Melihat APBD Demak, kita akan lebih memelas lagi.
Sebagai contoh, Realisasi APBD (Audited BPK) tahun 2006 (ini APBD terbaru yang
bisa saya peroleh), menunjukkan bahwa dari Total APBD sebesar 525 milyar, 86 %
nya (452 Milyar) digunakan untuk belanja rutin (gaji pegawai dan belanja
perlengkapan kantor). sementara proporsi belanja modal hanya 6.94 %.
Dari sisi pendapatan, PAD Demak hanya menyumbang 33 Milyar atau 6.44%. Dari 33
Milyar PAD tersebut, retribusi daerah menjadi penyumbang terbesar (15.9
Milyar), diikuti Pajak Daerah dan Lain-lain sebanyak masing-masing 8 Milyar.
Sedangkan Perusahaan Daerah yang dimiliki oleh Pemda hanya menyumbang 1.6
Milyar.
Sementara itu total transfer dari Pemerintah Pusat (dikenal dengan istilah dana
perimbangan dalam ilmu keuangan Negara) ke Demak sebesar 464 Milyar (88.37%
dari total APBD) dan Transfer dari pemerintah provinsi sebesar 27 Milyar atau
5.20 %. Dari Transfer Pusat sebesar 464 Milyar tersebut, komponen terbesarnya
adalah DAU sebesar 408 Milyar, diikuti DAK sebesar 29 Milyar, dan selanjutnya
Dana bagi hasil pajak sebesar 25 Milyar dan dana bagi hasil non pajak hanya
sebesar 0.5 Milyar.
Dengan demikian kita bisa melihat, bahwa ibarat rumah tangga, untuk makan
sehari-hari saja, kita harus bergantung kepada “sumbangan” dari orang tua kita.
Hal ini sangat memprihatinkan kita, karena tanpa kemandirian kita sulit untuk
berkembang. Di samping itu, ke depannya, jika diterapkan otonomi “murni”,
dimana belanja rutin adalah tanggung jawab sepenuhnya pemerintah daerah, maka
hampir bisa dipastikan bahwa Pemda Demak akan bangkrut dan terjadi demo
besar-besaran dari PNS-nya karena Pemda tidak mampu lagi membayar gaji mereka.
Ada beberapa solusi yang bisa ditawarkan untuk mengatasi masalah ini. Yang
mungkin bisa kita lakukan adalah meningkatkan PAD terutama menyangkut beberapa
pos. Yang pertama adalah peningkatan penerimaan dari Pos Pajak Reklame. Jalan
Nasional di wilayah Demak yang membentang dari Perbatasan Kudus hingga
Perbatasan Semarang sepanjang 39.55 km adalah potensi yang sangat besar. ada
beberapa cara untuk meningkatkan pendapatan dari pajak reklame. Salah satunya
adalah delegasi wewenang ijin dan pengawasan dari Bupati kepada camat.
Kemudian, atas pendapatan yang diterima, para pegawai yang terlibat dalam
proses tersebut mendapatkan upah pungut retribusi sebanyak 5 % dari pendapatan.
cara ini terbukti efektif di beberapa daerah seperti Malang, dimana para
pegawai sangat rajin meneliti reklame dan tidak segan-segan untuk mencopotnya
jika ternyata telah kadaluwarsa ijinnya. birokrasi yang terlalu berbelit
seperti yang diatur dalam Perda No 13 tahun 2002, dimana
untuk reklame dengan ukuran > 3 m harus ijin bupati semestinya di ubah menjadi
lebih sederhana. Mungkin untuk bando atau billboar dengan ukaran lebih dari
3x5 meter memang harus dengan ijin dinas kimpraswil dlam rangka menjamin
keselamatan masyarakat, namun untuk reklame kecil, cukup camat yang memberi
ijin.
Pos kedua yang masih mungkin ditingkatkan adalah retribusi Tempat Pelelangan
Ikan. seperti kita ketahui, banyak wilayah Demak yang cukup bagus untuk
dikembangkan TPI-nya, seperti Kecamatan Bonang dan Kecamatan Wedung. akan
tetapi, yang penting untuk diingat adalah, bahwa pemda harus memperbaiki
infrastruktur jalan dan pelabuhan sehingga perahu atau kapal yang lumayan besar
bisa mendarat di Pantai atau pelabuhan yang ada. lagi-lagi ini terkait masalah
dana. tapi apakah tidak mungkin, jika Pemda menawarkan kepada investor dengan
model BOT (built, Operate and transfer)?
Bidang lain yang mungkin pula dikembangkan adalah menawarkan Demak sebagai
bandara (airport) yang baru menggantikan Bandara Ahmad Yani Semarang.
Sebagaimana kita ketahui, Bandara ahmad yani, hampir tiap tahun selalu banjir,
sehingga beberapa kali penerbangan dan pendaratan tidak bisa di lakukan. Dengan
melobi pemerintah pusat dan provinsi, Demak mungkin bisa menjadi alternative
untuk menjadi bandara yang baru. sebagai info tambahan, bandara Juanda bukanlah
terletak di Surabaya, tetapi terletak di Sidoarjo. saya kira masih banyak
lokasi di Demak yang bisa menjadi alternative tempat pembangunan Bandara.
yang terakhir ini, mungkin sekedar usulan. sekarang kan musim kampanye, nah
tidak mungkinkah Demak, baik Pemerintah atau LSM untuk membuat kontrak politik
dengan calon wakil Dapil Demak untuk memperjuangkan tambahan DAK, baik untuk
terminal, pelabuhan, atau kalo mungkin pengembangan bandara di Demak?
New Email names for you!
Get the Email name you've always wanted on the new @ymail and @rocketmail.
Hurry before someone else does!
http://mail.promotions.yahoo.com/newdomains/aa/
