[mediacare] Modus Pembobolan rekening BCA
dari milis tetangga... Buat yang pake BCA nih, hati2 Tolong disebarluaskan, agar mereka bisa berhati2 Jumat, 07/09/2007 14:16 ATM Non Tunai BCA Rawan Pembobolan Pengirim: Liem Ay Tjhoe Rabu, 25/07/07 saya ke Griya ATM Bank BCA Pemuda di Semarang (saat saya melakukan dan menutup transaksi tidak ada orang di samping/belakang saya) untuk melakukan 2 kali transaksi yaitu: 1. Pembayaran rekening Halo Telkomsel (jam yang tertera di slip 09:50:18). 2. Pemindahan uang ke rekening sesama BCA (jam yang tertera di slip 09:51:44). Transaksi di ATM non tunai sudah saya tutup, yang ditandai dengan keluarnya iklan BCA di layar ATM non tunai. Kemudian saya naik ke dalam Bank BCA untuk mengambil uang tunai di teller BCA. Setelah selesai di-print saya terkejut mendapati ada 2 kali pendebetan di rekening yang tidak saya lakukan. Saya langsung meminta petugas teller, Rhany, supaya segera mengecek transaksi tersebut. Tetapi teller mengatakan bahwa itu bukan wewenang teller. Bukannya saya dibantu malah petugas tersebut mengatakan jangan-jangan ibu lupa. Saya dipersilahkan langsung ke Customer Service. Penanganan Customer Service yang sangat lamban membuat saya harus menunggu selama 1 jam. Pada saat dilayani, didapatkan bahwa rekening saya kembali digunakan atau dibobol untuk pembelian pulsa Mentari sebesar Rp 1 juta. Oleh Customer Service saya ditanya kronologis kejadian. Kemudian saya dipersilahkan mengisi keluhan dan rekening saya disarankan untuk ditutup. Berdasarkan informasi yang saya peroleh diketahui 3 kali transaksi yang tidak saya lakukan merupakan transaksi: 1. Transfer ke rekening BCA atas nama Drs. Adi Nugroho no rek 658.0284696 Rp 20 juta. 2. Transfer ke rekening Bank Permata atas nama Rudy Hartanto Rp 10 juta. 3. Pembelian pulsa ke nomor 085885444797 Rp 1 juta. Semua nama tersebut di atas tidak ada satu pun yang saya kenal atau pun pernah berhubungan dengan saya. Saya juga meminta agar transfer ke rekening-rekening yang tidak saya kenal tersebut di atas bisa diblokir secepatnya, yang ternyata setelah dicek sudah terlambat. Jumlah uang sudah hilang. Dan saya menanyakan setelah mengisi surat keluhan apakah uang saya bisa kembali? Menurut Customer Service (nama??) Biasanya uang tidak bisa kembali (Saya masih di BCA sampai jam 2 sore). Kamis pagi 26/07/07, saya ke BCA Telogorejo untuk mengurus penutupan rekening. Di sana ditemui pula oleh pimpinan cabang, Bambang yang menanyakan kronologis kejadian yang serupa dengan Customer Service BCA Pemuda. Kesimpulan dari hasil diskusi sementara saat itu mungkin uang dibobol via internet. Kamis sore 26/07/07, sekitar jam 5 saya ditelepon oleh petugas BCA Pemuda, Ibu Christine yang menyatakan bahwa didapati bahwa transaksi dilakukan lewat internet dan hari itu ada 2 orang yang rekeningnya dibobol . Jumat, 03/08/07 saya datang ke BCA Telogorejo untuk menanyakan kelanjutan mengenai kasus saya. Karena pimpinan cabang sedang pergi, saya ditemui oleh wakil pimpinan cabang, Ibu Vonny Widjaya. I bu Vonny kemudian menelepon Ibu Christine dan mendapat jawaban bahwa uang saya tidak bisa kembali karena dianggap kelalaian nasabah. Rabu, 15/08/07, saya mendapat pernyataan resmi dari BCA, uang saya tidak bisa kembali dikarenakan dianggap kelalaian nasabah. Pada hari yang sama pihak BCA menelepon saya, menawarkan diri untuk datang ke rumah, untuk apa? Rencana kunjungan ini mahal sekali ongkosnya, saya harus kehilangan uang saya dulu. Saya akhirnya menolak rencana kunjungan yang tidak jelas tujuannya itu. Karena urusan seperti ini seharusnya diselesaikan di BCA, bukan di rumah nasabah. Berdasarkan informasi yang saya peroleh dari Halo BCA (saya menelepon Halo BCA pada waktu dan hari yang berlainan) batas pentransferan untuk ATM GOLD adalah Rp 25 juta, sedangkan kartu saya telah digunakan untuk transfer sebesar Rp 35 juta. Bagaimana pertanggungjawaban BCA? Tidak tertutup kemungkinan bahwa mesin ATM tersebut juga mengalami kerusakan sistem, sehingga walaupun saya sudah menutup transaksi namun format di dalam masih tetap terbuka, sehingga dapat dibobol orang. Karena saya memperoleh informasi bahwa pada hari itu ada customer lain yang mengalami masalah yang sama dengan saya. Selain itu, putri saya telah menemukan kasus serupa di http://www.kompas. com/kompas- cetak/0.. .ni/3402695. htm dan Kompas tanggal 27 Agustus 2007 yang menyatakan bahwa ternyata ada kelemahan dalam ATM non tunai bahwa setelah selesai digunakan beberapa menit magnet masih berfungsi sehingga rawan dibobol. Bagaimana tanggung jawab BCA terhadap ketidakamanan ini? Sudahkah BCA berintrospeksi akan keburukan servisnya? Kalau memang servis BCA dan mesin-mesinnya yang sempurna pasti tidak ada complaint di surat pembaca bukan? Kelambanan Customer Service yang
[mediacare] Kasihan Rifky..(bayi korban peluru nyasar aparat)
Kasihan Rifky, seorang bocah bayi yang lahir tgl 17 Agustus 2007 yang tertembak kepalanya oleh polisi, bantuan biaya pengobatannya di stop oleh Pundi amal SCTV gara- gara Walikota Madya Jaksel, berjanji akan menanggung biaya nya, saat diwawancarai di TV dan Media Cetak.Dan ternyata sampai detik ini walikota madya Jaksel tidak pernah memberi uang sepeserpun untuk biaya pengobatan. Tolong bagi yang bisa akses ke Pundi amal SCTV atau Komisi perlindungan Anak Indonesia untuk bisa menyuarakan penderitaan Rifky... - Looking for a deal? Find great prices on flights and hotels with Yahoo! FareChase.
[mediacare] Belajar dari kegagalan Protokol Kyoto
Harian Bisnis Indonesia/Rabu, 26/09/2007 Belajar dari kegagalan Protokol Kyoto Oleh Firdaus Cahyadi Knowledge Sharing Officer for Sustainable Development, OneWorld-Indonesia Perubahan iklim yang sekarang marak diberitakan di berbagai media sebenarnya bukanlah isu baru. Betapa tidak, temuan ilmiah yang disampaikan pada konferensi di Stockholm pada 1972 telah menyebutkan bahwa terjadi kenaikan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer yang akan memengaruhi temperatur bumi dalam dekade 50-100 tahun. Namun, temuan ilmiah itu baru direspons 20 tahun kemudian, tepatnya pada 1992 di Rio de Janeiro. Sejak saat itulah mulai sering digelar berbagai persiapan kesepakatan global terkait dengan perubahan iklim di dunia, hingga ditetapkannya Protokol Kyoto pada 1997 yang berisi kesepakatan untuk menurunkan emisi oleh negara-negara maju atau lebih sering disebut negara-negara yang tergabung dalam Annex I. Dalam protokol tersebut disebutkan negara-negara maju wajib menurunkan emisi GRK#65533; sebesar lima persen di bawah level 1990 atau sekitar 350 ppm. Idealnya, jika ketentuan protokol tersebut dilaksanakan secara konsisten oleh negara maju maka akan mampu menurunkan konsentrasi GRK sehingga suhu bumi pun dapat diturunkan secara signifikan. Pertanyaan berikutnya tentu saja apakah kondisi ideal tersebut telah terpenuhi sejak protokol ditetapkan pada 1997? Temuan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menunjukkan hal yang sebaliknya. Laporan IPCC justru menyebutkan bahwa telah terjadi kenaikan konsentrasi GRK sebesar 379 ppm pada 2005. Kondisi tersebut mengakibatkan temperatur bumi meningkat sebesar 0.54 derajat celcius pada 2007. Laporan itu juga menyebutkan bahwa pada 2005, tutupan es di laut Artik telah menurun rata-rata sebesar 2.7% setiap tahunnya sementara permukaan air laut juga telah naik sekitar 0,5 mm setiap tahunnya. Laporan IPCC tersebut memberikan indikasi yang nyata bahwa Protokol Kyoto telah gagal dilaksanakan. Untuk itu, pertemuan para pihak atau Conference of the Parties/COP 13 yang salah satu agendanya adalah meletakkan dasar-dasar bagi kesepakatan baru pascaberakhirnya pelaksanaan Protokol Kyoto pada 2012 harus belajar dari kegagalan tersebut. Berjalan di tempat Setidaknya ada dua sebab utama yang menyebabkan Protokol Kyoto gagal menurunkan GRK di atmosfer. Pertama, Protokol Kyoto gagal memaksa Amerika Serikat (AS) sebagai penghasil emisi terbesar di dunia untuk ikut meratifikasi kesepakatan internasional tersebut. Padahal tak kurang dari 25% produksi GRK dunia berasal dari AS. Tanpa keikutsertaan AS dalam kesepakatan global terkait perubahan iklim hanya akan membuat kesepakatan itu berjalan di tempat. Celakanya, meskipun secara formal tidak ikut terlibat dalam Protokol Kyoto, AS tetap melakukan gerilya untuk memperlemah aksi global yang terkait dengan upaya penurunan GRK di atmosfer. Hal itu terlihat pada penolakan Bush terhadap proposal G-8 yang dikeluarkan di Genoa, Italia pada 2001. Proposal itu berisi rekomendasi kepada lembaga-lembaga keuangan internasional seperi Bank Dunia untuk membantu proyek-proyek energi bersih di negara-negara miskin. Sebaliknya, sebagai pemegang saham terbesar di Bank Dunia, AS justru 'membiarkan' lembaga keuangan ini untuk semakin intensif mengucurkan uangnya guna mendanai proyek-proyek energi fosil sebagai penyebab utama meningkatnya emisi GRK di atmosfer. Hal itu terungkap pada tahun fiskal 2005 yang menunjukkan proporsi pendanaan proyek energi terbarukan dari Bank Dunia kurang lebih hanya lima persen dari seluruh pendanan untuk proyek energi (Civil Society Response to The World Bank's Investment Framework for Clean Energy and Development, 2006). Kedua, Protokol Kyoto terlalu membuka ruang bagi negara-negara maju untuk mangkir dari kewajibannya dalam mengurangi emisi GRK bahkan mengalihkan bebannya pada negara berkembang yang sejatinya merupakan korban dari perubahan iklim tersebut. Hal itu nampak dari munculnya ketentuan perdagangan karbon yang tertuang dalam konsep Clean Development Mechanism (CDM). Mekanisme itu justru membuat negara maju tak bersungguh-sungguh dalam mengurangi emsi GRK-nya. Dalam kasus CDM misalnya, pemenuhan kewajiban negara maju untuk mengurangi emisi GRK sesuai target yang telah ditentukan dengan mudah dapat ditoleransi dengan syarat negara maju tersebut melakukan investasi pada proyek-proyek yang mampu mereduksi emisi GRK di negara-negara berkembang. Padahal meskipun jutaan proyek CDM telah ditebar di negara berkembang namun jika negara maju masih saja bebas mengotori atmosfer bumi dengan emisi GRK-nya maka tidak akan berarti banyak dalam mencegah terjadinya pemanasan global. Agar pertemuan COP 13 di Bali tidak lagi mengulang kegagalan Protokol Kyoto setidaknya ada dua
[mediacare] Pelaksanaan car free day belum optimal
http://www.beritabumi.or.id/berita3.php?idberita=859 Pelaksanaan HBKB belum optimal Setyo Rahardjo - 28 Sep 2007 11:06 Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) pada mulanya adalah salah satu kegiatan kampanye LSM/NGO di seluruh dunia untuk mengurangi pemakaian kendaraan bermotor atau lebih sering disebut sebagai car free day. Di Jakarta kegiatan kampenye tersebut diadopsi dalam Perda No. 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Polusi Udara. Dalam Perda tersebut juga diamanatkan bahwa setiap bulan Pemda DKI Jakarta wajib menyelenggarakan HBKB di lima wilayah kota. Pemda DKI Jakarta telah melaksanakan kegiatan HBKB untuk pertama kali pada Sabtu (22/9) lalu. Dari pelaksanaan kegiatan tersebut, muncul berbagai tanggapan baik dari kalangan LSM maupun masyarakat. Salah satu LSM tersebut adalah Kaukus Lingkungan Hidup Jakarta. Firdaus Cahyadi dari Kaukus LH Jakarta (24/9) mengungkapkan bahwa HBKB yang mulai dilaksanakan pada tgl 22 September 2007 tersebut harus tetap dilanjutkan sesuai dengan Perda No. 2 Tahun 2005. Ia juga mengkritik pelaksanaan kegiatan HBKB terkait dengan kenyataan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta masih menggunakan kendaraan bermotor pribadi ketika hadir dalam acara tersebut. Gubernur dan Wakil Gubernur DKI belum atau tidak memberikan teladan yang baik terkait dengan pesan dari HBKB yang ingin menekan penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Terbukti dengan kedatangan Gubernur dan wakilnya yang masih menggunakan kendaraan dengan kawalan sepeda motor, ujarnya. Untuk itu, ia memberi saran bahwa ke depan seharusnya Gubernur dapat datang ke acara HBKB dengan menggunakan sepeda atau transportasi publik semacam busway bahkan bisa juga dengan berjalan kaki. Kedatangan Gubernur dan Wakil Gubernur pada acara HBKB kemarin dengan masih menggunakan mobil justru memperlemah semangat dari pelaksanaan HBKB itu sendiri. Saran, tanggapan, dan kritik juga datang dari Walhi Jakarta. Menurut Direktur Eksekutif Walhi Jakarta, Selamet Daroyin, berdasarkan amanat perda, seharusnya HBKB dilakukan satu bulan sekali. Namun ternyata pelaksanaanya baru setahun sekali, itu pun baru dilakukan pada tahun 2007, padahal perda itu sendiri sudah berlaku sejak 2005. Pelaksanaan perda tersebut belum cukup ideal. Tidak hanya waktu pelaksanaannya, saat acara berlangsung juga tidak sesuai dengan yang diumumkan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jakarta, katanya. Ia kemudian memberi contoh, dalam pengumuman disebutkan kawasan Sudirman dan Thamrin bebas kendaraan bermotor pribadi kecuali kendaraan umum. Kenyataannya hanya empat jalur saja yang ditutup, sedangkan empat jalur lainnya tetap dibiarkan dilintasi oleh kendaraan umum dan kendaraan pribadi. Kenyataan ini membuktikan bahwa pelaksanaan HBKB kali ini masih belum berjalan dengan baik. Perlu adanya evaluasi agar dalam pelaksanaan pada waktu yang lain dapat berjalan lebih baik dan sesuai dengan apa yang sudah dijadwalkan, tegasnya. Sementara itu, dalam pernyataannya, Mitra Emisi Bersih (MEB) menjelaskan bahwa sumber utama pencemaran udara di Jakarta berasal dari gas buang angkutan umum. Oleh karena itu, usaha uji emisi yang dilakukan Pemda DKI Jakarta akan sia-sia jika tidak melibatkan uji emisi angkutan umum. Sedangkan warga yang ada di lokasi kegiatan menyambut baik kegiatan ini. Salah seorang warga yang tergabung dalam komunitas Bike to Work mengatakan bahwa udara di kawasan tersebut menjadi segar dan sejuk, sehingga dirinya tidak perlu lagi memakai masker untuk melindungi diri dari asap kendaraan bermotor. Mereka juga berharap, setelah ini Pemprov DKI Jakarta dapat membangun jalur khusus untuk sepeda. Sia-sia Pada kesempatan itu, Firdaus juga mengungkapkan bahwa kegiatan HBKB akan sia-sia jika tidak diikuti dengan kebijakan publik yang mampu menekan polusi udara. HBKB saja tidak cukup untuk mengatasi polusi udara jika tidak diikuti dengan adanya kebijakan publik yang mampu menekan laju penggunaan kendaraan bermotor pribadi di Jakarta, katanya. Menurutnya, kebijakan itu di antaranya adalah membatalkan rencana pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota, mengenakan tarif parkir yang tinggi terhadap para pengguna kendaran bermotor pribadi, dan memperluas pemberlakukan Three in One serta memberlakukan tarif jalan (road pricing) bagi kendaraan bermotor pribadi (mobil) di setiap jalan yang telah dilalui oleh koridor busway. Di samping itu juga perlu adanya revitalisasi tata ruang kota Jakarta dengan tidak menambah lagi pembangunan kawasan komersial di Jakarta yang selama ini terbukti menjadi daya tarik bagi hadirnya kendaraan bermotor pribadi ke Jakarta. Sebaliknya, Pemprov DKI Jakarta harus memperluas areal RTH, menyediakan infrastruktur bagi kendaraan non-motorize dan juga pejalan kaki yang nyaman dan aman, terangnya. Dalam sebuah media massa
[mediacare] FPI Makin Ngawur dan Arogan aja !
Dear All, Pagi tadi (24/9) saya menonton berita di SCTV. Pada berita itu ditanyangkan ttg sepak terjang FPI di Ciamis yang merusak tempat makan (warung nasi) hanya gara-gara buka pada siang hari di bulan puasa. Menurutku kelakuan FPI ini sudah keterlaluan bahkan cenderung menyesatkan. Tidak ada larangan dalam Islam untuk berjualan makanan pada siang hari di bulan puasa. Bukankah anak-anak, wanita yang sedang berhalangan, orang sakit dan juga musafir diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Nah kalo warung nasi tidak boleh berdagang pada siang hari, mereka akan mencari makanan dimana? Apakah orang yang telah diberi keringanan oleh Allah SWT untuk tidak berpuasa harus dipaksa untuk tetap berpuasa hanya karena untuk menghormati saudara-saudaranya yang berpuasa? Sesat dan Arogan sekali para aktrivis FPI ini! Saya berharap aparat pemerintah bertindak tegas untuk segera membubarkan FPI, bukan hanya karena kekerasan yang membahayakan tapi juga pola pikirnya yang sudah cenderung sesat.. Salam, Daus - Pinpoint customers who are looking for what you sell.
Re: Solusi - Re: [mediacare] FPI Makin Ngawur dan Arogan aja !
mohon moderatormilis ini mem-fwd email kebaratan kita ke pemerintah biar mereka terbuka matanya.. mediacare [EMAIL PROTECTED] wrote:  Mas Andre James Oscar Sumual (namamu yang panjang bisa bikin FPI lari ketakutan...hehehehehehe) Yang berhak menilai aliran itu sesat atau tidak adalah Departemen Agama dan untuk Islam adalah MUI, bukan Pemerintah. Tapi saya ragu apakah mereka mau melakukannya? Kalau menurut saya, mending Pemerintah mengirim seluruh anggota FPI ke Nanggroe Aceh Darussalam yang sudah menerapkan Syariat Islam. Sediakan mereka rumah dan kebun serta sawah ladang, macam ditransmigrasikan. Uangnya bisa pinjam dulu dari koceknya Jusuf Kalla. Disana tentunya mereka akan lebih tenang hidupnya. Tiada perempuan pakai rok mini, tiada konser musik, tiada tari jaipong, tiada cafe dan pub, tiada rumah pelacuran, tiada warung buka siang-siang saat bulan Puasa, dan lain sebagainya. Nanti kita amati sama-sama, apakah mereka bisa berinteraksi dengan masyarakat Aceh, alias bisa hidup rukun tentram dan damai atau malah saling bacok-bacokan? - Original Message - From: Andre James Oscar To: mediacare@yahoogroups.com Sent: Tuesday, September 25, 2007 10:56 AM Subject: Re: [mediacare] FPI Makin Ngawur dan Arogan aja ! Pemerintah harusnya memasukan FPI dalam kategori 'aliran sesat', jadi perlu ditindak hehehe On 9/25/07, Wielsma Baramuli [EMAIL PROTECTED] wrote: Yang lebih ngawur itu adalah pemerintah sebagai pelaku negara. Mosok dibiarkan tindakan-tindakan liar seperti trus terjadi. Ini model hukum rimba yang hanya boleh terjadi dalam sebuah komunitas tanpa negara. Dalam konteks negara, perilaku seperti ini dapat dikategorikan sebagai makar. Salam, Wedekabe Didit Putra [EMAIL PROTECTED] wrote: Lagi pula, tidak pernah ada ketentuan yang jelas dan tegas kalau kegiatan ekonomi seperti warung makan di bulan puasa harus berhenti beroperasi Itu hanya berupa kesepakatan yang sangat lemah kekuatan hukumnya kalao ada yang melanggar Pemerintah yang diam (Baca: Polisi tidak berbuat apa-apa) bisa disebut mengamini tindakan itu. On 24/09/2007, firdaus cahyadi [EMAIL PROTECTED] wrote: Dear All, Pagi tadi (24/9) saya menonton berita di SCTV. Pada berita itu ditanyangkan ttg sepak terjang FPI di Ciamis yang merusak tempat makan (warung nasi) hanya gara-gara buka pada siang hari di bulan puasa. Menurutku kelakuan FPI ini sudah keterlaluan bahkan cenderung menyesatkan. Tidak ada larangan dalam Islam untuk berjualan makanan pada siang hari di bulan puasa. Bukankah anak-anak, wanita yang sedang berhalangan, orang sakit dan juga musafir diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Nah kalo warung nasi tidak boleh berdagang pada siang hari, mereka akan mencari makanan dimana? Apakah orang yang telah diberi keringanan oleh Allah SWT untuk tidak berpuasa harus dipaksa untuk tetap berpuasa hanya karena untuk menghormati saudara-saudaranya yang berpuasa? Sesat dan Arogan sekali para aktrivis FPI ini! Saya berharap aparat pemerintah bertindak tegas untuk segera membubarkan FPI, bukan hanya karena kekerasan yang membahayakan tapi juga pola pikirnya yang sudah cenderung sesat.. Salam, Daus - Pinpoint customers who are looking for what you sell. -- If you're a loser and seek to improve yourself by reading self-help books then you're being helped by a loser. So Forget it.. - Got a little couch potato? Check out fun summer activities for kids. -- Andre J.O Sumual TRAX Magazine [music attitude, provocative stylish] Wisma Kosgoro lt.6 Jl. MH Thamrin No.53 Jakarta 10350 Phone : (021) 39836061, 39832381-82, ext 157 Fax : (021) 39832494 Mobile : 08161161874 Email : [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED] - No virus found in this incoming message. Checked by AVG Free Edition. Version: 7.5.488 / Virus Database: 269.13.30/1029 - Release Date: 24/09/2007 19:09 - Take the Internet to Go: Yahoo!Go puts the Internet in your pocket: mail, news, photos more.
Re: Fwd: [mediacare] Re: Tolak Busway Koridor Lebak Bulus Kota..
Saya seh berharap Pemrov Jakarta mengevaluasi semua proyek busway di jakarta. Hal itu dikarenakan busway di Jakarta beda bgt dengan busway di Bogota. Di sini busway hanya sekedar jalannya doang yang sama dengan di Bogota, sementara tidak dilengkapi sistem feeder (angkutan pengumpan) dan kebijakan disinsentif bagi pengguna kendaraan bermotor pribadi sebagai biang kerok kemancetan lalu lintas. Yang lebih parah lagi pembangunan busway di jakarta tidak didahului oleh studi dampak lingkungan. Busway seh oke saja jika dilengkapi dengan sistem feeder, kebijakan disinsentif bahkan represif terhadap pengguna kendaraan bermotor pribadi dan juga didahului oleh studi dampak lingkungan hidup yang partisipatif. Salam, Firdaus Rifi Arifin [EMAIL PROTECTED] wrote: kalo dulunya hutan belantara sekarang jadi perumahan itu si namanya pembangunan bang...tapi kalo sekarang aja udah macet banget trus ditambahain jalur busway itu namanya penyiksaan...ente gak tau penduduk lebak bulus, ciputat dan sekitarnya harus menempuh 2-3 ampe 4 jam cuma buat ke kantor lewat PI..itu aje blm ada busway,gimane udh ade busway? dah banyak contohnye daerah2 yang tadinya gak macet, GARA-GARA BUSWAY jadi macet. Ente liat buncit tuh satu contohnye..edan-edanan macetnye skrg. makanye kl ngomong liat faktanye sekarang ada yg tau gak kl mau gabung ame laskar pembela PI dimane, kite adepin aje tuh preman2 yg kata walikota mau diturunin ke PI?? thx - Original Message From: joemadi _ [EMAIL PROTECTED] To: mediacare@yahoogroups.com Sent: Wednesday, September 19, 2007 10:58:49 AM Subject: Fwd: [mediacare] Re: Tolak Busway Koridor Lebak Bulus Kota.. Wah tambah seru aja nih...apa lagi sekarang di sekitar bunderan PI menuju Lebak Bulus banyak terpampang poster.Wah.. wah mang pade kaga tau ya sejarahnya PERUMAHAN ELITE PONDOK INDAH dulu nya apa ? Asal pade tau aja dulunya tuh belantara pohon karet, lalu di sulap oleh CIPUTRA menjadi PERUMAHAN seperti sekarang ini, trus bagaimana dengan perumahan Elite yang ada di tengah Lapangan Golf...yang dibangun dengan cara paksa. Koq sekarang pade ribut...Bang Fauzi...kalau ente mang mau mbela rakyat kecil lanjutin aja terus pembangunan BUS WAY KORIDOR LEBAK BULUS KOTA... uletbulu_cupu uletbulu_cupu@ yahoo.com wrote: To: [EMAIL PROTECTED] ps.com From: uletbulu_cupu uletbulu_cupu@ yahoo.com Date: Wed, 19 Sep 2007 02:47:23 - Subject: [mediacare] Re: Tolak Busway Koridor Lebak Bulus Kota.. Iyaa.. Gw setuju banget sama Ferry dan msyarakat PI yang menolak mentah-mentah rencana pembangunan jalur busway yang KATANYA mengurangi kemacetan... Gimana sih? dimana-mana tuh pembangunannya dah direncanain 10 tahn sebelum penerapan, ini malah baru beberapa tahun kemudian. Susah sih kalo dah UUD (Ujung-Ujungnya Duit) apapun for the Money, padahal uang ga mereka bawa sampe mati tp kenapa hal yang satu itu membunuh hati nurai seseorang.. Belom lagi pembabatan jalur hijau!! Maaannn..!!! ! JAKARTA itu kota dengan tingkat polusi tertinggi setelah Cina dan masuk dalam peringkat ke 3 di dunia.. Pohon yang cuma sepetak mau dibetak juga? gila ya.. Pemerintah dah ga ada otaknya! kalo dah di sogok sama kertas warna biru dengan gambar I Gusti Ngurah Rai aja dah pada klepek2... Gimana di kasih yang lain Gw Dunkung Masyarakat Pondok Indah!!! ! !! Chayo Guysss!!! --- In [EMAIL PROTECTED] ps.com, ferry irawan irawan5193@ ... wrote: Memang susah kalo Gubernur warisanOrde baru.., rejim Sutiyoso... Tidak ada perubahan sama sekali.. kebijakan tanpa konsep dan target yg tidak jelas.. di tambah tidak adanya kesadaran perbaikan lingkungan serta kemampuan pemeliharaan lingkungan tetap saja terjadi.. lihat saja rencana pemda dalam menggerus jalur hijau yg menjadi trademark kenyamanan wilayah pondok Indah.., ditengah isue global waming ditambah dengan pelayanan Busway yang buruk, masih saja program Sutiyoso ini dipertahankan. seakan tidakpunya wawasan, kebijakan merusak yang dipilihnya.. . Ayo dukung warga Pondok Indah yang mempertahankan kehijauan lingkungannya. . - - --- Take the Internet to Go: Yahoo!Go puts the Internet in your pocket: mail, news, photos more. - Need a vacation? Get great deals to amazing places on Yahoo! Travel. Send instant messages to your online friends http://uk.messenger.yahoo.com - Take the Internet to Go: Yahoo!Go puts the Internet in your pocket: mail, news, photos more.
Re: [mediacare] Fwd: MENGUAK FAKTA WALHI TERORIS,
Para penjahat lingkungan hidup mulai panik dan kehilangan akal sehat. Tuduhan walhi sebagai teroris sama persis seperti tuduhankomunis oleh rezim Orde Baru terhadap setiap orang atau pihak yang kristis terhadap pemerintah. Semoga sejarah berulang, yaitu kepanikan para penjahat lingkungan ini merupakan pertanda akan runtuhnya keukasaan mereka.. Maju terus kawan2 walhi...keberanianmu akan memberi inspirasi bagi jutaan orang yang tertindas untuk melawan kedzaliman para penjahat lingkungan.. Bang Sud Dion [EMAIL PROTECTED] wrote: Note: forwarded message attached. - Be a better Heartthrob. Get better relationship answers from someone who knows. Yahoo! Answers - Check it out. Date: Thu, 13 Sep 2007 00:15:28 -0700 (PDT) From: Arif Nurcahyo [EMAIL PROTECTED] Subject: MENGUAK FAKTA WALHI TERORIS, To: [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED] - Pinpoint customers who are looking for what you sell. - Need a vacation? Get great deals to amazing places on Yahoo! Travel. - Boardwalk for $500? In 2007? Ha! Play Monopoly Here and Now (it's updated for today's economy) at Yahoo! Games.
[mediacare] Akhirnya PT Newmont Akui Dosa Lingkunganya di Teluk Buyat
Akhirnya PT Newmont Akui Dosa Lingkunganya di Teluk Buyat 14.09.2007 Akhirnya, PT Newmont Minahasa Raya (NMR) mengakui dosa lingkungannya di Teluk Buyat. Environmental Superintendent PT NMR, David Sompie, mengaku bahwa pembuangan tailing di Teluk Buyat telah mengakibatkan hilangnya plankton dan bentos di perairan tersebut klik: http://satudunia.oneworld.net/section/sd-id/berita/utama - Got a little couch potato? Check out fun summer activities for kids.
[mediacare] Gara-gara Kerjasama dengan MerC, Walhi dituduh Teroris
Majalah TEMPO, 28/XXXVI/03 - 9 September 2007 Walhi Dituding Teroris Senator Australia Ian McDonald menuduh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) beraliansi dengan organisasi teroris di Indonesia. Pernyataan resmi ini dikemukakannya di depan parlemen Australia, 9 Agustus lalu. Tudingan yang sama juga dikemukakan Presiden Direktur Newmont Minahasa Raya, Richard Ness. Tudingan yang sempat dilansir harian The Straits Times Singapura ini didasari kerja sama Walhi dengan koordinator MerC, dr Jose Rizal, yang tak lain tim dokter Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Tudingan ini dibantah pihak Walhi. Kami pernah bekerja sama dengan MerC sewaktu pendampingan warga Buyat. Tapi jelas tak ada hubungannya antara Walhi dan organisasi MMI, kata Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Chalid Muhammad. Ketua Dewan Nasional Walhi, Johnson Panjaitan, mengatakan bahwa semua tuduhan yang disampaikan Senator Ian McDonald dan Presiden Newmont Minahasa Raya itu sangat tendensius. Rasis, antidemokrasi, manipulatif, dan antipluralisme, kata Johnson di kantor Walhi, Rabu pekan lalu. Menurut Johnson, sebagai organisasi lingkungan hidup terbesar di Indonesia yang memiliki 438 anggota, Walhi memegang teguh nilainilai pluralisme, prinsip demokrasi, antikekerasan dan terorisme. Jadi, sangat menggelikan jika mengaitkan Walhi dengan organisasi teroris, karena selama 27 tahun Walhi berfokus pada masalah lingkungan, tutur Johnson. - Need a vacation? Get great deals to amazing places on Yahoo! Travel.
[mediacare] Pemanasan Global Bisa Kita Hadapi tanpa Amerika
Majalah TEMPO Edisi. 28/XXXII/03 - 9 September 2007 Lingkungan Yvo de Boer: Pemanasan Global Bisa Kita Hadapi tanpa Amerika DIALAH bintang Pertemuan Wina 2007setidaknya di kalangan puluhan wartawan asing yang meliput hajatan besar Perserikatan Bangsa-Bangsa itu. Digelar lima hari di Austria Centre Vienna, di bawah payung Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Cuaca PBB (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC), sidang itu berakhir Jumat pekan lalu. Hadir seribu lebih anggota delegasi dari 158 negara serta 40 lebih organisasi lingkungan dan pengamat. Yvo de Boer, pemimpin tertinggi UNFCCC, harus memastikan seluruh acara berlangsung sesuai dengan target: memuluskan sidang puncak PBB di Bali, Desember mendatang, yang akan membahas isu cuaca global. Hasil dari Wina juga diharapkan dapat meluaskan agenda Protokol Kyoto. Ditetapkan pada 11 Desember 1997, Protokol Kyoto disokong oleh mayoritas anggota PBBkecuali Amerika Serikat dan sejumlah negara lain. Banyak yang yakin, selama Amerika tidak menandatangani Protokol Kyoto, upaya meredam pemanasan global di planet bumi tak akan efektif. Tapi Yvo punya pendapat sendiri. Saya bahkan tidak mengharapkan Amerika kembali ke Protokol Kyoto, karena sudah amat terlambat, ujarnya kepada Tempo. Yvo sosok populer selama Pertemuan Wina, kendati dia lebih banyak di belakang layar. Dari seluruh jumpa pers, sesi Yvo yang paling ramai. Ruangan sesak oleh wartawan, pengamat, dan perwakilan berbagai organisasi lingkungan yang ingin mendengar penjelasan langsung Sekretaris Eksekutif UNFCCC itu. Kofi Annan, Sekretaris Jenderal PBB terdahulu, menunjuk Yvo memimpin lembaga ini sejak Agustus 2006. Sebelum menjadi Kepala UNFCCC, dia mengisi kursi Direktur Urusan Internasional Kementerian Perumahan, Perencanaan Tata Ruang, dan Lingkungan Belanda. Selama Pertemuan Wina, Yvo selalu datang paling pagi dan meninggalkan kantor sementaranya di Austria Centrekantor resmi Yvo ada di Bonn, Jermantatkala gedung besar itu sudah sepi, pada petang hari, dalam wajah yang tetap segar. Dia dingin dalam memberikan wawancara, tapi menjawab pertanyaan dengan efektif dan lugas. Di sela kegiatan sidang, Yvo mengaku sedikit meredakan kelelahan dengan merokok dan minum bercangkir-cangkir kopi. Di tengah jadwalnya yang amat padat sepanjang pekan lalu, dia menyempatkan diri menerima wartawan Tempo Hermien Y. Kleden untuk sebuah wawancara khusus dalam dua kali perbincangan. Tolong rumuskan dalam dua poin, apa hasil Pertemuan Wina yang paling Anda harapkan? Saya berharap ada pemahaman bersama yang mendasar tentang perubahan cuaca global di kalangan pemerintahan (negara-negara peserta). Dan saya menantikan sinyal optimistis bahwa para negosiator (yang ada di Wina sekarang) kelak akan ke Bali dengan tekad membuat suatu sidang puncak yang berhasil. Kami mendengar UNFCCC serta sejumlah negara industri akan memberikan kompensasimelalui Clean Development Management, CDMkepada negara berkembang, termasuk Indonesia, yang melakukan pemulihan hutan dan lingkungan. Kira-kira seperti apa skema bantuan itu? Saya kira masih sulit. Sampai sekarang, program kompensasi itu belum dilaksanakan di negara berkembangtermasuk di India dan Indonesia. Kami harapkan hal ini dapat dibahas bersama-sama di Bali kelak. Tentu diperlukan pula sokongan kebijakan dari pemerintah di negara yang bersangkutan agar program CDM dapat dilaksanakan segera. Kebijakan apa saja yang diperlukan agar Indonesiaserta negara berkembang laindapat masuk ke akses program bantuan CDM? Diperlukan kebijakan pemerintah yang menyokong pengembangan berbagai proyek yang bermuara pada reduksi emisi karbon. Harus ada kepastian tentang kontribusi terhadap kelanjutan pengembangan (proyek-proyek tersebut) di negara masing-masing. Indonesia sering dikecam karena dianggap lemah dalam mengontrol pembalakan liar. Tapi mengapa negara-negara industri maju yang mengimpor kayu-kayu haram dari Indonesia tak pernah ditegur dan tak diberi sanksi apa pun? Menurut saya, negara industri bukan tanpa usaha sama sekali. Ada upaya mereka untuk melaksanakan program pengontrolan, walau harus kita akui prosesnya tidak mudah. Pertama, soal membedakan kayu legal dan ilegal. Kedua, kerap kali impor dilakukan dalam bentuk produk kayu yang telah diproses. Umpamanya furnitur. Jadi, pengontrolan, dalam hemat saya,
[mediacare] Ketamakan tak berubah, pemanasan global kian parah
Harian Bisnis Indonesia (Rabu, 05/09/2007) Ketamakan tak berubah, pemanasan global kian parah Oleh Firdaus Cahyadi Knowledge Sharing Officer (KSO) OneWorld-Indonesia Saat artikel ini ditulis akhir Agustus,#65533; Jakarta tengah diguyur hujan yang sangat lebat. Padahal seharusnya Agustus bukan lagi musim penghujan. Cuaca sudah tidak lagi bisa diprediksi. Perubahan iklim akibat pemanasan global rupanya kini bukan lagi sebuah wacana namun benar-benar telah menghampiri kita semua. Terjadinya pemanasan global saat ini juga dibenarkan oleh fakta-fakta ilmiah. Badan Meteorologi Dunia (WMO) melaporkan bahwa suhu bumi pada 2006 meningkat 0,420C di atas rata-rata 1961-1990. Suhu di tahun itu merupakan suhu terpanas ke-6 dalam sejarah kehidupan di bumi. British Meteorological Office (BMO) dalam laporannya mencatat bahwa pada Januari 2007 ini terjadi kenaikan suhu sebesar 0,540C dari suhu rata-rata 1961-1990. Kenaikan suhu pada 2007 ini melampaui kenaikan suhu pada 1998 yang hanya berkisar 0,520C. Padahal kenaikan 0,020C saja sudah dapat membunuh beberapa spesies di muka bumi ini. Laporan kedua lembaga internasional itu diperkuat juga oleh laporan IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) 2007. Di tahun ini IPPC mengeluarkan laporan dari tiga kelompok kerja. Laporan tersebut secara tegas menyebutkan tidak ada keraguan akan masalah perubahan iklim; memastikan bukti-bukti dari perubahan iklim dengan yakin; skala dan percepatan dari dampaknya terhadap kehidupan manusia dan ekosistem akan sangat tinggi; menghindari perubahan iklim ekstrem dapat dilakukan dengan bantuan teknologi dan ekonomi namun waktu untuk bertindak tidak banyak Dengan menggunakan model dari IPCC, Indonesia akan mengalami kenaikan dari temperatur rata-rata dari 0,10 - 0,30C per dekade. Kenaikan suhu ini akan berdampak pada iklim yang memengaruhi manusia dan lingkungan sekitarnya, seperti kenaikan permukaan air laut dan kenaikan intensitas dan frekuensi dari hujan, badai tropis, serta kekeringan. Indonesia dan negara-negara dunia ketiga lainnya dipastikan akan menjadi pihak yang sangat rentan terkena dampak dari perubahan iklim itu. Padahal negara-negara dunia ketiga bukanlah negara penghasil emisi gas rumah kaca (GRK) penyebab pemanasan global dan perubahan iklim. Emisi GRK terbesar justru dihasilkan oleh negara-negara kaya seperti Amerika Serikat (AS). Satu orang AS menghasilkan efek emisi sebanding dengan 17 orang Maladewa, 19 orang India, 30 orang Pakistan, 49 orang Sri Langka, 107 orang Bangladesh, 134 orang Bhutan dan 269 orang Nepal. Lantas, adilkah bila rakyat di negara-negara berkembang nanti harus menjadi korban dari perubahan iklim? Ketidakdilan itu sebenarnya telah diusahakan untuk dikoreksi oleh Protokol Kyoto dengan mengadopsi prinsip 'common but differentiated responsibilities', yaitu prinsip tanggung jawab bersama namun dengan beban yang berbeda-beda. Konsekuensinya, protokol tersebut mewajibakan negara-negara maju yang tergabung dalam negara Annex-1 untuk untuk mengurangi emisi GRK-nya rata-rata sebesar 5,2% dari tingkat emisi 1990 selama periode tahun 2008 - 2012. Alih-alih memaksa negara maju untuk mengurangi emisi, Protokol Kyoto justru mendapatkan penolakan keras oleh AS sebagai konsumen terbesar energi fosil di dunia. Selain itu Protokol Kyoto sendiri sebenarnya juga sudah sejak awal 'dilemahkan' oleh negara-negara maju lainnya sehingga dosa lingkungan dari negara-negara tersebut dapat ditanggung bersama dengan negara-negara berkembang. Jadi tak heran bila dalam protokol tersebut muncul mekanisme Clean Development Mechanism (CDM). Mekanisme ini merupakan satu-satunya mekanisme yang melibatkan negara berkembang. Mekanisme ini mengatur bahwa negara maju dapat menurunkan emisi GRK dengan mengembangkan proyek ramah lingkungan di negara berkembang. Mekanisme ini sendiri pada dasarnya merupakan perdagangan karbon, yang bertujuan membantu negara-negara Annex I atau negara maju dalam memenuhi target penurunan jumlah emisi negaranya. Toleransi yang berlebihan terhadap ketamakan negara maju dalam mengonsumsi energi fosil inilah yang menjadi salah satu penyebab kegagalan Protokol Kyoto dalam menurunkan emisi GRK di atmosfer. Untuk itulah pascaberakhirnya Protocol Kyoto pada 2012 harus disiapkan aturan baru untuk menggantikanya. Ambil kepemimpinan Pertemuan para pihak atau Conference of the Parties/COP 13 di Bali menjadi sangat penting sebagai pra-kondisi bagi lahirnya kesepakatan baru tersebut. Pertemuan di Bali tahun ini harus menghasilkan semacam Bali Mandate yang menjadi pedoman bagi pembahasan kesepakatan baru pada forum COP berikutnya. Bali Mandate harus memberikan ruang yang cukup bagi negara-negara berkembang atau non-Anex-1 untuk ikut mengontrol negara-negara maju yang tergabung dalam Anex-1 dalam memenuhi
[mediacare] ONLY Three Minutes-Reject Coastal Reclamation Project at Jakarta
ONLY Three Minutes To save jakarta's bay and thousands fisherman from jakarta north-bay reclamation project threath. klik www.eng.walhi.or.id. The Indonesian forum for environment (WALHI) Jakarta invited all of civilian, national or international that cares about the continuity of environment and thousands fishermen's fate who the life was threatened caused of Jakarta's north-bay reclamation, to support our struggle conducting to reject the reclamation by writing name, organization and your address on this petition paper. best regards, Khalisah Khalid (alien) Campaign and Network Support of WALHI Jakarta Jl. Empang Tiga No. 19 A Jakarta Selatan - Indonesia Tlp/Fax: 62-21-79197814 Mobile phone: 081311187498 Email: [EMAIL PROTECTED] Personal email: [EMAIL PROTECTED] - Got a little couch potato? Check out fun summer activities for kids.
