Makanya harus tegas & konsisten dalam pemberantasan korupsi. Aparat yang melanggar harus diberi *sanksi tegas & berlipat.* Apalagi aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, KPK), kalau perlu dihukum mati & di depan umum agar menimbulkan efek jera. Kalau ini dilakukan, apa pun permintaan negara, rakyat tidak akan sungkan untuk berkorban. Kalau sekarang khan prinsipnya, kalau bisa bayar pajak sekecil mungkin. Tujuan Tax Planning itu khan meminimalkan pajak tanpa melanggar aturan yang ada.
Yang diperlukan adalah revolusi dalam hal pemberantasan korupsi. Kalau sistem ekonomi sudah terlalu banyak modelnya. Orang pinter di negeri ini juga tidak terhitung, baik lulusan kapitalis, komunis, syariah, dll. Perlu kekompakan semua lapisan masyarakat untuk melakukannya. Menangkap koruptor di negeri tercinta ini seperti menangkap tikus di sarang tikus, sangat mudah ditemukan ! Kalau perlu dikeluarkan aturan, barangsiapa yang bisa melaporkan aparat yang korupsi maka akan mendapatkan insentif tertentu (misalnya keringan pajak, hadiah, dll). Aparat yang ketangkep diproses secara tegas & di liput media secara nasional. Biar masyarakat tahu bahwa kita sedang berperang terhadap korupsi. Kalau perlu siaran langsung seperti siaran langsung penggerabekan teroris di temanggung. Maaf kalau saya agak sewot dengan "Musuh Besar Indonesia" ini. Rgds, Falah Pada 4 Oktober 2009 04:57, Andi MF Avandy <link2ha...@gmail.com> menulis: > Semua sistem berevolusi sebagaimana juga korupsi berevolusi baik kualitas > maupun kuantitasnya. > Andi MF Avandy > Sent from my BlackBerryŽ smartphone > [Non-text portions of this message have been removed]
