan ibu yang secara tidak bersalah terbunuh di desa Munima 
dan Karida di daerah pemilihan saya," sambungnya.


Ia pun berjanji akan menyebarkan lebih banyak pasukan keamanan dan 
memperingatkan para pelaku dengan mengatakan waktu Anda habis.


"Penjahat penjahat bersenjata, waktumu sudah habis," seru Marape.

"Belajarlah dari apa yang akan kulakukan untuk para penjahat yang 
membunuh orang yang tidak bersalah, aku tidak takut untuk menggunakan 
tindakan terkuat dalam hukum untukmu," ujarnya.


Dia mencatat bahwa hukuman mati "sudah menjadi hukum".

Marape belum memberikan rincian penyebaran keamanan tetapi tampak 
jengkel dengan sumber daya yang ada saat ini.


"Bagaimana sebuah provinsi dengan 400.000 orang dapat berfungsi dengan 
hukum dan ketertiban kepolisian dengan di bawah 60 polisi, dan sesekali 
militer serta polisi operasional yang tidak lebih dari pemeliharaan 
bantuan," katanya.


Tidak jelas apa yang memicu serangan itu, tetapi banyak perkelahian 
dipicu oleh persaingan lama yang didorong oleh pemerkosaan atau 
pencurian, atau perselisihan tentang batas-batas suku.


Di provinsi Enga di dekatnya, gelombang kekerasan yang serupa mendorong 
pembentukan garnisun militer darurat dan pengerahan sekitar 100 tentara 
pemerintah di bawah komando seorang mayor yang dilatih Sandhurst.

(ian)

[GELORA45] Gerindra: Pemulangan Rizieq Janji Prabowo di Ijtimak Ulama II

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190710195356-32-411014/gerindra-pemulangan-rizieq-janji-prabowo-di-ijtimak-

ulama-ii



 Gerindra: Pemulangan Rizieq Janji Prabowo di Ijtimak


 Ulama II

CNN Indonesia | Rabu, 10/07/2019 20:17 WIB
Bagikan : 
 
 

Gerindra: Pemulangan Rizieq Janji Prabowo di Ijtimak Ulama II Politikus 
Partai Gerindra Andre Rosiade (kiri) dan Rizieq Shihab (kanan). (Dok. 
Andre Rosiade)
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Badan Komunikasi *Partai Gerindra 
* Andre Rosiade 
mengatakan pemulangan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) *Rizieq Shihab 
* ke Indonesia terkait 
dengan janji ketua umumnya, *Prabowo Subianto 
*, dalam *Ijtimak 
Ulama II *.


"Bagaimanapun Pak Prabowo punya janji di Ijtimak Ulama II, bahwa beliau 
ingin ajak Rizieq pulang. Kalau memang ada kesempatan negara ini guyub 
lagi, kalau Pak Habib Rizieq mau dipulangkan, ya kenapa tidak gitu?" 
tuturnya, kepada /CNNIndonesia.com/, Rabu (10/7).



 Lihat juga:

Overstay di Saudi, Rizieq Harus Bayar Denda Jika Ingin Pulang 



Sebelumnya, Partai Gerindra menyebut pemulangan Rizieq sebagai salah 
satu syarat rekonsiliasi dengan kubu presiden-wapres terpilih Joko 
Widodo-Ma'ruf Amin pasca-Pilpres 2019.



Menurut Andre, pemulangan Rizieq sebagai bagian dari rekonsiliasi ini 
karena dia adalah salah satu ulama yang masih 'bermasalah'. Selain itu, 
masih ada sejumlah pendukung kubu paslon 02 Prabowo-Sandiaga yang masih 
diproses hukum.


"Kan dia salah satu ulama yang masih bermasalah kan Rizieq. Tentu dengan 
harapan kita kan tujuannya agar negara ini guyub, semua masalah selesai, 
selain ratusan pendukung kami masih ditahan, juga ulama yang masih 
bolak-balik dipanggil polisi, juga Habib Rizieq," urainya.