[mediacare] Waspada Perubahan kebijakan dari Bank Dunia!!!
Dear All, Informasi dari seorang kawan, saat ini Bank Dunia baru mengeluarkan daftar kebijakan dan UU yang harus segera diubah: UU Lingkungan, UU Agraria, UU PSDA, dsbnya. Tujuannya: untuk memperlancarinvestasi asing. Apa sikap kita? Apakah kita membiarkan sumberdaya alam kita dihancurkan dan dirampok oleh mereka ? Satukan langkah, bulatkan tekad untuk melawan kapitalisme global salam, Firdaus Cahyadi - Yahoo! oneSearch: Finally, mobile search that gives answers, not web links.
[mediacare] Walhi Hadapi Serangan Balik dari Berbagai Kelompok
Maju terus kawan2 Walhi... = Kompas/Sabtu, 25 Agustus 2007 Advokasi Lingkungan Walhi Hadapi Serangan Balik dari Berbagai Kelompok Jakarta, Kompas - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi akhir-akhir ini menerima banyak serangan balik dari berbagai kelompok kepentingan yang terusik akibat advokasi pelestarian hidup yang ditempuhnya. Tak hanya kelompok dari dalam negeri, dari luar negeri pun turut menyoroti Walhiyang didiskreditkan antiinvestasi, antipertambangan, penyebab pengangguran, dan sebagai teroris. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Walhi Chalid Muhammad, Jumat (24/8). Serangan seperti itu dirasakan gencar dalam setahun terakhir. Akhir-akhir ini serangan datang dari seorang senator Australia. Pada 9 Agustus 2007 di depan parlemen Australia, senator itu menyebutkan, pimpinan Walhi ikut serta dalam kekerasan pada demonstrasi tahun 1996 di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta. Kegiatan itu disebut aksi terorisme. Chalid menyatakan akan segera mengajukan somasi terhadap suatu media asing yang melansir berita itu karena tidak mengecek ulang informasi yang tidak sesuai dengan fakta tersebut. Berbagai serangan itu menjadi indikasi kuatnya kepentingan beberapa pihak terhadap eksploitasi kekayaan sumber daya alam Indonesia yang tidak memikirkan dampaknya pada kelestarian lingkungan jangka panjang. Salah satu investor asing di bidang pertambangan, lanjut Chalid, kini berupaya mendiskreditkan dirinya serta Walhi sebagai antipertambangan. Dia mengatakan, upaya advokasi lingkungan hidup di Indonesia seharusnya mendapat dukungan kuat dari pemerintah karena Indonesia mendapatkan tiga stempel buruk di mata dunia. Tiga hal itu adalah negara dengan laju kerusakan hutan tercepat, negara ketiga penyumbang emisi karbon dioksida terbanyak akibat kebakaran hutan, dan intensitas bencana ekologis yang tertinggi. Pemerintah harus melakukan upaya fundamental untuk benar-benar menyelamatkan lingkungan serta mengantisipasi bencana ekologis di masa depan, kata Chalid. (NAW) - Building a website is a piece of cake. Yahoo! Small Business gives you all the tools to get online.
[mediacare] Kisah Kemenangan Perempuan Kuanoel Melawan Perusahaan Tambang
Kisah Kemenangan Perempuan Kuanoel Melawan Perusahaan Tambang 24.08.2007 Peran perempuan sangat berarti dalam perjuangan warga Kuanoel dalam mempertahankan alamnya. Atas kegigihan Mama Etty Anone dan Mama Yosina Lake, akhirnya pihak perusahaan mengurungkan niat menggunakan tanah milik mereka untuk dieksploitasi http://satudunia.oneworld.net/section/sd-id/berita/AkarRumput - Luggage? GPS? Comic books? Check out fitting gifts for grads at Yahoo! Search.
[mediacare] OTT-Percakapan Pollycarpus dengan Dir.Garuda
Dear All, Sepertinya negeri ini benar2 telah dikuasai oleh para mafia... Pertanyaan yang masih mengganjal di otak saya adalah, mengapa Cak Munir harus dibunuh?? Salam, Firdaus == Kamis, Agu 23, 2007 11:27 http://www.berpolitik.com/news.pl?n_id=7250c_id=21g_id=25 Percakapan telepon antara Indra Setiawan dengan Pollycarpus Pollycarpus: ...itu sebenarnya hanya permainan politik supaya SBY ini tidak diubek-ubek sama LSM - Redaksi Berpolitik.com Berpolitik.com: Kemarin (Rabu, 22/08/2007) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar Sidang Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 14 tahun 2007, terhadap mantan terdakwa kasus pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir, Pollycarpus Budihari Priyanto. Dalam sidang tersebut, turut dihadirkan para sakasi antara lain Mantan Direktur Utama PT Garuda, Indra Setiawan; RM Patma Anwar alias Ucok alias Mpe alias AA yang mengaku mantan anggota Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin); Asrini Utami Putri, penumpang Garuda GA-974 yang duduk di kursi 2J, atau persis di depan almarhum Munir; Raymond JJ Latuihamallo atau kerap disapa Ongen, yang menurut kesaksian Asrini terlihat berbincang dengan Pollycarpus dan Munir di Coffe Bean Bandara Changi, Singapura; dan Josep Riri Mase, pegawai Garuda yang juga sahabat Ongen. Usai persidangan, Suciwati, istri mendiang Munir, menyatakan bahwa hasil percakapan antara Indra Setiawan dengan Pollycarpus sekitar bulan Mei-Juni lalu, sebagai percakapan yang bisa menggambarkan ''bangunan konspirasi'' antara Badan Intelijen Negara (BIN), Garuda Indonesia, Mahkamah Agung, dan petinggi-petinggi negara lainnya, untuk membunuh Munir. Untuk mengetahui lebih jauh apa hasil pembicaraan Indra Setiawan (I) dan Pollycarpus (P), Berpolitik.com menampilkannya secara utuh berikut ini; P: Halo (mengangkat telepon) I: Saya ganti nomor P: Oh ya baik-baik, Pak I: Bagaimana, baik? P: Oh, ini sudah rapat, sudah saya sampaikan mengenai kemarin yang dia katakan. Dia bilang tenang saja itu tidak ada. Dia bilang gitu. I: Aku kan takut. Otak saya beberapa hari muter terus. Otak saya muter terus dari kemarin. Dari beberapa hari ini mikirin kejadian-kejadian. P: Iya. I: Dan itu DO kita ambil, dia kan ngasih rekomendasi buat BIN. Waktu itu kan Bapak Ari yang di situ di ruangan saya duduk di situ, di ruangan meja itu, tahu sendiri itu kan berkasnya masih ada di situ. Saya khawatir dia ngelihat surat dari A. Nah, kenapa dia mau lihat, iya kan? Terus, karena abis itu saya keluar ruangan saya, ada kamu di luar ruangan sebentar, dia kan ada di ruangan saya. Nah itu yang saya inginkan adalah ketiga nama ini dianya, diam aja buat saya, iya kan. Kita jangan yang setiap... Kita kan tau, kan orang beritanya macem-macem. Dia mau iniin soal inilah, saya ingin sekali dia keluar dari ruang saya bilang begitu. Surat dari A itu ada di situ. Nah itu yang saya. Jadi ingatkan si dia sama heru, yang kita puter semua jejak kita ketemu di Sahid, yang di rumah Wira, dan segala macemnya, itu. Yang disebutkan satu lagi yang diposin itu, surat penugasan. Surat penugasan itu apa dilihat, ada tasnya yang juga ngelihat, kalau sekarang kan orang sudah mau pada ngerjain orang kan sekarang. P: Bapak nggak usah takut itu, karena waktu itu Pak Rudi sendiri, DO yang lama sendiri juga mengatakan pada saya, itu dibuat yang baik, tolong itu buat laporan ke saya sekarang juga. Karena sudah saya buat ke DO ke OS semua sudah, terus dia bilang, ini tolong nanti, ini bagus sekali, ini bagus dan tolong bantu kami. Waktu itu saya disuruh membantu beliau-beliau juga, Pak Rudi, Pak Gogot dan sebagainya, dia respek sekali, kemudian wah ini langkah kamu ini bagus sekali Pol, dia bilang gitu. P: Katanya kamu berani untuk menyarankan untuk pers sperti ini, seperti ini, karena waktu itu laporan saya mencontoh si ini sama ttrack record itu saya ada, saya tahu untuk itu. I: Oke..Iya.. P: Pak, kemudian, tolong Pol, ini kalau laporan hanya ceknya saja, orangnya ndak usah, karena ini laporan ini laporan sekali. Jadi track record-track record itu nanti juga akan kita tampung, termasuk laporan-laporan you. Kemudian itu untuk nanti bahan simulator. Untuk simulator, nanti dan MU itu akan di-trader lagi mengenai pucuk pimpinan dan untuk bagaimana kinerja perusahaan ini lebih efektif gitu. I: Iya P: Kemudian juga dibantu, itu yang, jaman dulu itu kan Pak Rudi sama Pak Robi musuhan sama Ari Sapari (Dir Ops PT GI). Pak Ari Sapari kan cuman demo-demo melulu gitu loh. I: Kalau itunya sih oke nggak apa-apa Pol. Cuma yang diizinkan kan, sikon kayak gini kok ada yang ngerjain saya, segala macem. Dibuat-buat, diedarkan BIN ke meja saya. Saya baru inget, itu lho, itu. P: Tapi Pak, itu juga sudah saya sampaikan, insya Allah besok saya
[mediacare] Berkunjung ke Blog Kaukus LH Jakarta yuk...............
Dear All, Tak terasa sudah lewat satu tahun Kaukus LH Jakarta (Klin-J) berdiri. Apa seh yang pernah dikerjakan Klin-J untuk keberlanjutan ekologi di Jakarta? Mengapa Klin-J bersikeras menolak pembangunan 6 jalan tol dalam kota dan juga pelebaran jalan sudirman-thamrin? Temukan jawabannya di: http://klinjakarta2006.wordpress.com/ Salam, Firdaus Cahyadi - Moody friends. Drama queens. Your life? Nope! - their life, your story. Play Sims Stories at Yahoo! Games.
[mediacare] Waspadalah! 80 persen Mainan dari Cina di RI Mengandung Racun Logam Berat
EKONOMI Kamis, 02/08/2007 12:13 WIB 80% Mainan dari Cina di RI Mengandung Racun Logam Berat Arin Widiyanti - detikfinance Jakarta - Anak-anak Anda memiliki mainan dari Cina? Waspadalah. Hampir 80% mainan-mainan dari Cina itu ternyata mengandung racun dan timbal. Asosiasi Penggiat Mainan Edukatif dan Tradisonal Indonesia (APMETI) menemukan mainan Cina yang beredar di Indonesia 80 persen mengandung heavy metal dan racun. Mainan-mainan dari Cina yang beredar ciri-cirinya adalah sebagian besar terbuat dari plastik seperti bola, mobil-mobilan dan boneka dan umumnya harganya lebih murah 50 persen dan beratnya lebih enteng dari produk buatan lokal. Demikian dikatakan Ketua APMETI Dhanang Sasongko saat dihubungi detikFinance, Jakarta , Kamis (2/7/2007). Mainan tersebut mulai beredar diIndonesia sejak krisis moneter, ketika para orangtua mulai mencari mainan murah. Padahal mainan itu sangat berbahaya kalau terkena suhu panas langsung mengurai, ujar Dhanang. Dampak dari penguraian itu, menurutnya, tidak langsung terlihat tapi apabila anak memainkan dalam waktu lama bisa autis, sakit pernafasan, asma dan lemah konsentrasi karena anak sering menghirup racun seperti timbal. Dhanang menambahkan mainan Cina yang masuk awalnya ke jenis mainan umum kini sudah merambah ke mainan edukasi. Padahal mainan Cina tidak mempertimbangkan kualitas dan presisi hanya berpikir bentuk yang lucu atau warna yang meriah. Mudah saja mencarinya di Pasar mainan Prumpung dan pasar pagi sebagian besar itu mainan dari Cina, meski berbahaya mudah diperjualbelikan, keluhnya. Sebelumnya, Produsen mainan Amerika Serikat (AS), Fisher-Price menarik hampir satu juta mainannya yang dibuat oleh Cina, menyusul kekhawatiran tingginya kandungan timbal dalam cat untuk mainan tersebut. Insiden penarikan barang impor dari Cina ini bukan untuk pertama kalinya. Sebelumnya, importir mainan Cina, RC2 Corp juga menarik 1,5 juta mainan kayu Thomas the Train menyusul dugaan tingginya kandungan timbal dalam catnya. Kandungan timbal itu berbahaya bagi anak-anak karena bisa menyebabkan kelainan otak dan darah. Produk-produk dari Cina lainnya yang juga ditarik oleh AS adalam makanan bayi dan pasta gigi. Penarikan itu dilakukan setelah ribuan binatang AS mati akibat keracunan makanan yang diimpor dari Cina. (arn/qom) - Moody friends. Drama queens. Your life? Nope! - their life, your story. Play Sims Stories at Yahoo! Games.
[mediacare] Caucus says governor candidates not serious on green issues
The Jakarta Post/Friday, July 27, 2007 (12:13:57 AM) Caucus says governor candidates not serious on green issues JAKARTA (JP): Activists from the Jakarta Environmental Caucus have questioned the gubernatorial candidates' commitment to the environment after neither turned up Wednesday evening to sign a contract on environmental policies. Their absence means the two candidates are yet to side with Jakarta's environment. It's a test of whether or not they are committed to improving the environment, said Dede Nurdin Sadat, the secretary general of the caucus. While shredding the contract prepared for Fauzi Bowo, the Caucus gave one week to Adang Daradjatun to sign after Adang sent his campaign team leader Igo Ilham to attend the event. The Caucus sent invitations to the candidates two days before the event, asking them to sign the contract stating, among other things, that the new governor must appoint a deputy on environmental issues and allocate at least 10 percent of the city budget for environmental protection programs. The contract also stated that the new governor should improve the city's air quality, public transportation, open and green spaces and resolve perennial flooding. (Adianto P. Simamora) - Park yourself in front of a world of choices in alternative vehicles. Visit the Yahoo! Auto Green Center.
[mediacare] DICARI! Officer Penggalangan Dana Publik
DICARI! Officer Penggalangan Dana Publik Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI - Friends of the Earth Indonesia) adalah forum ornop dan organisasi masyarakat terbesar di Indonesia dengan 25 perwakilan di 25 propinsi dan lebih dari 430 organisasi anggota. WALHI bekerja untuk transformasi sosial, kedaulatan rakyat, dan keberlanjutan kehidupan. WALHI tidak menerima pendanaan dari korporasi melainkan melakukan penggalangan keanggotaan dan dana dari publik. Selengkapnya, kunjungi: http://www.walhi.or.id Gambaran pekerjaan: Kami memberi kesempatan yang sama kepada pelamar perempuan dan laki-laki tanpa pembedaan umur maupun suku. Posisi staf permanen (full-time), durasi kerja: 5 hari/minggu dgn 8 jam/hari. Kami menyediakan gaji, asuransi kesehatan, dan 12 hari cuti per tahun. Kerja dilakukan bersama Tim Penggalangan Sumber Daya WALHI dengan target mengelola berbagai upaya progresif dalam penggalangan sumber daya publik. Penggalangan Sumber Daya WALHI bertujuan membangun gerakan lingkungan hidup yang berbasis dukungan publik. Posisi ini merupakan kesempatan membangun keahlian mengelola program dan pengembangan kapasitas dalam penggalangan dukungan publik bagi sebuah jaringan nasional yang terus berkembang dan memberi kontribusi kepada gerakan sosial, lingkungan hidup dan HAM. Kriteria Profesional: PENTING DAN MENDASAR: Memiliki kemampuan dan minat dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program penggalangan dukungan publik (donatur reguler dan relawan) sebuah jaringan nasional, termasuk program pengembangan kapasitas dan perangkat pendukungnya. Memiliki kemampuan dan inisiatif dalam mengembangkan strategi penggalangan dukungan (donatur dan relawan) yang mencakup komunikasi strategis (layanan informasi dan kegiatan publik) serta berbagai metode penggalangan dana dan kampanye (direct mailing, direct dialogue, kotak donasi dsb), kampanye publik dan perawatan hubungan (relations maintanence) serta pengembangan kapasitas (pelatihan). Senang bergaul dan beraktivitas, berwawasan luas, dan mendapatkan energi positif dan kreatif dengan bertemu, menjaga komunikasi dan hubungan baik dengan banyak orang. Kreatif, inovatif dan berwawasan luas dalam mencari sumber sumber penggalangan sumber daya WALHI. Mampu memberi input strategis dan berkeinginan untuk belajar pengembangan strategi penggalangan sumber daya WALHI. Mampu berkontribusi pada perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi upaya peningkatan kapasitas administrasi dan pengelolaan program serta pangkalan data dukungan publik sebuah jaringan nasional. Mampu bekerja dalam tim dengan semangat solidaritas, keadilan, profesional, aktif dan kreatif. Berkomitmen kepada gerakan sosial yang berbasis masyarakat dan sejalan dengan nilai-nilai WALHI. Mampu bekerja berdasarkan tenggat waktu dan bekerja dibawah tekanan dengan tingkat supervisi minimum. Mempunyai komitmen terhadap semangat kemandirian dan akuntabilitas organisasi serta gerakan publik. Mampu berkomunikasi secara informal dalam Bahasa Inggris baik lisan maupun tulisan. Mampu menggunakan program Microsoft Excel, Word, Power Point, Eudora atau Outlook Express dan mampu menggunakan internet dalam meningkatkan efektifitas kerja. HARAPAN: Lulusan Min D3 jurusan Komunikasi atau Marketing Berpengalaman dalam mengelola layanan publik, kegiatan publik (events exhibitions), metode direct marketing (direct mailing, direct dialogue, kotak donasi, dll) Nyaman bekerja dalam tim dan lingkungan kerja yang non-formal. Siap melakukan perjalanan untuk mendukung kerja jaringan WALHI. Secara pribadi sejalan dengan tujuan-tujuan WALHI, yaitu transformasi sosial, kedaulatan rakyat, dan keberlanjutan kehidupan. Berminat? Kirim dokumen di bawah ini via e-mail ke [EMAIL PROTECTED]: Surat lamaran singkat menyebutkan kualifikasi sesuai dengan daftar kriteria di atas Informasi kontak dari 2 orang perekomendasi yang dapat dihubungi via telepon Curriculum Vitae (CV) Lowongan ini ditutup Jumat, 31 Agustus 2007. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi: Helvi Lystiani Manajer Penggalangan Sumber Daya Eksekutif Nasional WALHI Email Helvi Lystiani '); // -- Email Helvi Lystiani Telepon kantor: +62-(0)21-791 93 363 Mobile: Fax: +62-(0)21-794 1673 - Boardwalk for $500? In 2007? Ha! Play Monopoly Here and Now (it's updated for today's economy) at Yahoo! Games.
[mediacare] Press Release-Semua Cagub Jakarta Tak Punya Komitmen Lingkungan Hidup
Press Release Untuk Wartawan Meropolitan dan Lingkungan Hidup Semua Cagub Jakarta Tak Punya Komitmen Lingkungan Hidup Persoalan lingkungan hidup di Jakarta merupakan sebuah persoalan yang mendesak untuk segera diselesaikan. Tak heran bila para Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta, baik Adang Darajatun dan Fauzi Bowo menggumbar janji untuk memperbaiki kondisi lingkungan hidup di Jakarta. Untuk membuktikan janji-janji para kandidat itulah maka pada hari Rabu malam (25/7) bertempat di Hotel Sari Pan Pasific, Kaukus Lingkungan Hidup Jakarta (Klin-J) berinisiatif untuk menyodorkan point-point kontrak politik pada kedua kandidat tersebut. Kaukus Lingkungan telah mengirimkan undangan kepada masing-masing Cagub dua hari sebelumnya. Menurut konfirmasi dari kubu Partai Keadilan Sejahtera (PKS), pada jam 16.00 WIB, Cagub dari PKS bisa hadir dan bersedia menandatangani kontrak politik tersebut. Sementara dari kubu Cagub Fauzi Bowo sejak awal tidak ada konfirmasi atau tanda-tanda kehadiran dan kesediaannya menandatangai kontrak politik. Namun hingga pukul 19.45 WIB, kedua Cagub tidak menampakan batang hidungnya. Kandidat yang diusung PKS hanya mengirimkan katua tim kampanyenya. Ketidakhadiran kedua kandidat Cagub DKI Jakarta itu menunjukan bahwa mereka tidak memelilki sama sekali komitmen untuk membenahi persoalan lingkungan hidup di Jakarta. Ketidakhadiran kedua kandidat Cagub tersebut semakin menyakinkan Kaukus Lingkungan Hidup Jakarta bahwa janji-janji masing-masing Cagub untuk menyelesaikan persoalan lingkungan hidup seperti mengatasi banjir, polusi udara, krisis air, sampah dan kerusakan pantai adalah sebuah pepesan kosong alias janji palsu belaka. Hal itu terlihat dari ketakutan mereka untuk menandatangani kontrak politik lingkungan hidup yang sebenarnya sebagian dari point-pointnya merupakan janji-janji yang pernah mereka ucapkan sendiri pada saat kampanye. Berkaca dari kejadian tersebut di atas maka Kaukus Lingkungan Hidup Jakarta memastikan bahwa Pilkada DKI Jakarta tidak akan menghasilkan sebuah perubahan yang lebih baik bagi kehidupan warga Jakarta khususnya terkait dengan pemenuhan hak warga kota atas lingkungan hidup. Kontak: Dede Nurdin Sadat, Sekjend Klin-J, Hp. 0786501 Tubagus H. Karbiyanto, Koord. Pokja Transportasi Klin-J, Hp. 0812 9489 558 Firdaus Cahyadi, Koord. Pokja Udara Klin-J, Hp. 0815 132 75 698 - Building a website is a piece of cake. Yahoo! Small Business gives you all the tools to get online.
[mediacare] Kaukus Lingkungan Minta SBY Tidak Buka IIMS
http://www.okezone.com/index.php?option=com_contenttask=viewid=34108Itemid=51 Kamis, 19/07/2007 09:12 WIB Kaukus Lingkungan Minta SBY Tidak Buka IIMS Kemas Irawan Nurrachman - Okezone JAKARTA - Kaukus Lingkungan Hidup meminta Presiden SBY untuk tidak membuka pelaksanaan Indonesia International Motor Show (IIMS), yang akan dilaksanakan di Jakarta Convention Center Kamis Pagi. Mereka menilai, kendaraan bermotor sebagai salah satu penyumbang pemanasan global. Emisi kendaraan bermotor yang merupakan hasil pembakaran dari bahan bakar dalam mesin menyumbang secara signifikan, terhadap meningkatnya Gas Rumah Kaca (GRK) sebagai penyebab pemanasan global, kata Sekjen Kaukus Dede Nurdin Sadat seperti rilis yang diterima okezone, Kamis (19/7/2007). Dia menambahkan, peningkatan kendaraan bermotor terlihat dari penambahan konsumsi BBM yang digunakan antara tahun 1999 hingga 2003. Hal ini disebabkan, terjadinya lonjakan penjualan kendaraan bermotor di Indonesia, tulisnya. Oleh karena itu, Kaukus meminta, jika merasa peduli dengan keberlanjutan lingkungan, pihaknya menghimbau untuk tidak menghadiri acara tersebut. Kami sebuah organisasi masyrakat yang concern terhadap isu lingkungan hidup, mendesak Presiden Susilo Bambang Yudoyono untuk tidak membuka acara tersebut. Bersama ini pula kami menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia khususnya warga Jakarta dan sekitarnya yang peduli terhadap keberlanjutan lingkungan hidup untuk tidak menghadiri IIMS tersebut, tandasnya. (kem) - Yahoo! oneSearch: Finally, mobile search that gives answers, not web links.
[mediacare] Siaran Pers-Klin-J Desak Cagub Jakarta Lakukan Kontrak Politik Lingkungan
Siaran Pers Untuk Wartawan Meropolitan dan Lingkungan Hidup Klin-J Desak Cagub Jakarta Lakukan Kontrak Politik Lingkungan Pola pembangunan kota Jakarta yang lebih menggunakan paradigma pertumbuhan seringkali mengabaikan daya dukung sosial dan ekologi tersebut, Pola pembangunan kota yang menempatkan kota ini sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi terbukti telah menghancurkan daya dukung ekologi terutama akibat meningkatnya polusi udara, limbah padat, cair, gas serta eksploitasi sumberdaya alam telah memberikan dampak pada semakin berkurangnya daya dukung lahan dan lingkungan. Sedangkan dalam konteks sosial, hilangnya akses warga miskin kota terhadap sumber-sumber kehidupan yang mengakibatkan kerawanan sosial adalah salah satu contoh dari hancurnya daya dukung sosial di kota ini. Untuk itulah Kaukus Lingkungan Hidup Jakarta (Klin-J) sebagai organisasi yang concern pada isu lingkungan hidup mendesak kedua kandidat Cagub DKI Jakarta (Adang Darajatun dan Fauzi Bowo) melakukan kontrak politik bidang lingkungan hidup dengan point-point sebagai berikut: Selambat-lambatnya 100 (seratus) hari setelah pelantikan segera mengangkat Deputi yang membidangi lingkungan hidup dan pembangunan yang berkelanjutan, Mengalokasikan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari APBD untuk lingkungan hidup Melaksanakan, membuat dan merevitalisasi regulasi di bidang lingkungan hidup yang mencerminkan pelestarian, perlindungan dan perbaikan lingkungan hidup demi keberlanjutan lingkungan hidup dan kesehjetaraan masyarakat di masa yang akan datang Melaksanakan reformasi birokrasi yang terkait dengan kebijakan lingkungan Selain itu, untuk mewujudkan Jakarta yang nyaman, lestari dan laik huni sebagaimana dimaksud di atas, perlu dilakukan upaya : · Peningkatan kualitas udara, mengefektifkan pengelolaan transportasi publik yang diiringi dengan upaya menekan laju pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor pribadi di Jakarta, peningkatan luasan ruang terbuka hijau, penerapan integrasi pengelolaan sampah, peningkatan ketersediaan air bersih, menjaga kelestarian ekosistem laut (termasuk pesisir/pantai) dengan jalan melindungi kawasan tersebut dari proyek-proyek pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan hidup dan sumberdaya alam, pengendalian banjir, menekan laju urbanisasi dengan melakukan moratorium (jeda) bagi pembangunan kawasan komersial baru di Jakarta dan revitalisasi tata ruang kota yang lebih ramah lingkungan. · Dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim (climate change), DKI Jakarta harus segera membuat strategi pembangunan dan implementasi adaptasi perubahan iklim. Kontak: Dede Nurdin Sadat, Sekjend Klin-J, Hp. 0786501 Tubagus H. Karbiyanto, Koord. Klin-J, Hp. 0812 9489 558 Firdaus Cahyadi, Koord. Pokja Udara, Hp. 0815 1327 5698 - Get the free Yahoo! toolbar and rest assured with the added security of spyware protection.
Re: [mediacare] Sharing Pengalaman Pahit dengan LSM Bank Dunia
mungkin pesan saya jangan lagi percaya pada BANK DUNIA... orang saya yang kerja di LSM aja juga ga percaya sama BANK DUNIA... ferdinand lamak [EMAIL PROTECTED] wrote: Merry, saya bersimpati kepada Anda. Mungkin pelajarannya, lain kali lebih berhati-hati kalau urusannya soal kontrak-mengontrak. Anda baru sekarang menyadari kalau 'oknum-oknum' yang mengibarkan bendera LSM tidak selalu idealis dan profesional. Hehehe..beberapa pengalaman di masa lalu telah membuat saya hilang respek saya terhadap IDEALISME dan PROFESIONALISME yang konon menjadi ujung tombak perjuangan LSM. Mungkin hanya 1 atau 2 LSM saja yang benar-benar berada di jalur itu. Selebihnya? Hem...asal ada sumber dana, bisa membuat proposal dengan sedikit kreasi program, disetujui, jadilah. Begitulah, Dunia ini, panggung sandiwara...hahahahahaha Tebet Barat IV/11-Jaksel Sebuah LSM Profit Oriented Bernama Bisnis PROPERTI (hehehehehehe) magdalena merry [EMAIL PROTECTED] wrote: Dear teman jurnalis dan penulis lepas.. Saya ingin sedikit share tentang pengalaman seputar penulis lepas. Pada 11 Mei 2007 lalu, saya menerima telepon dari seseorang yang mengaku dari Justice for The Poor, (JTP) kabarnya LSM di bawah naungan World Bank alias Bank Dunia. Ia yang bernama Marini ini meminta kesediaan saya untuk menerima pekerjaan mengedit buku tentang kasus korupsi di dearah di Indonesia. Kabarnya dia mendapat no kontak saya dari teman yang juga penulis lepas dan mantan jurnalis Kompas. Setelah dijelaskan tentang job desk, kami bernegoisasi honorarium dan akhirnya mencapai kesepakatan. Ini kesalahan fatal pertama: menerima job hanya dari telepon saja, tidak ada bukti hitam di atas putih alias kontrak tertulis. Mungkin saya terbuai oleh nama besar Word Bank atau percaya betul pada nama teman yang memberikan referensi. Beberapa hari kemudian bahan yang harus diedit saya terima melalui email. Sejak itu saya mengedit dan mengirim hasilnya melalui email. Untuk buku kira-kira tebal 150-an halaman itu saya hanya diberi waktu 2 minggu. Uniknya, setelah contoh editing pertama saya kirim, Marini dan rekannya Dewi dari LSM tersebut setuju dengan hasilnya. Akhirnya saya mengerjakan bagian lain dengan sistem yang serupa. Tapi di hari-hari terakhir menjelang deadline, mendadak mereka komplain banyak hal. Dan saya terpaksa melakukan pekerjaan ulang dari awal lagi pada detik-detik menjelang deadline. Dapat dibayangkan betapa pekerjaan ini cukup underpressure mengingat saya juga memiliki pekerjaan utama dan kesibukan lain. Lalu tak lama kemudian, Dewi Damayanti yang akrab dipanggil Damay menyuruh agar saya membuat invoice penagihan honor. Nanti honornya lama mbak keluarnya, begitu kira2 tulisnya di SMS. Tentu saja saya kaget, sebab soal terlambatnya honor dan invoice ini baru diberitahu setelah tugas nyaris selesai saya kerjakan. Dari situ saya mulai merasa ada yang tidak beres karena: Pihak JTP mempekerjakan saya hanya secara lisan, bukan tulisan. Tapi kenapa soal honorarium harus saya urus secara tertulis? Jika memang itu pekerjaan formal, semestinya mereka mempekerjakan saya secara formal juga. Tapi jika informal, mereka semestinya membayar saya secara informal juga. Di sini sudah ada ketidakadilan antara saya pekerja freelance dengan mereka sebagai pihak pemberi pekerjaan. Soal honor yang terlambat tidak diberitahu di awal kesepakatan, melainkan setelah pekerjaan nyaris selesai. Ini merupakan bentuk penipuan halus. Tidak sampai di situ, setelah invoice saya buat dan harus DIANTARKAN SENDIRI ke kantor LSM tersebut, hingga HARI INI, HONORARIUM BELUM SAYA TERIMA. Padahal Damay menjanjikan pada saya honor akan turun paling lama 1 bulan setelah pekerjaan selesai. Dan sampai hari ini sudah berjalan 1 bulan lebih. Lebih terkejut lagi ketika saya membaca email Damay ke bagian administrasi yang di CC ke saya berbunyi: Mbak Sania dan Rani, invoice atas nama Merry Magdalena untu pekerjaan editing kasus, sudah aku proses ke bagian admin awal Juni kemarin. Mbak Merry menanyakan soal transfernya yang belum sampai padahal sudah satu bulan. Tolong mbak Sania atau Rani cek ke mbak Nina or siapapun yang menangani urusan LGCS sekarang. Soalnya seperti email yang bersangkutan dibawah, hingga hari ini dana itu belum masuk, seharusnya kan sudah masuk 2 minggu yang lalu. Tolong langsung dibalas ke mbak merry dan cc ke saya soal perkembangan ke saya Terima kasih, Damay Dari email tersebut, diketahui bahwa semestinya honorarium sudah saya terima sejak 2 minggu lalu, yang artinya sejak pertengahan Juni. Itu jika melalui prosedur semestinya. Namun sampai 4 Juli 2007, tidak ada pemberitahuan apapun dari pihak JTP atau World Bank. Artinya saya harus bolak-balik menggesekkan kartu ATM saya demi memeriksa apakah
[mediacare] PT Newmont Dinilai Memanipulasi Laporan Tim Terpadu Kasus Buyat
PT Newmont Dinilai Memanipulasi Laporan Tim Terpadu Kasus Buyat P. RAJA SIREGAR-Mantan anggota Tim Terpadu Opinion --04 July 2007 Tanggapan atas Surat Newmont: PT Newmont Memanipulasi Laporan Tim Terpadu Kasus Buyat Saya terkejut memperhatikan satu per satu kalimat pada surat Newmont di Tempo edisi 4-10 Juni 2007. Selain bebarapa informasi tidak benar dituliskan, ada bagian dimana Newmont memelintir laporan Tim Terpadu. lebih lengkap klik di: http://satudunia.oneworld.net/article/view/150923/1/ - Be a better Globetrotter. Get better travel answers from someone who knows. Yahoo! Answers - Check it out.
