At 03:37 PM 7/2/99 +0700, Raja Komkom S. wrote:
>On Wed, 30 Jun 1999, Martin Manurung wrote:
>
>> Para Ulama pesantren yang berkumpul di Jateng sudah tegas mengatakan, bahwa
>> isu gender yang dikaitkan dengan agama itu adalah lebih pada memakai agama
>> untuk kepentingan politik. Berarti, memakai isu tersebut belum bisa
>> dikatakan "sesuai dengan ajaran agamanya". Dan yang sangat jelas: isu itu
>> bertentangan dengan demokrasi. Bung Komkom, dalam replynya ini memakai
>> standard ganda (bukan glodok standard lho, he..he..he..); kalau pakai isu
>> agama boleh tapi kalau bikin jap jempol tidak boleh. Bagi saya, keduanya
>> tidak boleh dilakukan. Biarkan saja demokrasi bekerja. Sebab bila demokrasi
>> bekerja, kita tidak mempolitisasi agama dan karena itu, tak perlu juga
bikin
>> jap jempol.
>>
>Begini bung Martin,
>
>Maksuda saya kan begini, Kelompok yang mengaku sebagi Islam itu silahkan
>saja menggunakan argument ajaran agamanya untuk menolak Megawati. Saya
>rasa itu sah-sah saja dalam demokrasi, kan bebas berpendapat.
>Yang penting itu hanya sebatas pendapat, dan tidak ada yang namanya
>mobilisasi Massa besar-besaran dan pemaksaan.
>
>Nah kalau jempol darah kan sudah mengarah ke ancaman dan teror, mestinya
>mereka (para pendukung PDIP) nggak perlu merasa terdesak dengan
>serangan-serangan anti PDIP dan anti Megawati, tetap aja gunakan mekanisme
>argumentasi dan adu pendapat aja, jadi nggak perlu sampai mobilisasi massa
>kayak yang di Jawa TImur/ Tengah itu.
>
>
>Kan, jadi imbang, kalau diserang dengan argument ya jawab dengan argument,
>Nggak perlu MOBILISASI MASSA dan INTIMIDASI, apalagi pake darah-darahan
>atau sumpah-sumpahan.
>
Bagaimana kalau diserangnya dengan 'fatwa', apakah perlu juga
dibalasnya dengan 'fatwa'..?
hm.....lucu juga kalau PDI-P mengeluarkan 'fatwa'......:)
______________________________________________________________________
To subscribe, email: [EMAIL PROTECTED]
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
