Exactly Bu. Saya memang setuju dengan pak Harsono tentang pejabat yang
menerima tiket pesawat dari bawahannya untuk keperluan mudik tersebut.
Mestinya budaya demikian ke depan memang harus "ditertibkan". Saya juga setuju
dan mendukung "pembenahan hati yang prima" yang disampaikan oleh pak Harsono.
Dan saya yakin, mayoritas di antara kita berpendapat bahwa pengemis (orang
miskin) yang sedang kelaparan yang menerima uang hasil korupsi dari koruptor
bukanlah koruptor. Bahkan meskipun sebenarnya ia tahu bahwa orang yang telah
memberikan uang kepadanya adalah koruptor.
Anyway, polemik (perbedaan pendapat) memang bisa berakhir dengan damai.
Tetapi saya juga percaya sebaliknya, ia pun bisa berlanjut dengan konflik.
Saya menyukai polemik yang dapat memberikan pelajaran/pengetahuan yang lebih
baik kepada yang bersangkutan dan kepada orang lain (para anggota milis
lainnya). Polemik yang dapat mengubah seseorang menjadi lebih baik, lebih
jujur dan lebih santun.
salam,
budisan
Marlina Rus Ananti <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Pak Budisan wrote:
"Saya kira orang yang menerima uang hasil korupsi, dan ia tidak tahu bahwa uang
itu merupakan hasil korupsi, bukanlah koruptor"
Saya kira ketika pak Budisan menulis kalimat tersebut ia membayangkan Amien
Rais dan para pengemis jalanan yang (menurut keyakinan pak Budisan memang sama
sekali) tidak tahu bahwa uang itu berasal dari hasil korupsi. Seseorang yang
(memang benar2) tidak tahu bahwa uang yang diterimanya adalah hasil korupsi,
menurut saya, memang tidak selayaknya kita cap sebagai koruptor.
Lain lagi halnya dengan pak Harsono yang pada waktu membaca kalimat pak Budisan
tersebut di atas, ia membayangkan "bapak-bapak" pejabat yang menerima tiket
pesawat (upeti) dari pegawai pelaksana (bawahan)nya. Dalam contoh tersebut,
memang semestinya "bapak-bapak" tersebut (patut diduga) mengetahui bahwa
uang/tiket pesawat tersebut berasal dari hasil korupsi. Oleh karena itu, saya
(dan mungkin pak Budisan juga) setuju bahwa "bapak-bapak" tersebut termasuk
koruptor.
Barangkali benar sinyalemen pak Budisan bahwa bayangan, image dan
pengalaman-pengalaman yang ada/terekam di dalam kepala kita memang seringkali
lebih menarik daripada (berpengaruh pada) pendapat (setuju atau tidak setuju)
kita.
"Setuju" mungkin sama dengan "Tidak Setuju". Apakah benar begitu?
Goodman_neverdies <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Budi Santoso <[EMAIL PROTECTED]> wrote: Saya tidak tertarik dengan pendapat
setuju atau tidak setuju. Reasoning dibalik pendapat bagi saya lebih menarik
daripada setuju atau tidak setuju.
.....
Tetapi saya kira akan lucu dan terkesan mengada-ada kalau setiap pengemis dan
anak jalanan yang menerima uang dari pengendara/penumpang mobil harus juga
menanyakan apakah uang tsb merupakan hasil korupsi. Dan mungkin aneh sekali
kalau pengemis dan anak jalanan yang menerima uang hasil korupsi itu kita sebut
sebagai koruptor.
Saya juga lebih tertarik dengan reasoning dibalik pendapat.... Yang saya
inginkan hanyalah sekedar contoh dari "bapak bapak" yang diatas untuk hidup
bersih....nda usah jauh jauh....di lingkungan kanwil saya..... terasa aneh jika
seorang pelaksana membelikan tiket pesawat buat pejabat yang mau mudik.
Mestinya berpikir ini uang apa? kalo gaji/ tc kok kayaknya unreasonable geeto
loh. Terus kalo kita mau bersedekah, yah.... jangan sampe ditanya pengemis/
anak jalanan: ".. pak ini uang dari mana?". Yakinkan dulu bahwa uang yang kita
sedekahkan/ pakai sehari hari itu bukan uang korupsi. Dari contoh yg diajukan
sepertinya berusaha mencari........sekali lagi pembenaran!. Sekalipun rumah
kita baru kalo mentalnya masih lama percuma saja.... Saya tetap dukung KPPN
Prima tapi jauh di lubuk hati saya lebih mendukung pembenahan hati yang prima.