 Lihat juga:

Moeldoko soal Pemulangan Rizieq: Pulang Sendiri Saja 



Diketahui, Kepala Staf Presiden Moeldoko mempersilakan Rizieq untuk 
pulang karena pemerintah tak pernah mengusirnya atau pun melarangnya 
kembali ke dalam negeri.


Saat dimintai respons soal pernyataan Moeldoko itu, Andre mengatakan, 
"Ya kita tunggu pernyataan resmi dari Pak Jokowi, bukan dari Kepala KSP 
ya. Kan disampaikan Pak Moeldoko sendiri beliau enggak berwenang untuk 
menanggapi, yang punya wewenang kan Pak Kapolri."


Tentang iktikad Rizieq untuk kembali ke Indonesia, Andre mengaku ada 
yang merasa dizalimi.


"Ya seperti yang disampaikan Pak Sekjen Gerindra (Ahmad Muzani), bahwa 
salah satu harapan kita bisa rekonsiliasi [adalah] jangan ada yang 
merasa masih dizalimi," tandasnya.



 Lihat juga:

Polri Tak Tutup Kemungkinan Usut Lagi Kasus Rizieq Shihab 



Diberitakan sebelumnya, Ijtimak Ulama II yang digagas oleh Gerakan 
Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) menyatakan dukungannya kepada 
Prabowo-Sandi. Prabowo pun menandatangani 17 poin pakta integritas hasil 
Ijtimak Ulama jilid II, September 2018.


Salah satu poinnya adalah tentang pemulangan Rizieq dan pemberian 
keadilan kepada tokoh-tokoh 212 yang diproses hukum jika terpilih jadi 
Presiden.


"Siap menggunakan hak konstitusional dan atributif yang melekat pada 
jabatan Presiden untuk melakukan proses rehabilitasi, menjamin 
kepulangan, serta memulihkan hak-hak Habib Rizieq Shihab sebagai warga 
negara Indonesia, serta memberikan keadilan kepada para ulama, aktivis 
411, 212, dan 313 yang pernah/sedang mengalami proses kriminalisasi 
melalui tuduhan tindakan maka yang pernah disangkakan Penegakan keadilan 
juga perlu dilakukan terhadap tokoh-tokoh lain yang mengalami 
penzaliman," tertulis dalam poin 16 pakta integritas itu.


*(rzr/arh)*

[GELORA45] Jokowi Tegur Jonan & Rini soal Impor Migas, Ini Kata JK

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4618842/jokowi-tegur-jonan--rini-soal-impor-migas-ini-

kata-jk?tag_from=wp_wm_berita_4&_ga=2.12654007.187130649.1562782689-808994837.1562782689

Rabu, 10 Jul 2019 18:05 WIB


 Jokowi Tegur Jonan & Rini soal Impor


 Migas, Ini Kata JK

Muhammad Fida Ul Haq - detikFinance
Share *0* 
 
Tweet *0* 
 
Share *0* 
 
11 komentar 
 

Foto: Wapres Jusuf Kalla (Noval Dhwinuari Antony/detikcom) Foto: Wapres 
Jusuf Kalla (Noval Dhwinuari Antony/detikcom)
*Jakarta* - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menegur Menteri ESDM 
Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno dalam sidang kabinet 
paripurna di Istana Bogor, Senin (8/7/2019). Teguran ini lantaran impor 
minyak dan gas (migas) tinggi sehingga memicu defisit neraca dagang


Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang hadir dalam sidang kabinet tersebut 
menjelaskan maksud teguran tersebut


"Ya harus positif, bukan defisit, harus surplus. Surplus itu artinya 
ekspor harus lebih tinggi daripada impor itu. Tapi kalau kita lihat, 
kenapa lebih banyak impornya daripada ekspornya. Karena konsumsi makin 
naik, penduduk makin naik, mobil makin naik, kemudian juga bukan hanya 
defisit, subsidinya makin banyak," kata JK di Kantor Wakil Presiden, 
Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2019).


