Mas DUl ARIF, Terus pertanyaannya ? - Bagaimana usaha pemerintah daerah saat ini ? apa hanya sekedar pemerintahan administratif ? (mungkin mas arif lebih mafhum) - Trus apa yang sudah di lakukan oleh anggota dewan ? ngurusin aspirasi pedagang pasar Bintoro aja ga selesai2. -Pendapatan pajak sekarang hanya 8 M, dengan dinaikannya pajak reklame, retribusi apakah menjamin pendapatan daerah lebih dari 500M ? - Kalau terkait dana pendapatan dari perusahaan daerah yang hanya 1.6 M, ngurusin perusda aja banyak yang bangkrut, terus mau usaha apa lagi ? - Terus kalau toh pendapatan pajak dapat dinaikkan, apakah pendapatan dari sektor pajak ini akan menjamin kemandirian suatu daerah ? potensi masalah, bagaimana dengan pengawasannya ?KPK di Demak aja belum ada. saya pribadi menilai selama kontrol masyarakat Demak lemah, masyarakat banyak yang bodoh, demonstran bayaran berkeliaran, orang-orang kritis dan idealis banyak keluar dari Demak, orang - orang pintar Demak yang pintar dan amanah cari rezki di luar demak. DEMAK pastilah jadi lahan subur tumbuhnya orang-orang yang tamak dan serakah.Wallahu a'lam Bisshowab. (warga asli Bintoro) --- On Fri, 2/20/09, Safira Machrusah <[email protected]> wrote:
From: Safira Machrusah <[email protected]> Subject: Re: [SMUN 1 Demak] APBD Demak To: [email protected] Date: Friday, February 20, 2009, 7:35 AM Mas Dularif, assalamu 'alaikum. Senang bisa ketemuan di milis ini. Eh, Toad Hall perlu imam lho.... :) Wah, sudah pindah ke Jakarta ya? Sejak kapan dan tinggal dimana? Terus keluarga sudah boyong ke Jakarta semua? Semoga Mas Dularif sekeluarga sehat wal afiat. Btw, selamat ya untuk Dirjen Pajak yang sudah bisa ngumpulin 12 juta NPWP (meski mungkin dibanding di Australia masih kecil ya jumlahnya). Usul dong, untuk bisa online mengurus NPWP. Terimakasih ya, semoga sukses di Jakarta. Salam, Rosa 2009/2/20 muh dularif <muh_dularif@ yahoo.com> mbak rosa, saya dularif yang tinggal di toad hall mbak.. rumah saya di malang kita sering ketemu waktu di canberra.. sekarang saya kerja di kantor pusat direktorat jenderal pajak..jakarta. . --- On Thu, 19/2/09, Safira Machrusah <safira.machrusah@ gmail.com> wrote: From: Safira Machrusah <safira.machrusah@ gmail.com> Subject: Re: [SMUN 1 Demak] APBD Demak To: smu1de...@yahoogrou ps.com Date: Thursday, 19 February, 2009, 5:17 PM Salam, Terimakasih Mas Dularif untuk analisis dan solusi-solusi yang diajukan untuk pengembangan Kabupaten Demak. Semoga Anggota DPR-Ri yang mewakili Kabupaten Demak, Kudus dan Jepara bisa memperjuangkan beberapa hal itu. Ngomon-ngomong, ini Mas Dularif yang di BI Malang? Kalau benar, wah seneng bisa ketemu di milis ini. Safira Machrusah [Rosa] Caleg DPR-RI untuk Demak, Kudus dan Jepara PKB - 13 Nomer Urut 3 http://safiramachru sah.blogspot. com/ Pilihlah calon legislatif yang memperjuangkan kepentingan anda 2009/2/19 muh dularif <muh_dularif@ yahoo.com> Melihat APBD Demak, kita akan lebih memelas lagi. Sebagai contoh, Realisasi APBD (Audited BPK) tahun 2006 (ini APBD terbaru yang bisa saya peroleh), menunjukkan bahwa dari Total APBD sebesar 525 milyar, 86 % nya (452 Milyar) digunakan untuk belanja rutin (gaji pegawai dan belanja perlengkapan kantor). sementara proporsi belanja modal hanya 6.94 %. Dari sisi pendapatan, PAD Demak hanya menyumbang 33 Milyar atau 6.44%. Dari 33 Milyar PAD tersebut, retribusi daerah menjadi penyumbang terbesar (15.9 Milyar), diikuti Pajak Daerah dan Lain-lain sebanyak masing-masing 8 Milyar. Sedangkan Perusahaan Daerah yang dimiliki oleh Pemda hanya menyumbang 1.6 Milyar. Sementara itu total transfer dari Pemerintah Pusat (dikenal dengan istilah dana perimbangan dalam ilmu keuangan Negara) ke Demak sebesar 464 Milyar (88.37% dari total APBD) dan Transfer dari pemerintah provinsi sebesar 27 Milyar atau 5.20 %. Dari Transfer Pusat sebesar 464 Milyar tersebut, komponen terbesarnya adalah DAU sebesar 408 Milyar, diikuti DAK