[mediacare] Seminar Jalanan Jilid 2 Menggugat Konspirasi ITS�Lapindo
Hal : Undangan Debat Publik Kepada Yth, Bpk/Ibu/Saudara. Salam Perjuangan ! Seperti melengkapi setahun semburan lumpur panas Lapindo, dimana lebih dari 24 ribu warga yang menjadi korban hingga kini tidak mendapatkan kejelasan nasib dan hak-haknya. Sanksi yang dijatuhkan kepada tiga orang mahasiswa ITS : Tommy Dwinta Ginting (Planologi 02), Yuliani (Planologi 02), Beni Ikhwani (D3mits 04) yaitu skorsing 2 semester yang dikeluaran oleh rektor ITS Prof.Priyo Suprobo, MS, Ph.D. melalui keputusan Rektor ITS No. 2908/2/KM/2007 tertanggal 16 Mei 2007 adalah sebuah bentuk represifitas birokrat kampus terhadap kehidupan kampus yang demokratis. Hal ini seolah-olah meng-iya-kan jika ITS sebagai institusi pendidikan telah berselingkuh dengan pemodal, dalam hal ini Lapindo Brantas Inc. dalam kasus semburan lumpur panas Lapindo. Diketahui bersama bahwa ITS merupakan institusi pendidikan yang melakukan pendataan atas korban dan calon korban sejak bulan pertama semburan lumpur panas Lapindo. Salah satu hal yang sangat merugikan warga korban adalah tertutupnya ITS terkait akses bagi warga yang hendak mengetahui untuk apa sebenarnya mereka didata. Sejak tahun 2006 lalu, sebenarnya beberapa warga sudah langsung mendatangi kampus ITS untuk meminta data tersebut. Tetapi mereka selalu pulang dengan tangan kosong. Bahkan, beberapa korban yang berasal dari Kelurahan Jatirejo bersama dengan mahasiswa ITS dan beberapa alumni ITS pada aksi Seminar Jalanan Menggugat Perselingkuhan Pemodal-Pemerintah-Kampus Dalam Kasus Semburan Lumpur Lapindo pada tanggal 6 Maret 2007, yang juga hendak meminta data ke ITS, tetap pulang dengan tangan kosong. Menindak lanjuti situasi tersebut diatas, kami segenap elemen dari Solidaritas Untuk Korban Konspirasi ITS - Lapindo perlu untuk mengelar Seminar Jalanan Jilid 2, dengan acara ini kami ingin menumbuhkan perilaku kritis masyarakat dalam mengawasi keberpihakan institusi pendidikan kepada rakyat Indonesia dan mendukung perjuangan 3 mahasiswa ITS dalam membongkar konspirasi Lapindo - ITS. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk menjadi peserta aktif dalam acara tersebut dimuka, adapun acara ini akan kami adakan pada : Hari : Jum'at, 29 Juni 2007 Waktu : 10.00 Wib Tempat : Depan Gedung Rektorat ITS Tema : Seminar Jalanan Jilid 2 Menggugat Konspirasi ITSLapindo Demikian Undangan ini kami sampaikan. Besar harapan kami Bapak/Ibu/Saudara bisa meluangkan waktu pada hari tersebut. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. CP: 08563375764 (HanafiKOMPPAS) 08563059408 (Tomy - KAMITS) - Looking for earth-friendly autos? Browse Top Cars by Green Rating at Yahoo! Autos' Green Center.
[mediacare] SAATNYA BERTINDAK- Tolak Reklamasi Pantura Jakarta
TOLAK REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTA Salam Jakarta yang Nyaman dan Lestari untuk Semua, Akhir-akhir ini Pemerintah Provinsi (Pemrov) DKI Jakarta bersikeras melanjutkan proyek reklamasi Pantai utara (Pantura) Jakarta. Padahal Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah menolak Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dari proyek tersebut. Pantai Utara (Pantura) Jakarta terbentang sepanjang 32 kilometer. Bagian yang akan direklamasi sejauh 1,5 kilometer dari bibir pantai ke arah laut dengan kedalaman maksimal mencapai 8 meter. Reklamasi itu dimulai dari sebelah Timur perbatasan Cilincing dengan Kabupaten Bekasi hingga sebalah Barat perbatasan Penjaringan dengan Kabupaten Tangerang. Rencananya, di lahan baru tersebut selain diperuntukan bagi pembangunan kawasan komersial berupa industri, fasilitas kegiatan pariwisata, perkantoran dan sarana transportasi akan dibangun pula kompleks perumahan mewah yang berkapasitas 750.000 jiwa. Dampak Lingkungan Hidup dari Reklamasi Pantura Jakarta Reklamasi Pantura Jakarta akan menimbun perairan di kawasan itu seluas 2.700 ha dengan bahan material sebanyak 330 juta m3. Akibatnya, ekosistem pesisir yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu di kawasan tersebut pun terancam punah. Kehancuran itu antara lain berupa hilangnya berbagai jenis pohon bakau di Muara Angke, punahnya ribuan jenis ikan, kerang, kepiting dan berbagai keanekaragaman hayati lainnya. Tidak hanya mengancam keberlanjutan ekosistem di kawasan pesisir, reklamasi Pantura Jakarta juga dipastikan akan meningkatkan dan memperparah potensi banjir di Jakarta. Hal itu dikarenakan reklamasi tersebut akan merubah bentang alam (geomorfologi) dan aliran air (hidrologi) di kawasan Jakarta Utara. Perubahan itu antara lain berupa tingkat kelandaian, komposisi sedimen sungai, pola pasang surut, pola arus laut sepanjang pantai dan merusak kawasan tata air seluas 10.000 ha (Herdianto WK, 2006). Dampak Sosial Reklamasi Pantura Jakarta Dari sisi sosial rencana reklamasi Pantura Jakarta tersebut diyakini juga akan menyebabkan 125.000 nelayan tergusur dari sumber keidupannya. Penggusuran itu dilakukan karena kawasan komersial mensyaratkan pantai sekitarnya bersih dari bagang-bagang (perangkap ikan) nelayan. Penggusuran ini menyebabkan nelayan yang sudah miskin menjadi semakin miskin. Ratusan ribu anak nelayan pun akan terancam putus sekolah, ratusan ribu balita juga akan tidak terjamin kesehatannya, dan ratusan ribu orang dipastikan akan kehilangan pekerjaannya (Walhi Jakarta, 2006). SAATNYA BERTINDAK Untuk itu ungkapkan penolakan anda terhadap rencana proyek reklamasi Pantura Jakarta melalui sms ke: 1. Kepala BPLHD DKI Jakarta, Bp.Ir. Budirama Hp. 0813 141 53354 2. Ketua Komisi D (Bidang Pembangunan) DPRD DKI Jakarta, Bp. Sayogo Hp. 0816 1875 845 atau 0811 846 769 3. Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Muhayar Hp 0811 105 332 4. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Tubagus Hp. 0815 1300 5024 5. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Arkeno Hp. 0855 7800 434 6. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) DKI Jakarta, Sarwono Kusumaatmaja Hp. 0812 8016 033 Thanks before Dede Nurdin Sadat Sekjend Kaukus Lingkungan Hidup Jakarta - Moody friends. Drama queens. Your life? Nope! - their life, your story. Play Sims Stories at Yahoo! Games.
[mediacare] PLTN di mata seorang Iwan Fals
PROYEK 13 (IWAN FALS) Meskipun kurang paham tentang radiasi Meskipun kurang paham tentang uranium Meskipun kurang paham tentang plutonium Ku tahu radioaktif panjang usia Aku tak tahu sampahnya ada dimana Aku tak tahu pula cara menyimpannya Aku tak yakin tentang pengamanannya Karena kebocoran pun ada disana Oh apa yang sesungguhnya sedang terjadi Oh apa yang sesungguhnya sedang terjadi Oh apa yang sesungguhnya sedang terjadi Oh apa yang sesungguhnya sedang terjadi Aku menolak akal yang tanpa hati Aku menolak teknologi tanpa kendali Aku tak mau mengijonkan masa depan Demi listrik sedikit banyak keruwetan Sama sekali ku tak anti teknologi Tapi aku lebih percaya pada hati Aku tahu listrik penting buat industri Tapi industri jangan ancam masa depan Oh apa yang sesungguhnya sedang terjadi Oh apa yang sesungguhnya sedang terjadi Oh apa yang sesungguhnya sedang terjadi Oh apa yang sesungguhnya sedang terjadi Daripada susah payah beli reaktor Daripada pusing karena sampah nuklir Daripada malu kepada anak cucu Aku bergerak menyanyikan kehidupan Informasi tentang ini harus diberikan Bahaya dunia maju harus disingkirkan Rasa gengsi tak perlu diteruskan Pembangunan PLTN harap hentikan Oh apa yang sesungguhnya sedang terjadi Oh apa yang sesungguhnya sedang terjadi Oh apa yang sesungguhnya sedang terjadi Oh apa yang sesungguhnya sedang terjadi Apa yang akan terjadi nanti Untuk listrik banyak memerlukan sumber energi Pilihanmu pun tentu jadi dicurigai Sebab di negeri maju reaktor ditutupi Bukan alasan agar republik ini beli Aku lebih suka tenaga matahari Aku lebih suka tenaga panas bumi Aku lebih suka dengan tenaga angin Aku lebih suka tenaga arus laut (album CIKAL, 1991) - Take the Internet to Go: Yahoo!Go puts the Internet in your pocket: mail, news, photos more.
[mediacare] Re: Pilkada DKI : Sutiyoso : Pengganti saya dari PKS atau Koalisi
Berari pengganti bang yos harus: 1. meneruskan rencana pembanguna jalan tol dalam kota 2. mereklamasi pantai utara Jakarta akibatnya: memelihara datangnya bencana banjir jakarta... ah..capek deh Wido Q Supraha [EMAIL PROTECTED] wrote: 19/06/2007 10:45 WIB Sutiyoso: Pengganti Saya Jangan Buka-buka Kamus Nadhifa Putri - detikcom Jakarta - Di ujung jabatannya, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menginginkan Pilkada DKI Jakarta tidak berdarah-darah. Bang Yos pun berpesan penggantinya meneruskan tugas yang telah direalisasikannya. Yang menggantikan saya ada dua yaitu Adang-Dani dari PKS dan Fauzi Bowo-Prijanto dari Partai Koalisi. Saya sebagai gubernur harus netral. Harapan saya gubernur nantinya meneruskan apa yang sudah saya buat, jangan buka-buka kamus, kata Sutiyoso sambil tertawa. Pernyataan Sutiyoso itu langsung disambut tawa para hadirin di Masjid As-Salafiyah, Jalan Jatinegara Kaum, Pulogadung, Jakarta Timur, Selasa (19/6/2007). Sebelumnya Sutiyoso nyekar ke makam Pangeran Jayakarta dalam rangka menyambut HUT ke-480 DKI Jakarta. Mendengar tawa para hadirin, Sutiyoso pun menimpali. Kalau kalian tertawa, berarti sudah ngerti, ujar Sutiyoso. Hadirin pun semakin tergelak. Hahaha.! Wagub Fauzi Bowo yang menjadi cagub DKI Jakarta dan duduk di samping Sutiyoso hanya mesam mesem. Sutiyoso berharap gubernur penggantinya bisa meneruskan pembangunan. Pembangunan harus sesuai budaya kita. Harapan saya orang Betawi harus bersatu, menyatukan diri, dan bisa menjadi kiblat untuk etnis lain. Jangan merusak citra orang Betawi, ujarnya. Dalam kesempatan itu, Sutiyoso mengaku menyiapkan agar Pilkada DKI sukses. Ini pertama kali tercatat dalam sejarah pilkada secara langsung, Saya harus menyiapkan pilkada sukses. Artinya aman, tidak berdarah-darah, lancar dan demokratis. Lalu tidak ada pemilih karena tekanan-tekanan, terang pria yang terbalut baju koko warna putih dengan salung diselempangkan di lehernya ini. Meski telah pensiun, menurut dia, gubernur penggantinya akan terus dimonitor. Saya belum tahu setelah menjadi gubernur mau jadi apa, tetapi saya masih di Jakarta dan akan terus memonitor gubernur pengganti saya, cetus Sutiyoso. (aan/sss) Source : http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/06/tgl/19/time/104502/idnews/795180/idkanal/10
[mediacare] TNC-CTC Rancang Kawasan Konservasi Laut dengan MARXAN
TNC-CTC Rancang Kawasan Konservasi Laut dengan MARXAN 06.06.2007 The Nature Conservancys Coral Triangle Center (TNC-CTC) merancang kawasan konservasi laut dengan menggunakan teknologi MARXAN. Akankah penggunaan teknologi baru ini juga akan dapat meminimalkan konflik yang selama ini sering terjadi antara nelayan dan pengelola kawasan konservasi? lebih lengkap klik di http://satudunia.oneworld.net/article/view/149996/1/ - Yahoo! oneSearch: Finally, mobile search that gives answers, not web links.
[mediacare] Met memperingati hari (kerusakan) Lingkungan Hidup
Di saat Udara, air, pantai, laut sudah terpolusi... Bumi, tanah, air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya telah dikuasai oleh korporasi serta digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan pemodal.. Maka... SELAMAT MEMPERINGATI HARI (KERUSAKAN) LINGKUNGAN HIDUP, 5 JUNI 2007 - We won't tell. Get more on shows you hate to love (and love to hate): Yahoo! TV's Guilty Pleasures list.
[mediacare] URGENT ACTION
URGENT ACTION Yth. Kawan-kawan Seperjuangan Menindak lanjuti kasus 3 orang mahasiswa ITS yang pada tempo lalu melakukan aksi seminar jalanan di kampus ITS bertema: Perselingkuhan Pemodal - Pemerintah - Kampus Dalam Kasus Semburan Lumpur Panas Lapindo, dimana saat ini ketiga mahasiswa tersebut telah dijatuhi sanksi skorsing selama 2 semester oleh REKTOR ITS. Menindaklanjuti sanksi tersebut, kami didampingi kuasa hukum kami mengajukan Surat Keberatan kepada Rektor ITS untuk mencabut sanksi tersebut. Adapun batas terakhir yang kami berikan kepada Rektor ITS adalah sampai tanggal 31 Mei 2007. Jika sampai tanggal 31 Mei 2007 Surat Keberatan tersebut tidak direspon dengan baik, maka kami akan mengajukan kasus ini ke PTUN. Dengan ini kami berinisiatif untuk mengadakan GERAKAN SMS serentak pada Hari Kamis, 31 Mei 2007 pukul 10.00 - 11.00 WIB untuk menolak tindakan sewenang-wenang Rektor ITS. Gerakan SMS ini ditujukan kepada Rektor ITS Prof. Dr. Ir. Priyo Suprobo (HP: 0811334029). Kami mohon dukungan dan solidaritas kawan-kawan organisasi massa demokratik dan individu progresif untuk bergabung dalam GERAKAN SMS serentak ini. Demikian seruan solidaritas ini kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas semua dukungan dan solidaritas kawan-kawan. NB: Bagi kawan-kawan yang mendukung gerakan ini harap mencantumkan identitas kawan-kawan (nama dan asal organ) Contact Person : Yuliani (085648027407, email: yuli_kaumlarat@ yahoo.co. id ) Tomy Dwinta Ginting (08563059408, email: [EMAIL PROTECTED] com) Beny Ihwani (085649550044) - Get the Yahoo! toolbar and be alerted to new email wherever you're surfing.
[mediacare] Lumpur Lapindo dan kejahatan lingkungan
Harian Bisnis Indonesia, 30 Mei 2007 Lumpur Lapindo dan kejahatan lingkunganOleh Maharani Siti Shopia Peneliti pada Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Setahun sudah semburan lumpur panas dari pengeboran milik Lapindo Brantas Inc meluap. Tidak ada yang menyangka pengeboran tersebut berakhir tragis. Rencana eksplorasi gas bumi itupun gagal dengan munculnya semburan lumpur panas. Luapan lumpur muncul pada 150 meter-200 meter arah barat daya dari sumur Banjarpanji-1 di wilayah Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo pada 29 Mei 2006.#65533; Setidaknya 32.000 jiwa lebih penduduk menjadi korban dan merusak lebih dari 457 ha lahan di sekitar wilayah tersebut. Kondisi ini menunjukkan betapa dahsyat dan meluasnya dampak pertambangan di suatu wilayah. Meskipun belum ada kepastian hukum terhadap kasus lumpur Lapindo, namun pemerintah setidaknya telah memiliki gambaran bahwa fakta tersebut memerlukan perencanaan dan penanganan yang ekstra cepat. Namun, yang terjadi justru sampai genap satu tahun ini tidak ada upaya strategis yang dilakukan pemerintah selain dengan tindakan taktis dan perencanaan yang serba 'kira-kira'. Selama ini upaya penanganan banyak menuai kritik dan tantangan. Mulai dari Keputusan Presiden No.13 tahun 2006 tentang Tim Nasional Penanggulangan Lumpur Sidoarjo yang diperpanjang dengan Keputusan Presiden No.5 Tahun 2007 sampai pada#65533; pembentukan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo melalui Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007, kesemuanya belum dirasakan masyarakat. Muncul pertanyaan, apakah upa-ya struktural ini dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kondisi di lapangan atau hanya sekadar formalitas belaka? Tidak hanya itu, sejumlah catatan muncul pada proses penanganan dan penanggulangan lumpur. Mulai dari teridentifikasinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM), tidak layaknya kondisi pengungsian, kondisi tanggul yang tidak permanen dengan mengandalkan bautan lapisan pasir dan batu seolah 'menari' di atas soft soil lumpur yang dapat tergelincir suatu saat, sampai pada lambatnya pembayaran ganti rugi. Fakta lain yang justru tidak pernah terangkat adalah soal perusakan dan kejahatan lingkungan secara sistematis . Kebijakan pemerintah Disebut sistematis karena kondisi ini justru lahir dari kebijakan pemerintah secara struktural, yang secara nyata dapat dilihat dalam beberapa hal. Pertama, kegiatan usaha minyak dan gas bumi tidak dapat dilaksanakan di wilayah dekat rumah tinggal, dekat bangunan umum dan wilayah pabrik. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Sementara, lokasi sumur banjar panji 1 berada 600 meter dari permukiman warga. Anehnya, pemerintah justru meloloskan izin upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) berikut turunan izin lainnya terhadap kegiatan usaha ini. Kedua, seharusnya dalam dokumen UKL/UPL tersebut, sudah diperkirakan bagaimana kondisi geografis wilayah tersebut dan desain (pengeboran) apa yang seharusnya dirancang untuk mengahadapi situasi tersebut. Faktanya, pemerintah dan Lapindo justru menutup mata dengan kondisi tersebut. Seolah-olah hal tersebut terjadi karena bencana alam dan Lapindo lepas dari tanggung jawab. Ketiga, upaya penanganan (pasca semburan) yang dilakukan selama ini justru jauh dari aspek perlindungan lingkungan. Selain itu, aroma yang timbul dari luapan lumpur yang berdampak pusing dan mual turut hadir dalam peristiwa tersebut. Dengan bergeraknya angin, aroma tersebut dapat dirasakan lebih dari 2 km dari wilayah semburan. Tentunya, tidak adanya perencanaan yang komprehensif menjadi salah satu penyebab. Keempat, hal yang paling penting adalah isi dari Peraturan Presiden No.14 tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo yang tidak memasukkan deputi bidang yang menangani secara khusus pemulihan dan pengawasan serta perlindungan lingkungan hidup. Padahal, upaya pemulihan dan pengawasan terhadap lingkungan menjadi faktor penting untuk menilai dampak lingkungan yang akan terjadi. Ganti rugi Aspek lain yang seharusnya menjadi catatan adalah pemberian ganti rugi korban luapan lumpur. Terminologi yang seharusnya muncul sebelum dilakukan pemberian ganti rugi adalah konsep dasar penguasaan dan pengusahaan usaha minyak dan gas bumi yang diatur dalam Pasal 4 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pasal tersebut menyebutkan bahwa minyak dan gas bumi merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara dan pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan. Artinya, dalam proses pemberian ganti rugi tersebut, peran negara tidak bisa dilepaskan dengan terdapatnya kandungan sumber daya alam di dalamnya. Fakta yang terjadi saat ini, pemberian ganti rugi dilakukan dengan mekanisme jual beli dan dilakukan antara pihak Lapindo,
[mediacare] Satu Tahun Lumpur Lapindo: Pemerintah Dinilai Tak Serius Menangani
Satu Tahun Lumpur Lapindo: Pemerintah Dinilai Tak Serius Menangani 30.05.2007 Adanya Keppres 13 tahun 2006 tentang Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo, kemudian disusul Keppres No 5 tahun 2007 tentang Perpanjangan Masa Tugas Tim Nasional penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo, dan akhirnya Perpres 14 tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, telah menunjukkan bahwa sebenarnya Pemerintah tidak serius menangani hal ini. Lebih Lengkap klik di: http://satudunia.oneworld.net/article/view/149777/1/ - Building a website is a piece of cake. Yahoo! Small Business gives you all the tools to get online.
[mediacare] Press Release- Hari Lingkungan Hidup, 5 Juni 2007
Press Release- Hari Lingkungan Hidup, 5 Juni 2007 Untuk Wartawan Metropolitan, Humaniora dan Lingkungan Hidup Menggugat Kesiapan Pemda DKI Jakarta Menghadapi Pemanasan Global Dampak pemanasan global tak bisa dielakan oleh seluruh umat manusia di dunia termasuk warga kota Jakarta. Penelitian dari International Institute for Environment and Development Britinia bekerjasama dengan City University of New York dan Colombia University pada tahun 2007 ini menyebutkan bahwa sepersepuluh penduduk bumi atau 634 juta orang yang tinggal di dekat laut akan tenggelam ketika es di kutub bumi mencair akibat pemanasan global. Penelitian itu juga memprediksikan bahwa seluruh DKI Jakarta, sebagaian Jawa Barat dan Banten merupakan kawasan yang akan tenggelam paling lambat hingga akhir abad ini. Predikisi yang menyatakan Jakarta akan tenggelam sebagai dampak dari pemanasan global seharusnya dijadikan semacam peringatan dini bagi para petinggi kota ini untuk tidak lagi memproduksi kebijakan yang justru dapat memperparah dampak tersebut bagi warganya. Ironisnya, perencanaan tata ruang Jakarta dari tahun ke tahun justru semakin tidak ramah lingkungan. Hal itu terbukti dengan semakin dikuranginya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan daerah resapan air pada tata ruang kota dari tahun ke tahun. Data BPLHD DKI Jakarta menyebutkan bahwa pada tahun 2005, pengambilan air tanah yang yang besar-besaran tanpa diimbangi oleh air yang dapat masuk dalam tanah akibat hilangnya RTH dan daerah resapan air menyebabkan mengakibatkan kota ini telah mengalami defisit air tanah sebesar 66,65 juta m3/per tahun pada tahun tersebut. Defisit air tersebut juga akan menyebabkan tanah di Jakarta mengalami penurunan permukaan. Akibatnya, ketika air laut naik akibat pemansan global maka kota ini akan terendam. Celakanya, alih-alih merevisi kebijakan yang tidak ramah lingkungan, Pemda DKI Jakarta justru bersikeras mereklamasi Pantai Utara (Pantura) Jakarta dengan mengabaikan Keputusan Menteri (Kepmen) Negeara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2003 yang menyatakan ketidaklayakan lingkungan dari proyek reklamasi tersebut. Beberapa pakar dan aktivis lingkungan pun menilai proyek reklamasi Pantura Jakarta akan berpotensi memperparah terjadinya banjir di kota ini. Untuk itulah Kaukus Lingkungan Hidup Jakarta sebagai organisasi yang concern terhadap isu lingkungan di perkotaan mendesak Pemda dan DPRD DKI Jakarta untuk segera melakukan pembenahan tata ruang kota Jakarta secara menyeluruh dalam rangka mitigasi dan adaptasi terhadap dampak pemanasan global. Rehabilitasi RTH dan daerah resapan air lainnya serta penghentian proyek reklamasi Pantura Jakarta merupakan beberapa agenda yang wajib dimasukkan dalam pembenahan tata ruang kota Jakarta. Untuk menunjang agenda itu maka Pemda DKI Jakarta harus segera mengeluarkan kebijakan moratorium (jeda) pembangunan kawasan komersial baru di kota ini dan secara bertahap merelokasikannya keluar Jakarta. Tanpa kebijakan moratorium dan relokasi kawasan komersial di Jakarta maka upaya pembenahan tata ruang kota untuk mengantisipasi dampak dari pemanasan global hanya sekedar lip service saja. Kontak Dede Nurdin Sadat, Sekjend Kaukus LH Jakarta. HP. 0815 815 4472 Firdaus Cahyadi, Koordinator Pokja Udara Kaukus LH Jakarta, HP. 0815 132 756 - Luggage? GPS? Comic books? Check out fitting gifts for grads at Yahoo! Search.
Re: [mediacare] Re: Amien: Presiden Tokoh yang Arif
Melihat akhir drama kasus dana DKP yang anti-klimaks tersebut maka saya secara pribadi mengaku salah telah memilih Amien Rais dalam pemilu 2004 yang lalu. Ternyata Mas Amien bukanlah orang yang Jujur, Cerdas dan Berani seperti yang dikampanyekan pada pilpres 2004. Anwari Doel Arnowo [EMAIL PROTECTED] wrote: 1. Kalau memang benar berita seperti ini bunyinya 2. Kalau saja saya ini seorang karikaturis, maka: Saya akan menggambar karikatur seorang menyerahkan kedua tangannya ke Polsek sambil berkata: nama saya Amien Rais, dengan ini saya menyerahkan diri, silakan borgol tangan saya. Saya telah menggunakan uang negara yang diterima oleh Partai saya untuk keperluan pencalonan diri saya menjadi Presiden RI pada tahun 2004. Ini semua gara-gara pengakuan mantan menteri kelautan yang dikatakan dan diakuinya didalam pengadilan. Damai , mementahkan perkara, meskipun uangnya dikebalikan sepuluh kali lipat juga tidak boleh berhenti perkaranya. Orangnya sudah ngaku kok!! Poliss, Polisii dimana sih pak Polisi kok diam saja .. Jaksa Agung?? KPK ?? Anwari Doel Arnowo Toronto 29 mei 2007 --- In mediacare@yahoogroups.com, Sunny [EMAIL PROTECTED] wrote: HARIAN ANALISA Edisi Rabu, 30 Mei 2007 Amien: Presiden Tokoh yang Arif Magelang, (Analisa) Mantan Ketua MPR RI, Amien Rais memuji ketokohan dan sikap arif Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait akhir polemik dengan dirinya soal dana nonbujeter Departemen Perikanan dan Kelautan (DKP). Saya kira Pak SBY juga tokoh yang arif, sayapun juga insya Allah paham masalah, jadi kita akhiri perdebatan, katanya di Magelang, Selasa, usai menjadi pembicara kunci seminar Hari Kebangkitan Nasional dan Refleksi Sembilan Tahun Reformasi di Universitas Muhammadiyah Magelang. Ia menegaskan, perdebatan berkepanjangan, apalagi di depan umum, soal dana nonbujeter DKP antara dirinya dengan SBY sebagai tidak produktif. Ia menyebut pemberitaan di berbagai media massa, Selasa (29/5), terkait pertemuan dirinya dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Jakarta, Minggu (27/5), telah melegakan semua pihak. Saya baca hari ini, hampir semua koran ikut lega, saya juga ikut lega, karena sangat tidak produktif kalau misalnya saya dengan Pak SBY itu menyampaikan perbedaan, apalagi di depan umum, kata Amien Rais. Ketika menjawab pertanyaan tentang pelajaran yang bisa dipetik masyarakat atas perdebatan dirinya dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa hari terakhir ini, Amien Rais mengatakan, para pemimpin harus lebih memikirkan kepentingan rakyat kecil. Saya kira itu lebih penting daripada misalnya para politisi itu menikmati hal-hal yang sesungguhnya sama sekali tidak peduli dengan kepentingan rakyat, katanya. Pemimpin hendaknya lebih memikirkan kepentingan rakyat kecil, kepentingan pendidikan, artinya rakyat mendengking karena minyak goreng mahal, rakyat sedih karena beraspun juga makin mahal, apalagi biaya kesehatan makin tak terjangkau, kata Amien Rais. (A - Got a little couch potato? Check out fun summer activities for kids.
[mediacare] Atasi Pemanasan Global Lewat Pemberdayaan Masyarakat
Kompas/Senin, 28 Mei 2007 LINGKUNGAN HIDUP Atasi Pemanasan Global Lewat Pemberdayaan Masyarakat Jakarta, Kompas - Partisipasi masyarakat dalam pelestarian hutan dinilai mampu mengurangi efek gas rumah kaca seperti karbondioksida atau CO2. Caranya adalah dengan menumbuhkan kesadaran meminimalkan penggunaan produk-produk yang bisa menghasilkan efek gas rumah kaca tersebut. Apalagi saat ini penyerapan alami emisi gas hasil pembakaran kian sulit lantaran berkurangnya kawasan hijau di pedesaan dan perkotaan. Akibatnya, bumi tengah menghadapi pemanasan yang relatif cepat, kata Ketua Forum Komunikasi Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Tarsoen Waryono dalam seminar bertema Selamatkan Bumi Kita, Sabtu (26/5), di Kampus Universitas Bina Nusantara, Jakarta. Penyebab utama pemanasan global adalah pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam yang melepas karbondioksida dan gas lain yang dikenal sebagai gas rumah kaca ke atmosfer. Kerusakan lapisan ozon ini berpengaruh pada naiknya sinar ultra violet-B yang dapat mencapai bumi sehingga meningkatkan kasus kanker kulit, katarak, dan turunnya kekebalan tubuh manusia. Upaya pengendalian pemanasan global ini, lanjut Tarsoen, bisa dilakukan dengan melibatkan masyarakat. Salah satu caranya adalah meningkatkan kesadaran untuk efisiensi dalam penggunaan bahan bakar fosil untuk keperluan rumah tangga dan transportasi, mengurangi pemakaian karet busa dan beralih menggunakan kasur dan bantal dengan kapuk untuk mengurangi efek rumah kaca. Penyuluhan atas multifungsi kawasan hijau sebagai daerah penyangga terhadap kesuburan tanah, air, dan kehidupan satwa liar perlu diberdayakan kepada masyarakat secara luas, kata Tarsoen. Kegiatan penghijauan juga bisa dilakukan untuk memperbaiki kerusakan tanah dan merupakan sumber oksigen dari proses pengikatan CO2 di alam bebas sehingga efek rumah kaca dapat terkendali. Penebangan hutan yang tidak terkontrol dan perladangan berpindah bisa mengurangi jumlah biomassa yang berfungsi sebagai pengikat CO2. Pembangunan hutan tanaman industri, dengan lahan yang dibuka relatif luas dan penebangan pohon yang tidak terkontrol, menyebabkan pencemaran udara yang mendukung terjadinya pemanasan global. Karena itu, luas lahan yang dikelola para pemegang hak pengusahaan hutan harus dikurangi. (EVY) - Building a website is a piece of cake. Yahoo! Small Business gives you all the tools to get online.
[mediacare] Kewirausahaan Sosial : Melanjutkan Diskursus Yang Terhenti
Kewirausahaan Sosial : Melanjutkan Diskursus Yang Terhenti Kapitalisme tidak dapat ditentang dengan slogan, ia harus ditentang dengan organisasi. Bangun organisasi itu adalah koperasi (Mohammad Hatta) Lebih lengkap klik di: http://satudunia.oneworld.net/external/?url=http%3A%2F%2Fwww.binaswadaya.org%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D102%26Itemid%3D38 - Ready for the edge of your seat? Check out tonight's top picks on Yahoo! TV.
[mediacare] EPUTUSAN FATWA MUI WILAYAH IV KALIMANTAN Tentang ILEGAL LOGING DAN ILEGAL MINING
IJTIMA' KOMISI-KOMISI FATWA MUI WILAYAH IV KALIMANTAN DI BANJARMASIN KEPUTUSAN FATWA MUI WILAYAH IV KALIMANTAN No: 127/MUI-KS/XII/ 2006 Tentang PENEBANGAN LIAR DAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN ILEGAL LOGING DAN ILEGAL MINING ljtima' Komisi-Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Wilayah IV Kalimantan yang berlangsung di Banjarnmasin pada tanggal 22 Zulqaidah 1427 H bertepatan dengan tanggal 13 Desember 2006 M setelah : MENIMBANG : Bahwa akhir-akhir ini makin maraknya penebangan liar dan penambangan tanpa izin dan bisnis ilegal loging dan ilegal mining;; bahwa hal tersebut sangat merugikan masyarakat dan negara, yang menyebabkan rusaknya lingkungan dan terjadi banjir dan tanah longsor dan melawan perundang-undangan yang berlaku; bahwa untuk membatasi praktek tersebut MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang penebangan liar dan penambangan tanpa izin, bisnis ilegal loging dan ilegal mining untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat. MENGINGAT : AL QUR'AN : Firman Allah tentang penciptaan kekayaan alam seperti kayu dan tambang untuk umat manusia, S. Al Baqarah: 29 Artinya: Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu Firman Allah tentang pemberian kemudahan yang menjadikan segala yang diberikan kepada manusia untuk mengambil manfaatnya, S. Al Jatsiyah: 13 Artinya Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada dilangit dan apa yang ada dibumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir Firman Allah tentang larangan merusak lingkungan , S. Al 'Araf: 56 Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya, dan berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut(tidak diterima) dan harapan (akan dikabulkan), sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik Firman Allah tentang musibah yang terjadi disebabkan tangan manusia, S. Asyuuraa: 30 Artinya: Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar(dari kesalahan-kesalahan mu) Firman Allah tentang wajib mematuhi peraturan yang ditetapkan pemerintah yang melarang penebangan dan menambang yang berlebihan, S. An Nisa: 59 Artinya Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan Ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (SunnahNya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah, dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama(bagimu) dan lebih baik akibatnya. H A D I S: Hadis yang menerangkan wajib mentaati pemimpin (Pemerintah) : Artinya: Hendaklah kalian bertaqwa kepada Allah dan mendengar serta mentaati(pemimpin) walaupun seorang yang berasal dari budak bangsa Habsyah (HR. Ibnu Majah dari Al- Irbadh bin Syariyah) KAIDAH-KAIDAH FIKIH: Kebijakan Pemerintah harus untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat : Artinya: Kebijakan(peratura n) pemerintah dalam mengatur rakyat haruslah berdasarkan kemaslahatan (AI Asybahu wa Al Nazair :134) Peraturan pemerintah yang mengatur hal yang mubah yang dianggap menjadi kemaslahatan umum dan apa yang telah ditetapkan itu wajib ditaati: Artinya: Pemerintah memerintahkan untuk melakukan sesuatu yang mubah yang dianggap membawa kepada kemaslahatan umum, dan apa yang diperintah (diatur) itu hukumnya wajib ditaati (Mirast Muqaran : 127) Peraturan pemerintah tersebut menjadi bagian hukum syara' (agama) yang wajib ditaati oleh semua orang: Arlinya: Peraturan pemerintah menjadi bagian hukum syara' ( agama) yang wajib ditaati oleh seluruh masyarakat untuk melaksanakannya (Mirast Muqaram : 127) MEMPERHATIKAN: Pendapat para peserta Ijtima' Komisi-Komisi Fatwa MUI Wilayah IV Kalimantan yang diselenggarakan di Banjarmasin pada tanggal 22 Zulqaidah 1427 H bertepatan dengan tanggal 13 Desember 2006 M. DENGAN BERTAWAKAL KEPADA ALLAH MEMUTUSKAN: MENETAPKAN: tentang penebangan dan penambangan sebagai berikut: Penebangan dan penambangan yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat dan atau negara hukumnya haram. Semua kegiatan dan penghasilan yang didapat dari bisnis tersebut tidak sah dan hukumnya haram Penegak hukum wajib bertindak tegas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. DITETAPKAN : di Banjarmasin PADA TANGGAL: 22 Zulqaidah 1427 H 13 desember 2006 M IJTIMA' KOMISI-KOMISI FATWA MUI WILAYAH IV KALIMANTAN DI BANJARMASIN KETUA ttd. Prof. Drs. H. M. Asywadie Syukur, Lc SEKRETARIS ttd. Drs. H. Rusdiansyah Asnawi, SH Ketua Umum MUI Kalbar Ketua Komisi Fatwa MUI Kalbar KH. M. Bachit Nawawi, SH
[mediacare] Laporan Kelompok Kerja II IPCC dan Dampak Pemanasan Global pada Indonesia
Laporan Kelompok Kerja II IPCC dan Dampak Pemanasan Global pada Indonesia Perubahan iklim telah menjadi ancaman bagi keberlanjutan kehidupan penduduk bumi. Berbagai pertemuan berskala internasional telah dilakukan untuk membahas ancaman bencana ini. Namun, dalam perkembangannya, pertemuan tersebut bergeser menjadi forum bisnis dan ekonomi serta politik antarnegara. Ini artinya jauh menyimpang dari maksud semula, yaitu mengikrarkan diri untuk mewujudkan prinsip-prinsip lingkungan yang berkelanjutan. Lebih lengkap klik di http://satudunia.oneworld.net/article/view/149106/1/ - Get your own web address. Have a HUGE year through Yahoo! Small Business.