"Jadi ya tentu presiden minta jadi agar para menteri berusaha jangan mau 
impor yang banyak. Kalau tidak mau impor banyak maka produksi migas kita 
harus naikkan," sambung JK.


*Baca juga: *Impor Migas Tinggi, Jokowi Tegur Rini dan Jonan 




JK menilai Pertamina mempunyai tanggung jawab mempercepat pembangunan 
kilang minyak untuk mengurangi impor, apalagi Indonesia sudah 25 tahun 
tidak membangun kilang minyak.


"Kita sudah 25 tahun tidak membangun kilang, itu tanggung jawab 
Pertamina. Karena itu baru mulai dibangun sekarang di Balikpapan dan di 
Cilacap. Tapi tetap ada masalahnya yang tidak selesai. Karena itu perlu 
Pertamina cepat menyelesaikan itu dan (menteri) ESDM," ucapnya.


Sebelumnya, Jokowi menyinggung tingginya impor migas (minyak dan gas). 
Jokowi menegur Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini 
Soemarno terkait hal ini.


Dalam sidang kabinet paripurna, Jokowi awalnya menyinggung menurunnya 
ekspor secara year of year sebesar 8,6% dan impor turun sebesar 9,2%.


"Ekspor Januari sampai Mei 2019 year on year turun 8,6. Impor 
Januari-Mei juga turun 9,2. Hati-hati terhadap ini, artinya neraca 
perdagangan kita Januari-Mei ada defisit US$ 2,14 miliar," kata Jokowi 
di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (8/7).


*Baca juga: *Tegur Rini & Jonan, Ini Pidato Lengkap Jokowi soal Impor 
Migas 




Oleh sebabnya, negara mengalami defisit neraca perdagangan sebesar US$ 
2,4 miliar. Kemudian berkaitan dengan impor sektor migas, Jokowi meminta 
Jonan dan Rini berhati-hati.


"Coba dicermati angka-angka ini dari mana kenapa impor jadi sangat 
tinggi? Kalau didetailkan lagi migas-nya ini naiknya gede sekali. 
Hati-hati di migas, Pak Menteri ESDM yang berkaitan dengan ini, Bu 
Menteri BUMN yang berkaitan dengan ini, karena rate-nya yang paling 
banyak ada di situ," papar Jokowi.





*Tonton Video Impor Migas Tinggi, Jokowi Sentil Jonan dan Rini:*
Jokowi Tegur Jonan & Rini soal Impor Migas, Ini Kata JK 



*(fdu/hns)
*






**

[GELORA45] Opini WTP versus Korupsi

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://news.detik.com/kolom/d-4618675/opini-wtp-versus-korupsi?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.113488391.187130649.1562782689-808994837.1562782689

Rabu 10 Juli 2019, 16:40 WIB


   Kolom


 Opini WTP versus Korupsi

Gunarwanto - detikNews

Gunar Wanto 
Share *0* 
 
Tweet 
 
Share *0* 
 
0 komentar 
 


Opini WTP versus Korupsi Pacitan raih opini WTP dari BPK (Foto: Istimewa)
*Jakarta* -

Banyak pemerintah daerah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 
tapi mengapa korupsi jalan terus? Pertanyaan sekaligus keluhan ini 
pernah disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada satu 
kesempatan bertemu dengan para kepala daerah. Sri Mulyani mengatakan, 
mestinya jika sudah WTP, makin sulit terjadi penyimpangan karena sudah 
terbangun sistem pengendalian internal yang baik. Faktanya, saat ini 
banyak kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.


Memang, opini audit WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi 
idaman para pengelola keuangan negara. Para pejabat kementerian, lembaga 
negara, dan pemerintah daerah berlomba memperoleh opini tersebut. 
Terlebih, pemerintah menjadikan opini WTP sebagai salah satu tolok ukur 
keberhasilan tata kelola yang baik (/good/ /governance/). Untuk kepala 
daerah yang berlaga dalam pemilihan kepala daerah, opini WTP menjadi isu 
positif yang bisa dijual kepada masyarakat.