Salam Perubahan
Harsono BW
Saya tidak tertarik dengan pendapat setuju atau tidak setuju. Reasoning dibalik
pendapat bagi saya lebih menarik daripada setuju atau tidak setuju.
Pendapat saya tsb terkait dengan kasus dana DKP dan saya berpendapat bahwa
Amien Rais yang telah mengakui menerima dana tsb (tapi ia tidak tahu kalau itu
berasal dari dana non-bujeter) bukanlah koruptor.
Barangkali merupakan ide yang bagus untuk menyarankan kepada setiap orang yang
menerima uang dari orang lain agar menanyakan dulu apakah uang tsb berasal dari
uang hasil korupsi. Cuma saya sama sekali tidak yakin apakah saran tsb dapat
diaplikasikan dengan efektif.
Dalam konteks pemimpin atau pejabat barangkali saran utk menanyakan sumber-uang
yang diterima tsb mungkin bermanfaat. Tetapi saya kira akan lucu dan terkesan
mengada-ada kalau setiap pengemis dan anak jalanan yang menerima uang dari
pengendara/penumpan g mobil harus juga menanyakan apakah uang tsb merupakan
hasil korupsi. Dan mungkin aneh sekali kalau pengemis dan anak jalanan yang
menerima uang hasil korupsi itu kita sebut sebagai koruptor.
salam,
budisan
Budi Santoso <budisan_2005@ yahoo.com> wrote: Saya kira orang yang menerima
uang hasil korupsi, dan ia tidak tahu bahwa uang itu merupakan hasil korupsi,
bukanlah koruptor.
Wah.... untuk yang satu ini saya kurang sependapat dengan Mr. Budisan. Kenapa,
karena sebelum menerima sesuatu kita harus tahu dulu apa yang akan kita
terima.... kemudian putuskan... apakah diterima (dgn segala konsekuensinya)
atau ditolak. Jangan pura pura tidak tahu. Itu namanya mau enaknya sendiri jadi
seolah olah terima uang halal...artinya telah terjadi pembenaran bukan
kebenaran. Adalah sangat tidak lucu ketika di pengadilan seorang terdakwa
ditanya darimana sumber kekayaannya. .. terus dia bilang;" wah..... saya nda
tahu darimana pak hakim. Tiba tiba ada sendiri...." . Pasti pak hakim akan
bilang:" Ada sendiri dari Hongkong!!" He he he...
Salam Perubahan
Harsono BW
Budi Santoso <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Saya kira orang yang menerima uang hasil korupsi, dan ia tidak tahu bahwa uang
itu merupakan hasil korupsi, bukanlah koruptor.
Kalau dana taktis kantor tersebut berasal dari korupsi (tindakan yang merugikan
keuangan negara) seperti lembur/sppd fiktif, saya kira ia mirip dengan dana
non-bujeter DKP.
salam,
budisan
Marlina Rus Ananti <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Apakah semua penerima dana DKP (termasuk Tim Sukses PAN dan parpol2 lain) itu
bisa kita sebut sebagai Koruptor, walaupun mereka sama sekali tidak tahu bahwa
uang yang diberikan oleh RD tersebut berasal dari dana non-bujeter dan mereka
sama sekali tidak menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi? Saya hanya
kasihan kalau si penerima dana non-bujeter itu adalah para pekerja sosial panti
asuhan atau pengurus pondok pesantren, dan mereka semua dijebloskan ke dalam
penjara dengan dakwaan melakukan tindak korupsi ):
Apakah dana non-bujeter DKP itu mirip/sama dengan dana taktis yang dikelola di
sebuah kantor pemerintah yang bersumber dari potongan uang lembur/perjalanan
pegawai dan penggunaannya, misalnya, untuk kesejahteraan para pegawai honorer?
"Kekuasaan seharusnya berada pada rakyat". Kira2 bagaimana ya mas
implementasinya supaya negara tetap tegak berdiri dan tidak hancur? Soalnya
dari jaman Orla sampai jaman Reformasi pemerintah selalu mengaku menjunjung
tinggi nilai2 demokrasi (kekuasaan di tangan rakyat).
"Selama ketentuan yang dijadikan dasar bernegara dan berbangsa masih buatan
manusia pasti akan terjadi semua ketidakbenaran, ketidakadilan dan penentangan
pada perintah2 4JJ". Pernyataan ini mengingatkan saya pada sejarah tentang
polemik Piagam Jakarta dimana kelompok Agama dan kelompok Nasionalis saling
bertikai. Kalau pertikaian tersebut kini terjadi lagi, jangan2 kelompok
Komunislah nantinya yang akan menjadi pemenang. Kalau memang demikian, akhirnya
kita juga (bangsa Indonesia) yang akan merugi.