[mediacare] Masyarakat Adat : Tinjau Ulang Amdal LNG Tangguh
Masyarakat Adat: Tinjau Ulang Amdal LNG Tangguh Mujianto (Direktur Eksekutif PERDU) News --08 May 2007 Masyarakat Aranday-Teluk Bintuni, menuntut peninjauan ulang Amdal LNG Tangguh. Proyek Liquefied Natural Gas (LNG) di Tangguh, Teluk Bintuni, Papua, yang dikelola Beyond Petroleum (BP) Indonesia masih terus menuai kontroversi. Dalam pertemuan Papua Stakeholders Review Meeting (PSRM) IV terakhir pada 27-28 Februari 2007 lalu di Ibu Kota Teluk Bintuni, para peserta mendesak manajemen BP Tangguh untuk menunjukkan komitmen pada masyarakat adat di seputar lokasi proyek. Lebih lengkap klik: http://satudunia.oneworld.net/article/view/148930/1/ - Ahhh...imagining that irresistible new car smell? Check outnew cars at Yahoo! Autos.
[mediacare] Banjir di Tanjung Jabung Timur Akibat Kejahatan Korporasi
Banjir di Tanjung Jabung Timur Akibat Kejahatan Korporasi 09.05.2007 Lima tahun terakhir, warga Kecamatan Geragai, Tanjung Jabung Timur, Jambi, selalu digempur banjir. Dua perusahaan swasta di kawasan itu dituding sebagai penyebab. Bagaimanakah yang sebenarnya? Lebih lengkap klik di http://satudunia.oneworld.net/section/satudunia/current - Ahhh...imagining that irresistible new car smell? Check outnew cars at Yahoo! Autos.
[mediacare] Info dari Satudunia.net
Kepada pengunjung portal www. satudunia.net Bersama ini kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena saat ini www.satudunia.net sedang mengalami gangguan teknis. Saat ini untuk menyimak informasi dari Satu Dunia dapat klik di http://satudunia.oneworld.net/ Demikian terimakasih. Salam, Firdaus - Ahhh...imagining that irresistible new car smell? Check outnew cars at Yahoo! Autos.
[mediacare] (Reminder) Undangan- JANAGAN LUPAKAN BANJIR JAKARTA
Nomor : 42/MB/IV/2007 Jakarta, 30 April 2007 Lamp: Perihal : Undangan Seminar Kepada Yth, 1. Kawan-kawan Aktivis NGOs dan Gerakan Mahasiswa 2. Kawan-kawan Journalist Lingkungan Hidup dan Perkotaan Di Jakarta Dengan hormat, Bersama ini disampaikan bahwa DPD RI Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Kaukus Lingkungan Hidup Jakarta bermaksud mengadakan kegiatan seminar dengan tema : Telaah Kritis Penyebab dan Solusi Banjir Jakarta. Acara ini akan diselenggarakan pada : Hari / Tanggal : Selasa, 8 Mei 2007 Pukul : 09.30 s/d 12.30 Tempat : R. GBHN, Gd. Nusantara V MPR RI, Jl. Gatot Subroto No.6 Jakarta. Pembicara : Sutiyoso * (Gubernur DKI Jakarta) Ir. Yayat Supriatna (Pakar Tata Ruang dan RTH) Marco Kusumawijaya (Urban Planner) Prof.Eko Prasodjo (Pakar Administrasi Pemerintahan) Prof. Paulus Wirotomo (Sosiolog UI) Berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri seminar tersebut. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Hormat Kami Marwan Batubara/Anggota DPD DKI Jakarta Dede Nurdin Sadat/ Sekjend Kaukus Lingkungan Hidup Jakarta - Need Mail bonding? Go to the Yahoo! Mail QA for great tips from Yahoo! Answers users.
[mediacare] PRESS RELEASE-Jangan Lupakan Banjir Jakarta!
PRESS RELEASE Untuk Redaktur/Wartawan Metropolitan, Lingkungan Hidup dan Humaniora Jangan Lupakan Banjir Jakarta! Bulan Februari 2007 yang lalu, Jakarta kembali dilanda banjir besar yang telah melumpuhkan seluruh sendi kehidupan kota ini. Banjir pada awal tahun 2007 itu lebih besar daripada banjir yang terjadi pada tahun 2002 silam. Namun seiring dengan berjalannya waktu, bencana ekologi itu perlahan-lahan mulai dilupakan oleh publik dan pemegang kebijakan di Jakarta. Akibatnya, sudah dapat diduga, banjir besar akan kembali menimpa kota ini pada tahun-tahun mendatang. Ketika banjir tersebut kembali datang maka sudah dapat diduga para pejabat DKI Jakarta akan kembali menyatakan bahwa banjir yang terjadi sebagai sebuah fenomena alam yang terjadi setiap tahun dan tidak dapat dihindari. Indikasi sudah dilupakannya bencana ekologi tersebut oleh Pemda DKI Jakarta adalah masih maraknya pembangunan kawasan komersial di kota ini. Pada periode 2007 hingga 2008 misalnya, sekitar 80 pusat perbelanjaan, apartemen dan perkantoran baru akan dibangun di Jakarta. Padahal maraknya pembangunan kawasan komersial ini akan meningkatkan jumlah air larian (run off) yang berpotensi menimbulkan banjir. Data dari BPLHD DKI Jakarta (2007) menyebutkan, hanya 26,6 persen air hujan yang dapat diserap oleh tanah, sementara 73,4 persen menjadi run off yang berpotensi menjadi banjir. Ironisnya lagi, untuk memperluas pembangunan kawasan komersial, Pemda DKI Jakarta dengan tanpa merasa berdosa melanjutkan proyek reklamasi Pantai Utara (Pantura) Jakarta yang justru berpotensi memperparah banjir di kota ini. Untuk itulah Kaukus Lingkungan Hidup Jakarta sebagai organisasi yang concern terhadap isu urban ecology bekerjasama dengan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) DKI Jakarta Bapak Marwan Batubara mengadakan seminar yang bertujuan membangkitkan lagi memori kolektif publik dan pemegang kebijakan di DKI Jakarta terhadap kejadian banjir di Jakarta seraya mengkritisi penyebab dan solusinya. Seminar tersebut diadakan pada hari Selasa (8/5) pada jam 09.00-12.30 Wib yang bertempat di R.GBHN, Gd. Nusantara V Kompleks DPR-MPR, Jl. Gatot Subroto Jakarta. Informasi lebih lanjur dapat menghubungi: Staff DPD DKI Jakarta Ikrar, Hp. 0817 4855908 Sekjend Kaukus LH Jakarta Dede Nurdin Sadat, Hp. 0815 815 4472 - Ahhh...imagining that irresistible new car smell? Check outnew cars at Yahoo! Autos.
[mediacare] Puluhan Petani di Simalungun-Sumut Jadi Korban Kekerasan
Puluhan Petani di Simalungun-Sumut Jadi Korban Kekerasan 03.05.2007 Petani Nagori Mariah Hombang, Kec. Huta Bayu Raja, Simalungun, Sumatera Utara, yang tengah berjuang untuk mendapatkan hak atas tanahnya, kembali menjadi korban tindak kekerasan. Tindakan ini diduga melibatkan Polres Simalungun dan pengusaha perkebunan lokal. lebih lengkap dapat di klik di: http://satudunia.oneworld.net/article/view/148753/1 - Ahhh...imagining that irresistible new car smell? Check outnew cars at Yahoo! Autos.
[mediacare] �Non-aktifkan Pejabat yang Terlibat Pencairan Dana Tommy!�
Non-aktifkan Pejabat yang Terlibat Pencairan Dana Tommy! 02.05.2007 Presiden SBY diminta bersikap tegas, antara lain dalam kasus menonaktifkan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra dan Menhukham Hamid Awalludin karena terkait dengan pencairan dana Tommy Soeharto. http://satudunia.oneworld.net/article/archive/9218 - Ahhh...imagining that irresistible new car smell? Check outnew cars at Yahoo! Autos.
[mediacare] Undangan Seminar Penyebab dan Solusi Banjir Jakarta
Nomor : 42/MB/IV/2007 Jakarta, 30 April 2007 Lamp: Perihal : Undangan Seminar Kepada Yth, 1. Kawan-kawan Aktivis NGOs dan Gerakan Mahasiswa 2. Kawan-kawan Journalist Lingkungan Hidup dan Perkotaan Di Jakarta Dengan hormat, Bersama ini disampaikan bahwa DPD RI Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Kaukus Lingkungan Hidup Jakarta bermaksud mengadakan kegiatan seminar dengan tema : Telaah Kritis Penyebab dan Solusi Banjir Jakarta. Acara ini akan diselenggarakan pada : Hari / Tanggal : Selasa, 8 Mei 2007 Pukul : 09.30 s/d 12.30 Tempat : R. GBHN, Gd. Nusantara V MPR RI, Jl. Gatot Subroto No.6 Jakarta. Pembicara : Sutiyoso * (Gubernur DKI Jakarta) Ir. Yayat Supriatna (Pakar Tata Ruang dan RTH) Marco Kusumawijaya (Urban Planner) Prof.Eko Prasodjo (Pakar Administrasi Pemerintahan) Prof. Paulus Wirotomo (Sosiolog UI) Berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri seminar tersebut. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Hormat Kami Marwan Batubara/Anggota DPD DKI Jakarta Dede Nurdin Sadat/ Sekjend Kaukus Lingkungan Hidup Jakarta - Ahhh...imagining that irresistible new car smell? Check outnew cars at Yahoo! Autos.
[mediacare] Belajar dari Perjuangan Masyarakat Adat Yamdena
Belajar dari Perjuangan Masyarakat Adat Yamdena Firdaus Cahyadi Opinion --02 May 2007 Pulau Yamdena adalah sebuah pulau utama di kepulauan Tanimbar Maluku. Letaknya memang jauh, yakni di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Media pun jarang menyorotnya. Namun, pulau ini memiliki sebuah kisah yang dapat dijadikan pelajaran bagi gerakan masyarakat dalam mempertahankan haknya atas lingkungan hidup dan sumber daya alam (SDA). baca selengkapnya klik di: http://satudunia.oneworld.net/article/view/148713/1/ - Ahhh...imagining that irresistible new car smell? Check outnew cars at Yahoo! Autos.
[mediacare] DUKUNG SERUAN AKSI UNTUK KASUS LAPINDO (30 April - 6 Mei 2007)
DUKUNG SERUAN AKSI UNTUK KASUS LAPINDO (30 April - 6 Mei 2007) Yuliani (juga aktivis WALHI Jatim), Tomy Dwinta Ginting dan Beny Ihwani adalah tiga mahasiswa ITS yang terancam di keluarkan dari kuliahnya (DO, DropOut), karena ikut menggelar aksi solidaritas korban lumpur Lapindo di kampus ITS. Pihak rektorat menganggap mereka telah melanggar Peraturan tata kehidupan Kampus. (Baca artikel : Ikut Aksi Solidaritas korban Lumpur Lapindo, Mahasiswa ITS diancam DO) Mereka meminta meminta dukungan dan solidaritas kawan-kawan media, organisasi massa demokratik dan individu progresif, melalui surat berikut. Cantumkan (Nama, asal lembaga, Alamat) dibawah surat berikut dan kirimkan ke : ' ); document.write( addy12999 ); document.write( '' ); //--\n [EMAIL PROTECTED] ' ); //-- This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it ' ); //-- Kami juga meminta kawan-kawan untuk mengirimkan SMS, surat protes, surat keprihatinan, somasi dan bentuk lainnya dialamatkan ke : 1. Prof. Dr. Ir. Priyo Suprobo (Rektor ITS) hp0811334029 2. Dr. Ir. Achmad Jazidie, M. Eng. (Pembantu Rektor III ITS), hp 0811333017 3. Prof. Dr. Taslim Ersam, MS (Ketua TPP), hp 081330731952 4. Kampus ITS Sukolilo, Surabaya 60111, Telp. 031 599 4251-54, 594 7274, 594 7775, 594 5472 , Fax 031 592 3465, 594 7845 Mohon dukungan dan solidaritas juga ditembuskan kepada : 1. Dr. Bambang Sudibyo, MBAMenteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Alamat : Jl. Jend. Sudirman Pintu 1 Senayan Jakarta 10002 Telp.: 021 5731618, Fax. 021 - 573 6870 Email : ' ); document.write( addy_text36742 ); document.write( '' ); //--\n [EMAIL PROTECTED] ' ); //-- This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it ' ); //-- 2. Dr. Yusril Ihza Mahendra, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Alamat : Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta 12940 Telp.: 021 525 3006 Fax.: 021 525 3095 3. Bapak Abdul hakim Garuda Nusantara, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Alamat : Jl. Latuharhary No. 4-B Jakarta 10310 Telp.: 021 392 5227-30 Fax.: 021 392 5227 Email : ' ); document.write( addy_text98529 ); document.write( '' ); //--\n [EMAIL PROTECTED] ' ); //-- This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it ' ); //-- SURAT DUKUNGAN Jakarta, 7 Mei 2007 Kepada Yth. Prof. Dr. Ir. Priyo Suprobo Rektor Institut Teknologi Sepuluh November Di Surabaya cc. Dr. Bambang Sudibyo, MBAMenteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Dr. Yusril Ihza Mahendra, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Bapak Abdul hakim Garuda Nusantara, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dr. Ir. Achmad Jazidie, M. Eng. , Pembantu Rektor III ITS Prof. Dr. Taslim Ersam, MS , Ketua TPP ITS Dengan Hormat, Kami adalah berbagai kelompok Masayarakat sipil yang sangat prihatin dengan bencana ekologis luapan lumpur panas Lapindo. Bersama surat ini, Kami menyampaikan keprihatinannya terhadap tindakan rektorat ITS yang mengancam mencabut hak tiga mahasiswanya. Mereka adalah Yuliani dan Tomy Dwinta Ginting (Perencanaan Wilayah dan Kota FTSP ITS) dan Beny Ihwani (D-III Teknik Mesin FTI ITS). Kami memprotes keras pernyataan Dr. Ir. Achmad Jazidie, M. Eng., (Purek III ITS) yang menyatakan ke beberapa media lokal bahwa tiga mahasiswa diatas akan dikenai sanksi berupa skorsing dan atau Drop Out. Sangsi tersebut dikenakan karena mereka ikut menggelar aksi solidaritas terhadap korban luapan Lumpur panas Lapindo di pintu masuk Gedung Rektorat ITS, pada 6 Maret 2007. Hampir setahun, ribuan warga korban luapan lumpur Lapindo terpaksa mengungsi karena rumah dan alat produksi (tanah, sawah dllmereka tenggelam lumpur panas. Kehidupan sosial, nilai-nilai budaya, rasa aman, kenyamanan juga turut hilang. Ternyata penderitaan tidaklah cukup, kejelasan nasib mereka terus dipermainkan. Ganti rugi yang mereka tuntut, terus ditarik ulur oleh Lapindo dengan berbagai alasan, misalnya masalah sertifikat tanah dan data harta benda mereka yang tenggelam. Warga korban lumpur Lapindo mengungkapkan (06/03/07) bahwa ITS telah melakukan pendataan terhadap mereka sejak bulan Juni 2006. Saat itu, ITS manyatakan data tersebut nantinya digunakan untuk kepentingan warga saat meminta ganti rugi ke Lapindo. Saat ini, warga korban kesulitan melakukan pendataan terhadap rumah dan asset mereka yang telah terendam lumpur. Sudah berulang kali, warga meminta data tersebut untuk menghitung kerugian dan sebagai pembanding data versi Lapindo. Anehnya dengan berbagai alasan, berkali-kali permintaan warga selalu ditolak. Inilah yang
[mediacare] WWF TB AKSARA PUTAR FILM PANAS ???
Dari milis tetangga... Mungkin kawan2 WWF dapat memberikan penjelasan... salam, Firdaus - - - - --- - - - - --- Redaksi Yth, Mohon dimuat surat terlampir pada majalah Femina, untuk kepentingan bersama. Terima kasih Salam, D. Editjahyono Alamat : Jalan Mesjid Bendungan 12 rt02/07 Cawang - Kramat jati, Jakarta 13630 Telp (HP) : 0816-828052 (R) : 021-7900930 (K) : 021-5745686 Email : [EMAIL PROTECTED] com KTP : 09.5405.310561. 0036 - - - - - - - - - - - WWF TB AKSARA PUTAR FILM PANAS Saya adalah orang tua dari dua orang anak, masing-masing duduk di TK B (5th) Dan kelas 2 (7th) di sebuah sekolah TKSD di Kemang, Jakarta Selatan. Sebagai bagian dari eks-kul, pada tgl 29 April 2007 kedua anak saya tersebut memperoleh undangan dari sekolahnya untuk mengikuti workshop lingkungan hidup yang diselenggarakan TB Aksara bekerjasama dengan World Wildlife Fund (WWF) Indonesia, judulnya WWF-Aksara Goes Green, maksudnya kampanye penyadaran mengenai pemanasan bumi (global warming) guna menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan hidup, serta memeliharanya sebagai sesuatu yang harus Kita pelihara demi semua yang tinggal didalamnya. Dituliskan di surat undangan bahwa kegiatan akan berupa bercerita, permainan, berdiskusi Dan membuat prakarya green project, Dan untuk kegiatan ini tidak dipungut biaya sama sekali. Sebagai orang tua kami memang sangat senang bahwa Ada kegiatan positif semacam ini, paling tidak kami berpikir hal ini akan sangat berguna bagi masa depan anak-anak kami serta bumi Kita di masa depan. Kedua anak kami pun tampak begitu bersemangat untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut, bahkan beberapa Hari sebelumnya mereka sudah mengumpulkan daun-daun kering sebagai materi prakarya. Saat Hari H, kami sekeluarga lengkap pergi ke acara tersebut dengan harapan selain memperoleh pengetahuan sekaligus hiburan positif bagi keluarga kami. Tetapi justru di sini awal bencana terjadi. Dari awal terlihat ketidaksiapan kerja panitia, acara mulur, komputer serta LCD/layar lebar tidak berfungsi Dan lain-lain. Sehingga di tengah acara saat pergantian VCD penyuluhan, dimana terdapat beberapa orang dari WWF lengkap dengan seragam, petugas TB Aksara melakukan kesalahan fatal yang sangat tidak perlu terjadi apabila telah dipersiapkan sebelumnya, yaitu : memutar video porno rated XXX (maaf tidak dapat kami ceritakan di sini) yang filenya kebetulan berada di dalam komputer Dan salah klik oleh petugas. Selama puluhan detik adegan tersebut ditayangkan pada layar lebar Dan lengkap disaksikan oleh guru-guru, petugas WWF Dan TB Aksara juga tentunya.. Puluhan siswa TK serta SD beserta orangtua masing-masing sampai (maaf) adegan pemeran film ejakulasi. Coba bayangkan. ! Kepanikan terjadi, wajah-wajah pucat pun terlihat, Ada beberapa anak yang menjerit, tapi Ada pula yang bertepuktangan, Dan untuk beberapa saat acara sempat terhenti. Banyak dari kami termasuk petugas (seperti telah diterka) yang terkesima Dan tak berbuat sesuatu, sampai salah seorang petugas mencoba mematikan komputer tersebut (bila anda mengerti cara kerja kompter, pasti paham bahwa komputer memerlukan beberapa detik untuk off, alias tidak langsung mati) Setelah kejadian tersebut, memang baik video WWF maupun video porno tidak tayang sama sekali. Setelah saling menyalahkan antara pihak WWF Dan TB Aksara, salah seorang staf TB Aksara mengumpulkan para orangtua murid seraya meminta maaf Dan menyampaikan bahwa hal ini terjadi karena kecelakaan tanpa didampingi oleh pihak WWF (karena menurut mereka, laptop milik salah satu staf TB Aksara serta yang mengundang adalah TB Aksara). Sampai di sini, kami memang sangat menyesalkan kejadian tersebut, Dan tinggal pertanyaan dari kami sebagai salah satu orangtua murid yang hadir . WWF sebagai sebuah organisasi dunia professional yang setiap saat tanpa henti melakukan penyuluhan Dan presentasi, apakah tidak pernah melakukan persiapan secara matang seperti layaknya apabila hendak melakukan sebuah presentasi? Misal: peralatan yang compatible (bukan alasan yang masuk akal bila hal ini dinyatakan sebagai sebuah kecelakaan seperti kata mereka, karena komputer yang Ada tidak compatible dengan DVD kata petugas sehingga harus mencari pinjaman laptop dari orang lain) padahal menurut kami ini lebih pada kelalaian petugas (atau malah faktor kesengajaan) ? Apakah mereka menganggap hal ini sepele, sehingga jawaban dari petugas (yang cukup membuat kami terkejut) yaitu tidak perlu dibahas dengan anak-anak, mari Kita berharap
[mediacare] Pb Pergi, Fe Datang
Pb Pergi, Fe Datang http://www.otologi.com/detail.php?id=216, 02 Mei 2007 Jakarta Entah apa yang menghinggapi pikiran para petinggi Deputi II Menteri Lingkungan Hidup untuk merekomendasikan Pertamina mencampur besi (Fe) ke dalam bensin. Padahal Direksi dan Komisaris Pertamina saja telah menghentikan produksi bensin bertimbel. Tentu saja rekomendasi yang justru berbahaya itu mendapatkan tentangan keras dari Kaukus Lingkungan, pemerhati masalah lingkungan hidup. Firdaus Cahyadi dari Kaukus Lingkungan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akan lebih terasa pada anak-anak. Menurutnya anak-anak terutama balita sangat rentan terhadap pollutant karena organ (dalam) tubuhnya masih dalam perkembangan. Uniknya rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup ini justru bertentangan dengan Kajian Resiko Lingkungan (UU 23/1997 dan PP 27/1999) serta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No 141/2003 tentang Standar Emisi Kendaraan Tipe Baru. Pasalnya Fe adalah logam bersifat racun sebagaimana halnya timbel (Pb). Selain itu dapat menyebabkan kerusakan pada sistem catalytic converter dan berpengaruh terhadap kinerja mesin kendaraan bermotor. Tidak hanya merugikan kesehatan, bensin bermetal juga memasung daya saing industri otomotif. Saat ini produsen-produsen otomotif dunia telah mengembangkan standar kendaraan yang ramah lingkungan. Pada 1998, Eropa, Amerika, Jepang, dan negara-negara Asia Pasifik telah sepakat menetapkan Standar Euro untuk mengukur ramah-tidaknya emisi sebuah mobil dan keselamatan terhadap penumpang. - Ahhh...imagining that irresistible new car smell? Check outnew cars at Yahoo! Autos.
[mediacare] Pelayanan Mentari-Indosat mengecewakan...
Dear All, Para pelanggan mentari-indosat khusunya di area Jabodetabek pada hari Sabtu (28/4/2007) mengalami gangguan sinyal sehingga tidak dapat menerima dan mengirim sms dan telp dari dan ke sesama pelanggan mentari-indosat. Irosnisnya pihak Mentari-Indosat dengan sombongnya tidak meminta maaf dan memberikan penjelasan pada pelanggannya terkait dengan gangguan tersebut. Sebagai konsumen kartu mentari-indosat saya merasa kecewa atas arogansi pihak mentari-indosat yang nampak sekali meremehkan konsumennya dengan tidak memebri penjelasan, pemberitahuan dan permohonan maaf atas ganguan sinyal tersbut. Salam, Firdaus - Ahhh...imagining that irresistible new car smell? Check outnew cars at Yahoo! Autos.
[mediacare] Vonis Bebas Newmont Sarat Kejanggalan
Vonis Bebas Newmont Sarat Kejanggalan Mengapa majelis hakim mengabaikan hasil penyidikan Puslabfor Polri? Adakah intervensi AS dalam kasus ini? Adakah indikasi KKN dalam pengambilan keputusannya? lihat di: http://satudunia.oneworld.net/article/view/148554/1/ - Ahhh...imagining that irresistible new car smell? Check outnew cars at Yahoo! Autos.
[mediacare] Warga Buyat Demo Mendesak Kejati Ajukan Kasasi
KOMPAS/Kamis, 26 April 2007 Warga Buyat Demo Mendesak Kejati Ajukan Kasasi Manado, Kompas - Lebih dari seratus warga Buyat bersama para aktivis lingkungan di Sulawesi Utara, Rabu (25/4) siang, mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Sulut. Mereka mendesak kejaksaan segera mengajukan kasasi atas putusan bebas Presiden Direktur PT Newmont Minahasa Raya Richard Ness atas kasus pencemaran lingkungan. Kasus Teluk Buyat di Minahasa Selatan meletus tahun 2004 setelah ribuan ikan matididuga akibat limbah bahan beracun dan berbahaya dari pertambangan milik Newmont Minahasa Raya (NMR)dan warga sakit. Selama hampir satu jam warga Buyat dan aktivis berunjuk rasa dengan damai disertai orasi mendukung pihak kejaksaan. Mereka membawa poster dan gambar-gambar korban pencemaran, termasuk foto bayi Andini yang meninggal pada 2004 diduga karena keracunan merkuri. Didi Koleangan, aktivis lingkungan Sulut dari Masyarakat Anti Tambang Emas, mengatakan pencemaran lingkungan di Teluk Buyat telah memunculkan perdebatan ilmiah dan hukum, bahkan cenderung pada perdebatan politik. Substansinya ada pencemaran dan ada korban dari masyarakat Buyat, kenapa kita terjebak pada perdebatan, katanya. Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Sulut Reinhard Tololiu yang menerima pengunjuk rasa mengatakan, Kejati Sulut telah menyiapkan tim untuk membuat memori kasasi ke Mahkamah Agung (MA). David Sompie, Manajer Eksternal PT NMR, mengatakan, Kami tak bersalah. Kalau masih mau menggugat silakan dengan upaya hukum lainnya, jangan memojokkan Newmont. KLH tidak puas Sementara itu, Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) menyatakan tidak puas atas putusan hakim Pengadilan Negeri Manado. Itu berarti menyatakan tidak ada pencemaran di Teluk Buyat. Itu dikatakan Deputi V Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Penataan Lingkungan Hoetomo di Jakarta. Meski tidak memiliki data persis, dia yakin, kekalahan kepentingan lingkungan hidup bukan yang pertama. Bukan soal perusahaan dan perorangan tidak dihukum, melainkan substansi pencemaran yang tak diakui, katanya. Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar sedang di Denmark mengikuti pembahasan isu perubahan iklim. Sejumlah LSM lingkungan menyatakan akan melaporkan kejanggalan proses persidangan di PN Manado kepada Badan Pengawas di MA dan Komisi Yudisial. Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Nasional Walhi Chalid Muhammad bersama Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL), dan pengacara warga masyarakat Buyat Pante di Jakarta. Mereka juga mendukung upaya Kejati Sulut mengajukan kasasi dan meminta kejaksaan mengungkap berbagai kejanggalan dalam proses pengadilan. Kejanggalan itu di antaranya majelis hakim dinilai mengadopsi terlalu banyak data dan keterangan saksi dari pihak terdakwa. Sebaliknya, sangat minim menggunakan data dan keterangan saksi ahli dari penggugat. Ini mereka nilai sebagai ketidakadilan. (ZAL/GSA) - Ahhh...imagining that irresistible new car smell? Check outnew cars at Yahoo! Autos.
[mediacare] Booming bio-fuel Eropa bunuh Hutan Indonesia
Booming bio-fuel Eropa bunuh Hutan IndonesiaJakarta, Indonesia Greenpeace mengindikasikan ancaman berlanjutnya bencana alam yang disebabkan kerusakan hutan di Indonesia. Hal tersebut sehubungan dengan rencana perluasan kawasan perkebunan kelapa sawit hingga merambah kawasan hutan alam demi memenuhi kebutuhan bio-fuel di Uni Eropa. Penandatanganan perjanjian investasi baru untuk mengembangkan bio-fuel di Papua dan Kalimantan merupakan tindak lanjut untuk merespon pasar bio-fuel di Eropa. Dengan adanya persetujuan dari pemerintah Indonesia untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit, maka maraknya permintaan dari Uni Eropa dapat menjadi langkah pamungkas untuk membunuh hutan kita yang tersisa. Greenpeace mendukung penggunaan bio-fuel untuk mengurangi emisi gas rumah kaca; namun upaya untuk menyelesaikan salah satu permasalahan lingkungan dengan membunuh hutan Indonesia bukan saja tidak ada gunanya namun juga membahayakan keberlangsungan hidup bangsa Indonesia. Uni Eropa harus membuat aturan yang ketat bagi pasokan biofuel, jika tidak, berarti sama saja mereka bertanggung jawab atas pembunuhan seluruh hutan kita, jelas Hapsoro, Juru Kampanye Hutan Regional, Greenpeace Asia Tenggara. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: Biofuels Progress Report (dikeluarkan tanggal 9 Januari 2007) menyebutkan Indonesia sebagai salah satu negara tempat memproduksi bio-fuel murah melalui pernyataan sebagai berikut: Demi memperoleh keuntungan terbesar dari segi pemasokan, pilihan bahan baku harus dibuat sebanyak mungkin. Bauran produk (product mix) yang mencakup bio-fuel produksi domestik dan impor dari berbagai negara akan memberikan nilai tambah yang lebih dibandingkan dengan hanya mengandalkan satu yang mempunyai biaya produksi terendah (Brazil - tebu, Malaysia dan Indonesia minyak sawit). Sejak tahun 2003, negara-negara Eropa telah bersepakat mencanangkan target penggunaan biofuel sebesar 2% hingga tahun 2005, kemudian meningkat menjadi 5,75% hingga tahun 2010, dan akan terus meningkat sebesar 10% hingga tahun 2020. Menanggapi pengumuman Uni Eropa bulan ini tentang meningkatnya kebutuhan bio-fuel untuk kebutuhan transportasi, pemerintah Indonesia menandatangani 58 perjanjian kerjasama senilai US $ 12,4 miliar untuk pengembangan bio-fuel. Pengembangan biofuel ini terkait dengan satu juta hektar pencadangan kawasan untuk perkebunan di Papua dan Kalimantan. Sejauh ini tidak ada kepastian bahwa rencana ini tidak akan memanfaatkan lahan hutan sebagai salah satu sasaran ekpansi perkebunan sawit dan lain sebagainya, yang pada akhirnya akan semakin memperparah keadaan kondisihutan. Indonesia masih belum pulih dari terpaan bencana alam akibat degradasi hutan. Kerusakan dengan percepatan 2,8 juta hektar per tahun merupakan yang tercepat di dunia - yang telah menyebabkan rusaknya 59 juta hektar hutan di Indonesia disinyalir banyak pihak sebagai penyebabnya. Tahun 2006 yang lalu dihiasi oleh banjir, tanah longsor, kekeringan dan kebakaran hutan di mana-mana; mengakibatkan ribuan korban jiwa dan tumbangnya sektor ekonomi. Pemerintah harus melihat degradasi hutan Indonesia yang mengakibatkan bencana alam sebagai sebuah keadaan darurat negara yang harus segera disikapi. Moratorium penebangan hutan harus segera dilakukan, kalau tidak maka bencana ini akan terusmenerus terjadi di Indonesia setiap tahunnya. Kerusakan hutan harus dihentikan segera!, tambah Hapsoro. Meskipun Greenpeace mendukung penggunaan bio-fuel dan menyadari peranannya dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, Greenpeace menekankan bahwa hal tersebut terbatas hanya bagi yang benar-benar diproduksi sesuai dengan kerangka pertanian berkelanjutan, tidak secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan kerusakan ekosistem yang masih utuh, serta tidak menghalangi upaya suatu negara untuk mencapai ketahanan dan kedaulatan pangan. Greenpeace adalah organisasi kampanye yang independen, yang menggunakan konfrontasi kreatif dan tanpa kekerasan untuk mengungkap masalah lingkungan hidup, serta mendorong solusi yang diperlukan untuk masa depan yang hijau dan damai Informasi visi, video, foto dan laporanHapsoro, Regional Forest Campaigner, +62 815 857 19872 Bustar Maitar, Forest Campaigner, +62 813 44 666 135 Ann Sjamsu, Media Campaigner, +62 855 885 1121 Arie Rostika Utami, Media Assistant, +62 856 885 7275 - Ahhh...imagining that irresistible new car smell? Check outnew cars at Yahoo! Autos.