Masalahnya, opini WTP ternyata tidak menjamin bebas dari korupsi. Di 
beberapa lembaga yang memperoleh WTP, pejabatnya malah tersangkut 
korupsi. Misalnya, Kementerian Agama mendapat WTP, belakangan ditemukan 
korupsi, bahkan Menteri Agama terjerat korupsi. Di Sumatera Utara, 
mendapat WTP tapi Gubernur terlibat korupsi. Hal sama terjadi di 
beberapa lembaga pemerintah.


Kasus korupsi pada lembaga yang berpredikat WTP telah menggerus 
kepercayaan masyarakat kepada BPK. Tidak sedikit yang menduga opini WTP 
bisa diperjualbelikan. Tidak keliru jika pandangan masyarakat kepada BPK 
menjadi jelek. Sebab, masyarakat tidak mendapat penjelasan yang benar 
mengenai opini BPK. Masyarakat menyangka, jika WTP pasti tidak ada 
korupsi. Jika ada korupsi, maka auditnya pasti salah. Padahal, pandangan 
itu dilihat dari sudut ilmu audit tidak tepat. Opini WTP bukan 
dimaksudkan untuk menjamin tidak ada korupsi.


*Keterbatasan Audit*

Setiap tahun BPK memeriksa laporan keuangan lembaga pemerintah dengan 
tujuan memberi opini atas kewajaran laporan keuangan. Menurut standar 
audit, ada empat jenis opini sesuai dengan tingkat kewajarannya, yaitu 
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak 
Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Agar laporan keuangan 
memiliki keandalan dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan 
keputusan, maka harus disusun sesuai standar akuntansi.


Opini WTP diberikan jika dalam segala hal yang material, laporan 
keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Sedang WDP jika 
ada ketidaksesuaian yang material pada satu atau beberapa pos laporan 
keuangan, namun tidak mempengaruhi kewajarannya secara keseluruhan. 
Sementara, TW jika laporan keuangan mengandung salah saji yang sangat 
material atau sangat menyesatkan sehingga tidak menyajikan secara wajar. 
TMP atau /disclaimer/ jika auditor dibatasi geraknya, tidak bisa 
mengumpulkan bukti audit dengan nilai sangat material sehingga kewajaran 
laporan keuangan diragukan.


Dalam audit, auditor menghadapi keterbatasan yang timbul karena proses 
audit itu sendiri. Pada umumnya auditor melakukan audit secara sampling 
karena tidak mungkin memeriksa seluruh transaksi, apalagi pada 
perusahaan besar atau entitas pemerintah yang menggunakan anggaran 
besar. Diperlukan biaya besar dan waktu lama untuk memeriksa seluruh 
populasi. Manfaat informasi dalam laporan keuangan juga sia-sia (menjadi 
basi) jika waktu pemeriksaannya lama, sementara informasi dibutuhkan 
segera untuk pengambilan keputusan.


Selain itu, sebagai konsekuensi metoda /sampling/, audit menerapkan 
konsep materialitas. Auditor akan membuat suatu perhitungan untuk 
menentukan batasan suatu transaksi dinilai material. Makin besar volume 
keuangan yang diperiksa, maka batas materialitasnya makin besar. Jika 
auditor memeriksa lembaga dengan jumlah aset Rp 5 triliun tentu akan 
beda batas materialitasnya dengan yang as

[GELORA45] KPK Tangkap Tangan Gubernur Kepri Terkait Izin Reklamasi

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://nasional.tempo.co/read/1223283/kpk-tangkap-tangan-gubernur-kepri-terkait-izin-reklamasi/full&view=ok


 KPK Tangkap Tangan Gubernur Kepri Terkait Izin


 Reklamasi

Reporter:


   M Rosseno Aji

Editor:


