Janganlah kita memadamkan harapan di dalam hati kita. Karena harapan itulah yang membuat kita tetap punya daya juang. Menghilangkan korupsi 100 % dari negeri ini memang mustahil, tapi paling tidak indeks korupsinya bisa dikecilkan seminimal mungkin (harus significant). Komando pemberantasan korupsi tentu ada pada penguasa karena mereka yang mempunyai sumber daya terbesar (aparat, dana, pembuatan aturan, dll).
Pada kondisi yang sudah sangat parah seperti saat ini diperlukan cara yang extraordinary, diantaranya : 1. Penggantian aparat yang bobrok secara massal (contoh yg sudah berjalan adalah rekrutmen pegawai KPK yang benar-benar fresh. Sehingga karyawan baru tidak terkontaminasi oknum karyawan lama yang korup. Kalau pun ada penyelewengan tapi sangat kecil dibandingkan institusi lainnya). => Kalau yang dipilih hanya menteri yang bersih maka akan sukar untuk merubah departementnya yang rusak parah. Karena ia hanya seorang diri. Seperti kata mantan Jaksa Agung Abdurrahman Saleh yang mengatakan bahwa ia seperti ustadz di sarang penyamun. Menteri terpilih bisa membawa gerbong "pasukan elit anti korupsi" yang ditempatkan diberbagai pos strategis & rawan korupsi. 2. Hukuman tegas & berlipat bagi aparat. Terapkan hukuman mati & umumkan setiap koruptor di media massa. => kalau di TV suka ada acara infotainment, kenapa tidak ada acara khusus yang menyorot perilaku pejabat publik yang korup, misalnya kemewahan rumah, mobil, kehidupan malam, dll. Kalau perlu pakai cara investigatif & kamera tersembunyi. Setahu saya Cina yang komunis itu belakangan ini menerapkan hukuman mati bagi para koruptor & hasilnya lumayan efektif menurunkan korupsi disana. 3. Perlu berbagai terobosan dalam mengkampayekan anti korupsi. Misalnya, memberi insentif khusus (misalnya keringanan pajak atau hadiah tertentu) bagi masyarakat yang bisa melaporkan aparat yang korup. Hal ini akan membuat masyarakat akan berlomba untuk menangkap koruptor seperti perlombaan petani menangkap tikus di sawah (saya pernah melihat di daerah tertentu ada perlombaan seperti itu). Hal ini juga akan membuat oknum aparat yang nyeleneh menjadi tidak berani "neko-neko". 4. Pembuktian terbalik. Aturan ini sangat ditentang oleh oknum yang tidak bersih. Tapi bagi yang bersih tentunya dengan santai akan mengatakan : "Monggo Mas ... " 5. Korupsi di swasta juga harus diberantas. Tapi fokus tetap di pemerintahan. Karena di swasta ownernya akan berjuang sangat kuat agar assetnya tidak dikorupsi. Sementara di pemerintahan, tidak jelas siapa yang dianggap owner sehingga harus menjaga asset mati-matian agar tidak dikorupsi. Atau malah sense of belonging nya sangat tinggi sehingga merasa bisa` mengambil seenaknya, he..he.. kidding ... 6. Dan lain - lain.... Harapan itu masih ada Saudaraku ... :-) Mengenai sistem ekonomi yang tidak bisa dicampur dalam penerapannya, saya kurang sependapat. Cina sudah mulai menerapkan ekonomi bebas di sektor tertentu, Amerika yang kapitalis mempunyai sistem jaminan sosial yang baik, dll. Mulailah dari tujuan negeri ini apa ? (tercantum dalam mukaddimah UUD). Ambil the best practises dari berbagai sistem yang ada yang bisa mewujudkan tujuan tersebut. Kalau perlu kita modifikasi sesuai dengan kondisi disini. Sistem atau teori apa pun yang bisa mewujudkan tujuan negeri kita bisa kita pakai. Ini hanya pendapat pribadi. Salam hormat saya untuk para anggota milist yang berkarya di pemerintahan (juga swasta) yang tetap menjaga integritasnya sehingga hanya memberi nafkah keluarga dari yang halal. Insya Allah ini akan membawa keberkahan. Harapan itu masih ada Saudaraku ... Rgds, Falah Pada 4 Oktober 2009 10:54, Rinaldi <rina...@polychemindo.com> menulis: > > > Saya setuju sekali dengan pendapat Pak Reksa, mana mungkin negara yang kita > cintai ini bebas dari korupsi, sementara sebagian besar rakyatnya lebih > menginginkan hal itu terjadi. > . > > > [Non-text portions of this message have been removed]
