Mas Sohib. dlm kasus yg saya ajukan ..
jelas banget tuh KOmpas gak cover both side secara berimbang kelihatan banget kecenderungan berpihak pd Suhadji cs..dan berusaha memojokkan kebijakan mentan dgn tidak pernah memuat kenapa Mentan mau ambil kebijakan itu. alasan utamanya bukan pada dpt harga lebih murah, tapi lebih krn kebijakan selama ini ketinggalan jaman shg menimbulkan monopoli. Fakta nya adalah bhw OIE (orgnasasi kesehatan hewan dunia ) memang membenarkan impor dr daerah yg punya zone bebas penyakit PMK dan pastinya para pakar organisasi kesehehatan hewan dunia bukan orang bodo, malah pastinya banyakyg lebih pintar dr Suhadji Kompas juga gak pernah mengangkat kenyataan bhw bahkan Australia, dan New Zealand ( dua negara bebas PMK ) juga impor dr Brazilia. pastinya Kompas gak pernha m,enyebut kenyataan bhw Brazil saat ini adalah eksportir daging sapi terbesar didunia, dan berbeda dgn ekspor susu Cina, sampai hari inigak ada yg komplai n kena penyakit. Pastinya Kompas gak pernah memuat pendapat Prof Dr Malole yg mengatakan impor daging dr zone bahkan kompoartmen yg bebas dr PMK adalah aman.. Tentunya dgn mengikuti protokol yg ditentukan OIE. O ya didunia ini.. soal status negara bebas atau gak bebas PMK gak penting lagi.. yg penting risk assesement , lalu adanya safety assurance ,dan trace ability. Ketika para pakar melihat bhw itu semua ada ya sudah, gak peduli hanya satu slaughter house saja yg bisa memastikan bhw semua produk yg dikeluarkannya adalah pasti aman dan sehat. maka orang boleh mengimpor dr situ. Slaughter house spt iIni yg disebut Compartment free.PMK Nah bahkan Brazil sudah sampai pada zone free , yg wilayahnya bahkan jauh lebih luas dr negara New Zealand.. Disekeliling zone itu harus ada buffer zone yg memastikan bhw sapi yg mungkin berpenyakait dr luar wilayah itu gak bisa masuk ( mana pernah Kompas cerita ttg ini ??) Lalu apa sih arti wilayah.. memangnya jika negara yg zone free? , apakahjika mrk mendeklariskan dirinya sbg negara terpisah, sehingga jd country free baru bisa ekspor. Gak logis kan.. wong gak ada bedanya ... , kecuali memerdekakan diri.. daerahnya ya tetap bgt kok.. Nah kalau orang melalui risk assement yakin bahwa ada safety assurance dan ada traceability shg selalu bisa dijejaki kembali kalau ada maslaah.. lalu kita impor dr situ .. baru pendpaat orang pintar yg logis. Kompas juga gak mau mengerti dan tidak pernah mengemukakan bhw selama ini daging asal India terus masuk di Kalimantan dan Sumatra yg diselundupkan dr Malaysia. . Tapi apa faktanya... apakah telah menyebabkan sumatra dan Kalimantan terkena PMK... nggak kan ?? Padahal India hanya punya kompartmen bebas belum zone bebas. Semua diatas itu gak ada di Kompas, sebaliknya dalam seminggu , setelah surat pembaca Dubes Brazil, ada 4 artikel MAS yg semuanya miring.. Bayangkan Sisi lain hanya boleh masuk di Surat Pedmbaca , hanya spy kalau dituntut bilang sdh beri hak jawab. . an dalam beritanya sendiri yg gedenya paling gak 2 kolom cuma penentangan pd rencana kebijakan mentan. Buat Mas Patrick.., saya gak sembarangan bela Mentan, krn yg saya ajukan ada argumennya.. Katakanlah kebenaran walau siapa [un yg engucapkannya. masa kalau Mentan sy anggap benar nggak boleh di bela. HS At 10:13 PM 05-10-08, you wrote: >walaupun anda menambahi embel2 mantan reporter dibawah nama anda, >tidaklah otomatis pendapat anda itu valid bahwa kompas kurang >profesional karena tidak memuat both sides. >apalagi kuliah anda mengenai cover both side sangat normatif >sekali, sebagai reporter anda tahu bahwa di lapangan 1 + 1 tidak >harus 2. >demikian pula media bukanlah berdiri di tengah atau sebagai wasit >pertandingan tetapi media harus berpihak kepada kepentingan publik. >jika demi hak asazi koruptor maka media memuat pernyataan konyol >pembela koruptor yg menganggap publik tolol2 gampang dikibulin, maka >bukan pengacara nya yg ditertawai publik tetapi medianya yg >ditertawai publik kok demi cover both sides mau digoblokin pembela. >demikian pula jika media yg mendapat informasi sesuatu yg >membahayakan publik (umapama instalasi nuklir bocor), jika diminta >konfirmasi ke pejabat yg berwenang tetapi pejabatnya no comment dan >karena cover both sides tidak memuat berita tsb dan terjadi benar >bahaya utk publik maka reporter dan media bertanggung jawab secara >moral. >kasus cover both side ini jelas pd kasus tempo vs tommy winata. >tempo sudah minta waktu utk konfirmasi, tetapi tidak diindahkan oleh >tw. dalam persidangan tw bersaksi tidak pernah dihubungi, tempo >mempunyai bukti pernah menghubungi tw. saya salut dgn tempo utk >terus memuat berita tsb walaupun ybs tidak memberikan respon thd >konfirmasi. kepentingan publik thd akses informasi tidak boleh >dikorbankan oleh narasumber yg tidak mau memberikan konfirmasi dan >tidak alasan utk tidak memuat berita yg ada >kepentingan publik hanya demi cover both sides. > >sohib >mantan penjual koran