[mediacare] Presdir PT Newmont Bebas dari Tuduhan Pencemaran Buyat
Berita duka cita... firdaus cahyadi -- Kompas/Rabu, 25 April 2007 Presdir PT Newmont Bebas dari Tuduhan Pencemaran Buyat Manado, Kompas - Pengadilan Negeri Manado, Selasa (24/4), membebaskan Presiden Direktur PT Newmont Minahasa Raya (NMR) Richard Ness dari dakwaan pencemaran lingkungan di Teluk Buyat, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Putusan pengadilan mengundang reaksi keras dari ratusan warga Buyat dan aktivis lingkungan yang menghadiri persidangan. Ketua majelis hakim Ridwan Damanik yang membacakan putusan selama dua jam menyebut beberapa alasan pembebasan Ness. Alasan itu antara lain sejumlah penelitian oleh Universitas Sam Ratulangi, Manado, dan keterangan pengamat lingkungan yang diajukan sebagai saksi. Masalah pembuangan tailing (limbah) di laut juga mendapat rekomendasi dari Menteri Negara Lingkungan Hidup Sonny Keraf tahun 2000. Jadi tidak ada yang dilanggar oleh Newmont, kata Damanik. Jaksa Purwanta mengatakan, hakim mengabaikan penelitian laboratorium forensik Mabes Polri yang menyatakan adanya pencemaran merkuri dan arsen pada limbah yang dibuang ke laut. Kami kecewa terhadap putusan hakim, kata Purwanta dan langsung menyatakan kasasi. Jaksa pada persidangan Oktober 2006 menuntut hukuman tiga tahun penjara terhadap Richard Ness ditambah denda Rp 500 juta. Sebagai perusahaan, PT NMR juga diwajibkan membayar denda Rp 1 miliar. Ketua DPRD Sulut Syachrial Damopolii menyatakan, keputusan hakim itu perlu ditinjau kembali karena tidak mencerminkan keadilan masyarakat. Pengadilan semestinya mendengar suara rakyat Buyat, katanya. Sidang kasus pencemaran lingkungan itu berlangsung dua tahun dan mengajukan 40 saksi. Richard Ness sendiri mengatakan gembira atas putusan itu. Akhirnya saya dan rekan-rekan lain dinyatakan tidak bersalah dan nama baik kami dipulihkan, katanya kepada wartawan. Kecewa Terkait putusan hakim itu, Sonny Keraf, Wakil Ketua Komisi VII DPR (yang membidangi lingkungan hidup), mengaku tidak terkejut. Saya kecewa, tetapi kekecewaan besar saya sudah ada sejak ada kesepakatan niat baik antara Newmont dan pemerintah tahun lalu, katanya di Jakarta, Selasa malam. Ketika itu, PT NMR sepakat mengucurkan dana 30 juta dollar AS untuk program pengembangan masyarakat dan pemantauan lingkungan di Sulut. Perjanjian itikad baik (goodwill agreement) itu ditandatangani 16 Februari 2006. Saya saat itu menentang karena seperti penyuapan. Maka, saya tidak heran bila hasil keputusan pengadilan seperti itu (bebas), kata Sonny yang juga mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup. Sementara itu, Chairman dan Chief Executive Officer Newmont Wayne Murdy menyatakan senang karena kasus ini diputuskan berdasar fakta dan bukti hukum di pengadilan. Siapa pun yang memerhatikan bukti-bukti ini tidak akan heran dengan putusan ini, kata Murdy melalui keterangan pers yang dikirim ke Kompas, Selasa. Wakil Presiden Newmont untuk Operasi Asia Robert Gallagher mengharapkan putusan pengadilan itu mengakhiri kontroversi Teluk Buyat selama ini. Jika ada yang masih memiliki sisa-sisa kekhawatiran atas kondisi Teluk Buyat, kiranya hal tersebut dapat diatasi melalui kajian ilmiah, ujarnya. (zal/gsa)
[mediacare] Pesantren dan Krisis Lingkungan
Republika/ Sabtu, 21 April 2007 Pesantren dan Krisis Lingkungan Oleh : Eman Hermawan Wakil Sekjen DPP PKB, Ketua Umum Dewan Koordinasi Nasional Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa (DKN Garda Bangsa). Pada 26 Februari 2007 lalu, di Denpasar Bali, Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) mendeklarasikan diri sebagai Partai Hijau. PKB berkomitmen untuk menjadi partai politik yang peduli terhadap masalah lingkungan hidup dan menyerukan perlunya gerakan nasional dan komitmen para pemimpin untuk memahami dan mengatasi krisis lingkungan saat ini. Gerakan yang diambil PKB didasari keinginan untuk menghidupkan kembali kesadaran tentang pentingnya kepedulian terhadap lingkungan yang mengalami kerusakan dalam derajat yang semakin memprihatinkan. Karena menyangkut kehidupan masyarakat dan peradaban manusia di masa depan, maka gerakan itu tidak lagi diletakkan dalam kerangka simbolis, tetapi menjadi titik awal untuk membangun kerangka kerja yang bersifat menyeluruh dan berkesinambungan. Krisis lingkungan Gerald Foley dalam bukunya 'Global Warming: Who Is Taking the Heat' (1991) menyatakan krisis atau kerusakan lingkungan ditandai dengan meningkatnya suhu permukaan bumi akibat penebalan lapisan CO2, penipisan lapisan ozon (O3) sebagai dampak dari rumah kaca. Tanda lainnya adalah rawan pangan, permukaan air laut yang makin tinggi, gangguan ekologi, dampak sosial politik, dan perubahan-perubahan iklim yang tidak menentu. Terjadinya berbagai bencana di Tanah Air dalam beberapa tahun terakhir merupakan indikasi nyata bahwa krisis lingkungan sudah menjadi ancaman serius bagi bangsa ini. Kalau hari ini tidak ada kesadaran dan kebijakan pimpinan nasional yang bersifat preventif, maka krisis lingkungan akan semakin parah dan berbagai bencana akan terus menjadi ancaman bagi masa depan bangsa. Dalam konteks ini, masalah krisis lingkungan berikut penanggulangannya terkait dengan masalah kultur dan kebijakan. Persoalan lingkungan muncul sebagai konsekuensi logis dari sikap manusia yang memperlakukan alam sebagai lingkungan yang tidak hidup. Cara pandang dan sikap demikian menjadikan alam hanya sebagai objek eksploitasi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ditopang oleh pembangunan yang berwatak teknokratis selama ini, eksploitasi alam dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasional dan pertumbuhan ekonomi, sementara upaya-upaya pemeliharaan dan konservasi terhadapnya dinomorduakan. Tuntutan terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menjadikan pemerintah tidak cukup kuat dan konsisten menerapkan kebijakan yang peduli terhadap lingkungan. Keinginan untuk menghadirkan investasi guna menjaga pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran lebih didahulukan daripada konsistensi untuk menerapkan peraturan yang bersifat protektif terhadap kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistemnya. Peran pesantren Salah satu komponen masyarakat yang diharapkan bisa berperan aktif dalam upaya konservasi alam dan lingkungan adalah pesantren. Menurut data Education Management and Information System (EMIS) Departemen Agama RI, tahun 2001 di seluruh Indonesia terdapat 11.312 pesantren dengan jumlah santri sebesar 2.737.805 jiwa. Dari jumlah tersebut, 78 persen atau 8.829 pesantren berada di pedesaan. Sedikitnya 2.429 pesantren berlokasi di daerah pertanian dan 1.546 berada di daerah pegunungan. Dan 50 persen pesantren berlokasi di daerah permukiman. Dengah fakta seperti itu, pesantren merupakan salah satu komponen strategis bangsa yang bisa berperan efektif dalam upaya pelestarian dan pemeliharaan lingkungan. Dengan jumlah sumber daya yang cukup besar dan keberadaannya yang sangat dekat dengan masyarakat memungkinkan pesantren menjadi pusat rujukan dan lokomotif dalam upaya dan sosialisasi pentingnya kepedulian dan penanganan masalah lingkungan. Ditunjang oleh kesadaran teologis tentang eksistensi alam dan lingkungan sebagai milik Tuhan yang harus dijaga dan dilestarikan untuk kepentingan bersama di masa kini dan mendatang, kepedulian terhadap lingkungan akan jauh lebih bermakna bagi kalangan pesantren. Kepedulian demikian juga ditopang oleh adanya perintah hukum syariat yang bersifat imperatif, sehingga kesadaran dan kepedulian terhadap masalah lingkungan akan lebih kuat dan mendalam. Bagi PKB sendiri, upaya menghadirkan pesantren sebagai salah satu pusat rujukan dalam gerakan peduli lingkungan mempunyai alasan yang sangat mendasar. Pertama, PKB mempunyai hubungan yang bersifat histroris, kultural, dan aspiratif dengan pesantren. Aktivitas tersebut bisa menguatkan hubungan itu dan memberdayakan pesantren. Kedua, ketika pemerintah lebih memfokuskan kebijakannya pada upaya-upaya pembangunan yang bersifat teknokratis untuk mengejar pertumbuhan ekonomi,
[mediacare] Pesisir Jakarta Utara Rusak Berat
KOMPAS/Selasa, 24 April 2007 Pesisir Jakarta Utara Rusak Berat Reklamasi dan Pengurukan Kepung Kampung Nelayan Jakarta, Kompas - Kerusakan lahan dan vegetasi di daerah pesisir Jakarta Utara semakin parah. Hutan bakau yang tersisa di bagian barat Jakarta Utara menipis. Di beberapa tempat bahkan tampak gundul akibat gencarnya pembangunan pusat bisnis, hunian eksklusif, dan kegiatan pembangunan lain. Kondisi itu terlihat ketika Kompas menyusuri perairan pesisir Jakarta Utara dari Marunda, daerah perbatasan dengan Bekasi di timur, hingga Kamal Muara, daerah perbatasan dengan Tangerang di barat, Senin (23/4). Sarana transportasi yang digunakan untuk kelancaran peliputan ini adalah perahu cepat. Perairan laut di sekitar muara Banjir Kanal Timur (BKT) di Marunda dipenuhi bagan dan sero, atau kumpulan bambu yang ditancapkan di laut dan membentuk semacam rangka panggung, hingga menyulitkan perahu bergerak. Di bibir daratan, dari sisi kanal hingga perkampungan nelayan Marunda Pulo, sekitar 1,5 kilometer, tidak terlihat adanya vegetasi hutan mangrove. Vegetasi hutan mangrove ditebangi karena lahan digunakan untuk rumah-rumah milik nelayan di pantai Marunda Pulo hingga muara Kali Blencong. Di daratan, antara kanal dan bangunan rumah susun terhampar dataran luas dekat Kawasan Berikat Nusantara (KBN) yang baru selesai diuruk. Sebelumnya tanah lapang itu rawa-rawa. Sekretaris Eksekutif KBN, Sujatno, membantah pihaknya telah menguruk pantai itu. KBN hanya meratakan setelah menerima tanah buangan dari proyek BKT. Kegiatan pengurukan dan reklamasi juga tampak di sisi barat muara Kali Blencong. Satu unit alat berat sedang menguruk tanah dan terdapat pula kegiatan pemancangan tiang. Timbunan- timbunan pasir yang belum diratakan masih terlihat di ujung muara. Tumpukan kulit kerang Tidak jauh dari lokasi itu terdapat perkampungan nelayan Cilincing, yang kumuh di muara Cakung Drain. Separuh muara tertutup gundukan besar kulit kerang dengan tinggi gundukan sekitar tiga meter. Kulit kerang hijau juga mencemari pantai di kampung nelayan Kali Baru. Di depan beberapa rumah terdapat gundukan-gundukan kulit kerang yang menyebabkan pendangkalan di kala musim angin barat. Reklamasi dan pengurukan pantai sepanjang sekitar 100 meter ke laut juga terlihat di sekitar pembangkit listrik tenaga uap, di barat Pelabuhan Tanjung Priok. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari yang pernah dilakukan pada zaman pemerintahan Soeharto, kata Sunardi, pengemudi perahu cepat yang sudah lama mengenal pantai utara Jakarta. Reklamasi dan pengurukan pantai yang baru juga terlihat di Pantai Mutiara. Hutan bakau Muara Angke tampak menipis, terutama di bagian barat. Dari laut terlihat sebagian bibir daratan digunduli dan tanahnya diratakan. Ratusan rumah mewah, kegiatan pembangunan apartemen, dan pasar tradisional terlihat di belakang hutan bakau yang digunduli itu. Sementara itu, di ujung barat Pantai Pasir, Tangerang, juga terdapat satu unit alat berat back hoe yang sedang mengambil tanah dari sebuah gundukan. Alat itu selanjutnya mengalihkan tanah tersebut menjadi urukan yang menjorok ke laut. (cal/eca) - Ahhh...imagining that irresistible new car smell? Check outnew cars at Yahoo! Autos.
[mediacare] Amien dan PKS terima dana non Budgeter dari DKP,Gimana peranggungjawabannya?
Dear All, Berita Koran TEMPO hari ini menyatakan bahwa sejumlah tokoh dan parpol ternyata menerima dana non bugeter dari rohmin dahuri (mantan menetri DKP yang jadi tersangka korupsi). Yang mengejutkan diantara tokoh dan paropl yang menerima dana itu ada nama Amien Rais dan kawan2 PKS. Pertanyaannya berikutnya adalah apakah dana yang diterima oleh parpol termasuk PKS terkait dengan kegiatan yang terkait dengan program kelautan semisal: pemeberdayaan nelayan, rehabilitasi lingkungan pantai dsb? Jika dana itu tak terkait dengan program kelautan, bukankah termasuk KKN? trus bagaimana Amien rais, PKS dan lembaga-lembaga penerima dana panas itu akan mempertanggungjawabkannya? Sebagai rakyat indonesia kita menunggu pertanggungjawaban Amien Rais (yang sejak awal paling vokal meneriakan anti-KKN) dan PKS (yang pada pemilu 2004 lalu mengklaim sebagai partai bersih). Akankah mereka itu bisa mempertanggungjawabkannya??? - Ahhh...imagining that irresistible new car smell? Check outnew cars at Yahoo! Autos.
[mediacare] Tahun 2022 seluruh hutan alam di Indonesia diperkirakan punah
kompas/Jumat, 20 April 2007 Jeda Tebang Hutan 15 Tahun Tahun 2022 seluruh hutan alam di Indonesia diperkirakan punah Jakarta, Kompas - Kebijakan dan tata kelola hutan hingga kini masih tumpang tindih, sehingga kerusakan dan bencana ekologis tidak bisa dikendalikan. Untuk memperbaiki keadaan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi mendesak pemerintah menerapkan moratorium atau jeda tebang hutan selama 15 tahun. Masa jeda itu harus dimanfaatkan untuk mencapai standar pelayanan ekologi bagi perkebunan dan kesepakatan sistem hutan kerakyatan, dengan mengacu protokol resolusi konflik. Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Walhi Chalid Muhammad, Kamis (19/4), pada Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup Walhi, bertema Pemenuhan dan Pemulihan Keadilan Ekologis. Acara ini diadakan menyambut Hari Bumi 22 April 2007 mendatang. Hadir sebagai panelis, Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Saifullah Yusuf, Duta Besar PBB untuk Millennium Development Goals (MDGs) Erna Witoelar, Luky Eko Wuryanto dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan pengamat ekonomi Rizal Ramli. Jeda tebang hutan ini untuk menghentikan sementara penebangan dan alih fungsi hutan, kemudian mencari solusi yang bersifat jangka panjang dan permanen. Sebab, saat ini ada sekitar 500 peraturan dan perundangan mengenai kehutanan yang saling tumpang-tindih, kata Chalid. Desakan jeda tebang hutan selama 15 tahun ternyata kurang mendapatkan tanggapan para panelis. Menurut Erna Witoelar, jeda tebang hutan akan menimbulkan kekacauan akibat produksi bahan baku kayu terhenti. Yang harus dilakukan sekarang adalah pemulihan kembali hutan yang rusak. Caranya, pemerintah memberikan insentif pemulihannya kepada masyarakat setempat sehingga penghutanan kembali bisa dilakukan, tutur Erna. Saifullah Yusuf mengatakan, kebijakan yang ditempuh pemerintah terkait dengan konservasi hutan adalah mengawinkan program pemerintah dengan kebutuhan masyarakat setempat, misalnya dalam pembuatan jalan. Adapun Rizal berpendapat, pemerintah saat ini harus bersikap tegas dalam memberikan sanksi finansial bagi perusahaan pengelola hutan yang melanggar ketentuan. Pemerintah juga perlu menggunakan mekanisme perdagangan karbondioksida (CO2) kepada negara maju untuk meminimalkan produksinya bagi perusahaan pengelola hutan. Laju kerusakan Menurut Chalid, jeda tebang hutan sebagai pilihan masuk akal, akibat laju kerusakan hutan alam kini tercatat 2,72 juta hektar per tahun. Diperkirakan pada tahun 2012 nanti hutan alam di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi akan punah. Kepunahan hutan itu akan menyusul kepunahan hutan alam di Jawa. Pada 2022 diperkirakan seluruh hutan alam di Indonesia akan punah, ujarnya. Chalid juga menjelaskan, laju tebangan hutan secara ilegal pada 2006 mencapai 30,18 juta meter kubik atau senilai Rp 22,962 triliun sebagai kerugian negara. Kerugian ini sedikit di bawah nilai devisa yang diperoleh dari ekspor kehutanan Rp 29,536 triliun. Dan bila diperhitungkan pula dampak banjir dan longsor tahun lalu, kerugian jadi Rp 31,02 triliun. Industri kehutanan memberi devisit negara Rp 1,484 triliun per tahun. Ini belum termasuk kerugian akibat penyelundupan kayu, biaya konflik, dan kerusakan ekologi hutan, katanya. (NAW) - Ahhh...imagining that irresistible new car smell? Check outnew cars at Yahoo! Autos.
[mediacare] Lapindo dan Hak untuk Tahu
kompas/ Jumat, 20 April 2007 Lapindo dan Hak untuk Tahu Agus Sudibyo Kehancuran infrastruktur di sekitar lokasi lumpur Lapindo kian memprihatinkan. Jika sebelumnya jumlah penduduk yang harus dipindahkan hanya 6.000 kepala keluarga (KK), kini menjadi 13.000 KK. Jika semula putusnya jalan tol Surabaya-Gempol adalah dampak terburuk lumpur Lapindo atas jalur transportasi umum, kini yang terjadi lebih buruk lagi. Jalan arteri Porong sebagai satu-satunya jalur transportasi yang tersisa juga sulit diselamatkan, juga jalur kereta api Surabaya-Malang/Banyuwangi. Ratusan warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera 1 Sidoarjo, Jawa Timur, sempat berdemo di depan Istana Merdeka, menuntut pemerintah serius memperjuangkan nasib mereka. Sungguh mencengangkan. Semakin lama kita tidak paham atas apa yang terjadi dengan Lapindo. Bukan hanya masyarakat, pemerintah pun ternyata tidak tahu persis skala bencana yang terjadi. Prediksi skala bencana, skala kerusakan, serta eskalasi kerugian dan korban, banyak yang tidak akurat. Berbagai cara untuk mengurangi luapan lumpur juga tidak efektif. Teknologi yang memungkinkan eksplorasi kekayaan alam bernilai ekonomi tinggi tidak dibarengi ketersediaan informasi dan pengetahuan tentang dampak buruk di kemudian hari. Peran iptek Eskalasi dampak semburan lumpur menunjukkan paradoks ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) modern. Kemajuan iptek telah memberi manfaat dan kemudahan bagi manusia. Tetapi, kemajuan iptek juga dapat membuat kehidupan manusia terkepung risiko-risiko yang tak terbayangkan sebelumnya. Iptek untuk memperluas cakrawala pengetahuan, tetapi tidak otomatis membangun kapasitas guna memprediksi aneka kemungkinan negatif yang menyertainya. Persoalannya, penggunaan teknologi tinggi dalam eksplorasi alam di Indonesia hampir selalu dipaksakan. Berbagai keputusan untuk melakukan eksplorasi yang tidak ramah lingkungan, atau yang terlalu dekat permukiman penduduk dan infrastruktur publik, selalu diputuskan sepihak oleh pemerintah dan pengusaha. Keberadaan masyarakat dengan aneka beban bukan faktor signifikan dalam menentukan apakah sebuah proyek eksplorasi bisa dilakukan atau tidak. Masyarakat adalah penonton pasif proses pengerukan sumber-sumber alam dan potensi daerah. Mereka bukan hanya tidak tahu bagaimana dan untuk apa hasil eksplorasi kekayaan alam dialokasikan, tetapi juga tidak mendapat penjelasan tentang risiko eksplorasi bagi keselamatan dan kelangsungan hidup mereka. Namun, jika tiba-tiba terjadi kecelakaan dan masyarakat sekitar menjadi korban, pihak-pihak itu cenderung lamban membuat antisipasi. Yang lebih menggelikan, ada upaya penyebaran persepsi, yang terjadi bukan kesalahan teknis-prosedur eksplorasi, tetapi gejala alam yang lazim terjadi di tempat lain, seperti diwacanakan majalah LUSI (singkatan Lumpur Sidoarjo). Karena gejala alam biasa, tidak semestinya pihak perusahaan memikul tanggung jawab sepenuhnya, begitu kira-kira maksudnya. Daulat publik Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Sulit membayangkan bagaimana perintah konstitusi ini dilaksanakan di tengah kesemrawutan manajemen eksplorasi kekayaan alam, yang bukannya semakin menyejahterakan, tetapi justru kian menyengsarakan masyarakat. Pelajaran apa yang bisa dipetik dari kasus Lapindo? Kita harus terus mengingatkan semua pihak bahwa publik berdaulat atas pengelolaan kekayaan alam. Jika pelibatan publik dalam kegiatan eksploitasi kekayaan alam merupakan pilihan yang tidak realistis, setidaknya ada mekanisme yang memfasilitasi publik untuk mengetahui seluk-beluk proyek eksploitasi kekayaan alam itu. Secara minimal, daulat publik diwujudkan dalam bentuk hak publik untuk tahu (right to know). Publik berhak atas informasi yang komprehensif tentang kelayakan aneka fasilitas pertambangan, terutama yang berperangkat teknologi tinggi, dan langkah-langkah antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan fatal. Tak kalah penting, hak publik untuk mengetahui bagaimana dan sejauh mana proyek eksplorasi itu relevan bagi kesejahteraan masyarakat. Kasus Lapindo menunjukkan keterbukaan informasi bukan hanya penting dalam kerangka pemberantasan korupsi. Keterbukaan informasi adalah prinsip universal bagi semua aspek kehidupan publik, termasuk untuk menghindarkan publik dari dampak buruk proyek-proyek pertambangan yang selalu diputuskan dan dilaksanakan secara eksklusif dan penuh kerahasiaan. Andai sejak awal keterbukaan informasi diwujudkan dalam proyek PT Lapindo Brantas, kecelakaan fatal mungkin bisa dihindari dan ratusan ribu orang tidak harus kehilangan rumah, kampung, makam leluhur, sekolah, dan mata pencarian untuk sebuah proyek yang belum tentu mereka pahami apa manfaatnya. Agus Sudibyo Koordinator Lobi Koalisi Untuk Kebebasan Informasi; Deputi Direktur Yayasan
[mediacare] Mari kita bela nelayan Jakarta !!!
Kawan2, Rasanya kita tidak bisa membiarkan para pemilik modal secara terus-menerus memiskinkan saudara2 kita.. Rasanya kita harus berbuat sesuatu untuk menghentikan reklamasi pantai utara jakarta... -- Kompas Kamis, 19 April 2007 Lingkungan Nelayan Jakarta Jakarta, Kompas - Sebagian nelayan miskin di pantai Jakarta menjadi pengelana setelah daerah pesisir diokupasi oleh banyak perusahaan. Pengurukan pantai besar-besaran menyebabkan mereka tersingkir, kehilangan tempat tambat perahu dan tempat tinggal. Kami semakin terdesak. Ada yang terpaksa hidup berpindah-pindah, dari pantai yang satu ke pantai lain di utara ini. Sekarang saja kampung kami sudah terkepung proyek pengurukan besar-besaran, kata Najib (32), warga Marunda Kepu, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (18/4). Pengurukan Pantai Marunda dilakukan oleh Kawasan Berikat Nusantara, seperti terlihat pada hamparan luas yang mengepung Kampung Marunda Kepu. Perahu atau armada tangkap nelayan yang tadinya ditambatkan di pantai dipindahkan ke alur banjir kanal timur. Kami akan melawan jika digusur, kata Ajid. Kampung nelayan Ancol Timur dan Ancol Barat juga sudah tiada, demikian juga di Pantai Marina dan Pantai Putri. Nelayan di Pantai Putri dengan susah payah akhirnya pindah ke Muara Angke karena terdesak oleh adanya pengurukan untuk pembangunan rumah elite, kata Nurhaipin La Manna, anak seorang nelayan di Ancol Barat. Nurhaipin yang juga aktivis Komunitas Peduli Lingkungan (Kompilasi) Jakarta Utara menuturkan, Pantai Indah Kapuk dan juga akan disusul Marunda, misalnya, menjadi daerah haram bagi nelayan. Tidak hanya itu, kawasan hutan pantai juga dihabisi. Ini semua karena ambisi kapitalis, kata dia. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jakarta Yan Winatasasmita mengatakan, pengurukan pantai yang dilakukan secara besar-besaran oleh pengembang atau perusahaan tertentu berdampak buruk kepada nelayan. Selain kehilangan tempat tinggal, juga tertutup bagi mereka mencari rezeki, katanya. Yan mengatakan, jika proyek pengurukan pantai itu dikombinasikan lagi dengan reklamasi, itu merupakan mimpi buruk bagi warga Jakarta, termasuk nelayan. Harus ada kajian ulang terhadap proyek pengurukan dan reklamasi pantai dan, jika perlu, tidak dilanjutkan. (CAL) - Ahhh...imagining that irresistible new car smell? Check outnew cars at Yahoo! Autos.
[mediacare] P E T I S I-Menolak Penggunaan Bahan �Asbes-Chrysotile�
Dari walhi Aceh... *P E T I S I* *Untuk Kehidupan Hari ini dan Generasi Mendatang* *Saatnya Menolak Penggunaan Bahan Asbes-Chrysotile dalam Proses * *Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh* * Setelah dihantam oleh bencana gempa dan tsumani pada akhir Desember 2004 lalu, hari ini Masyarakat Aceh akan kembali dihantam oleh potensi Bencana massal yang berasal dari penggunaan bahan bangunan rumah korban tsunami yang mengandung Chrysotile yang terdapat dalam Asbes. 204 rumah di Desa Deyah Raya Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh, yang dibangun oleh Yayasan Bakrie menggunakan bahan bangunan yang berasal dari Asbes yang mengandung Chrysotile, kasus serupa teridentifikasi di Desa Neuheun Kecamatan Masjid Raya, Aceh Besar, dan Kecamatan Meureubo Aceh Barat oleh pelaku yang berbeda. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias, sebagai regulator dalam pemulihan kembali Aceh, justru menutup mata dan melempar tanggung jawabnya terhadap persoalan ini, belum ada upaya kongkriet untuk melakukan re-habilitasi terhadap rumah korban tsunami yang menggunakan bahan Asbes-Chrysotile dan memberlakukan regulasi untuk pelarangan penggunaan bahan Asbes yang mengandung Chrysotile dalam proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh. Asbes adalah istilah pasar untuk bermacam-macam mineral yang dapat dipisah-pisahkan hingga menjadi serabut yang fleksibel. Berdasarkan komposisi mineralnya, asbes dapat digolongkan menjadi dua bagian. Golongan serpentin; yaitu mineral krisotil yang merupakan hidroksida magnesium silikat dengan komposisi Mg6(OH)6(Si4O11) H2O, Golongan amfibol; yaitu mineral krosidolit, antofilit, amosit, aktinolit dan tremolit. Walaupun sudah jelas mineral asbes terdiri dari silikat-silikat kompleks, tetapi dalam menulis komposisi mineral asbes terdapat perbedaan. Semula dianggap bahwa silikatnya terdiri dari molekul Si11O12. Akan tetapi berdasarkan hasil penyelidikan sinar-X, sebenarnya silikat-silikat itu terdiri dari molekul-molekul Si4O11. Beberapa tinjauan kasus kematian akibat menghirup udara yang tercemar asbes menyimpulkan bahwa, 94 persen penggunaan /Asbes /didunia mengandung bahan /Chrysotile /atau hidroksida magnesium silikat dengan komposisi Mg_6 (OH)_6 (Si_4 O_11 )H_2 O, /Chrysotile/ merupakan bahan mineral yang bersifat /Karsinogen /pemicu penyakit kanker yang akan menyerang rongga dada, paru-paru, dan perut. Proses terinfeksinya melalui udara yang telah tercemar oleh debu Asbes kemudian dihirup oleh Manusia. Penggunaan Asbes telah banyak menimbulkan kematian pada korban, contoh kasus di Negara Jepang, akibat menghirup udara yang tercemar Asbes, 500 orang meninggal dunia pada tahun 1995, dan meningkat menjadi 878 orang pada tahun 2003, sehingga pemerintah Jepang melarang penggunaan Asbes. Proses keracunan Asbes tidak terjadi secara seketika, racun /Chrysotile /akan menyerang manusia secara akumulatif, proses terinfeksi /Chrysotile/ akan memicu terjadi kanker pada manusia dalam waktu puluhan tahun kemudian, ketika korban secara terus-menerus menghirup debu asbes yang mengandung Chrysotile maka korban akan terkena penyakit kanker, yang bisa menyebabkan kematian. Dari sejumlah pengalaman, penggunaan asbes sebagai bahan bangunan telah banyak menimbulkan korban. Di Jepang saja, akibat menghirup udara yang tercemar asbes, 500 orang meningal dunia (1995). Jumlah ini meningkat menjadi 878 orang pada tahun 2003. Dan hingga saat itulah, pemerintah Jepang melarang segala bentuk bangunan dengan menggunakan bahan baku asbes. Dan dibeberapa Negara di Eropa, mengharamkan Asbes sebagai bahan baku pembangunan rumah atau gedung yang akan di huni oleh manusia. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias harus segera melakukan upaya nyata dan terukur untuk menyelesaikan kasus ini, sebelum menjadi berlarut-larut tanpa penyelesaian, untuk itu upaya nyata dan terukur dapat dilakukan BRR Aceh-Nias dengan mengambil tindakan : 1. Melakukan Pembangunan (rekonstruksi) Ulang bagi rumah-rumah yang menggunakan Bahan Asbes-Chrysotile di Desa Deyah Raya Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh, dan Wilayah lainnya. 2. Mengeluarkan regulasi/kebijakan yang melarang penggunaan bahan Asbes yang mengandung Chrysotile dalam proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Aceh dan Nias, dan diberlakukan secara ketat serta mengikat bagi seluruh pelaku Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Aceh dan Nias. 3. Bersikap Transparans dan accountable dalam setiap pengambilan keputusan dan memberikan informasi yang akurat dan benar (tidak melakukan kebohongan publik) terhadap proses penyelesaian kasus ini. * * * * *Banda Aceh, 16 April 2007.* *Hormat Kami.* ** ** ** = = === Dewa Gumay - Manager Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
[mediacare] Press Release-Tolak Pelabaran Jalan di Sepanjang Koridor Busway
Press Release Untuk Wartawan Metropolitan, Humaniora dan Lingkungan Hidup Tolak Pelabaran Jalan di Sepanjang Koridor Busway Setelah sukses melebarkan Jalan Sudirman-Thamrin dengan menggusur jalur hijau, Komisi D DPRD DKI Jakarta kembali mengusulkan kepada Pemda DKI Jakarta untuk melebarkan jalan yang telah dilalui koridor busway (Kompas, 16/4). Logika untuk melebarkan jalan di sepanjang jalur busway ini sama dengan yang digunakan saat melebarkan Jalan Sudirman-Thamrin yaitu untuk mengatasi kemacetan lalu lintas akibat dari lajur jalan yang sudah diambil oleh jalur busway. Padahal pelebaran Jalan Sudirman-Thamrin terbukti telah gagal mengatasi kemacetan lalu lintas di kawasan tersebut. Hal itu terbukti dengan akan diberlakukannya kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) pada tahun depan untuk mengendalikan penggunaan kendaraan bermotor pribadi sebagai biang kemacetan di kawasan itu. Kenapa kebijakan pelebaran jalan selalu gagal mengatasi kemacetan lalu lintas? Hal itu disebabkan pelabaran jalan justru akan merangsang penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Pengalaman di California menunjukkan bahwa setiap 1 persen peningkatan panjang jalan dalam setiap mil akan menghasilkan peningkatan kendaraan yang lewat sebesar 0,9 persen dalam waktu lima tahun (Hanson, 1995). Pengalaman di Jakarta juga menunjukan bahwa dalam kurun waktu 1999-2003 saja setiap ada pertambahan panjang jalan sepanjang 1 km di kota ini akan selalu diikuti dengan pertambahan jumlah kendaraan bermotor sebanyak 1.923 unit mobil pribadi dan 3000 kendaraan bermotor roda dua (Kajian Jaringan Jalan Tol DKI Jakarta, PT. Pembangunan Jaya, Mei 2005). Pertanyaannya kemudian adalah mengapa proyek pelebaran jalan masih selalu menjadi pilihan kebijakan dalam mengatasi kemacetan lalu lintas di Jakarta? Jawabannya jelas karena para pemegang kebijakan di kota ini masih menggunakan pendekatan proyek dalam mengatasi permasalahn transportasi di Jakarta. Sudah terang benderang bahwa pelabaran jalan di sepanjang koridor yang dilalui busway akan akan memicu pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Untuk itulah sudah dapat dipastikan pula setelah proyek pelabaran jalan itu selesai akan muncul proyek semacam ERP untuk mengendalikan penggunaan kendaraan bermotor pribadi sebagai penyebab kemacetan lalu lintas. Kebijakan transportasi yang berbasiskan proyek ini menunjukan bahwa Pemda dan DPRD DKI Jakarta tidak punya visi dalam mengatasi kemacetan lalu lintas di Jakarta. Kemacetan lalu lintas di sepanjang koridor busway tidak perlu terjadi bila Pemda DKI Jakarta segera mengoptimalkan sistem feeder (angkutan pengumpan) dengan benar. Selama sistem feeder belum dioptimalkan maka pemberlakuan busway hanya akan menambah probelem lalu lintas di Jakarta. Selain itu yang harus dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta adalah mengeluarkan kebijakan disinsentif bagi pengguna kendaraan bermotor pribadi di sepanjang jalur yang sudah dibuka untuk koridor busway. Kebijakan disinsentif itu misalnya dapat berupa perluasan kawasan three in one dan menaikan tarif parkir di kawasan yang dilalui busway dsb. Solusi pelebaran jalan untuk mengatasi kemacetan di Jakarta dipastikan justru hanya akan menambah kemacetan lalu lintas dan juga polusi udara di kota ini. Kontak Firdaus Cahyadi, Koordinator Pokja Udara Kaukus LH Jakarta, Hp. 0815 132 756 Tubagus Haryo Karbiyanto, Koordinator Pokja Transportasi Kaukus LH-Jkt, Hp. 0812 9489558 - Ahhh...imagining that irresistible new car smell? Check outnew cars at Yahoo! Autos.
[mediacare] Abu Rizal Bakri=Penjahat Lingkungan???
Abu Rizal Bakri=Penjahat Lingkungan??? --- EKONOMIDALAM LINGKUNGANOleh Emil Salim DALAMpertemuan baru-baru ini dengan Pengurus Kadin tentang hasilkeputusan Pertemuan Kepala Pemerintahan tentang PembangunanBerkelanjutan di Johannesburg, Afrika Selatan, Juni2002, Ketua Umum Kadin Indonesia Aburizal Bakrie, mengusulkanagar di masa krisis ekonomi sekarang ini diutamakan pembangunan ekonomi lebih dulu tanpa penanganan masalah lingkungan hidup. Alasannya jelas, menanggapi masalah lingkungan makan ongkos. Dalam keadaan sekarang ini sekadar mempertahankan hidup perusahaan saja sudah menguras segala dana, daya, dan tenaga perusahaan. Apalagi jika ditambah untuk biaya lingkungan. Lagipula bukankah negara industri tadinya membangun ekonomi juga tanpa pertimbangan lingkungan, dan baru kemudian menggarapnya setelah industri sudah maju? Maka yang ingin diusulkan Ketua Umum Kadin Indonesia adalah pendekatan pola ekonomi dulu, lingkungan kemudian. Sementara ini, rekan-rekan di lembaga swadaya masyarakat cemas menyaksikan kemerosotan lingkungan. Pembangunan yang dilaksanakan di kebanyakan negara berkembang sudah membahayakan daya dukung alam guna menopang kehidupan manusia. Di Indonesia saja, luas areal hutan sudah amat menciut. Dikhawatirkan lima tahun lagi hutan dataran rendah Pulau Sumatera akan gundul, dan sepuluh tahun lagi nasib sama berlaku untuk Pulau Kalimantan. Kondisi sungai-sungai Pulau Jawa sudah tercemar berat. Lautan di Indonesia bagian barat sudah terkuras ikannya melebihi kemampuan perkembang-biakannya, sehingga jumlah stok ikan di laut menciut. Pencemaran udara, terutama di kota-kota, sudah amat memprihatinkan dan berdampak luas pada naiknya korban akibat infeksi saluran pernapasan. Dan kerusakan lingkungan Indonesia berdampak global. Tahun 1997 kebakaran hutan Indonesia dan pembakaran tanah gambut telah melepaskan ke atmosfir 2,6 milyar ton karbon, sehingga menaikkan laju pertambahan CO2 dengan dua kali di angkasa bumi. Kebakaran hutan ini seakan tak terkendali lagi, dan berlaku setiap tahun hingga kini. Juga mencemaskan adalah penyedotan air tanah melebihi kemampuan alam untuk mengisinya kembali sehingga volume air dalam tanah kian berkurang. Dalam keadaan seperti ini bisa dipahami bila lembaga swadaya masyarakat di lingkungan gelisah-resah, mengepalkan tinju dan berseru: selamatkan lingkungan dulu, baru ekonomi! *** KITA perlukan kedua alur pikiran ini untuk bertumburan. Orang bijak berkata dalam perbenturan pikiran itulah lahir kebenaran-kebenaran baru. Dan kebenaran baru yang harus dikembangkan kini bukan ekonomi dulu baru lingkungan tidak pula lingkungan dulu baru ekonomi tetapi memadukan ekonomi dalam lingkungan dan memasukkan perpaduan ini dalam arus tengah pembangunan. Semula, dalam setiap model pembangunan, ekonomi merupakan suatu sistem dengan lingkungan sebagai subsistemnya. Yang dominan menentukan adalah kepentingan ekonomi. Akibatnya, kepentingan lingkungan diletakkan di bawah kepentingan ekonomi. Bendera ekonomi berkibar di atas wilayah lingkungan. Ini berarti, kepentingan ekonomi dapat menyingkirkan pertimbangan lingkungan. Jika suatu proyek memberi manfaat lebih besar dari biaya ekonomi, maka proyek itu layak dibangun. Bila dalam proses pembangunan terjadi kerusakan lingkungan, maka itu adalah biaya yang harus dibayar masyarakat untuk pembangunan.
[mediacare] Perubahan Iklim Global Ancam Kehidupan Manusia
Perubahan Iklim Global Ancam Kehidupan Manusia Oleh: Berndt Riegert dari Berlin Jumat kemarin (06/04) di Brussel, Dewan Iklim Dunia PBB, IPCC memaparkan laporan bagian kedua mengenai perubahan iklim dunia. Menurut laporan itu, penduduk yang termiskin akan paling menderita akibat kelaparan, kurangnya air bersih, bencana topan dan banjir yang disebabkan oleh perubahan iklim global. Sekitar 250 juta warga Afrika diperkirakan akan menderita kekurangan air bersih hingga tahun 2020. Jumlah hasil panen di sejumlah negara akan turun separoh. Sekitar 30 persen jenis hewan dan tanaman terancam punah jika temperatur turun dua derajat Celsius. Topan, banjir, udara panas dan kebakaran hutan semak semakin mengancam Amerika Utara. Asia juga terancam banjir besar melalui pencairan gletser. Kerugian ekonomi rata-rata sekitar lima persen dari pendapatan kotor nasional, jika temperatur naik empat derajat Celsius. Demikian menurut laporan IPCC. Martin Parry, wakil pimpinan pertemuan di Brussel itu mengatakan, dampak perubahan iklim akan dirasakan oleh semua benua. Banjir, topan, musim kering dan panas akan semakin mengancam manusia. Wilayah di Afrika yang kini memang sudah menderita kekurangan air akan seratus persen kering, dan bahaya kelaparan akan meningkat. Penyampaian laporan PBB itu sempat tertunda karena perundingan alot. Pasalnya sejumlah negara ingin melunakkan laporan tersebut dengan menghapuskan bagian-bagian tertentu. Misalnya, AS dilaporkan berhasil mencoret satu bagian yang memprediksi Amerika Utara akan menderita kerugian besar dalam bidang ekonomi dan sistem budaya. Wakil Menteri Lingkungan Jerman, Michael Müller mengomentari laporan iklim PBB itu: Di satu sisi masalah ini menyangkut akal sehat ekologis, sedangkan di sisi lain menyangkut kepentingan jangka pendek yang amat penting. Sayangnya, pada pertemuan di Brussel tersebut, kepentingan jangka pendek itu terutama didominasi oleh AS, China dan Rusia dan beberapa negara lainnya. Dan ini membuat kita mundur sekali. Butir kontroversial lainya adalah mengenai prediksi punahnya jenis hewan dan tanaman dan mengenai apakah perkiraan jumlah kerugian keuangan akibat perubahan iklim dimasukkan ke dalam laporan atau tidak. Juga diperdebatkan tentang ketepatan perkiraan. Guru besar untuk iklim lingkungan dari Universitas Teknik München, Professor Annette Menzel mengemukakan kekecewaannya: Sebagai ilmuwan saya telah ikut menganalisa ratusan ribu data, mencari dan membaca begitu banyak buku acuan, membuat sejumlah kesimpulan dan banyak sekali menyediakan waktu untuk laporan tersebut. Dan sekarang saya sangat heran kenapa laporan yang keluar begini. Namun, kepala sekretariat iklim PBB, Yvo de Boer mengatakan, laporan IPCC itu merupakan sinyal yang sangat jelas bagi semua pemerintahan. Bagian pertama laporan yang dikeluarkan Februari lalu memprediksi kenaikan suhu global sekitar 6,4 derajat Celsius hingga akhir abad ini. __. - Ahhh...imagining that irresistible new car smell? Check outnew cars at Yahoo! Autos.