sebesar 29 Milyar, dan selanjutnya Dana bagi hasil pajak sebesar 25 Milyar dan dana bagi hasil non pajak hanya sebesar 0.5 Milyar. Dengan demikian kita bisa melihat, bahwa ibarat rumah tangga, untuk makan sehari-hari saja, kita harus bergantung kepada "sumbangan" dari orang tua kita. Hal ini sangat memprihatinkan kita, karena tanpa kemandirian kita sulit untuk berkembang. Di samping itu, ke depannya, jika diterapkan otonomi "murni", dimana belanja rutin adalah tanggung jawab sepenuhnya pemerintah daerah, maka hampir bisa dipastikan bahwa Pemda Demak akan bangkrut dan terjadi demo besar-besaran dari PNS-nya karena Pemda tidak mampu lagi membayar gaji mereka. Ada beberapa solusi yang bisa ditawarkan untuk mengatasi masalah ini. Yang mungkin bisa kita lakukan adalah meningkatkan PAD terutama menyangkut beberapa pos. Yang pertama adalah peningkatan penerimaan dari Pos Pajak Reklame. Jalan Nasional di wilayah Demak yang membentang dari Perbatasan Kudus hingga Perbatasan Semarang sepanjang 39.55 km adalah potensi yang sangat besar. ada beberapa cara untuk meningkatkan pendapatan dari pajak reklame. Salah satunya adalah delegasi wewenang ijin dan pengawasan dari Bupati kepada camat. Kemudian, atas pendapatan yang diterima, para pegawai yang terlibat dalam proses tersebut mendapatkan upah pungut retribusi sebanyak 5 % dari pendapatan. cara ini terbukti efektif di beberapa daerah seperti Malang, dimana para pegawai sangat rajin meneliti reklame dan tidak segan-segan untuk mencopotnya jika ternyata telah kadaluwarsa ijinnya. birokrasi yang terlalu berbelit seperti yang diatur dalam Perda No 13 tahun 2002, dimana untuk reklame dengan ukuran > 3 m harus ijin bupati semestinya di ubah menjadi lebih sederhana. Mungkin untuk bando atau billboar dengan ukaran lebih dari 3x5 meter memang harus dengan ijin dinas kimpraswil dlam rangka menjamin keselamatan masyarakat, namun untuk reklame kecil, cukup camat yang memberi ijin. Pos kedua yang masih mungkin ditingkatkan adalah retribusi Tempat Pelelangan Ikan. seperti kita ketahui, banyak wilayah Demak yang cukup bagus untuk dikembangkan TPI-nya, seperti Kecamatan Bonang dan Kecamatan Wedung. akan tetapi, yang penting untuk diingat adalah, bahwa pemda harus memperbaiki infrastruktur jalan dan pelabuhan sehingga perahu atau kapal yang lumayan besar bisa mendarat di Pantai atau pelabuhan yang ada. lagi-lagi ini terkait masalah dana. tapi apakah tidak mungkin, jika Pemda menawarkan kepada investor dengan model BOT (built, Operate and transfer)? Bidang lain yang mungkin pula dikembangkan adalah menawarkan Demak sebagai bandara (airport) yang baru menggantikan Bandara Ahmad Yani Semarang. Sebagaimana kita ketahui, Bandara ahmad yani, hampir tiap tahun selalu banjir, sehingga beberapa kali penerbangan dan pendaratan tidak bisa di lakukan. Dengan melobi pemerintah pusat dan provinsi, Demak mungkin bisa menjadi alternative untuk menjadi bandara yang baru. sebagai info tambahan, bandara Juanda bukanlah terletak di Surabaya, tetapi terletak di Sidoarjo. saya kira masih banyak lokasi di Demak yang bisa menjadi alternative tempat pembangunan Bandara. yang terakhir ini, mungkin sekedar usulan. sekarang kan musim kampanye, nah tidak mungkinkah Demak, baik Pemerintah atau LSM untuk membuat kontrak politik dengan calon wakil Dapil Demak untuk memperjuangkan tambahan DAK, baik untuk terminal, pelabuhan, atau kalo mungkin pengembangan bandara di Demak? New Email names for you! Get the Email name you've always wanted on the new @ymail and @rocketmail. Hurry before someone else does! -- New Email addresses available on Yahoo! Get the Email name you've always wanted on the new @ymail and @rocketmail. Hurry before someone else does! -- Safira Machrusah Calon Legislatif untuk DPR-RI Partai Kebangkitan Bangsa (No. 13) No Urut 3 http://safiramachru sah.blogspot. com/ Pilihlah calon legislatif yang memperjuangkan kepentingan anda