   Juli Hantoro

Rabu, 10 Juli 2019 22:59 WIB
Juru bicara KPK, Febri Diansyah, memberikan keterangan kepada awak media 
di gedung KPK, Jakarta, Senin, 8 Oktober 2018. Penyidik KPK telah 
mengembangkan penanganan perkara dugaan korupsi dalam pembangunan 
Dermaga Sabang tahun 2006-2011, dan menetapkan dua tersangka baru, yakni 
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan orang kepercayaan Irwandi Yusuf, Izil 
Azhar, atas penerimaan gratifikasi sebesar Rp 32 miliar. TEMPO/Imam 
Sukamto 


Juru bicara KPK, Febri Diansyah, memberikan keterangan kepada awak media 
di gedung KPK, Jakarta, Senin, 8 Oktober 2018. Penyidik KPK telah 
mengembangkan penanganan perkara dugaan korupsi dalam pembangunan 
Dermaga Sabang tahun 2006-2011, dan menetapkan dua tersangka baru, yakni 
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan orang kepercayaan Irwandi Yusuf, Izil 
Azhar, atas penerimaan gratifikasi sebesar Rp 32 miliar. TEMPO/Imam Sukamto


*TEMPO.CO*, *Jakarta* - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK 
 menangkap tangan Gubernur Kepulauan Riau 
Nurdin Basirun. Penangkapan terkait dugaan korupsi izin lokasi rencana 
reklamasi di kawasan Kepulauan Riau.


"Ada unsur kepala daerah setingkat provinsi yang ditangkap," kata juru 
bicara KPK, Febri Diansyah, di kantornya, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2019.


Baca juga: Jaksa Terjerat OTT KPK, Kejaksaan Agung Rotasi Pejabatnya 



Selain Nurdin, KPK menangkap 5 orang lainnya. Mereka terdiri dari unsur 
kepala dinas, kepala bidang, pegawai negeri dan swasta. "Total, ada enam 
orang yang diamankan tim," kata Febri. Febri menuturkan KPK juga menyita 
duit senilai Sin$6 ribu atau sekitar Rp 165.961.817. Diduga ini bukanlah 
penyerahan pertama.


Menurut Febri, mereka yang ditangkap saat ini sedang berada di 
kepolisian resor setempat untuk menjalani pemeriksaan. KPK 
 
memiliki waktu 24 jam untuk menentukan status hukum orang yang ditangkap.

[GELORA45] (Utopia) Reformasi Birokrasi Pasca Pilpres

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://news.detik.com/kolom/d-4618301/utopia-reformasi-birokrasi-pasca-pilpres

Rabu 10 Juli 2019, 13:30 WIB


   Kolom


 (Utopia) Reformasi Birokrasi Pasca Pilpres

Ahmad Juwari - detikNews

Ahmad Juwari 
Share *0* 
 
Tweet 
 
Share *0* 
 
0 komentar 
 


(Utopia) Reformasi Birokrasi Pasca Pilpres
*Jakarta* -

Membayangkan reformasi birokrasi sampai pada tujuan hakikinya 
memperbaiki tata kelola pemerintahan adalah hal yang lumrah. Indonesia 
bisa saja sejajar dengan negara-negara maju, pemerintahan yang 
benar-benar efektif dan mampu menjadi motor pendorong ekonomi. Jika 
berandai dalam ukuran /government effectiveness index /(GDI), Indonesia 
harus yakin melampaui negara tetangga, Malaysia dan Thailand. Jika pada 
2017 kita di urutan 84, maka lima tahun yang akan datang kita harus 
masuk 20 besar, atau minimal lebih baik dari negara-negara kita sendiri. 
Tapi, mungkinkah?


Salah satu pendorong perubahan birokrasi adalah kepemimpinan. 
Terpilihnya kembali Joko Widodo sebagai pemimpin nasional lima tahun 
mendatang perlu dimaknai menjadi dua hal dalam kerangka momentum 
reformasi birokrasi. Pertama, pasti ada kekurangan dan kelebihan Jokowi 
untuk mendorong reformasi birokrasi lima tahun belakangan. Proses 
perbaikan terus-menerus itu yang harus dilakukan. Jika GDI menjadi 
ukuran, maka tren positif membaiknya GDI setiap tahun perlu dijaga.


