Pluralisme Agama dan "Kebaikan Bersama" Jumat, 27 Februari 2009 | 00:36 WIB Benyamin F Intan
Pluralisme adalah kenyataan sekaligus persoalan. Bagaimana caranya keberagaman agama membawa kemaslahatan dan bukan menjadi persoalan bangsa? Pertanyaan itu ditujukan kepada saya saat menjadi narasumber diskusi CSIS, merayakan HUT ke-75 Harry Tjan Silalahi (13/2/2009). Pertanyaan itu juga relevan, mengingat kebebasan beragama di Tanah Air kian tidak kondusif. Dalam refleksi awal 2009, "Merajut Ulang Keiindonesiaan", Syafii Anwar dari ICIP melaporkan, angka kekerasan kebebasan berkeyakinan tahun 2008 naik 100 persen menjadi 360 pelanggaran. SETARA Institute mencatat, dari 367 pelanggaran kebebasan beragama tahun 2008, 88 adalah tindak kriminal warga dan 91 berupa intoleransi individu. Penghargaan terhadap realitas pluralisme menipis. Hal ini patut disesalkan, mengingat pluralisme suatu keniscayaan menghadirkan negara demokratis. Salah kaprah Penolakan terhadap pluralisme agama sering disebabkan kesalahpahaman atas konsep pluralisme. Pluralisme dipahami seolah sama dengan relativisme yang menganggap semua agama sama. Pola pikir pluralisme indiferen ini tidak menghargai keunikan beragama. Aspek keagamaan hakiki seperti kepercayaan religius yang membedakan agama satu dari yang lain tidak diperlakukan secara wajar. Hans Kung menyebutnya pluralisme "murahan" tanpa diferensiasi dan tanpa identitas. Melaluinya, agama-agama dinisbikan, mengarah pada sinkretisme agama. Beda dari indiferen, pluralisme nonindiferen mengakui dan menghargai keberagaman agama. Pola pikir ini menganggap serius aneka perbedaan antaragama. Paradigma ini menentang pereduksian nilai-nilai luhur agama, apalagi meleburkan satu agama dengan agama lain. Seorang pluralis tidak harus menganut pluralisme indiferen. Penganut pluralisme indiferen pasti pluralis, tetapi pluralis belum tentu penganut pluralisme indiferen. Sebaliknya, menolak pluralisme indiferen tidak harus dicap antipluralis. Sejauh menganut pluralisme nonindiferen, orang itu pluralis. Namun, jika pluralisme nonindiferen ini pun ditolak, orang itu antipluralis. Komunitas merdeka Umum mengetahui, penolakan pluralisme nonindiferen, ketidaksanggupan menerima kehadiran "yang lain", menjadi pemicu utama konflik agama. Di sini masalah keberagaman diselesaikan dengan "hukum rimba" melalui prinsip live and let die. Perbedaan dihilangkan dengan membidik hak hidup "yang lain", yang lemah dipaksa menuruti kehendak yang kuat. Kebebasan menjadi barang mahal, terenggut arogansi dan dominasi pihak kuat. Dalam kondisi itu, "komunitas merdeka" (community of freedom) menjadi prasyarat hadirnya pluralisme agama. Paradigma komunitas merdeka menjamin kebebasan agama pertama-tama dalam bentuk "imunitas negatif" (negative immunity), di mana agama hidup damai melalui sikap live and let live (David Hollenbach, The Global Face of Public Faith, 142). Dalam pola demikian, perbedaan diterima dengan terpaksa. Ada toleransi, tetapi amat minim. Penerimaan satu sama lain belum sepenuh hati, genuinitasnya diragukan. Ada hidup bersama, tetapi tak ada kebersamaan. Ada sapaan, tapi tak ada interaksi. Sikap hidup seperti ini tidak cukup. Hidup bersama bukan hanya sosial dan praktis, tetapi juga harus secara "teologis". Toleransi bukan sekadar menerima kebera- gaman, tetapi bagaimana agar keberagaman membawa manfaat. Dengan demikian, komunitas merdeka juga harus mencakup "imunitas positif" (positive immunity), di mana agama bebas memengaruhi kehidupan publik dengan nilai-nilai universal yang diyakini (David Hollenbach, The Global Face of Public Faith, 143). "Kebaikan bersama" Peran publik agama harus dilakukan bersama dalam dialog membentuk "kebaikan bersama" (common good). Dari tiap kelompok agama diperlukan "kebajikan agung" (very great virtues), mencakup semangat kerja sama (spirit of cooperation), adil (fair-mindedness), kebernalaran (reasonableness), dan toleransi (John Rawls, Overlapping Consensus, 17). Selain itu, dibutuhkan good will memaslahatkan bangsa. Konsepsi "kebaikan bersama" yang dihasilkan bukan pendapat mayoritas atau sekadar titik temu argumentasi populer. "Kebaikan bersama" dicapai saat "doktrin solid" (doctrine solidifies) dan ada konsensus (John Courtney Murray, We Hold These Truths, 105). Itu berarti "kebaikan bersama" bukan "jumlah keseluruhan" (the sum), tetapi "kesatuan" (the unity) dari partial goods. Meski kesatuan dari partial goods, "kebaikan bersama" harus berjiwa pluralis (pluralist in structure) (John Courtney Murray, The Problem of State Religion, 158). Artinya, "kebaikan bersama" harus menjiwai spirit Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. "Kebaikan bersama" berbeda dari partial good tiap kelompok agama, tetapi tidak boleh bertentangan dengan kepercayaan dan ajaran tiap kelompok. Syarat minimal "kebaikan bersama". Karena itu, menurut Franz Magnis-Suseno, harus bisa dijamin hak-hak kelompok minoritas. Singkatnya, melalui prinsip "kebaikan bersama", jauh dari petaka bangsa, kehadiran pluralisme agama justru menjadi agen memaslahatkan bangsa. Benyamin F Intan Direktur Eksekutif Reformed Center for Religion and Society
