Eee gw aja pernah turun dari asshole, melingkar berlafal khan ollo GP
2008/10/21 Lusy Anita <[EMAIL PROTECTED]> > Jangan nglantur bung.... mana ada kaligrafi ayat Al Qur'an membentuk > tubuh wanita bahenol. Barangkali yang ada adalah kaligrafi arab yang > sebenarnya ayat Bible untuk mengelabui umat Islam. > > --- On *Mon, 10/20/08, edogawa2000 <[EMAIL PROTECTED]>* wrote: > > From: edogawa2000 <[EMAIL PROTECTED]> > Subject: Re: [zamanku] Re: Desak jangan ada Pengesahan RUU Pornografi > To: zamanku@yahoogroups.com > Date: Monday, October 20, 2008, 9:19 PM > > > Omong kosong !! kalo begitu bagaimana dengan KALIGRAFI ayat alquran yang > membentuk tubuh BAHENOL wanita ??? > > tawangalun wrote: > > > > Tahu gak kenapa kantong2 Kristen setuju dg pornografi? sebabnya di > > Atmajaya ada patung Yesus gede hanya pakai cawed. > > > > Shalom, > > Tawangalun. > > > > - In [EMAIL PROTECTED] .com <zamanku%40yahoogroups.com> <mailto: > zamanku% <zamanku%25> 40yahoogroups. com>, Awal > > Anugerah <awalanugerah@ ...> wrote: > > > > > > Kamis, 16 Oktober 2008 - 02:44 WIB > > > Terbangkan Delegasi untuk Beraksi di Senayan > > > Sulut Hadang RUU Pornografi > > > > > > Oct 15, 2008 at 08:24 AM > > > Terbangkan Delegasi untuk Beraksi di Senayan > > > > > > MANADO-Penolakan warga Sulut terhadap RUU Pornografi tidak saja > > disampaikan di hadapan tim panitia kerja (Panja) DPR RI yang > > menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) di kantor gubernur Senin > > (13/10) lalu. Pasalnya, Sulut berencana mengirim delegasi ke Senayan > > untuk menghadang kemungkinan disahkannya RUU Pornografi oleh DPR RI > > yang direncanakan dilakukan 24 Oktober mendatang. > > > Wakil Ketua DPR Sulut Djenri Keintjem SH MH menegaskan, perjuangan > > menolak RUU kontroversi ini sampai kapan pun, dimana pun akan > > dilakukan. "Jangankan di Jakarta, di luar negeri atau di luar angkasa > > pun kami akan menghadang pengesahan RUU Pornografi," tandas Keintjem. > > > Ia menambahkan, sikap penolakan sudah mutlak. Karena hasil putusan > > resmi lembaga dewan Sulut sesuai aspirasi masyarakat yang masuk. > > Jadi, sudah seharusnya ini diperjuangkan. "Tentunya sebagai lembaga > > resmi kami akan mengambil langkah-langkah sesuai putusan dewan. Dan > > saya akan berjuang meminta ada tim terdiri dari perwakilan dewan, > > pemerintah maupun masyarakat yang akan menyuarakan di pusat. Lagi > > pula kami sangat kecewa karena pada uji publik oleh tim Panja kami > > tak dilibatkan," terang Keintjem. > > > Desakan untuk menghadang RUU Pornografi juga lantang disuarakan Drs > > Arthur Kotambunan BSc, Wakil Ketua DPR Sulut. "Saya sependapat, > > sampai kapan pun harus ada upaya penolakan hingga ke pusat. Jangan > > kita hanya terlena melakukan penolakan di daerah lantas di pusat kita > > tak melakukan aksi apa-apa," urai Kotambunan. > > > Dia sendiri akan mengupayakan langkah-langkah penolakan ke pusat > > perlu dibawa ke rapat pimpinan dewan untuk menentukan tindakan apa > > yang akan diambil. "Lagi pula komitmen PDS juga sangat menentang RUU > > Pornografi. Terbukti kami terus melakukan kampanye penolakan ke > > daerah-daerah yang menentang," ujar politisi yang juga Ketua DPW PDS > > Sulut ini. > > > Di sisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dituding melakukan > > perpecahan di kalangan masyarakat, sehubungan dengan adanya RUU > > Pornografi. Wakil Ketua Umum DPP Partai Damai Sejahtera (PDS) ML > > Denny Tewu menegaskan penolakan Gubernur Sulut SH Sarundajang saat > > uji publik RUU Pornografi, Senin (13/10) merupakan bentuk aspirasi > > masyarakat yang harus diterima anggota DPR. Apalagi penolakan