[mediacare] UUPM dan catatan pengrusakan lingkungan
Senin, 16/04/2007 06:07 WIB UUPM dan catatan pengrusakan lingkungan Hadirnya Undang-undang Penanaman Modal (UUPM) banyak melahirkan kontroversi. Hal ini wajar karena kehadiran UUPM ibarat menggelar karpet merah bagi penanam modal. Apalagi penanam modal yang selama ini cenderung mengabaikan lingkungan dan berbagai aspek kehidupan justru diberi peluang besar untuk melupakan sejarah pahit masa lalu. Praktis, bukannya bercermin dan berbenah diri, pemerintah malah menggali lubang kehancuran bangsa. Tentu, lahirnya UUPM ini cenderung berdampak negatif. Pemerintah seakan tidak mempertimbangkan pengrusakan lingkungan yang selama ini didominasi oleh pelaku usaha. Lihat saja dalam pidato awal tahunnya di 2007, Presiden menegaskan bahwa persoalan investasi adalah persoalan paling penting untuk diperjuangkan di tahun ini. Faktanya, dari sekian persoalan yang terjadi di 2006, presiden justru menuangkan tujuh solusi untuk kepentingan investor daripada solusi untuk persoalan kebutuhan dasar rakyat. Apalagi disinyalir kehadiran UUPM juga tidak lepas dari intervensi Bank Dunia kepada Indonesia Penulis melihat adanya keterlibatan Bank Dunia dalam percepatan pengesahan UUPM ini bukan tanpa dasar, sebab Bank Dunia cukup berpengaruh pada kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah Indonesia. Toh, sejak masa awal pemerintahan Orde Baru (Orba) sampai sekarang Bank Dunia masih menempati urutan pertama sebagai salah satu sumber pemberi pinjaman uang untuk membiayai proyek pembangunan di Indonesia. Ini akan membuka peluang bagi lembaga keuangan itu untuk memengaruhi kebijakan ekonomi Indonesia. Dari sini sudah bisa ditebak, mau ke mana arah kereta ekonomi kita akan berpacu. Ekonomi kita sedang berpacu menuju jurang yang sangat dalam dan hanya 'berhenti sejenak' dari instruksi 'masinis' Orba. Lahirnya UUPM ini seakan mendorong peningkatan ekonomi dalam pengertian sempit, timpang, dan mengutamakan cara komoditas yang memberikan keuntungan cepat. Lebih dari itu, aspek negatif yang dihasilkan UUPM adalah penurunan drastis kualitas lingkungan dan peningkatan penderitaan rakyat. Tameng penguasa Tak ayal, alasan klasik perluasan lapangan kerja seharusnya tidak lagi dijadikan tameng penguasa untuk meloloskan UUPM ini. Faktanya, solusi peluang tenaga kerja selama ini pun berbanding terbalik dengan kesejahteraan. Eksploitasi buruh kian menuai kasus lebih banyak dibanding larinya investor. Ada beberapa tindakan menyimpang yang terdapat dalam UUPM. Pertama, asumsi bahwa UUPM ini dapat memberikan peluang kerja sebanyak-banyaknya telah terbantahkan. Hal ini disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) tentang ketenagakerjaan yang menggunakan kata `harus` mengutamakan bukan `wajib` mengutamakan tenaga kerja dari Indonesia, praktis tenaga kerja dari Indonesia bukanlah ukuran prioritas. Selain itu, ayat (2)-nya semakin menegaskan bahwa posisi tenaga kerja Indonesia hanya menjadi `kacung` perusahaan penanam modal, karena perusahaan berhak menggunakan tenaga asing untuk keahlian tertentu yang tentunya menempati posisi strategis. Kedua, pemerintah memberikan fasilitas `menggiurkan` terhadap perusahaan penanam modal dengan memberikan tujuh Pasal pada Bab X UU ini. Secara eksplisit, pasal ini memberikan kemudahan seluas-luasnya bagi para penanam modal yang datang ke Indonesia. Ketiga, fasilitas yang paling memiriskan hati rakyat adalah soal kemudahan pelayanan hak atas tanah yang tercantum di Pasal 22. Pemerintah seakan menutup telinga dan mata terhadap polemik pembebasan lahan serta perampasan lahan yang cenderung diskriminatif dan menggunakan kekerasan terhadap rakyat. Posisi rakyat yang selama ini tidak berdaya, tentu akan semakin tertindas demi kebutuhan investor tersebut. Ketimpangan ini semakin nyata dirasakan rakyat terutama korban lumpur Lapindo yang harus menunggu berbulan-bulan untuk mendapatkan kepastian ganti rugi, hanya karena keharusan pembuktian hak atas tanah mereka. Keempat, tidak diaturnya mekanisme pengawasan dalam UUPM ini, semakin melanggengkan praktik pengabaian tanggung jawab oleh perusahaan penanam modal. Praktis, mereka bisa dengan tenang melakukan pelanggaran dan pengrusakan terhadap lingkungan hidup. Potret hukum Catatan perjalanan hukum selama 2006 masih menunjukkan bahwa penegakan hukum di bidang ini masih lemah. Ini bisa dilihat dari sejumlah kasus berskala besar dan mengabaikan lingkungan. Sebut saja pembalakan liar (illegal logging), semburan lumpur panas Lapindo, dan pengabaian terhadap penegakan hukum yang dilakukan PT Newmont Minahasa Raya (NMR) melalui good will agreement-nya. Potret ini menunjukkan masih berlangsungnya kegiatan eksploitasi yang dilakukan pelaku usaha, justru tidak dibarengi dengan perbaikan terpadu terhadap media lingkungan yang ada, bahkan sebaliknya, merusak media lingkungan tersebut. Seiring dengan diundangkannya UUPM ini, penting untuk dipertanyakan ke pemerintah berkaitan dengan komitmen dalam
[mediacare] Surat warga teluk Buyat untuk MA
Kawan2, Berikut titipan dari kawan2 WALHI NASIONAL Salam, Firdaus Cahyadi -- teman-teman, Kita tahu bahwa warga Buyat berjalan kaki sejauh 300 km dari kampung barunya untuk menuntut keadilan di PN Manado Kita tahu bahwa kasus ini masih menyisakan kesedihan yang mendalam bagi warga Buyat Kita tahu bahwa mereka membutuhkan keadilan dari para Hakim, dan mereka membutuhkan dukungan kita bersama Ayo berikan dukungan melalui petisi terhadap warga Buyat. (apabila anda di jakarta maka hadirilah acara happening art dan seni untuk dukungan petisi terhadap Warga Buyat pada tgl 22 April 2007 pukul 15.00 s.d 17.00 wib bertempat di Kebun Binatang Ragunan) Di bawah ini ada surat yang dibut oleh Warga buyat kepada Ketua MA Bagir Manan untuk meminta PN Manado menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. (surat ini diketik ulang sesuai dengan aslinya). Salam, Andy armansyah Eksekutif nasional WALHI = = = == Kami warga Ex Buyat mengadu untuk yang terakhir Kepada Yth. Ketua Mahkamah Agung R.I Bapak Bagir Manan Di Jakarta Dengan hormat, Subuh tanggal 1 April 2007 Kami 96 warga ex Buyat yang sekarang sudah pindah di Duminanya Kab. Bolaang Mongondow mulai meninggalkan rumah menuju P.N Manado dengan jalan kakiampir 4 hari Kami berjalan hanya untuk mendengarkan langsung pembacaan putusan kasus pidana pencemaran di Buyat. Tanggal 4 sekitar jam 9 pagi kami sudah berada di PN Manado tetapi dihalangi oleh petugas polisi dan dilarang memasuki halaman pengadilan. Pada saat itu kami melihat jaksa-jaksa yang menangani kasus pidana Buyat berada di Pengadilan tetapi oleh petugas yang ada di sana Kami diberitahu bahwa siding ditunda. Kami memutuskan untuk bertemu langsung ketua majelis hakim untuk menanyakan alasan penundaan sidang. Dua belas orang diantara Kami kemudian di izinkan bertemu ketua majelis hakim Pak Ridwan Damanik. Dari pertemuan tersebut Kami mengetahui beberapa hal berikut : Sidang ditunda karena ada beberapa hakim yang belum memasukkan kesimpulan mereka karena pindah tempat tugas Ketua majelis sibuk harus melayani pertanyaan-pertanya an wartawan dan katanya banyak dari luar negeri Ketua majelis harus hati-hati memutus perkara ini apalagi sudah siap banyak wartawan luar negeri akan datang dan mereka sudah menyewa pesawat Hakim menyalahkan jaksa yang menolak ke lapangan dan tidak menghadirkan saksi-saksi Hakim menyebut Newmont sudah kasih 30 juta dolar, itu saja yang warga urus. Dari pertemuan ini Kami mendapat kesan bahwa Ketua Majelis takut pada pihak asing karena mungkin akan mengecam putusannya, bahkan cerita tentang wartawan yang sudah menyewa pesawat dari luar negeri tidak masuk akal di sebut-sebut oleh seorang hakim. Penggantian pada beberapa majelis hakim selama sidang berlangsung menyebabkan sejumlah majelis hakim tidak mendapatkan gambaran kasus secara utuh. Hal ini menurut Kami akan cenderung menyimpang. Kami orang-orang tidak sekolah tinggi tetapi ketika perkara kasus pidana dihubngkan dengan unag 30 juta dolar bantuan dari Newmont kami tidak bisa dibenarkan. Perlu Kamisampaikan bahwa setelahKami menderita bertahun-tahun maka Kami menolak uang dari Newmont atau dalam bentuk apapun tidak pernah memiliki niat baik membantu kami sejak awal Kami mengadu ada masalah di Teluk Buyat dan kesehatan Kami. Uang 30 juta dolar diberikan hanya karena takut. Kami sudah menjalani hukuman bertahun-tahun, menderita sakit, dicaci maki, di hina di injak-injak oleh petugas, makan seadanya yang kami dapat, bahkan dengan penuh kesedihan Kami tinggalkan desa Kami di Teluk Buyat. Jika kemudian putusan perkara pidana diputus hanya karena hakim diganti-ganti dan wartawan asing yang sudah siap menyewa pesawat yang akan datang ke persidangan, atau hanya karena Newmont sudah berniat baik dengan uang 30 juta dolar, maka Kami akan pertaruhkan nyawa dan raga Kami di saat pembacaan putusan nanti. Mungkin dengan Kami mati maka para hakim dan peradilan di negeri ini akan memahami bagaimana menegakkan keadilan. Semoga surat ni dapat dibaca dan dipahami sebagai pengaduan Kami yang terakhir.lebih baik Kami mati di dalam tanah dari pada Kami selalu dibodohi oleh Bangsa Kami sendiri. Salam hormat Kami, Warga Ex Buyat di Duminanga Manado , 5 April 2007-04-14 (ditandatangani oleh 96 warga) - Ahhh...imagining that irresistible new car smell? Check outnew cars at Yahoo! Autos.
[mediacare] Pemanasan global dan kegagalan ekonomi pasar
Opini Bisnis Indonesia (11 April 2007) Pemanasan global dan kegagalan ekonomi pasar Oleh Firdaus Cahyadi Kaukus Lingkungan Hidup Jakarta Anggapan bahwa alam mempunyai kemampuan dalam menanggapi berbagai perubahan iklim di Bumi ternyata sering keliru. Bumi kita ini memang sudah seringkali mengalami perubahan iklim, namun karena pengaruh manusia perubahan iklim itu berlangsung semakin cepat. Perbedaan suhu antara zaman es (glacial) dan zaman antar-es (inter-glacial) yang berlangsung dalam ribuan tahun hanya berkisar pada angka 50C. Sementara hanya dalam rentang waktu 100 tahun terakhir ini suhu Bumi telah mengalami kenaikan rata-rata sebesar 0,70C. Jika proses ini terus berlanjut, diperkirakan pada 2030 suhu Bumi telah naik menjadi 30C. Bahkan The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) memprediksikan bahwa suhu Bumi akan meningkat sampai dengan 5,80C secara global pada akhir abad ini. Data yang dikumpulkan oleh kantor Meteorologi Inggris dan Unit Riset Iklim Universitas East Angila menunjukkan bawa 10 tahun terpanas Bumi sejak 1856 terjadi di dekade 1990-an dan 2000-an. Kedua lembaga itu juga mencatat bahwa 1998 adalah tahun terpanas dalam sejarah. Sedangkan 2002 dan 2003 menempati peringkat kedua, peringkat selanjutnya diduduki oleh 2004. Iklim ekstrem Apa akibat dari pemanasan global yang begitu cepat terjadi tersebut? Organisasi Metereologi Dunia (The World Meteorological Organization/WMO) memperingatkan bahwa kejadian iklim ekstrem seperti hujan yang sangat deras, serangan gelombang udara panas, topan, badai dan kekeringan dapat sering terjadi sebagai akibat dari pemanasan global tadi. Bahkan Jakarta dan kota-kota di dunia lainnya yang berjarak dekat dari pantai diramalkan akan tenggelam akibat naiknya permukaan air laut. Sementara sebuah laporan yang pernah dikeluarkan WWF mengungkapkan bahwa pemanasan global merupakan penyebab utama kekeringan terburuk pada 2002 di Australia. Laporan lembaga ini di 2005 (Europe Feels The Heat) juga menyebutkan bahwa suhu rata-rata musim panas pada beberapa ibu kota negara di Eropa telah meningkat tajam selama 30 tahun terakhir. Pemanasan global ini terjadi akibat naiknya gas rumah kaca (GRK) yang terdiri dari karbondioksida (CO2), metana (CH4), dan dinitroksida (N20). Pola konsumsi energi bahan bakar fosil (minyak, gas dan batu bara) yang berlebihan dan tidak efisien menjadi penyebab utama meningkatnya GRK di atmosfir bumi. Ekonomi pasar yang mendorong model produksi yang tak hentinya mengubah sumber daya alam menjadi komoditas dan terus-menerus menciptakan permintaan baru dipastikan ikut menjadi penyebab dari meningkatnya konsumsi bahan bakar fosil terutama di negara maju. Sistem ekonomi pasar menyebar secara tak merata. Di jantung ranah lahirnya yaitu di belahan Bumi utara, ekonomi pasar telah berkembang secara berlebihan, sedangkan di belahan Bumi selatan ekonomi pasar hadir dalam bentuk yang agak terbelakang. Karena itu, dampak lingkungan yang dihasilkan juga tersebar secara heterogen. Salah satu contoh yang paling jelas adalah perbedaan tingkat emisi GRK per-kapita. Satu orang Amerika Serikat (AS) menghasilkan efek emisi sebanding dengan 17 orang Maldive, 19 orang India, 30 orang Pakistan, 49 orang Sri Lanka, 107 orang Bangladesh, 134 orang Bhutan, dan 269 orang Nepal. Meskipun menjadi penyumbang GRK terbesar di dunia, namun secara konsisten AS dengan gigih menolak pengurangan emisi GRK ini. Bahkan George Bush senior pernah menggertak pertemuan puncak Rio de Janeiro dengan pernyataan Gaya hidup Amerika bukan untuk dinegosiasi (Simpang Johannesburg, Walden Bellob). Negara-negara maju lainnya seperti Eropa dan Jepang pun sempat terkejut dan ngeri dengan pernyataan ini. Tapi seiring perjalanan waktu, akhirnya gaya hidup yang didasarkan pada konsumsi pun kembali menjadi panglima juga bagi Jepang dan Eropa. Hal itu disebabkan konsumsi yang senantiasa meningkat adalah resep umum dalam mempertahankan keberlanjutan ekonomi pasar. Dampak lingkungan dari ekonomi pasar yang terus berkembang dipastikan lebih jauh dari yang terungkap pada angka-angka statistik. Hal itu dikarenakan untuk menanggapi maraknya gerakan lingkungan di negaranya, negara di belahan bumi utara telah menggeser beban keseimbangan lingkungan global ke pundak negara di belahan Bumi selatan. Kondisi tersebut nampak ketika Jepang menggapai standar kualitas lingkungan hidup mereka dengan cara memacu konsumsi sumber daya alam dan produksi limbah di wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara. Konsumsi Jepang menyerap 70% dari kayu yang ditebang (kebanyakan secara ilegal) di Filipina dari 1950-an sampai 1990-an. Konsumsi komoditas di Jepang berasal dari produksi yang diletakkan jauh dari negara itu. Mulai tahun 1960-an, proses produksi massal yang padat polusi ditransfer secara masif ke kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara termasuk Indonesia, lengkap dengan dampak
[mediacare] Marginalisasi Warga Kota Jakarta
Kolom Opini Koran TEMPO, 5 April 2007 Marginalisasi Warga Kota Jakarta Oleh: Firdaus Cahyadi Kaukus Lingkungan Hidup Jakarta Tahun ini dipastikan Jakarta akan menggelar perhelatan besar berupa Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) langsung. Hingga tulisan ini dibuat, kandidat yang sudah secara resmi mendapat tiket dari partai politik (parpol) untuk maju dalam pilkada mendatang adalah Fauzi Bowo dan Adang Dorojatun. Di saat parpol-parpol sibuk membangun koalisi untuk memberikan tiket kepada para kandidat calon gubernur (Cagub) Jakarta, warga kota dibiarkan hanya menjadi penonton yang tidak bisa mempengaruhi keputusan parpol dalam pemberian tiket pada salah satu cagub tersebut. Seakan-akan pilkada DKI Jakarta mendatang merupakan agenda parpol sementara keterlibatan warga kota hanya diposisikan manjadi semacam stempel saja pada saat pencoblosan kelak. Sebenarnya sejak awal Parpol bisa melibatkan warga kota untuk ikut menentukan kandidat yang akan diberi tiket dalam Pilkada mendatang, sayangnya itu tidak dilakukan oleh mereka. Papol seharusnya dapat melakukan uji publik terlebih dahulu terhadap para kandidat sebelum diputuskan untuk mendapat tiket maju ke ajang Pilkada. Warga kota berhak ikut terlibat sejak awal dari penentuan calon kandidat Cagub karena merekalah yang akan memilih dan menanggung akibat dari pilihannya pada Pilkada Jakarta mendatang. Dengan menjadikan proses penentuan tiket bagi kandidat Cagub hanya merupakan persoalan internal parpol tak ubahnya sebagai upaya merduksi kedaulatan rakyat kedalam sebuah kedaulatan parpol yang sangat elitis. Dominannya kedaulatan parpol dan absennya kedaulatan warga kota dalam pilkada Jakarta semakin nampak dengan tidak masuknya agenda-agenda penyelesaian persoalan warga kota dalam kegiatan kampenye -baik kampenye secara terselubung maupun terang-terangan- dari para Cagub tersebut. Selama ini mereka lebih mencitrakan dirinya sebagai penjelmaan dari sinterklas yang tiba-tiba sangat ramah menyapa warga kota. Padahal yang diharapkan dari mereka adalah sebuah gagasan besar yang mampu mengantarkan kota ini kearah yang lebih ramah bagi para penghuninya baik secara sosial maupun lingkungan. Harapan itu didasarkan pada kenyataan bahwa selama ini faktor sosial dan lingkungan hidup hanya disinggung dalam pembangunan kota secara sambil lalu saja, itupun terbatas pada penanggulangan persampahan, banjir dan hal-hal serupa, namun tidak dalam arus tengah strategi pembangunan kawasan perkotaan. Selama ini isu-isu sosial dan lingkungan baru menjadi perhatian pemerintah setelah ada protes dari warga kota. Hingga kini pola pembangunan Jakarta yang dilaksanakan adalah sama dengan pola pembangunan abad ke-20. Padahal pola itu telah disepakati untuk dirubah dalam World Summit on Sustainable Development (2002) menjadi pola pembangunan berkelanjutan yang tertuju pada keberlanjutan ekonomi, sosial dan ekologi. Sehingga faktor sosial dan ekologi tidak lagi menjadi tempelan atau appendiks dari kebijakan pembangunan, tetapi masuk ke arus tengah pembangunan bersama-sama dengan faktor ekonomi. Ini berarti bahwa pemilihan modal sosial dan modal ekologi harus diperhitungkan biaya-manfaatnya dan disejajarkan dengan biaya-manfaat penggunaan modal ekonomi. Modal ekonomi, seperti mesin pabrik, selalu dihitung nilai depresiasinya per tahun sesuai dengan ausnya modal akibat penggunaannya. Apabila habis usia mesin, sudah tersedia dana yang terakumulasi dari nilai depresiasi tahunan. Ironisnya, perhitungan depresiasi ini tidak diterapkan dalam memanfaatkan modal alam. Eksploitasi sumber daya air di Jakarta dapat dijadikan contoh dalam hal ini. Air tanah disedot tanpa memperhitungkan keberlanjutan ketersediaannya, sehingga melahirkan rongga kosong di bawah tanah yang bisa ambruk. Alam dirubah semakin besar untuk digantikan oleh bangunan ciptaan manusia. Biaya serta implikasi perubahan alam ini mempengaruhi keseimbangan dan keberlanjutan kehidupan isi alam. Tetapi semua perubahan ini tidak memperoleh pergantian dan perkayaannya, sehingga warga kota hidup dalam lingkungan alam yang semakin mundur kualitasnya. Pertanyaan berikutnya tentu saja sudahkah para Cagub Jakarta beranjak dari paradigma pembangunan usang yang hanya mengedepankan pertumbuhan ekonomi tersebut? Rasanya tak satupun kandidat DKI-1 tersebut beranjak dari paradigma usang yang telah diusung gubernur-gubernur sebelumnya. Kepentingan politik yang diusung Cagub beserta parpol pendukungnya semakin terlihat hanya berorientasi jangka pendek, padahal kepentingan sosial dan lingkungan memerlukan orientasi jangka panjang. Hal ini dapat menjelaskan mengapa para kandidat Cagub beserta parpol pendukungnya tersebut lebih senang untuk melakukan kampanye dengan tebar pesona daripada kampenye dengan cara tebar gagasan dan program dalam
Re: [mediacare] Re: Tindakan FPI, PII dkk sangat memalukan!
Jadi inget tahun 1996, saat itu saya nyebar majalah TEMPO interaktif yang pada waktu itu dibredel, di Kampus. Saya kemudian dipanggil oleh para petinggi kampus, dituduh nyebarin paham kiri (komunis) di kampus dan diancam mau dicabut beasiswa saya... ha..ha..padahal saya lahir jauh setelah PKI dibubarkan, saya juga ga pernah selesai membaca buku Das Kapital-nya Karl Marx... Beka Ulung Hapsara [EMAIL PROTECTED] wrote: Pak GG, Apakah anda punya bukti bahwa papernas itu alirannya komunis? Apakah partai/calon partai -apapun partainya- yang menyuarakan tentang kemiskinan, berpihak kepada petani, buruh itu dengan mudah dicap alirannya komunis? Pendapat saya, peristiwa kemarin membuktikan bahwa selama ini kekerasan selalu menjadi alat teror untuk melumpuhkan orang-orang yang dianggap berseberangan, bukan hanya dilakukan oleh militer.polisi tetapi juga oleh masyarakat sipil.. ditengah peradaban yang menonjolkan pengetahuan dan kecerdasan, ternyata sebagian masyarakat masih bertingkah laku primitif, pakai embel-embel agama lagi..:( selain itu, fenomena kekerasan yang dilakukan FPI dan kroninya, saya kira tidak berdiri dengan sendirinya, terdapat kepentingan politik yang kental untuk mempertahankan pengaruh dan kekuasaan dari segelintir orang, ditambah dengan tidak adanya hukuman yang setimpal bagi setiap individu yang melakukan kejahatan/tindak pidana secara terorganisir, maka semakin bebaslah orang/organisasi untuk berbuat semaunya bahkan dengan jalan kekerasan.. goenardjoadi [EMAIL PROTECTED] wrote: Mas Firdaus, Papernas itu partai baru pengganti PRD Partai Rakyat Demokratik, aliran komunis, salam, GG --- In mediacare@yahoogroups.com, firdaus cahyadi [EMAIL PROTECTED] wrote: Dear all, Sebagai seorang muslim saya malu, kecewa dan marah terhadap prilaku yang ditunjukkan oleh kawan2 FPI, FBR, PII,Front pembela merah putih dan ormas2 lainnya.. Saya jadi bertanya-tanya apa bedanya tindakan mereka (FPI, FBR, PII,Front pembela merah putih dan ormas2 lainnya tsb) dengan Fir'aun yang mengganggap dirinya Tuhan dan menghukum orang2 yang tidak sepaham dengannya...sungguh-sungguh memprihatinkan kelakuan ormas2 yang militeristik dan fasis tersebut. Jika diakitkan dengan Pilkada Jakarta, tindakan premanisme yang dilakukan oleh FPI, FBR dan PII di jakarta kemaren itu sebagai black campaign terhadap PKS. Sulit untuk tidak menduga kalo Cagub DKI yang diusung PKS menag dalam Pilkada DKI mendatang menang maka akan semakin menyuburkan tumbuhnya dan arogansi kelompok yang mengatasnamakan islam tapi prilakunya sangat arogan tsb. = PERNYATAAN SIKAP PERHIMPUNAN RAKYAT PEKERJA (PRP) Tangkap pelaku penyerangan terhadap massa Papernas !!! Hentikan tindakan diskriminatif politik terhadap kelompok tertentu !!! Salam rakyat pekerja, Hari ini kembali terjadi pembungkaman terhadap nilai-nilai demokrasi yang seharusnya dilindungi oleh negara. Hak individu dan kelompok tertentu untuk dapat mengungkapkan pendapatnya, ternyata masih saja menjadi barang yang langka di Indonesia ini. Ini terbukti dengan penyerangan yang dilakukan oleh kelompok Laskar Pembela Islam laskar di bawah bendera Front Pembela Islam terhadap massa Partai Persatuan Pembebasan Nasional (Papernas). Sejak pagi rencana Papernas untuk menggelar deklarasi partainya di Tugu Proklamasi memang telah mendapat ancaman dari berbagai organisasi massa (ormas) yang menentang ajaran komunis gaya baru. Ormas-ormas seperti Front Pembela Islam (FPI), Front Betawi Rempug (FBR), Pelajar Islam Indonesia (PII), Front Pembela Merah Putih dan beberapa ormas lainnya telah menduduki Tugu Proklamasi, tempat yang menjadi rencana digelarnya deklarasi Papernas. Mereka berusaha membatalkan acara deklarasi Papernas di Tugu Proklamasi dengan alasan karena Papernas mengusung ajaran komunis. Sudah beberapa kali acara Papernas dibubarkan oleh ormas-ormas Islam karena diduga mengusung ajaran komunis. Namun sebenarnya hal itu menjadi tidak masuk akal ketika kita berpikir bahwa ajaran komunis telah dilarang di Indonesia. Jelas bahwa TAP MPRS No XXV tahun 1966 yang menyatakan pelarangan ajaran Marxisme, Leninisme, dan Komunisme dilarang di Indonesia. Bahkan tidak ditemukan dalam anggaran dasar Papernas yang menyebutkan bahwa Papernas mengusung ajaran komunis. Artinya pembubaran tersebut tentunya dilatarbelakangi oleh kepentingan lain selain masalah ideologi. Isu yang rencananya akan diusung oleh Papernas dalam aksinya kali ini di Jakarta , yaitu tentang masalah pendidikan dan kesehatan untuk rakyat serta masalah kemiskinan. Dan sebenarnya itu juga merupakan hak mereka (anggota Papernas) untuk melakukan aksi dan deklarasi, karena jelas hak tersebut dilindungi oleh negara. Penyerangan terhadap massa Papernas pun dilakukan oleh massa FPI di JL Dukuh Atas. Massa Papernas yang sebagian besar
[mediacare] Saya tidak membenci PKS - Re: Tindakan FPI
Jangan salah, saya tidak membenci PKS. Saya cuma ingin PKS bersikap dalam hal ini...jangan biarkan nama baik Islam diinjak-injak oleh para laskar yang selalu haus darah itu.. He..he..tahun 2004 kemaren saya pilih PKS lho..pada waktu itu saya pilih Rama Pratama... respati putra [EMAIL PROTECTED] wrote: mas firdaus nih salah alamat ya, jngn kaitkan pks dengan ormas2 itu, coba anda tidak melihat setiap pemilu kader pks selalu berkampanye dengan damai, kalau demo pun juga demikian, coba anda bisa tunjukkan bukti bahwa setiap acara atau kegiatan yg di buat pks akan rusuh, jangan karna kebencian anda sehingga menutup mata anda dari apa yg terjadi, pernah anda mendengar massa pks rusuh atau rebutan kepemimpinan dalam tubuh partainya?, saya bukan orang pks saya hanya mengamati media dan coba berfikir dengan jernih saja, dan saya juga bukan simpatisan mereka.ingat obyektif itu perlu - Original Message From: firdaus cahyadi [EMAIL PROTECTED]
[mediacare] Tindakan FPI, PII dkk sangat memalukan!
Dear all, Sebagai seorang muslim saya malu, kecewa dan marah terhadap prilaku yang ditunjukkan oleh kawan2 FPI, FBR, PII,Front pembela merah putih dan ormas2 lainnya.. Saya jadi bertanya-tanya apa bedanya tindakan mereka (FPI, FBR, PII,Front pembela merah putih dan ormas2 lainnya tsb) dengan Fir'aun yang mengganggap dirinya Tuhan dan menghukum orang2 yang tidak sepaham dengannya...sungguh-sungguh memprihatinkan kelakuan ormas2 yang militeristik dan fasis tersebut. Jika diakitkan dengan Pilkada Jakarta, tindakan premanisme yang dilakukan oleh FPI, FBR dan PII di jakarta kemaren itu sebagai black campaign terhadap PKS. Sulit untuk tidak menduga kalo Cagub DKI yang diusung PKS menag dalam Pilkada DKI mendatang menang maka akan semakin menyuburkan tumbuhnya dan arogansi kelompok yang mengatasnamakan islam tapi prilakunya sangat arogan tsb. = PERNYATAAN SIKAP PERHIMPUNAN RAKYAT PEKERJA (PRP) Tangkap pelaku penyerangan terhadap massa Papernas !!! Hentikan tindakan diskriminatif politik terhadap kelompok tertentu !!! Salam rakyat pekerja, Hari ini kembali terjadi pembungkaman terhadap nilai-nilai demokrasi yang seharusnya dilindungi oleh negara. Hak individu dan kelompok tertentu untuk dapat mengungkapkan pendapatnya, ternyata masih saja menjadi barang yang langka di Indonesia ini. Ini terbukti dengan penyerangan yang dilakukan oleh kelompok Laskar Pembela Islam laskar di bawah bendera Front Pembela Islam terhadap massa Partai Persatuan Pembebasan Nasional (Papernas). Sejak pagi rencana Papernas untuk menggelar deklarasi partainya di Tugu Proklamasi memang telah mendapat ancaman dari berbagai organisasi massa (ormas) yang menentang ajaran komunis gaya baru. Ormas-ormas seperti Front Pembela Islam (FPI), Front Betawi Rempug (FBR), Pelajar Islam Indonesia (PII), Front Pembela Merah Putih dan beberapa ormas lainnya telah menduduki Tugu Proklamasi, tempat yang menjadi rencana digelarnya deklarasi Papernas. Mereka berusaha membatalkan acara deklarasi Papernas di Tugu Proklamasi dengan alasan karena Papernas mengusung ajaran komunis. Sudah beberapa kali acara Papernas dibubarkan oleh ormas-ormas Islam karena diduga mengusung ajaran komunis. Namun sebenarnya hal itu menjadi tidak masuk akal ketika kita berpikir bahwa ajaran komunis telah dilarang di Indonesia. Jelas bahwa TAP MPRS No XXV tahun 1966 yang menyatakan pelarangan ajaran Marxisme, Leninisme, dan Komunisme dilarang di Indonesia. Bahkan tidak ditemukan dalam anggaran dasar Papernas yang menyebutkan bahwa Papernas mengusung ajaran komunis. Artinya pembubaran tersebut tentunya dilatarbelakangi oleh kepentingan lain selain masalah ideologi. Isu yang rencananya akan diusung oleh Papernas dalam aksinya kali ini di Jakarta , yaitu tentang masalah pendidikan dan kesehatan untuk rakyat serta masalah kemiskinan. Dan sebenarnya itu juga merupakan hak mereka (anggota Papernas) untuk melakukan aksi dan deklarasi, karena jelas hak tersebut dilindungi oleh negara. Penyerangan terhadap massa Papernas pun dilakukan oleh massa FPI di JL Dukuh Atas. Massa Papernas yang sebagian besar wanita dan ibu-ibu lari ketakutan ketika massa FPI tersebut melakukan penyerangan. Beberapa orang dari massa Papernas kemudian terluka karena dihujani lemparan batu oleh massa FPI. Ini jelas merupakan perlakuan yang sangat tidak manusiawi dan tidak menghormati nilai-nilai Hak Asasi Manusia seseorang. Dengan adanya penyerangan dari FPI dan penolakan beberapa ormas yang berusaha membatalkan deklarasi Papernas, jelas itu merupakan pelanggaran HAM. Itu merupakan pembungkaman terhadap hak-hak seseorang atau kelompok dalam mengungkapkan pendapatnya. Bahkan tindakan penyerangan oleh FPI yang merupakan bagian dari tindakan kekerasan merupakan tindakan yang melanggar hukum di Indonesia. Diketahui akibat penyerangan tersebut, beberapa anggota Papernas mengalami luka-luka dan takut untuk pulang. Akibat penyerangan tersebut juga telah merugikan supir-supir bus yang mengangkut massa Papernas, karena bus-bus yang ditumpangi oleh massa Papernas dihancurkan oleh massa FPI. Maka dari itu, kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP) menyatakan sikap: Tangkap dan adili para pelaku penyerangan terhadap massa Papernas. Karena jelas tindakan tersebut merupakan tindakan yang melanggar hukum dan HAM, dan harus ditindak tegas oleh aparat kepolisian. Bubarkan ormas-ormas yang melanggar hukum dan HAM serta menyebarkan rasa ketakutan bagi rakyat. Ormas-ormas tersebut seharusnya tidak dibiarkan melakukan main hakim sendiri dan menyebarkan rasa ketakutan bagi masyarakat. Maka tidak lebih sebenarnya ormas-ormas tersebut seperti gerombolan preman yang seharusnya dibubarkan oleh pemerintah. Hentikan segala tindakan kekerasan, intimidasi dan diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Karena mengeluarkan
[mediacare] Walhi Minta Pembuktian di Lokasi Luapan
Gugatan Perdata Kasus Lapindo Walhi Minta Pembuktian di Lokasi Luapan Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia meminta penyelesaian mediasi gugatan terhadap 13 tergugat dalam kasus lumpur panas Lapindo diselesaikan dengan cara check in the spot (membuktikan gugatan di lokasi luapan) di Sidoarjo, Jawa Timur. Kuasa hukum Walhi Firman Wijaya dalam persidangan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (27/3), merekomendasikan hal itu karena kasus Lapindo menyangkut kepentingan masyarakat luas. Tidak hanya korban yang terkena dampaknya, namun sektor-sektor di sekitar lokasi juga mengalami imbasnya. Tidak ada yang bisa memprediksi daya rusak lumpur panas itu. Untuk itulah kami ingin mengubah sesuatu yang sifatnya mediasi menjadi forum pembuktian di lapangan melalui checking in the spot, kata Firman. Mediasi lapangan ini, kata Firman, akan mempermudah pembuktian, sehingga bisa segera diketahui siapa yang bertanggung jawab dalam rangka pemulihan lingkungan yang rusak akibat lumpur panas Lapindo. Kami ini kan tidak menggugat ganti ruginya. Kami hanya ingin membuktikan siapa yang bertanggung jawab dalam permasalahan ini. Ada unsur kelalaian, atau unsur yang lain. Jadi, titik tekannya pengembalian lingkungan. Bukan ganti rugi, kata Firman. Dalam gugatannya Walhi menggugat 13 pihak yang dinilai ikut bertanggung jawab dalam kasus lumpur panas Lapindo di Sidoarjo, yaitu PT Lapindo Brantas Inc, PT Energi Mega Persada Tbk, Kalila Energy Limited, Pan Asia Enterprise Ltd, PT Medco Energi Tbk, Santos Australia, Presiden RI, Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Gubernur Provinsi Jawa Timur, dan Bupati Kabupaten Sidorajo. Dari 13 tergugat hanya lima pihak yang hadir dalam persidangan hari ini, yaitu PT Lapindo Bantas Incorporated, PT Energi Mega Persada Tbk, Kalila Energy Limited, Pan Asia Enterprise Ltd, dan Santos Australia. Karena tidak semua tergugat hadir, majelis hakim yang diketuai Sudarmaji menunda persidangan dan meminta tergugat lainnya hadir dalam persidangan selanjutnya. Usai persidangan kuasa hukum PT Lapindo Brantas, Fauzi Jurnalis, menyatakan kasus Lapindo hanya disebabkan faktor alam. Apa yang terjadi di Sidoarjo lebih karena gerakan tektonik yang menyebabkan erupsi vulkanik, katanya. Sementara kuasa hukum lain PT Lapindo, Andi Nababan, menyatakan kliennya tidak memerlukan izin analisis mengenai dampak lingkungan dalam aktivitas eksplorasi di Sidoarjo. Yang diperlukan sebatas rekomendasi dari BP Migas. (E1) - Don't be flakey. Get Yahoo! Mail for Mobile and always stay connected to friends.