Kedua, Presiden Joko Widodo tidak mungkin mencalonkan kembali menjadi 
presiden pada 2024. Tidak hanya pada di ranah reformasi tata 
pemerintahan, Presiden Jokowi juga harus tampil "tanpa beban" lima tahun 
mendatang. Satu contoh yang bisa dilakukan adalah pemecatan PNS koruptor 
yang belum diberhentikan.


Dalam UU ASN dan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, Pejabat Pembina 
Kepegawaian (PPK) instansilah yang berwenang memecat PNS korup. Namun 
jika PPK instansi "bandel" dan kenyataannya tidak kunjung memecat, 
presiden perlu bertindak sebagai bukti komitmen kuat untuk memberantas 
korupsi.


Selain itu, gaya presiden yang lugas dan dekat dengan rakyat dengan ciri 
khas melakukan /blusukan/ ke kantor-kantor pemerintah merupakan nilai 
lebih. Yang satu ini harus dilakukan terus-menerus, setidaknya untuk 
melakukan /shock therapy/ yang efektif memperbaiki kualitas layanan.


*Masa Depan Birokrasi Indonesia*

Bappenas dalam pandangan birokrasi 2045, bertepatan dengan 100 tahun 
Indonesia merdeka, menggarisbawahi tiga ciri. Pertama, struktur 
kelembagaan yang adaptif dan kolaboratif. Kedua, tata kelola yang 
terbuka, partisipatif, dan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi 
(TIK). Ketiga, SDM ASN yang profesional dan berintegritas.


Jika kita dalami satu per satu, pertama persoalan birokrasi Indonesia 
perlu mendapat perhatian pada bidang struktur kelembagaan. Terpilihnya 
lagi Joko Widodo sebagai presiden lima tahun mendatang semestinya mampu 
menaruh perhatian pada persoalan kelembagaan. Tantangannya adalah 
membentuk struktur kelembagaan yang adaptif dan kolaboratif ketika 
kondisi politik memungkinkan terjadinya "bagi-bagi kekuasaan" dengan 
kelembagaan yang justru membengkak dengan ego sektoral masing-masing.


Bentuk birokrasi ke depan diarahkan lebih adaptif terhadap perubahan, 
mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dan tentu saja tidak kaku 
seperti budaya birokrasi yang terlihat saat ini. Pengalaman Jokowi yang 
malang melintang sejak menjadi Wali Kota Solo hingga Presiden semestinya 
mampu menjawab kebutuhan kelembagaan yang adaptif dan kolaboratif di 
masa depan.


Kedua, tata kelola yang terbuka, partisipatif, dan berbasis TIK. 
Birokrasi Indonesia perlu membuka diri, memberi kesempatan yang luas 
bagi masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan. Terlebih lagi, 
masyarakat sendiri yang tahu akan kebutuhan mereka sehingga birokrasi 
perlu menangkap kondisi yang ada di masyarakat sebagai bahan kebijakan 
pemerintah.


Selain itu, penggunaan teknologi perlu mendapat perhatian khusus oleh 
birokrasi Indonesia, di satu sisi birokrasi saat ini yang cenderung 
susah berubah dan sebagian besar diisi oleh pegawai yang sudah berumur. 
Teknologi harus menjadi instrumen utama bagaimana birokrasi bekerja, 
memangkas inefisiensi dan pemborosan yang selama ini melekat dalam 
birokrasi kita saat ini.