serupa > > juga datang dari Provinsi Bali dan Jogyakarta. > > > "Indonesia kan negara pluralis, jadi dengan adanya RUU Pornografi > > malah bertentangan dengan hukum. Jika ada daerah yang menolak, > > berarti RUU tersebut batal secara hukum," tegasnya.Dia mengimbau agar > > DPR membuka lagi UUD 1945 dan mempelajarinya baik-baik. "Jangan > > sepelekan hanya satu atau dua provinsi yang menolak, sebab negara > > bisa tidak kondusif karena pemaksaan kehendak. Dan perlu dicatat, > > kami PDS tetap menolak RUU Pornografi karena tidak sesuai dengan > > amanat UUD 1945." > > > Sementara, anggota panitia kerja (Panja) RUU Pornografi Eva Kusuma > > Sundari menilai penolakan SHS merupakan fakta bahwa telah terjadi > > keresahan masyarakat atas RUU itu. Jika penolakan tersebut tidak > > disikapi secara komprehensif oleh DPR pada akhirnya akan mendorong > > masyarakat untuk terpecah-belah. "DPR harus mencarikan jalan terbaik > > guna mengantisipasi potensi perpecahan tersebut," cetusnya. > > > Ditegaskan Eva, di manapun negara hukum di dunia sangat langka > > sebuah RUU ditolak secara terang-terangan oleh pejabat pemerintah > > maupun masyarakat secara luas. Untuk itu yang harus dilakukan bersama > > adalah mengatasi pro-kontra dan mencari solusi terbaik. Jika tidak, > > maka fenomena pro dan kontra yang bersumber dari RUU Pornografi akan > > berpengaruh terhadap perhelatan Pemilu 2009 mendatang. > > > Saat RDPU, Gubernur SH Sarundajang membeber beberapa alasan RUU > > Pornografi ditolak. Yakni, RUU Pornografi adalah bukti salah tafsir > > suara mayoritas dalam demokrasi. Sehingga merupakan legitimasi atas > > pemandulan UUD 1945 pasal 28.1 ayat (2) tentang diskriminasi dan ayat > > (3) tentang identitas budaya dan hak masyarakat tradisional. Selain > > itu, akhir- akhir ini telah timbul fenomena "main hakim sendiri" yang > > sangat intensif dari sekelompok orang yang mengklaim diri > > representasi mayoritas. Ironisnya, aparat penegak hukum tidak > > bertindak antisipatif namun cenderung bertindak sebagai "pemadam > > kebakaran" belaka. Preseden ini jika digabung dengan pengesahan RUU > > Pornografi, maka otomatis tidak terpenuhi pasal 28 G ayat (1) UUD > > 1945 yaitu timbulnya rasa tidak aman dan tidak adanya perlindungan > > dari ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi dari > > kelompok minoritas. > > > Aspiralisasi butir 2 di atas, jelas-jelas mengabaikan amanat UUD > > 1945 pasal 28.E ayat (1), (2) dan (3) tentang beragama. Nah, jiwa dan > > semangat RUU Pornografi bertentangan dengan kovenan ekosob dan > > kovenan hak sipil dan politik yang sudah diratifikasi. Pun Pasal 14 > > RUU Pornografi tidak mengakomodir kepentingan masyarakat tradisional > > di berbagai belahan Indonesia seperti Papua, Kalimantan dan beberapa > > daerah lain yang tatacara berpakaian belum modern. > > > Menurut rencana, setelah dilakukan RDPU 12 - 14 Oktober, pada 20 > > Oktober digelar rapat membahas hasil RDPU. Dan pada 22 Oktober > > digelar rapat pemandangan umum fraksi. Berdasarkan estimasi maka pada > > tanggal 24 Oktober sebelum masa reses akan dilakukan pengesahan di > > rapat paripurna DPR. (ras/esy/mms) > > > > > > Sumber ; Manado Post. (www.partaidamaisej ahtera) > > > > > > > > > > > > FirmanMU itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah > > bersumpah dan aku akan menepatinya, untuk berpegang pada hukum > > hukumMU yang adil (Mazmur 119:105 -106) Your word is a lamp to my > > feet and a light for my path. I have taken an oath and confirmed it, > > that I will follow your righteous laws (Psalm 119: 105 - 106) > > > > > > > > > > > -- Salam, Great Pretender