[mediacare] Jalan Lain Mengatasi Kemacetan Jakarta
Koran TEMPO, 22 Maret 2007 Jalan Lain Mengatasi Kemacetan Jakarta Oleh: Firdaus Cahyadi Kaukus Lingkungan Hidup Jakarta Jika tidak ada aral melintang maka tahun depan Pemda DKI Jakarta akan kembali mengeluarkan kebijkan baru di bidang transportasi yang bernama Electronic Road Pricing (ERP). Proyek yang akan mengambil area di jalur Blok M-Kota dipastikan menggantikan kebijakan three in one yang dinilai tidak efektif dalam mengendalikan laju penggunaan mobil pribadi sebagai penyebab kemacetan lalu lintas dan polusi udara di Jakarta. Pada prinsipnya ERP adalah upaya untuk mengatur aliran kendaraan dan kemacetan melalui mekanisme pentarifan. Proyek ini nantinya akan mengacu pada pelaksanaan ERP di Singapura yang diterapkan sejak tahun 1998 menggantikan Area Licencing Schame (ALS). Di negeri itu, ERP dibedakan sesuai dengan waktu, zona berkendara dan jenis kendaraan. Dana yang diperoleh dari penerpan sistem ERP tersebut digunakan untuk mengembangkan transportasi publik (Infrastructure Watch, 2005) Sebelumnya di jalur Blok M-Kota sudah banyak kebijakan tranportasi yang dikeluarkan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas seperti three in one, pembukaan jalur busway dan terkahir pelebaran jalan Sudirman-Thamrin pada akhir tahun lalu. Melihat sudah begitu banyaknya kebijakan yang dikeluarkan untuk mengurai kemacetan lalu lintas maka timbul pertanyaan, akankah proyek ERP akan berakhir dengan kegagalan seperti yang lainnya? Ada beberapa parameter yang dapat digunakan untuk mengukur efektifitas proyek ERP ini. Pertama, pemilihan suatu kawasan untuk penerapan proyek ini harus berdasarkan parameter jumlah volume lalu lintas di daerah tersebut. Semakin tinggi jumlah volume kendaraan di suatu kawasan akan menjadi prioritas utama dari penerapan proyek ini. Dengan parameter tersebut diharapkan proyek ini mampu menurunkan secara significant kemacetan lalu lintas di Jakarta. Hasil penelitian Clean Air Project (CAP) Swisscontact tahun 2005 mengenai volume kendaraan dan polusi udara justru menyebutkan pada saat jam kerja volume kendaraan di jalan Kyai Tapa, Jakarta Barat paling tinggi dibandingkan di kawasan lainnya termasuk Jalan Thamrin (jalur Blok M-Kota). Penelitian itu juga menyebutkan bahwa pada hari libur volume lalu lintas di jalan Kyai Tapa tetap lebih tinggi dibandingkan dengan hari kerja. Pertanyaannya berikutnya tentu saja mengapa Jalan Kyai Tapa tidak menjadi prioritas penerapan proyek ERP? Kedua, proyek ERP ini harus didahului atau minimal diikuti dengan upaya pemebnahan tata ruang kota Jakarta secara menyeluruh. Penyebab utama kemacetan lalu lintas di Jakarta adalah makin jauhnya permukiman penduduk dari pusat-pusat kegiatan terutama tempat-tempat bekerja. Peningkatan aktivitas ekonomi di Jakarta mengakibatkan harga tanah melambung tinggi sehingga tidak terjangkau oleh warga kebanyakan. Sehingga, kebanyakan warga hanya dapat membeli rumah yang letaknya di pinggir kota dan untuk aktivitas sehari-hari mereka memilih untuk menggunakan kendaraan bermotor pribadi. Hal itu jelas terkait dengan kebijakan tata ruang kota bukan semata mata masalah transportasi. Keberhasilan penerapan proyek ERP di Singapura tidak bisa dicontek habis karena kondisi geografis, sosial, anatomi kemacetan lalu lintas dan tata ruang kota Singapura berbeda dengan Jakarta. Berbeda dengan Singapura, di Jakarta untuk mengatasi kemacetan lalu lintas yang utama harus dilakukan adalah membenahi tata ruang kota. Besarnya daya tarik Jakarta menjadi faktor utama yang membangkitkan lalu lintas di kota ini. Harus ada intervensi dalam kebijakan tata ruang kota Jakarta untuk membagi daya tarik kota tersebut dengan daerah lainnya. Kota ini harus secara sukarela dan bertahap merelokasi kawasan-kawasan komerisal yang padat kendaraan ke luar Jakarta. Pembangunan hypermarket serta mal-mal perlu dibatasi agar tidak memadatkan Jakarta dan diusahakan penyebarannya ke luar kota. Bahkan Washington DC sebagai pusat Pemerintahan Amerika Serikat dan Paris sebagai pusat Pemerintahan Perancis mengharuskan mal-mal dibangun di luar kota. Kebijakan itu didasarkan pada kenyataan bahwa pengunjung mal-mal adalah konsumen yang berkendaraan pribadi. Dengan mengayunkan langkah menyebarkan daya tarik pembangunan lebih adil dan lebih luas dalam membangun kawasan, ditopang oleh sistem angkutan yang bersifat komprehensif mencakup berbagai moda darat, sungai, laut dan udara dengan mengacu pada perencanaan tata ruang yang memperhitungkan pola pembangunan bekelanjutan dengan dimensi ekonomi, sosial dan ekologi maka proyek busway, monorel dan ERP dapat diharapkan akan berjalan efektif. - Don't be flakey. Get Yahoo! Mail for Mobile and always stay connected to friends.
[mediacare] Emil Salim: Tunda Pengesahaan RUU Tata Ruang
SUARA PEMBARUAN DAILY/22-03- 07 [JAKARTA] Rancangan Undang-Undang (RUU) Penataan Ruang yang rencananya akan disahkan rapat paripurna DPR, Rabu (28/3), berpotensi besar merusak lingkungan di kemudian hari. Karena itu, sebelum dilakukan perbaikan substansi yang krusial, seharusnya DPR dan pemerintah menunda rapat paripurna pengambilan keputusan atas RUU tersebut. Peringatan itu disampaikan tokoh lingkungan nasional, Emil Salim, saat diskusi bertema kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup dalam RUU Kementerian Negara, di Jakarta, Rabu (21/3). Pengesahan RUU itu (Penataan Ruang) itu harus ditunda dan harus melakukan perbaikan-perbaikan mendasar, ujar Emil Salim. Menurut mantan Menteri Lingkungan Hidup itu, kerusakan lingkungan yang bakal terjadi di kemudian hari akan sangat besar, jika DPR dan pemerintah memaksakan pengesahan RUU ini sesuai jadwal yang ditentukan. Dikatakan, terdapat dua kesalahan utama yang ada dalam draft RUU Penataan Ruang. Pertama, paradigma yang dipakai dalam menyusun adalah pendekatan wilayah bukan pendekatan ekosistem. Dengan menggunakan pendekatan ini, kata Emil, yang dimaksud penataan ruang ke depan hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata dan tidak memikirkan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari pembangunan tersebut. Persoalan kedua yang juga tidak kalah pentingnya, yaitu dikuranginya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Kita tidak perlu heran jika RUU ini sangat berorientasi fisik, karena disusun oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang di bawah Departemen Pekerjaan Umum. RUU ini telah mengebiri hak masyarakat untuk ikut serta terlibat dalam proses perencanaan penataan ruang. Saya melihat isi RUU ini bukan lagi penataan ruang, tetapi RUU perusakan ruang, tegasnya. Emil Salim melihat sejumlah RUU yang tengah dibahas saat ini sangat tidak berpihak kepada lingkungan, padahal dampak yang bakal ditimbulkannya sangat besar. Dia menyebutkan selain RUU Penataan Ruang, RUU Ibu Kota DKI Jakarta, RUU Pertambangan juga tidak berpihak pada lingkungan. *Bapedal* Emil Salim juga setuju wacana yang dikemukakan dalam diskusi tersebut yakni menghidupkan kembali Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) sebagai alat untuk menertibkan pembangunan yang merusak lingkungan. Dengan dihapusnya Bapedal tahun 2002, saat ini Kementerian Negara Lingkungan Hidup tidak memiliki tangan untuk menghukum para perusak lingkungan. Untuk itu badan ini harus dihidupkan lagi, kata Emil. Hal serupa diungkapkan anggota DPR, Sonny Keraf dan aktivis lingkungan, Ahmad Safrudin. Menurut Sonny, menghidupkan kembali Bapedal merupakan hal realistis yang biasa dilakukan Kementerian LH dalam waktu dekat untuk mengendalikan kerusakan lingkungan ketimbang berpikir untuk meningkatkan status menjadi Departemen dalam RUU Kementeiran Negara. Ahmad Safrudin mengatakan, tidak adanya Bapedal membuat proses monitoring pembangunan menjadi kurang maksimal. Dia berharap dengan adanya Bapedal, laju kerusakan lingkungan bias dikurangi dan akhirnya dihentikan. Sedangkan Menteri Negara LH, Rahmat Witoelar, mengatakan kelembagaan memang penting, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana komitmen pemangku jabatan itu terhadap lingkungan. [E-7] - Don't pick lemons. See all the new 2007 cars at Yahoo! Autos.
[mediacare] Tolong Berantas Peredaran VCD Porno di Cawang!
Dear All, Setiap hari saya lewat cawang tepatnya di bawah jalan tol atau sebelum underpass UKI untuk menunggu bus ke Bekasi. Di situ banyak sekali para penjual VCD Porno yang mudah sekali diakses oleh publik termasuk anak-anak di bawah umur, bahkan tadi saya melihat ada anak SMP yang melakukan transaksi dengan penjual VCD Porno tsb. Hal itu tentu memprihatinkan kita bersama.. Untuk itu jika di milis ini ada anggota Polri, mohon segera berantas peredaran VCD Porno di cawang tsb, Jangan biarkan anak2 kita jadi korban para pemilik modal yang tanpa merasa bersalah telah melecehkan dan mengeksploitasi perempuan tsb. Salam, Firdaus - Now that's room service! Choose from over 150,000 hotels in 45,000 destinations on Yahoo! Travel to find your fit.
[mediacare] Korban Banjir Menolak Direlokasi
Korban Banjir Menolak Direlokasi MENTENG, WARTA KOTA -- Sejumlah korban banjir yang tinggal di bantaran sungai secara tegas menolak rencana Pemerintah Provinsi DKI untuk merelokasi mereka. Mereka menilai, upaya Gubernur DKI, Sutiyoso, itu sebagai bentuk arogansi dan ketidakadilan. Padahal selama ini penyebab banjir di Jakarta bukan karena rumah warga yang berada di pinggiran sungai, tapi akibat berkurangnya ruang terbuka hijau dan daerah resapan air akibat pembangunan. Harusnya yang digusur itu bukan kita, tapi bangunan seperti mal dan perumahan mewah yang banyak merusak daerah resapan air dan ruang terbuka hijau, ujar Salim (60), warga Semper Barat, Jakarta Utara, di Kantor LBH Jakarta, Jalan Mendut, Jakpus, Kamis (22/2) siang. Penolak warga tersebut mendapat dukungan dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan aktivis lingkungan hidup yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Untuk Kota Yang Manusiawi. Selain pengurus LBH Jakarta, hadir dalam kesempatan tersebut aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Kaukus Lingkungan Hidup, UPC, Fakta, LBH Apik, serta sejumlah LSM lainnya. Resa F Hutabarat dari LBH Jakarta menegaskan, rencana pemerintah yang akan menggusur warga yang tinggal di bantaran sungai harus ditolak. Opini yang mendasari bahwa banjir di Jakarta akibat banyak warga yang tinggal di bantaran kali perlu diuji kebenarannya. Menurut Resa, sampai saat ini tidak ada satupun pejabat Pemerintah yang menyatakan bahwa permukiman mewah yang telah menutupi resapan air hingga 70 persen di Pantai Indah Kapuk merupakan penyebaba banjir. Artinya, dalam beropini pemerintah daerah sudah tumpang tindih dan diskriminasi. Sehingga tidak mengherankan jika kebijakan yang dikeluarkan juga bersifat diskriminasi, ujar Resa. (wid) Sumber: Warta Kota - No need to miss a message. Get email on-the-go with Yahoo! Mail for Mobile. Get started.
[mediacare] TransJakarta tak mampu mengurai kemacetan Ibu Kota
Opini Harian Bisnis Indonesia (24 Februari 2007) TransJakarta tak mampu mengurai kemacetan Ibu Kota Oleh Firdaus Cahyadi Kaukus Lingkungan Hidup Jakarta Akhirnya Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso meresmikan pembukaan koridor baru proyek transportasi TransJakarta pada 27 Januari silam. Menurut rencana, Jakarta akan memiliki 15 koridor busway. Pembukaan koridor busway ini diharapkan mampu mengurangi angka kemacetan lalu lintas di Ibu Kota dengan asumsi para pengguna kendaraan bermotor pribadi akan beralih ke sarana transportasi TransJakarta. Dengan berkurangnya angka kemacetan lalu lintas di Jakarta ini dipastikan dapat sekaligus menekan tingkat polusi udara oleh kendaraan bermotor yang pada tahun lalu telah mengakibatkan meningkatnya jumlah hari tidak sehat menjadi 51 hari. Namun, beberapa hari setelah pembukaan jalur busway koridor IV-VII, media massa di Jakarta justru menurunkan laporan tentang kemacetan lalu lintas di koridor-koridor busway tersebut. Kejadian itu tentu saja menimbulkan keraguan publik terhadap kebijakan transportasi massal tersebut dalam mengatasi kemacetan lalu lintas di Jakarta. Jangan-jangan kebijakan proyek TransJakarta memang tidak cocok diterapkan di Jakarta. Sebenarnya tidak ada yang salah dari TransJakarta, bahkan kebijakan ini jika dijalankan secara konsisten akan menjadi simbol keberpihakan Pemda DKI Jakarta terhadap rakyatnya melalui transportasi massal. Permasalahannya adalah, di setiap koridor busway yang sudah dibuka tidak diikuti dengan kebijakan yang mampu menekan penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Yang terjadi justru sebaliknya, di koridor busway yang sudah dibuka itu juga ada kebijakan yang memfasilitasi penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Pelebaran jalan Sudirman-Thamrin pada tahun lalu dapat dijadikan contoh dalam hal ini. Seharusnya begitu sebuah koridor busway dibuka, maka pada saat itu juga di kawasan itu dijadikan sebagai kawasan terbatas bagi kendaraan bermotor pribadi. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam menciptakan kawasan terbatas bagi kendaraan bermotor pribadi ini. Operasikan feeder Pertama, segera mengoperasikan sistem angkutan pengumpan (feeder) untuk TransJakarta terutama untuk daerah di Botabek (Bogor, Tangerang, dan Bekasi). Hal itu penting karena semakin hari semakin besar jumlah pelaju dari daerah Botabek menuju Jakarta. Bahkan di antaranya memakai kendaraan bermotor pribadi yang menyumbang kemacetan lalu lintas di Jakarta. Dengan beroperasinya feeder di kawasan tersebut maka para pelaju yang semula menggunakan kendaraan bermotor pribadi bila ke Jakarta dapat menggunakan fasilitas transportasi publik berupa feeder tersebut. Kedua, memperluas aturan 3 in 1 di daerah yang sudah dilalui koridor busway. Kebijakan ini diharapkan mampu 'memaksa' para pengguna mobil pribadi untuk beralih ke transportasi massal TransJakarta. Ketiga, menerapkan kebijakan pajak khusus bagi para pekerja yang menggunakan kendaraan bermotor pribadi. Kebijakan ini didasari oleh asumsi bahwa pengguna jalan terbanyak adalah para pekerja baik saat berangkat maupun pulang kerja. Secara spesifik, pajak ini dibatasi pada pekerja pengguna kendaraan bermotor pribadi yang bekerja di kawasan padat perkantoran seperti daerah sepanjang Jalan Jend. Sudirman, Kuningan, MH Thamrin serta daerah yang sudah dilalui oleh koridor busway. Keempat, menaikan tarif parkir bagi kendaraan bermotor di area yang sudah dibuka koridor busway-nya. Secara operasional, besarnya kenaikan tarif parkir akan beragam sesuai dengan besarnya kendaraan dan lokasi. Tarif parkir di kawasan bisnis yang padat tentu akan lebih tinggi dibandingkan dengan tarif parkir di kawasan yang tidak terlalu padat penggunaan kendaraan pribadinya. Kelima, secara bertahap merelokasi sentra-sentra pertumbuhan ekonomi di luar kawasan Jakarta, atau istilahnya membagi 'gula-gula' pembangunan ke luar Jakarta. Banyaknya para pelaju dari luar Jakarta untuk mencari nafkah adalah salah satu penyebab kemacetan lalu lintas dan juga permasalahan sosial lainnya. Tanpa upaya memindahkan sentra-sentra ekonomi ke luar Jakarta maka apapun kebijakan transportasi yang dikeluarkan tidak akan mampu mengatasi problem kemacetan lalu lintas di Jakarta secara tuntas dan permanen. Pemindahan bandar udara komersial Halim dan Kemayoran ke Cengkareng dan pemindahan sebagian kegiatan belajar mengajar Universitas Indonesia (UI) dari Salemba ke Depok dapat menjadi contoh dalam hal ini. Penambahan jalan Pertanyaan berikutnya adalah, apakah kebijakan pembangunan di Jakarta menuju ke arah sana? Dari berbagai pemberitaan di media massa nampaknya Pemda DKI Jakarta masih akan menggunakan logika penambahan panjang jalan baru untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di samping kebijakan yang berpihak pada pengembangan transporasi massal. Hal itu nampak dari rencana pembangunan enam ruas jalan tol
[mediacare] Press Release-Peringatan Keras:Hentikan Pembangunan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu!
Press Release: 26 Februari 2007 Untuk Wartawan Metropolitan, Humaniora dan Lingkungan Hidup Peringatan Keras: Hentikan Pembangunan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu! Bencana banjir dan meningkatnya jumlah hari dengan kategori udara tidak sehat di Jakarta ternyata tidak menyurutkan Pemerintah Pusat melalui Departemen Pekerjaan Umum (DPU) untuk memacu pembangunan infrastruktur di Jakarta yang tidak ramah lingkungan. Hal itu nampak dari ditandatanganinya Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol /PPJT (Pos Kota, 26 Februari 2007) sebagai awal dari dimulainya pembangunan jalan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu). Pembangunan jalan tol sepanjang 21,042 Km dan menelan biaya sekitar Rp. 6,1 trilyun ini dipastikan akan gagal memecahkan masalah kemacetan lalu lintas di Jakarta, sebaliknya pembangunan jalan tol ini justru akan memperparah kemacetan lalu-lintas di Jakarta. Pasalnya, pembangunan jalan tol dalam kota akan merangsang pemakaian kendaraan pribadi sehingga akan menimbulkan kemacetan lalu lintas yang semakin parah dan akan berujung pada meningkatnya polusi udara. Sebuah studi menyatakan bahwa pertambahan jalan sepanjang 1 km di Jakarta akan selalu dibarengi dengan pertambahan kendaraan sebanyak 1923 mobil pribadi (Studi Kelayakan Pembangunan Jalan tol Dalam Kota di Wilayah DKI Jakarta, PT. Pembangunan Jaya, Mei 2005) Prof. Emil Salim, dalam sebuah tulisannya yang dikirimkan ke Kaukus Lingkungan Hidup Jakarta (Klin-J) menyebutkan bahwa lingkar spiral jalan-kendaraan yang naik ini memang merangsang pembangunan sehingga meningkatkan produk domestik bruto, tetapi mengabaikan biaya sosial akibat dari pencemaran udara yang merusak kesehatan masyarakat (Jakarta Kota Polusi, Menggugat Hak Warga Atas Udara Bersih) Secara sosial pembangunan jalan tol dari dan menuju kota Jakarta juga akan memperlebar kesenjangan sosial. Hasil studi Universitas Trisakti menyebutkan setiap Rp. 1,- yang diinvestasikan dalam pembangunan jalan tol akan memberikan tambahan pendapatan bagi golongan keluarga kaya (berpenghasilan Rp. 21 juta/bulan) sebanyak 0.2415 kali. Sementara untuk golongan miskin (dengan penghasilan kurang dari Rp.800 ribu/bulan) hanya akan menambah penghasilannya sebesar 0.0095 kali (Budi Santosa, 2006). Untuk itulah Klin-J sebagai sebuah organisasi masyarakat yang concern terhadap keberlanjutan lingkungan hidup di Jakarta mendesak: 1. Pemerintah Pusat melalui DPU untuk segera menghentikan rencana pembangunan jalan tol Becak Ayu 2. Pemda dan DPRD DKI Jakarta segera mengajukan protes dan keberatannya kepada Pemerintah Pusat atas rencana pembangunan jalan tol Becak Ayu yang akan berdampak buruk secara sosial dan lingkungan hidup bagi warga Jakarta. Jika dalam waktu tiga minggu sejak PERINGATAN KERAS ini diterbitkan, Pemerintah tidak segera memenuhi tuntutan tersebut maka Klin-J akan menempuh jalur hukum baik secara pidana maupun perdata. Kontak 1.Dede Nurdin Sadat, Sekjed Kaukus Lingkungan Hidup Jakarta, Hp. 0815 815 44 72 2.Tubagus Haryo Karbiyanto, Koord. Pokja Transportasi Kaukus Lingkungan Hidup Jakarta ,Hp. 0812 948 95 58 3.Firdaus Cahyadi, Koord. Pokja Udara Kaukus Lingkungan Hidup Jakarta, Hp. 0815 132 75 698 - It's here! Your new message! Get new email alerts with the free Yahoo! Toolbar.
[mediacare] Sindrom Jakarta
Koran Republika » Opini Kamis, 22 Februari 2007 Sindrom Jakarta Dradjat Suhardjo Pengelola Program Pascasarjana FTS Perencanaan Universitas Islam Indonesia Banjir Jakarta telah memperingatkan kembali betapa rentan dan berisikonya tinggal di Jakarta. Pada Februari 2002 bencana banjir dengan skala yang lebih kecil juga telah terjadi, dan akan terjadi kembali yang lebih besar bahkan telah ada yang memprediksi tahun 2050 jakarta akan tenggelam (Susanti, 2007. Republika 13 Pebruari). Berbagai pendapat merupakan bentuk sumbangan pemikiran sebagai ungkapan keprihatinan yang mendalam mengapa bencana itu mesti terjadi dan berulang. Bentuk usulan solusi juga bermacam-macam. Ada yang berskala mikro misalnya dengan merekayasa secara lokal di Jakarta dengan menanggul Ciliwung, meningkatkan saluran drainase, dan membuat danau tampungan. Dalam sekala meso atau menengah misalnya dengan penataan hulu hilir Jakarta, Bogor, Puncak dan Cianjur. Sejauh yang dapat saya amati, analisis dan usulan solusi secara makro pada tingkat kebijakan secara nasional belum saya dapatkan. Bencana banjir Jakarta secara substantif adalah masalah nasional yang telah menciptakan kecemasan apakah Jakarta masih mampu sebagai hunian yang aman, nyaman, dan berkelanjutan yang saya sebut sindrom Jakarta. Saya berpendapat, banjir Jakarta akan masih terus berulang, bahkan bakal semakin dahsyat, sepanjang solusinya masih pada tingkat mikro maupun meso. Solusi skala makro pada tingkat nasional secara komprehensif adalah keniscayaan yang wajib ditempuh. Jakarta maupun Pulau Jawa dengan luas 120 ribu km persegi atau 6 persen dari wilayah NKRI telah menampung 120 juta atau 60 persen dari penduduk Indonesia. Pendekatan kapasitas tampung atau carrying capacity adalah kerangka dasar solusi yang harus dipertimbangkan. Perhitungan tingkat kelayakan ketersediaan air dari hidrolog yang pernah mendapatkan penghargaan Kalpataru untuk Pulau Jawa adalah 600 kpt/km persegi. Idealnya Pulau Jawa maksimal didiami 72 juta jiwa. Kini dengan penduduk 120 juta berarti nisbah antara luas lahan dan penduduk adalah 1000 kpt/km2. (Sunyoto, 2007. Kedaulatan Rakyat 9 Februari). Ini berarti kapasitas tampung telah melewati lebih dari 60 persen. Perlu dipahami bahwa air adalah unsur utama bagi kehidupan yang memerlukan jaminan ketersediaan secara kualitas, kuantitas, dan kontinyuitas bagi kehidupan yang berkelanjutan. Kelalaian mendasar Sebelum usulan solusi saya sumbangkan, perlu disimak paradigma pembangunan yang selama ini digunakan untuk membangun Jakarta khususnya dan NKRI pada umumnya. Sejak merdeka di tahun 1945 ada kelalaian yang sangat mendasar bagi para penyelenggara pemerintahan. Enam presiden yang memerintah belum satupun yang melaksanakan pendidikan dengan kuota pembiayaan 20 persen APBN. Selera dari presiden sangat kental mempengaruhi jalannya pemerintahan. Sukarno yang paling visioner dengan gagasan ibu kota negara dipindah ke Palangkaraya, pada kenyataannya hanyalah baru taraf wacana yang tanpa realisasi. Kepentingan praktis dan ekonomis jangka pendek selanjutnya mewarnai gaya para presiden selanjutnya. Ungkapan budaya Jawa mangan ora mangan kumpul, atau makan atau tidak pokoknya berkumpul terus dianut. Dampaknya adalah semua pembangunan terkonsentrasi di Jawa. Paradigma pergerakan penduduk menengarai bahwa suatu kawasan bila makin mudah dijangkau akan makin berpotensi menjadi daerah urban. Keadaan akan makin dipercepat bila terdapat pembangkit ataupun daya tarik yang berupa lapangan pekerjaan yang menjanjikan. Sarana dan prasarana transportasi yang dibarengi penciptaan lapangan kerja di Jawa, khususnya Jakarta, sangat mempercepat konsentrasi penduduk dengan segala dampaknya seperti peningkatan kebutuhan air, dan konsumsi bahan bakar. Selama setengah abad, penduduk telah bertambah menjadi dua kali lipat dengan pola yang sama, yakni menumpuk di Jakarta secara lebih luas di Jawa. Pola ini selain membebani Jawa juga menumbuhkan kekecewaan anak-anak bangsa di luar Jawa. Kelalaian yang sangat fatal adalah kita tidak mau belajar dari negara yang berkembang dan telah menciptakan bangsa perkasa. Ambil contoh misalnya Amerika Serikat. Pada awal merdeka dari penjajahan Inggris tahun 1776 sampai 1830 konsentrasi penduduk masih di sekitar New York. Paham akan kelemahan kondisi tersebut dimulailah migrasi besar-besaran ke pantai barat bagian California yang memang kaya sumber daya alam (SDA) seperti minyak, emas, dan batubara. Tahun 1920 tuntas`sudah distribusi dan integrasi sumber daya manusia (SDM) penduduk Amerika di mana kepadatan tertinggi di pantai barat yang hampir 50 persen luas seluruh Amerika. Dari berbagai latar belakang etnik ternyata mampu menjadi bangsa perkasa. Semboyan e pluribus unum yang berarti dari banyak menjadi satu, ditulis dalam lambang negara elang botak yang menggenggam spanduk dengan tulisan tersebut
[mediacare] WALHI clarifies
The Jakarta Post, February 16, 2007 WALHI clarifies The Jakarta Post's story on Thursday titled Greens divided on Riau deal stated that: The Indonesian Forum for the Environment (WALHI) agreed with Greenomics, saying it would campaign against WWF in the international arena and ask donor countries to suspend their financial aid to the organization. WALHI would like to state that the statement was not true. We are not campaigning against the WWF as an institution. WALHI supports the protection of local people's access to the forests. It rejects the initiative on expanding the concession around the Tesso Nilo National Park that would cut people's access to the forest and cause ecological disaster. Walhi supports the campaign for a moratorium on logging and environmental restoration to prevent greater ecological disaster. WALHI stands for social transformation, people's sovereignty, and sustainability of life and livelihoods. We are looking forward to working with other environmental organizations to defend Indonesia's natural resources and local communities from injustices carried out in the name of economic development. Chalid Muhammad WALHI National Executive Director - We won't tell. Get more on shows you hate to love (and love to hate): Yahoo! TV's Guilty Pleasures list.
[mediacare] LSM Akan Laporkan Sutiyoso ke Komnas HAM
LSM Akan Laporkan Sutiyoso ke Komnas HAM Sabtu, 10 Pebruari 2007 | 16:40 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta:Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) dan korban banjir akan melaporkan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Selasa (13/2) mendatang terkait bencana banjir. Karena dalam banjir 2007 ini ada pembiaran pada korban yang mengakibatkan kematian orang lain, sehingga ada pelanggaran hak asasi manusia, kata Ketua FAKTA Azas Tigor Nainggolan dalam konferensi pers di kantor Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia hari ini. Sebelumnya, FAKTA pun telah melaporkan Sutiyoso ke Komisi VII DPR. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) ini menuntut agar Sutiyoso dipanggil dan penggusuran ruang terbuka hijau dihentikan. FAKTA juga meminta gedung yang dibangun di atas ruang terbuka hijau yang menjadi daerah resapan air segera dibongkar, di antaranya Mal Pluit, Mal Taman Anggrek, Cibubur Junction, Citos, dan Tamini Square. Dalam laporannya ke Komisi VII, FAKTA juga meminta Sutiyoso meminta maaf kepada publik dan mengundurkan diri sekarang juga. Pemecatan Sutiyoso, menurut Tigor, memang tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi ini akan jadi titik awal untuk Gubernur Jakarta mempunyai tanggung jawab, kata Tigor. FAKTA juga meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memecat Ical, panggilan Aburizal. Tigor menyayangkan pernyataan Ical yang menyebutkan bahwa korban banjir masih bisa tertawa. Fanny Febiana - Now that's room service! Choose from over 150,000 hotels in 45,000 destinations on Yahoo! Travel to find your fit.
[mediacare] LBH Buka Pos Pengaduan Banjir
Republik, Kamis, 15 Februari 2007 LBH Buka Pos Pengaduan Banjir JAKARTA --- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Lembaga Bantuan Hukum Jakarta membuka Pos Pengaduan Banjir 2007 di Jalan Dipinegoro 74, Jakarta Pusat, di kantor LBH Jakarta. Direktur LBH Jakarta, Asfinawati SH menyatakan tujuan pos pelayanan ini sebagai tempat bagi warga untuk mengadukan kerugian akibat banjir. Targetnya kita melakukan class action, kata Asfinawati, Rabu (14/2). Keberadaan pos juga untuk memberikan kesempatan bagi warga yang ingin melakukan pengaduan atas minimnya pelayanan pemerintah saat terjadi banjir. Yaitu bagaimana penanganan pemerintah pada saat pra banjir, selama banjir dan pasca banjir, ujarnya. Sebagai contoh apakah ada peringatan dini sebelum banjir, respons pemerintah saat terjadi banjir, serta tindakan penanggulangan banjir oleh pemerintah. Pos ini, lanjut Asfinawati, telah dibuka sejak 5 Februari 2007 lalu. Beberapa warga korban banjir pun sudah tercatat mengadukan kerugian yang mereka alami ke pos pengaduan ini. Menurutnya banjir tahun 2007 ini bukan bencana alam. Tapi ini merupakan kelalaian pemerintah sehingga warga menderita, kata dia. Ia pun akan mendesak Mabes Polri untuk melakukan penyidikan dan proses hukum. Kriteria warga yang bisa mengadukan klaim adalah korban langsung (rumahnya terkena banjir) dan korban tidak langsung (rumahnya tidak terkena banjir). Korban langsung biasanya warga yang barang serta dokumen pentingnya hilang akibat rumahnya diterjang banjir. Selain itu terganggunya saran publik seperti telepon, air dan listri serta warga yang merasa tidak puas atas penanganan pemerintah selama banjir serta penanganan pemerintah setelah banjir surut. Sementara kriteria korban tidak langsung adalah yang mengalami terganggunya pelayanan publik, telepon, air, listrik dan transportasi. Selain itu kerugian karena lingkungan terkena banjir, semisal tidak bekerja, dan lainnya bisa dijadikan dasar warga untuk melakukan pengaduan. (cep ) - No need to miss a message. Get email on-the-go with Yahoo! Mail for Mobile. Get started.
[mediacare] Korban Banjir Tuntut Sutiyoso
Korban Banjir Tuntut Sutiyoso Batam Pos-online, Kamis, 08 Pebruari 2007 JAKARTA (BP) - Meski banjir mulai surut, amukan warga yang rumahnya hancur belum mereda. Puncak kemarahan warga diluapkan di gedung DPR RI kemarin. Mereka adalah korban banjir di daerah Cipinang dan sekitarnya. Bersama dengan Fakta (Forum Warga Kota Jakarta), dan Kaukus Lingkungan, mereka menuntut pertanggungjawaban Gubernur DKI Sutiyoso. Aspirasi diterima oleh Ketua Komisi VII DPR RI dan mereka mengaku akan memanggil Sutiyoso pekan ini. Masyarakat korban banjir yang tergabung dalam Paguyuban Warga Korban Banjir Jakarta 2007 menuntut agar Sutiyoso segera dipanggil DPR RI. Suruh Sutiyoso lempar handuk, kata Tigor Nainggolan, ketua Fakta. Dia mengatakan sejak korban banjir tinggal di pengungsian, tak satu pun dari pejabat Pemprov apalagi Sutiyoso mengunjungi mereka. Bantuan pangan hanya diberikan 30 bungkus nasi tiap satu RT, padahal ada 100 orang lebih yang mengungsi. Panggilan untuk Bang Yos sudah dilayangkan jauh hari tetapi sampai kemarin Bang Yos belum juga menampakkan diri. Dikatakan, jangankan menampakkan diri, mempertanggungjawabkan ucapannya pada jutaan warga Jakarta perihal Jakarta tidak akan kebanjiran siklus lima tahunan tidak terjadi saja belum. Ada beberapa tuntutan lain yang disampaikan antara lain melakukan revitalisasi RTH (Ruang Terbuka Hijau) Jakarta, dan secara bertahap memindahkan kawasan-kawasan komersial keluar Jakarta sehingga dapat mengurangi tekanan terhadap daya dukung lingkungan. Revitalisasi RTH dapat dilakukan dengan jalan melakukan moratorium (penundaan) pembangunan kawasan komersial baru di Jakarta sampai terjadi keseimbangan ekologi antara area RTH dan jumlah penduduk serta luas wilayahnya. Meski hujan tak lagi turun dan air semakin surut, bukan berarti Jakarta bebas banjir selamanya. Pasalnya, korbanbanjir akan kembali membangun rumahnya yang roboh dan menata kembali kehidupannya. (jpnn) - Never miss an email again! Yahoo! Toolbar alerts you the instant new Mail arrives. Check it out.
[mediacare] Korban banjir tuntut moratorium pembangunan kawasan komersial bar
Indopos, Kamis, 08 Feb 2007, Korban Banjir Demo di DPR Tuntut Tanggung Jawab Gubenur Sutiyoso JAKARTA - Ratusan korban banjir di wilayah Jakarta marah. Kemarin, mereka berunjuk rasa di gedung DPR. Mereka menanyakan kepastian nasibnya sekaligus meminta agar Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso mundur. Mereka yang bergabung dalam Peguyuban Warga Korban Banjir 2007 itu merapat ke gedung rakyat mengendarai belasan angkutan kota (angkot). Sekitar pukul 11.00, satu per satu orator bergantian berorasi. Sempat terjadi ketegangan dengan petugas pengamanan dalam (pamdal) DPR karena pendemo dilarang masuk ke dalam gedung. Ketegangan tersebut mereda setelah satpam mengizinkan demonstran berorasi di halaman belakang. Dalam orasinya, pengunjuk rasa menuntut Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat. Bahkan, mereka menyatakan, Sutiyoso tidak layak mencalonkan diri sebagai capres karena gagal menanggulangi banjir. Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan menuntut agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta segera merevitalisasi ruang terbuka hijau (RTH). Caranya, moratorium pembangunan kawasan komersial baru sampai terjadi keseimbangan ekologi antara RTH (ruang terbuka hijau) dan jumlah penduduk Jakarta, jelasnya. Tuntutan lain kepada Sutiyoso adalah pemindahan secara bertahap kawasan komersial bisnis ke luar Jakarta, sehingga bisa mengurangi tekanan terhadap daya dukung lingkungan. Indikasi kelalaian Pemprov DKI Jakarta adalah kesalahan pengelolaan lingkungan hidup dengan semakin berkurangnya RTH. Pada 1965-1985, master plan Jakarta menargetkan 18 ribu hektare luas RTH. Namun, luas tersebut menurun tajam pada RT/RW kota tahun 2002-2010 yang hanya 9,56 hektare, ungkapnya. (cak) - The fish are biting. Get more visitors on your site using Yahoo! Search Marketing.
[mediacare] Urban activists to put Sutiyoso, Aburizal in the spotlight again
Urban activists to put Sutiyoso, Aburizal in the spotlight again The Jakarta Post, Jakarta Activists plan to report Governor Sutiyoso and Coordinating Minister for the People's Welfare Aburizal Bakrie to the National Human Rights Commission over the recent deadly flooding in the capital. Jakarta Resident's Forum (Fakta) chairman Azas Tigor Nainggolan said Saturday that the incident that claimed 48 lives was a human rights violation. Negligence in failing to anticipate the floods caused people to die. It is categorized as a violation of human rights, he said in a press conference at the Indonesia Consumers' Foundation's office. Fakta earlier reported Sutiyoso to the House of Representatives' Commission VII overseeing the environmental affairs. In the meeting, Fakta asked the commission to summon Sutiyoso and urged the administration to stop converting much-depleted green space into commercial premises in the capital. They also called on the administration to demolish high-rise buildings located in water catchment areas, including Pluit Mall in East Jakarta, Taman Anggrek Mall in West Jakarta and the Cibubur Junction mall. Fakta also requested Sutiyoso apologize to the public and resign from his post over the administration's failure to prevent the flood. Firing Sutiyoso might not resolve the problems surrounding the floods, but it would be a starting point to make the Jakarta governor take responsibility for the incident, Tigor said. Fakta also called on President Susilo Bambang Yudhoyono to sack Aburizal over his controversial statement that the flood was not a major issue as displaced residents could still laugh. Sutiyoso has repeatedly said that last week's flooding was part of a natural five-year cycle. However, environmentalists insisted that the flood were man-made, caused by the city's massive constructions on water catchment areas. The government estimated that the floods caused at least Rp 4.1 trillion in financial losses. Meanwhile, the Indonesian Forum for Budget Transparency (Fitra) lamented the Jakarta administration's late response in anticipating the floods. It said that, although the administration had increased its flood budget by 250 percent over the past five years, the flooding was still far worse than in 2002. The forum said the administration upped the budget to Rp 375 billion this year, from Rp 150 billion in 2002. The budget for this year's flood rose sharply, but the flood impacts are worse than in 2002, Roy Slam of Fitra said Saturday as quoted by the Tempointeraktif.com news website. Fitra asked the Supreme Audit Agency to audit the budget set aside for flooding to promote transparency and accountability. - Don't get soaked. Take a quick peak at the forecast with theYahoo! Search weather shortcut.