Bagaimana /track record/ Presiden Jokowi selama ini pastinya bisa 
mengatasi hal tersebut di atas. Presiden Jokowi memiliki keterbukaan 
terutama dalam penerapan teknologi kekinian, memiliki keinginan kuat 
dalam mengembangkan/star up/, dan terbuka pada perubahan-perubahan yang 
solutif, tinggal bagaimana keinginan dan visinya m

[GELORA45] Gerindra: Kasasi Prabowo ke MA Otomatis Gugur karena Kadaluwarsa

['j.gedearka7; j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://nasional.tempo.co/read/1223175/gerindra-kasasi-prabowo-ke-ma-otomatis-gugur-karena-kadaluwarsa/full&view=ok


 Gerindra: Kasasi Prabowo ke MA Otomatis Gugur


 karena Kadaluwarsa

Reporter:


   Budiarti Utami Putri

Editor:


   Syailendra Persada

Rabu, 10 Juli 2019 16:57 WIB
Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga 
Uno, Andre Rosiade, saat ditemui di Media Center Prabowo - Sandiaga, di 
Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 25 Juni 2019. 
TEMPO/Egi Adyatama 



Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga 
Uno, Andre Rosiade, saat ditemui di Media Center Prabowo - Sandiaga, di 
Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 25 Juni 2019. 
TEMPO/Egi Adyatama


*TEMPO.CO*, *Jakarta* - Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra 
 Andre Rosiade mengatakan permohonan 
kasasi Prabowo Subianto - Sandiaga Uno ke Mahkamah Agung sudah gugur. 
Kubu Prabowo melayangkan kasasi terkait surat keputusan Badan Pengawas 
Pemilu ihwal perkara kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif di 
Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019


Baca: Sengketa Pileg, Gerindra Klaim Kehilangan Lebih 29 Ribu Suara 



Andre mengatakan permohonan otomatis gugur lantaran kadaluwarsa. 
"Kadaluwarsa, jadi tanpa dicabut pun itu akan gugur sendirinya," kata 
Andre di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2019.


Andre mengatakan Prabowo dan Sandiaga tak mengetahui soal adanya 
permohonan kasasi tersebut. Menurut dia, kuasa hukum yang mendaftarkan 
kasasi itu menggunakan surat kuasa lama yang sebelumnya digunakan dalam 
pendaftaran kasus sebelumnya.


Badan Pemenangan Nasional Prabowo - Sandiaga memang pernah mengajukan 
kasasi ke Mahkamah Agung menggugat Bawaslu. BPN menyoal keputusan 
Bawaslu yang tak menerima laporan mereka ihwal adanya dugaan kecurangan 
TSM di pilpres 2019.


Pada 26 Juni lalu, MA menyatakan tidak menerima permohonan BPN 
Prabowo - Sandiaga. Sehari setelahnya, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan 
putusan menolak seluruh permohonan Prabowo-Sandiaga yang juga 
mendalilkan adanya kecurangan TSM di pilpres 2019.


Lalu pada 3 Juli, merujuk informasi di laman mahkamahagung.go.id, 
permohonan kasasi itu didaftarkan. Informasi ini pertama kali terungkap 
lantaran adanya pernyataan dari Ketua Tim Kuasa Hukum Joko Widodo-Ma'ruf 
Amin, Yusril Izha Mahendra yang menanggapi permohonan kasasi tersebut.


"Pengajuannya tidak dikonfirmasi sama sekali, yang bersangkutan dengan 
surat kuasa yang lama yang pernah dipegang mengajukan kembali, dan kami 
pun tahu setelah ramai di media," kata Andre.


Kuasa hukum dalam gugatan BPN ke Mahkamah Agung itu ialah Nicholay 
Aprilindo. Nicholay adalah penasihat hukum Hashim Djojohadikusumo, adik 
dari Prabowo Subianto. Dalam petikan amar putusan MA 26 Juni lalu, 
tertulis bahwa Nicholay beralamat di Gedung Midplaza 2 Lantai 6, 
Sudirman, Jakarta. Perusahaan Hashim, Arsari Group, berkantor di alamat 
tersebut.


Baca: Silang Kata Gerindra DKI dan PKS Soal Kuorum Pemilihan Wagub DKI 



Menanggapi hal ini, Andre mengatakan bahwa langkah hukum apa pun pasti 
dikoordinasikan dengan Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua Umum Partai 
Gerindra yang juga bertanggung jawab terhadap segala urusan advokasi dan 
hukum. Namun Dasco juga tak mengetahui perihal permohonan kasasi ini.