Baurkan Praja IPDN Dengan Masyarakat Lain dari banyak rekans miliser sekalian yang menganjurkan untuk membubarkan IPDN, bagi saya solusinya sebenarnya simpel saja : hilangkan sistem asrama permanen.
Sistem asrama hanya diberlakukan untuk praja tahun pertama dan kedua saja sebagai masa persiapan. Dengan dihilangkan-nya sistem asrama permanen ini dengan sendirinya para praja diharuskan mencari sendiri tempat tinggalnya,itu berarti para praja akan mau tidak mau akan tinggal di rumah-rumah kos atau rumah saudara serta handaitaulan. Dengan demikian praja dipaksa untuk bergaul langsung dengan masyarakat sekitar, tidak menutup kemungkinan mereka akan satu kos dengan mahasiswa-mahasiswa dari universitas/institusi pendidikan tinggi lain. Pergaulan dengan masyarakat serta mahasiswa dari kampus lain akan menghasilkan mekanisme kontrol sosial alami karena dengan sendirinya akan terjadi interaksi dan saling membandingkan antara praja IPDN dengan mahasiswa dari perguruan tinggi lain, begitu juga dengan terjadinya interaksi langsung dengan masyarakat sekitar, Praja dipakasa untuk bergaul juga dengan nilai-nilai sosial kemasyarakatan seperti kepantasan, kesopanan, kasih sayang, kejujuran dan lain sebagainya. Bergaul dengan masyarakat juga dapat menurunkan ketegangan dalam mengikuti masa perkuliahan,adanya tokoh masyarakat/ulama yg dituakan didekat mereka memungkinkan Praja meminta nasihat maupun sekedar "curhat", pun pada jam-jam sesudah kuliah, Praja punya kesempatan untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti kemasjidan,karang taruna,gereja dll. Dengan sistem asrama non permanen,dan Praja tinggal di kos atau rumah saudara berarti juga disiplin yang lebih longgar dapat berarti ketgangan belajar yang lebih rendah, ketegangan belajar yang lebih rendah dapat berarti stress menurun, stress menurun dapat berkorelasi pada perilaku yang lebih tenang dan kecenderungan melakukan tindak kekerasan juga berkurang. Lalu biayanya?bukankah karena biaya tinggal yang gratis itu yang membuat pemuda-pemuda dari seluruh Nusantara tetap berminat belajar di STPDN?IPDN?? Tenang,ini bisa disiasati dengan memberikan jatah bulanan untuk membayar uang kos maupun makan. Ini juga berarti biaya untuk mengikuti perkuliahan di IPDN meningkat menjadi seperti biaya mengikuti pendidikan di institusi-institusi pendidikan tinggi lain. Tapi toh mungkin memang sudah saatnya kita mengurangi jumlah Praja di IPDN, seiring dengan semakin dipertanyakannya efektifitas dan relefansi IPDN sebagai lembaga pendidikan untuk menyiapkan pelaksana-pelaksana (pamong) pemerintahan dalam negeri. Seperti kata Prof Sarlito Wirawan Sarwono, Psikolog kawakan asal UI, bahwa sebenarnya tidak perlu harus lulusan dari IPDN untuk bisa mengisi pos-pos pemerintahan dalam negeri seperti camat. Dan toh sudah banyak perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki Fakultas/jurusan Administrasi negara,lulusan-lulusan mereka juga terbukti cukup berkualitas, terukti dengan banyaknya pos-pos di pemerintahan kota/provinsi yang ternyata diisi oleh lulusan perguruan-perguruan tinggi duluar IPDN,teman-teman satu angkatan penulis saat kuliah juga banyak yang menjadi PNS di lingkungan Pemkot maupun Pemprov. Keseharian tugas para pamong juga nantinya lebih banyak berurusan denan hal-hal administrasi sipil,dan sedikit sekali, jika tidak bisa dikatakan tidak ada, berurusan dengan hal-hal seperti kamtibmas ataupun hamnkam, jadi rasanya tidak perlu disiplin ditanamkan melalui sistem asrama. On 08 Apr 2007 01:42:40 -0700, gedehc <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Yang bagus, ganti namanya lalu pola didik & asuhnya diubah menjadi > pola didik - asuh seperti yang biasa terjadi di kampus pada umumnya. > > Pola didik ala academia akan berbeda dengan pola didik ala militer. > IPDN, jika dikatakan militer, juga tidak tapat karena tidak bisa > berperang dan mungkin tak berani berperang. Dikatakan dunia akademik > dengan Tridharmanya juga tidak pas. Lalu, apa dong? > > Gede H. Cahyana > http://gedehace.blogspot.com