[mediacare] PRESS RELEASE-Banjir 2007 Adalah Kelalaian Pemda DKI Jakarta
PRESS RELEASE Untuk Redaktur/Wartawan Metropolitan, Lingkungan Hidup dan Humaniora Banjir 2007 Adalah Kelalaian Pemda DKI Jakarta Bulan Februari ini Jakarta kembali dilanda banjir besar yang telah melumpuhkan Jakarta. Beberapa warga kota menilai banjir kali ini lebih besar daripada banjir yang terjadi pada tahun 2002 silam. Para pejabat DKI Jakarta buru-buru menyatakan bahwa banjir kali ini merupakan fenomena alam yang terjadi setiap lima tahunan. Pernyataan petinggi di Pemda DKI Jakarta tersebut hanya merupakan upaya Pemda DKI Jakarta untuk mengelak dari tanggungjawab atas kelalaiannya dalam mengelola lingkungan hidup sehingga menyebabkan banjir yang menengelamkan ibu kota. Pada bulan November 2006, Gubernur Sutiyoso secara percaya diri menyatakan bahwa banjir tahun 2002 tidak akan terulang lagi, namun kenyataanya di saat ini Jakarta telah tenggelam, kata Ketua Forum Warga Kota (FAKTA) Azas Tigor Nainngolan. Pernyataan Gubernur DKI Jakarta pada bulan November 2006 itu membuktikan bahwa Pemda DKI Jakarta lalai menjalankan fungsinya untuk melindungi warganya dari bencana ekologi. Sementara itu kenyataan di lapangan juga menunjukan bahwa proyek Banjir Kanal Timur (BKT) yang dibangga-banggakan Gubernur juga tidak banyak membantu mengatasi banjir di Jakarta, tegas Tigor. Indikasi dari kelalaian Pemda DKI Jakarta lainnya dalam mengelola lingkungan hidup itu juga terlihat dari semakin berkurangnya areal Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berfungsi sebagai daerah resapan air pencegah terjadinya banjir di Jakarta. Pada tahun 1965-1985 Master Plan Jakarta menargetkan terdapat 18.000 Ha luas RTH di Jakarta namun luasan itu menurun tajam pada Rencana Umum Tata Ruang Kota tahun 2000-2010 hanya seluas 9,56 Ha. Menurunnya RTH di Jakarta tersebut tak lepas dari ijin yang diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta untuk mengalihfungsikan lahan RTH menjadi kawasan komersial, ujar Lawyer Kaukus Lingkungan Hidup Jakarta (Klin-J) Tubagus Haryo Karbiyanto. Untuk itulah Klin-J dan FAKTA mendesak Gubernur DKI Jakarta agar: 1. Segara meminta maaf kepada warga DKI Jakarta atas kelalaiannya dalam melindungi warga Jakarta dari bencana banjir. 2. Segera melakukan revitalisasi RTH di Jakarta. Revitalisasi itu dapat dilakukan dengan jalan melakukan moratorium (penundaan) pembangunan kawasan komerisal baru di Jakarta sampai terjadi kesimbangangan ekologi antara area RTH dan jumlah penduduk serta luas wilayah Jakarta. 3. Secara bertahap memindahkan kawasan-kawasan komerisal keluar Jakarta sehingga dapat mengurangi tekanan terhadap daya dukung lingkungan Jakarta Selain itu Klin-J dan FAKTA juga mendesak Polda Metro Jaya untuk tidak segan-segan melakukan penyidikan terhadap kemungkinan adanya tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta terkait banjir di Jakarta. Kita dan beberapa LSM, korban banjir serta warga Jakarta juga tengah mempersiapkan gugatan secara perdata terhadap Gubernur DKI Jakarta terkait banjir di tahun 2007 ini, jelas Azas Tigor Nainggolan. Kontak Tubagus H. Karbiyanto, Lawyer Kakus Lingkungan Hidup Jakarta, Hp. 0812 9489 558 Firdaus Cahyadi, Media Relation_Klin -J, HP. 0815 132 75698 Azas Tigor Nainggolan, Ketua FAKTA, Hp. 0815 9977 041 - Finding fabulous fares is fun. Let Yahoo! FareChase search your favorite travel sites to find flight and hotel bargains.
[mediacare] Undangan Diskusi-Menegakkan Kedaulatan Ekonomi � Politik Pasca Pembubaran CGI
Undangan dari kawan2 Koalisi Anti Utang (KAU) Salam, Firdaus - Kepada Yth, Pimpinan Lembaga/Organisasi Di Tempat Hal : Undangan Diskusi Dengan hormat, Lawatan Direktur Pelaksana IMF, Rodrogo Rato ke Indonesia beberapa waktu lalu menyisakan sebuah keputusan penting dari presiden. SBY menyatakan tidak lagi berutang kepada IMF dan berusaha mencari alternatif pembiayaan yang mandiri. Presiden juga mengeluarkan satu kebijakan penting untuk membubarkan forum Consultative Groups for Indonesia (CGI) sebagai komitmen untuk kemandirian ekonomi bangsa. Dalam konteks itu, Kami yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Melawan Neokolonialisme dan Imperialisme (GERAK LAWAN) bermaksud mengundang kawan-kawan untuk hadir dalam acara diskusi publik yang akan diselenggarakan pada: Hari/Tanggal: Selasa, 06 Februari 2007 Waktu : Pukul 13.00 16.00 WIB Tempat: Gedung YTKI, Jl. Gatot Soebroto Tema : Menegakkan Kedaulatan Ekonomi Politik Pasca Pembubaran CGI; Mewaspadai Rencana Jahat Mafia Barkeley Narasumber: Kwik Kian Gie*, Revrisond Baswir, Ichsanuddin Noorsy, Hendri Saparini, Kusfiardi Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan partisipasinya kami haturkan terima kasih. Jakarta, 02 Februari 2007 Dani Setiawan Ketua Panitia *Dalam Konfirmasi GERAK LAWAN FSPI, Koalisi Anti Utang, WALHI, PBHI, FPPI, Walhi Jakarta, LS-ADI, KM-AI, KAM LAKSI 31, SBJ, IGJ Term Of Reference Menegakkan Kedaulatan Ekonomi Politik Pasca Pembubaran CGI Mewaspadai Rencana Jahat Mafia Berkeley Jakarta, 06 Februari 2007 Pendahuluan Presiden. SBY akhirnya menyatakan tidak lagi berutang kepada IMF dan menyatakan posisi sebagai equal partner. Kemudian Presiden juga menyatakan membubarkan forum Consultative Groups for Indonesia (CGI). Kemudian Presiden juga menyatakan bahwa perlu bagi pemerintah Indonesia untuk meringankan beban utang melalui penghapusan utang dan lebih mandiri dalam pembiayaan pembangunan. Namun sikap dari Menko Ekuin Budiono dan Menkeu Sri Mulyani justeru berkebalikan dengan pernyataan Presiden. Setelah tidak lagi berhubungan dengan CGI, pemerintah akan melakukan pembicaraan utang luar negeri dengan negara kreditor secara bilateral (G to G) bukan lagi melalui CGI. Mengingat beberapa negara atau lembaga keuangan internasional, seperti ADB, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Islam (IDB), masih memiliki keinginan besar untuk memberi pinjaman pada Indonesia. Termasuk China juga memberikan tawaran pinjaman. Selain itu, Indonesia bisa mengandalkan Surat Utang Negara (SUN) untuk membiayai defisit anggaran. Rencana kebijakan tersebut justru akan menjerumuskan Indonesia kedalam jebakan utang yang lebih berat. Menteri perekonomian tidak mau mengupayakan pengurangan utang untuk mengurangi beban defisit anggaran. Sekaligus ingin mempertahankan ketergantungan pembiayaan pembangunan melalui dana pinjaman. Parahnya lagi, anggaran negara juga harus menanggung beban berat dari SUN yang masa jauh temponya pendek dan suku bunganya tinggi. Sikap para menteri di bidang perekonomian ini patut dicurigai sebagai agenda sabotase atas keputusan pembubaran CGI yang dimaksudkan untuk menegakkan kedaulatan ekonomi dan politik bangsa Indonesia. Langkah kongkret yang harus dilakukan pemerintah, sejalan dengan prinsip kemandirian ekonomi yang disuarakan presiden, adalah mengoreksi kebijakan yang telah meliberalisasi sektor keuangan yang terdiri dari kebijakan rezim devisa bebas dan nilai tukar bebas mengambang. Liberalisasi sektor keuangan selama ini telah mematikan peran intermediary yang melekat pada institusi keuangan termasuk perbankan. Dampaknya telah mematikan potensi sektor riil domestik dan membuat Indonesia semakin tergantung pada kekuatan ekonomi dan produk asing. Keuangan negara juga semakin terbebani karena harus menanggung bukan saja bunga obligasi rekap tetapi juga pembayaran bunga surat berharga seperti Seritifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Negara (SUN) dan Obligasi Republik Indonesia (ORI). Beban ini semakin berat karena pembayaran utang luar negeri (cicilan pokok dan bunganya) sudah sangat membebani alokasi belanja pemerintah dalam APBN. Hal terpenting lainnya yang perlu dilakukan pemerintah untuk kedaulatan dan kemandirian perekonomian bangsa adalah melakukan penghapusan utang Indonesia, menghentikan pembuatan utang baru, membatalkan segala produk kebijakan yang lahir dari hasil intervensi IMF melalui LOI dan PPM, meninjau kembali keanggotaan Indonesia di IMF dan mulai memikirkan upaya untuk membubarkan lembaga ini. Untuk menganalisis lebih jauh respon pemerintah terkait pembubaran CGI, maka kegiatan ini penting sebagai langkah responsif
[mediacare] Banjir di Jakarta Akibat Puncak Rusak
Republika/Koran » Berita Utama Senin, 05 Februari 2007 9:08:00 Banjir di Jakarta Akibat Puncak Rusak BANDUNG --- Terjadinya banjir di hampir seluruh wilayah di Jakarta merupakan hasil dari investasi para konglomerat dari Jakarta yang membangun villa di Puncak, Kota Bogor. Pasalnya, akibat pembangunan villa-villa tersebut, daerah resapan air di Puncak mengalami kerusakan yang sangat parah. ''Saya sudah katakan berulang kali, pembangunan villa di kawasan Puncak itu akan berdampak secara luas. Lihat saja, sekarang ini hampir seluruh wilayah di Jakarta digenangi banjir. Bahkan, Istana Negara yang seharusnya aman dari setiap situasi, kali inipun terkena banjir,''kata Menteri Kehutanan, MS Ka'ban dalam acara Launching Penanaman Hutan dan Lahan Kritis kerjasama antara Perhutani dan Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Persis) di Desa Patrolsari, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Ahad (4/1). Menurut Ka'ban, di Jawa Barat ini terdapat banyak kawasan yang bisa dikatakan sensitif. Pasalnya, kalaupun tidak masuk dalam kategori kawasan lindung, kawasan tersebut memiliki fungsi lindung. Sebagai contoh, kata dia, adalah kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Persoalannya, kata dia, di kawasan-kawasan yang sensitif ini, banyak lahan yang status kepemilikannya merupakan hak milik perorangan. ''Itu sudah di luar kewenangan saya sebagai menteri kehutanan. Tapi, saya minta kepada gubernur, ataupun bupati untuk segera meninjau ulang semua perijinan perumahan-perumahan yang ada di kawasan puncak itu,''ujar dia. Menurutnya, pemerintah daerah harus tegas dan mengambil sikap tanpa kompromi terhadap pembangunan perumahan mewah yang berada di kawasan lindung ataupun berfungsi lindung. Dijelaskan Ka'ban, akibat masih dibiarkannya pembangunan rumah-rumah mewah di Puncak, tutupan hutan di kawasan itu mengalami kerusakan yang sangat parah, hingga mencapai kurang dari 20 persen saja. Dampak lainnya dari kondisi ini, ujar dia, tingkat penyerapan air di kawasan itu menjadi sangat rendah. ''Kalau kita mau selamat di masa depan. Jangan hanya gara-gara untuk mempertahankan hak-hak individu yang 5-10 orang sehingga mengorbankan kepentingan yang lebih besar,''katanya. Hal itu, kata Ka'ban, saat ini sudah bisa dilihat pembuktiannya. Dampak terbesar dari banjir di Jakarta yang disebabkan kerusakan hutan di daerah Puncak, telah melumpuhkan ekonomi regional, hingga bisa merembes pada ekonomi nasional. Untuk itu, Ka'ban berharap, hal ini bisa menjadi pelajaran bagi pemerintah daerah dan masyarakat supaya masu mengubah cara pandang terhadap pelestarian hutan. ''Saya juga berharap, perubahan cara pandang ini bisa berdampak pada keteguhan komitmen akan pengamanan kawasan-kawasan daerah aliran sungai (DAS) Citarum, Cisadane, dan Ciliwung. Jadi, hutan merupakan sebuah kesatuan ekosistem yang terjaga.'' Sementara itu, Ketua Umum PP Persis, KH Shiddiq Amien menilai bahwa hampir seluruh bencana yang terjadi di muka bumi ini disebabkan oleh tangah-tangan manusia. ''Seperti banjir yang sekarang ini terjadi di Jakarta. Itu merupakan hasil dari investasi para investor dari Jakarta yang telah membangun villa di Puncak,''jelas dia. rfa ( ) - Looking for earth-friendly autos? Browse Top Cars by Green Rating at Yahoo! Autos' Green Center.
[mediacare] SBY Revisi PP 37/2006
INDOPOS/Rabu, 31 Jan 2007, SBY Revisi PP 37/2006 Diganti PP Baru, Anggota DPRD Harus Kembalikan Rapel JAKARTA - Para anggota DPRD yang telanjur menerima dana rapel tunjangan komunikasi dan dana operasional harus mengembalikan dana tersebut. Ini karena Presiden SBY merevisi PP 37/2006 yang menjadi payung hukum rapel tersebut. Revisi dilakukan dengan cara mencabut PP 37/2006, yang akan diikuti PP baru yang isinya perbaikan PP kontraversial itu. Keputusan SBY tersebut diumumkan melalui siaran pers yang dikeluarkan sekretaris kabinet di Istana Kepresidenan tadi malam. Berdasarkan kajian tim yang terdiri atas Menkeu, Mendagri, dan Menkum HAM, presiden memutuskan merevisi PP 37/2006, kata Juru Bicara Kepresidenan Andi Alfian Mallarangeng. Menurut Andi, SBY Senin malam menerima laporan tim terpadu yang terdiri atas Mendagri M. Maruf, Menkeu Sri Mulyani, Menkum dan HAM Hamid Awaluddin, dan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra. Berdasarkan laporan menteri tersebut, SBY menginstruksikan agar segera merevisi PP 37/2006 itu. Presiden meminta revisi itu dilakukan dengan tepat untuk menghindari kekeliruan penafsiran di lapangan dan pengeluaran keuangan daerah yang tidak perlu, kata Andi. Revisi yang diusulkan tim terpadu meliputi penghapusan pasal 14 (d) yang mengatur pemberlakuan surut PP 37/2006 tersebut. Bagi pimpinan dan anggota DPRD yang telah menerima tunjangan rapel tersebut sesuai PP 37 Tahun 2006 harus mengembalikan dana tersebut ke kas umum daerah paling lambat Desember 2007, tegasnya. Pengembalian rapel itu bakal menjadi persoalan tersendiri. Ini karena sekitar 80 persen anggota dewan se-Indonesia sudah menerima dana itu. Setiap anggota dewan menerima paling tidak Rp 60 juta, sedangkan para pimpinan ada yang mendapat lebih Rp 200 juta. Banjir uang untuk wakil rakyat itulah yang memunculkan demo di mana-mana. Selain penghapusan pasal rapel itu, pembatasan pemberian tunjangan operasional hanya kepada pimpinan DPRD. Itu pun secara kolektif dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan sehari-hari, tetapi tidak untuk keperluan pribadi. Hasil kajian lain, penetapan kategorisasi daerah didasarkan kemampuan keuangan masing-masing. Ada tiga kategori, yaitu tinggi, sedang, rendah. Namun, belum detail diatur besaran tunjangan untuk masing-masing kategori itu. Yang pasti, pemberian tunjangan kepada pimpinan dan anggota DPRD disesuaikan kategori tersebut. Revisi ini, lanjut Andi, dilakukan dengan PP tersendiri yang dibuat secepatnya. Jika PP baru telah ditetapkan, PP 37/2006 dinyatakan tidak berlaku lagi. Presiden SBY berharap dengan revisi itu pimpinan dan anggota DPRD dapat menjalankan fungsi dengan baik, mewakili rakyat dengan senantiasa menjunjung tinggi dan mengutamakan kepentingan rakyat yang lebih luas, katanya.(tom) - Be a PS3 game guru. Get your game face on with the latest PS3 news and previews at Yahoo! Games.
[mediacare] Bang Yos Kampanye �Busway� di Semarang
haruskah daerah2 contek habis Jakarta??? - Bang Yos Kampanye Busway di Semarang Semarang - Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso yang makin terkenal karena busway-nya tiba-tiba berada di Semarang, Senin (29/1). Lantaran dianggap menjadi pakar transportasi, ia pun didaulat berbicara soal transportasi di Jakarta di depan ratusan mahasiswa dan pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Semarang dalam seminar nasional Pengembangan Transportasi Makro di DKI Jakarta: Konsep, Realisasi dan Tantangan, yang digelar di Kampus Undip Tembalang. Apa kata Bang Yos soal transportasi Jakarta yang terkenal macet itu? Di Jakartai setiap harinya bertambah sekitar 269 kendaraan baru. Bila dideretkan, kendaraan baru itu memanjang sekitar 1.600 meter. Di sisi lain jalan yang ada ternyata belum mampu menampung kendaraan-kendaraan tersebut. Oleh karena itulah untuk mengatasi masalah tersebut, saya menyusun pola transportasi makro (PTM) dengan melibatkan para pakar di bidang transportasi kota dari dalam dan luar negeri, para profesional, dan peneliti dari berbagai perguruan tinggi, jelasnya. Bang Yos yang pada masa kecilnya tinggal di Semarang itu menambahkan, transportasi merupakan tulang punggung perekonomian suatu wilayah. Oleh karena itu, jika tidak dibenahi akan mengalami kerugian. Sebagai contoh di Jakarta, kerugian akibat kemacetan mencapai Rp 12,8 triliun setiap tahun. Jumlah itu hampir mendekati jumlah APBD Jawa Tengah per tahun. Untuk mengatasi kemacetan yang pelik itu, busway adalah salah satu solusinya. Busway merupakan starting point dari pola transportasi makro yang kami kembangkan, ujarnya. Ia juga menyadari bahwa hingga saat ini tidak ada pemerintah di negara ataupun daerah mana pun yang akan membangun jalan terus hanya untuk mengatasi problem kemacetan lalu lintas. Dia mengatakan, dalam beberapa tahun ke depan, Semarang sebagai ibu kota Jawa Tengah juga akan mengalami masalah transportasi yang cukup pelik. Arus lalu lintas dari dan ke kota-kota penghubung seperti Kendal, Demak, Grobogan, Kudus, dan Ungaran akan memacetkan lalu lintas di Semarang. (su herdjoko) Copyright © Sinar Harapan 2003 - No need to miss a message. Get email on-the-go with Yahoo! Mail for Mobile. Get started.
[mediacare] Udara Jakarta Terus Memburuk
KOMPAS Selasa, 23 Januari 2007 Udara Jakarta Terus Memburuk Jumlah Hari Tidak Sehat Bertambah jakarta, Kompas - Sepanjang 2006, kualitas udara di DKI Jakarta memburuk dibandingkan dengan tahun 2004 dan 2005. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 untuk mengatasi polusi udara dipastikan belum berjalan maksimal. Akibatnya, harapan masyarakat Jakarta memperoleh udara lebih bersih pada 2007 sulit tercapai. Tahun 2004 dan 2005 jumlah hari dengan kualitas udara terburuk jauh di bawah 50 hari, tetapi pada 2006 justru naik hingga 51 hari. Peningkatan polusi udara sebagian besar dipicu oleh banyaknya asap pembuangan kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan, Perda Nomor 2/2005 belum diimbangi dengan adanya pengaturan khusus tentang lalu lintas transportasi, tutur Firdaus Cahyadi, Koordinator Kelompok Kerja Udara Kaukus Lingkungan Hidup Jakarta, Senin (22/1). Menurut Firdaus, saat ini rata- rata di setiap satu kilometer panjang jalan terdapat 3.000 kendaraan bermotor. Hal yang sama juga dikatakan mantan Menteri Lingkungan Hidup Emil Salim. Menurut dia, setiap terjadi kemacetan lalu lintas, yang diimbangi dengan pembangunan jalan baru, justru selalu memunculkan titik kemacetan baru. Emil mengatakan, sistem transportasi di Jakarta dan Indonesia secara umum terlalu memanjakan kendaraan bermotor dan menganaktirikan alat transportasi massal. Tanpa pembangunan sarana angkutan massal, pembangunan jalan tol, jalan layang, dan terowongan bawah tanah akan memicu masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor pribadi. Tidak sesuai Berdasarkan hasil analisa data Kaukus Lingkungan Hidup Jakarta dan melihat kondisi udara Jakarta saat ini, posisi Ibu Kota sebagai kota ketiga berpolusi udara terburuk di dunia setelah Meksiko dan Bangkok, Thailand, patut dipertanyakan. Penyusunan posisi negara-negara berpolusi terburuk itu adalah hasil penelitian Bank Dunia lima tahun silam. Kondisi saat itu tidak sesuai lagi dengan kondisi Jakarta saat ini. Selain Perda No 2/2005 yang belum maksimal dilaksanakan, pemberian penghargaan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso sebagai salah satu pemenang The 2006 Asian Air Quality Management (AQM) dalam workshop Better Air Quality (BAQ) ke-4 di Yogyakarta 13-15 Desember 2006 terbukti tidak berkorelasi positif dengan tingkat kualitas udara Jakarta. Penghargaan diberikan karena Sutiyoso telah memulai mengadakan transportasi alternatif transjakarta, yang mampu menyerap 14 persen pengendara mobil menjadi pelanggan moda angkutan baru tersebut. Kenyataannya, kendaraan pribadi tetap bertambah dan polusi udara semakin meningkat. Berdasarkan laporan dari Bank Dunia, kerugian warga Jakarta akibat buruknya kualitas udara pada tahun 1990 mencapai 62 juta dollar AS. Jika kondisinya terus memburuk seperti saat ini, pada 2008 kerugian diperkirakan mencapai 222 juta dollar AS. Biaya pengobatan naik Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah DKI memaparkan, biaya pengobatan warga akibat menderita penyakit yang berhubungan dengan pencemaran udara selama 1996-2000 mencapai 600 juta dollar AS. Tingginya tingkat pencemaran udara erat terkait dengan banyaknya populasi manusia yang menghuni Jakarta. Pertambahan populasi terutama akibat urbanisasi. Jakarta adalah pusat segalanya sehingga daya tariknya amat kuat, kata Emil Salim. Emil Salim mengatakan, daya tarik Jakarta sebagai ibu kota negara dan juga pusat industri serta pusat pembangunan secara bertahap harus dikikis. Jika tidak, Kota Metropolitan ini akan tetap dihadapkan pada masalah- masalah lingkungan dan sosial yang sama, bahkan bertambah buruk dari tahun ke tahun, katanya. Pengikisan dapat dilakukan dengan menyebarkan daya tarik ke luar Jakarta, termasuk mengurangi dan memindahkan puluhan pusat perbelanjaan, pelabuhan, serta terminal angkutan umum. Pemerintah Provinsi DKI harus mengutamakan pengembangan sarana angkutan nonjalan seperti kereta api, angkutan sungai, laut, dan udara yang selama ini selalu terbanting ke urutan prioritas terendah. Jakarta juga wajib ditata ulang secara menyeluruh, bukan parsial. (nel) - TV dinner still cooling? Check out Tonight's Picks on Yahoo! TV.
[mediacare] somasi berlakunya PP 37 tahun 2006
Kawan2 di Sualwesi sudah bergerak, so kapan kawan2 di jakarta bergerak?? Kepada Yth: 1.Pimpinan DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara 2.Pimpinan DPRD Kota/Kabupaten Se- Sulawesi Tenggara 3.Plt. Gubernur Sulawesi Tenggara Masing-masing di tempat Hal: Somasi (peringatan hukum) 1. Bahwa paska dikabulkannya permohonan judicial review Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 110 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD oleh Mahkamah Agung, pemerintah hampir setiap tahun menerbitkan regulasi yang mengatur penghasilan DPRD. Berturut-turut, mulai tahun 2004 Pemerintah menetapkan PP 24 tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang kemudian diubah dengan PP 37 tahun 2005 dan terakhir perubahan kedua melalui PP 37/2006, yang tiba-tiba ditetapkan pada tanggal 14 November 2006; 2. Bahwa berlakunya PP 37 tahun 2006 ini, akan menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di berbagai daerah dalam mengelola APBD-nya. Pembayaran tunjangan Komunikasi Intensif dan dana operasional per Januari 2006 tidak dapat dibenarkan. Tunjangan ini tidak bisa dibayarkan melalui APBD-Perubahan 2006, sesuai dengan amanat pasal 183 ayat (3) UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah dan pasal 80 ayat (1) UU 33/2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah, yang menyatakan bahwa perubahan APBD ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir, atau paling lambat 31 September, sementara PP ini baru ditetapkan pada tanggal 14 November 2006. Selain itu, APBD 2007 juga tidak bisa mengalokasikan tunjangan ini untuk dibayarkan mulai Januari 2006, berdasarkan pasal 4 UU No. 17/2003; pasal 179 UU No. 32/2004; pasal 68 UU No. 33/2004; pasal 11 UU No. 1 /2004, yang menyatakan tahun anggaran dalam APBD adalah 1 (satu) tahun anggaran mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Artinya, APBD 2007 tidak bisa mengalokasikan untuk pembayaran tunjangan komunikasi dan dana operasional untuk tahun 2006; 3. Bahwa kelanjutan adanya PP 37 tahun 2006 ini, Menteri Dalam Negeri RI melalui Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri No. 188.31/1121/ BAKD tanggal 20 November 2006 tentang Penyampaian Salinan PP 37/2006, secara terbuka justru âmenganjurkanâ terjadinya pelanggaran UU. Dalam SE tersebut menyatakan, bagi daerah yang telah melakukan perubahan APBD, akan tetapi belum mengalokasikan tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional tetap dapat dibayarkan sepanjang tersedia anggarannya dalam kas daerah. Padahal, Pasal 192 ayat (3) dan (4) UU No. 32 tahun 2004 menyatakan: âPengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBDâ, dan âKepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, dan pejabat daerah lainnya, dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBDâ.Yang diperkuat pasal 3 Ayat (2) dan (3) UU No. 1/2004 yang menyatakan: âPeraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerahâ, dan âSetiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersediaâ; 4. Bahwa penambahan penghasilan DPRD berupa tunjangan komunikasi intensif sebanyak 3 (tiga) kali uang repreresentasi, dan dana operasional 6 (enam) kali uang representasi (vide pasal 14A) yang dibayarkan mulai Januari tahun 2006 (vide pasal 14D), merupakan peraturan yang menyakitkan hati rakyat banyak, dan tidak mentaati asas-asas pengelolaan keuangan negara yang meliputi; efisiensi, ekonomis, kepatutan, disiplin anggaran dan keadilan. Kenaikan penghasilan DPRD ini, akan semakin membebani APBD terutama pada daerah-daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecil, yang âdipaksaâ untuk mengalokasikan anggaran untuk penghasilan DPRD, ketimbang untuk pemenuhan pelayanan publik bagi warganya. Padahal, dalam pasal 167 ayat (1) dan (2) UU No. 32/2004 mengisyaratkan belanja daerah diprioritaskan untuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum, maka dapat diperkirakan pada daerah dengan sumber penerimaan terbatas prioritas belanja daerah ini akan terabaikan dengan berlakunya PP 37/2006; 5. Bahwa dengan jumlah 434 kabupaten/kota di Indonesia yang rata-rata sebanyak 35 anggota DPRD, maka konsekuensi tambahan tunjangan komunikasi intensif dan dana ` operasional akan menelan biaya sekitar Rp. 1,4 Trilyun per tahun, di luar biaya Sekwan DPRD. Diawal tahun 2007, anggota DPRD akan mendapatkan âhadiah tahun baruâ dari APBD tahun 2007, berupa rapel
[mediacare] Bayangkan suatu saat kita harus membeli oksigen
Bayangkan suatu saat kita harus membeli oksigen kemasan dari pedagang oksigen. Hal itu bukan mustahil jika kualitas udara yang kita hirup semakin terpolusi. Udara Jakarta yang kian tercemar dan telah mengakibatkan pemiskinan warga kota ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan politik Pemerintah Daerah (Pemda) DKI dan juga Pemerintah Pusat. Penambahan ruas jalan baru (Jalan Tol Dalam Kota, misalnya) yang memicu pertumbuhan kendaraan bermotor sebagai penyebab utama kemacetan lalu lintas dan polusi udara di Jakarta tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan Pemda DKI, Pemerintah Pusat dan pemilik modal HADIRILAH Peluncuran dan Bedah Buku Jakarta Kota Polusi -Menggugat Hak Atas Udara Bersih- Hari/Tanggal : Jumat, 19 Januari 2006 Pukul : 14.00-selesai Tempat : Ruang GBHN, Gd. Nusantara V Kompleks DPR/MPR RI, Jl. GatotSubroto Jakarta Pembicara : Bambang Nurbianto/ Wartawan The Jakarta Post/Editor Buku Prof. Emil Salim/Pakar Lingkungan Hidup Ir. Sarwono Kusumaatmaja/Anggota DPD DKI Jakarta Ir. Budirama Natakusuma/Ka.BPLHD DKI Jakarta Penyelenggara: 1.Ir. Sarwono Kusumaatmaja-Anggota DPD DKI Jakarta 2.Kaukus Lingkungan Hidup Jakarta 3.LP3ES - Want to start your own business? Learn how on Yahoo! Small Business.
[mediacare] Diskusi Buku Jakarta Kota Polusi
Sehubungan dengan akan diselenggarakannya launching buku yang berjudul Jakarta Kota Polusi maka bersama ini Kaukus Lingkungan Hidup Jakarta bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) DKI Jakarta dan LP3ES mengharap kehadiran bapak/Ibu dalam acara tersebut pada: Hari/Tanggal: Jumat, 19 Januari 2006 Pukul : 14.00-selesai Tempat : Ruang GBHN, Gd. Nusantara V Kompleks DPR RI, Jl. Gatot Subroto Jakarta Tema : Menggugat Hak Warga Kota Atas Udara Bersih Pembicara: 1. Bamang Nurbianto, Wartawan The Jakarta Post dan editor Buku Jakarta Kota Polusi Pembahas 1. Ir. Sarwono Kusumaatmaja, Anggota DPD DKI Jakarta 2. Prof. Emil Salim, Pakar Lingkungan *) dalam konfirmasi 3. Ir. Budi Rama Natakusuma, Ka. BPLHD DKI Jakarta Besar harapan kami bapak/Ibu berkenan menghadiri acara launching buku tersebut. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terimakasih. Jakarta, 8 Januari 2007 Hormat kami, a/n Sekretariat Kaukus LH Jakarta Firdaus Cahyadi - Any questions? Get answers on any topic at Yahoo! Answers. Try it now. - Want to start your own business? Learn how on Yahoo! Small Business.
[mediacare] Undangan Launching Buku JAKARTA KOTA POLUSI
Nomor: 40/KLIN-J/01/07 Hal: Undangan Launching Buku Lamp : Kepada Yth. Kawan-kawan aktivis Sosial, Lingkungan hidup dan wartawan Di Tempat Salam Jakarta yang nyaman dan lestari untuk semua Sehubungan dengan akan diselenggarakannya launching buku yang berjudul Jakarta Kota Polusi maka bersama ini Kaukus Lingkungan Hidup Jakarta bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) DKI Jakarta dan LP3ES mengharap kehadiran Bapak/Ibu untuk dalam acara tersebut pada: Hari/Tanggal : Jumat, 19 Januari 2006 Pukul : 14.00-selesai Tempat: Ruang GBHN, Gd. Nusantara V Kompleks DPR RI, Jl. Gatot Subroto Jakarta Tema : Menggugat Hak Warga Kota Atas Udara Bersih Besar harapan kami bapak berkenan menghadiri acara tersebut. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terimakasih. Jakarta, 8 Januari 2007 Hormat kami, a/n Sekretariat Kaukus LH Jakarta Firdaus Cahaydi __ Do You Yahoo!? Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around http://mail.yahoo.com
[mediacare] Pencemaran Udara Turunkan Kualitas Otak Anak
24.12.2006 Pencemaran Udara Turunkan Kualitas Otak Anak WHO mengungkap hampir 800.000 warga dunia meninggal karena pencemaran udara, lebih 500.000 berasal dari Asia. Lalu bagaimana di Indonesia? Kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya dan Semarang tak lagi jadi tempat sehat untuk membesarkan anak Anda. Sebabnya, pencemaran udara. Di Indonesia, masalah ini memang belum ditangani secara baik. Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas yang baru dirilis menyebutkan, berbagai kasus penyakit, seperti jantung, infeksi saluran pernapasan, asma dan angka kematian bayi ikut meningkat karena pencemaran udara. Macam pencemaran udara ini beragam. Mulai dari polusi kendaraan, asap buangan pabrik, asap rokok sampai kabut asap akibat pembakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan beberapa waktu lalu. Kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung dan Surabaya mencatat angka pencemaran udara tertinggi akibat polusi asap kendaraan bermotor. Pemerintah Tak Serius Pemerintah pusat dan daerah dinilai tak serius mengatasi masalah pencemaran udara. Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Medrilzam. Tahun 1998, di Jakarta tercatat tiga ribu lebih angka kematian anak. Di Indonesia sendiri memang bisa dibilang kalau kita belum mencatat langsung berapa korban meninggal akibat kasus pencemaran udara. Tapi penyakit terkait pencemaran udara merupakan penyakit yang tertinggi. Kasusnya hampir terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Jadi 45 50 persen itu penyakit yang berhubungan dengan pencemaran udara. Jadi ISPA penyakit saluran pernapasan atas rangenya tertinggi. Medrilzam menambahkan, pencemaran udara seperti asap buang kendaraan, bisa menurunkan kualitas otak atau IQ anak-anak. Kritik WHO Organisasi Kesehatan Dunia WHO sempat meminta pemerintah di negara-negara Asia berusaha keras mewujudkan udara bersih. Penasihat Regional Asia WHO bidang lingkungan hidup dan kesehatan Michael Krzyzanowski mengatakan, setiap tahun hampir 500 ribu warga di Asia meninggal akibat penyakit yang disebabkan pencemaran udara. Lepas dari laporan WHO, pemerintah terus berupaya mengurangi pencemaran udara. Misalnya, dengan mengembangkan bahan bakar bio energi untuk menggantikan peran bahan bakar fosil seperti bensin. Tak lama, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun menerbitkan Perda Pengendalian Pencemaran Udara. Setelah Pemda DKI, giliran pemerintah pusat yang akan merumuskan pengendalian pencemaran udara menjadi Undang-Undang. Asisten Deputi Urusan Emisi Kendaraan Menteri Negara Lingkungan Hidup Ridwan D. Tamin. Kalau kita tidak tanggung-tangung, tahun depan kita akan mengajukan dan sudah disampaikan juga ke BAQ kita langsung aja keluarkan kalau udara perlu ada Undang-undangnya. Kenapa ? karena udara sumbernya ada dari Industri, mobil, ada dari asap, kebakaran hutan, kulkas. Ini banyak sekali pemain atau pelaku-pelaku dilapangan. Tidak seperti negara lain seperti Philipina dan Amerika Serikat. Dia sudah ada undang-undang soal udara. PP kita aja tidak kuat untuk menangani itu. Upaya Pemerintah Di Jakarta, Pemerintah Provinsi masih kebingungan mengatasi masalah pencemaran udara. Padahal sejumlah larangan dibuat untuk mengendalikan pencemaran udara di Jakarta. Kasubdit Pengendalian Pencemaran Udara Jakarta Yosiono Supalal mengatakan, pengendalian pencemaran udara di Jakarta butuh waktu lama. Dalam arti untuk bisa menerapkan perda seratus persen dalam waktu yang singkat cukup berat. Tapi kalau melihatnya dalam rentang waktu satu tahun kemudian kita lihat evaluasinya dalam waktu lima tahun itu akan bisa kelihatan bagaimana trend yang sudah dilakukan karena udara bukan hal yang bisa diterlihat dalam jangka pendek seperti banjir. Di antara aturan-aturan yang sudah dibuat pemerintah, pemerintah Jakarta sudah menetapkan kawasan bebas rokok dan uji emisi kendaraan. Namun pembatasan jumlah kendaraan belum bisa dilaksanakan di Jakarta. Kata Yosiono, sulit mengubah kebiasaan warga untuk mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Harus Konsisten Sejumlah LSM menilai, pemerintah pusat dan daerah tidak konsisten menangani masalah pencemaran udara. Pemerintah DKI Jakarta misalnya, kerap mengeluarkan sejumlah peraturan yang justru saling bertentangan. Sekjen Kaukus Lingkungan Hidup Jakarta Dede Nurdin Sadat mengatakan, pemerintah harusnya membatasi jumlah kendaraan bermotor, bukan menebang kawasan hijau untuk memperlebar jalan di Jakarta. Pemerintah juga dinilai gagal mengajak masyarakat untuk mengendalikan pencemaran udara. Ini terkait dengan masalah konsistensi. Pengendalian pencemaran polusi kendaraan bermotor misalnya. Itu bisa dibarengi dengan publik transport. Dalam kenyataannya pelaksanaan tidak konsisten bahkan diselengi kebijakan-kebijakan yang kontra produksif. Teknologi untuk Mendeteksi