Semoga saja tidak akan ada yang diuntungkan ataupun yang dirugikan dari sebuah
keputusan atau kebijakan. Walaupun saya sendiri ragu.
sukarno ano <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
DAMAI ITU INDAH
Benarkah ungkapan itu bila dikaitkan dengan polemik SBY-AR? sebuah pertanyaan
besar yang menurut saya banyak sekali pertimbangan dan jawaban dan bahkan
muncul pertanyaan lagi yang lebih besar bukan hanya karena untung dan rugi,
karena bila berlandaskan untung dan rugi bagaikan bisnis saja.
Ada beberapa hal yang mungkin dapat kita kemukakan yaitu :
1. Kemungkinan Kemenangan SBY-JK dianulir karena melanggar UU Pemilu
2. Kemungkinan SBY-JK dan tim suksesnya dipenjara karena ada unsur korupsi
menggunakan dana "haram"
3. Kemungkinan semua CAPRES dan tim suksesnya diperiksa dan bila terbukti akan
dipenjara juga.
4. Panwaslu harus juga diperiksa karena kerja gak becus menyebabkan kekisruhan.
Tapi dari hasil penerawangan saya semua itu tidak akan terjadi, ada analisis
yang mungkin dapat digunakan yaitu mengatasnamakan kepentingan bangsa.
Ini membuktikan bahwa orang-orang yang penting yang memegang kekuasaan berpola
fikir yang sungguh memprihatinkan, sementara berteriak korupsi dia sendiri
korup, bagaimana mungkin menyapu lantai dengan sapu kotor, itupun masih
dikatakan baik oleh masyarakat.gile beneeer
Ada dua hal yang mungkin bisa menjadi bahan pemikiran kita.
1. Kekuasaan seharusnya berada pada rakyat, bukan pada pemimpin semata jadi
apabila terjadi kemungkinan2 diatas toh negara ini tidak akan hancur dan akan
tetap berdiri Jadi tidak usah bersulit-sulit ria. jika memang harus ganti
pemerintahan kenapa tidak.
2. Selama ketentuan yang dijadikan dasar bernegara dan berbangsa masih buatan
manusia pasti akan terjadi semua ketidakbenaran, ketidakadilan dan penentangan
pada perintah2 4JJ. Jadi kalau mau selamat kembalilah kejalan yang telah
ditetapkan oleh 4JJ.
Cobalah untuk direnungkan !
Marlina Rus Ananti <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
SBY dan Amien Rais akhirnya sepakat untuk mengakhiri polemik dan menyerahkan
masalah dana DKP kepada KPK untuk diselesaikan secara hukum (bukan secara
politik).
Di antara kita ada yang mengkhawatirkan aksi damai SBY-Amien tersebut akan
menutup peluang untuk menyelesaikan kasus dana DKP untuk kampanye capres 2004
melalui jalur hukum, walaupun kedua pihak telah sepakat untuk menyelesaikan
masalah tersebut secara hukum.
Sebagian lain merasa plong karena polemik SBY-Amien tidak berkembang ke a rah
ranah politik yang paling rawan, yakni berupa pemakzulan (impeachment)
presiden. Menurut Hidayat Nur Wahid, ââ¬ÅPenyelesaian kasus aliran dana
DKPââ¬Â¦ harus tetap mengedepankan mekanisme hukum, bukan mekanisme politik
untuk saling menghancurkanââ¬Â (Republika, 29 Mei 2007). Ia juga mengatakan
bahwa
ââ¬Ådalam kasus dana DKP meski hukum ditegakkan namun jangan sampai merusak
pencapaian demokrasi di Indonesia, bahkan menghancurkan Indonesiaââ¬Â
(Kompas, 29 Mei 2007).
Apa yang dikatakan Hidayat Nur Wahid tersebut mengingatkan saya pada kasus
skandal ââ¬ÅMonica Lewinskyââ¬Â Clinton dan juga kasus disclaimer LKPP
(Dephan)-nya Amerika yang pada intinya bermaksud menjaga nama, wibawa dan
kepentingan negara.
Dengan berakhirnya polemik SBY-Amien tersebut tentu ada yang diuntungkan dan
juga yang dirugikan. Silakan saja berikan opini kita sendiri apakah SBY, Amien,
Koran/TV/Pembaca/Pemirsa, Parpo/ DPR, dan ââ¬Â¦. termasuk yang diuntungkan
atau yang dirugikan.
Saya sangat menikmati (termasuk yang diuntungkan) ketika membaca Polemik
Kebudayaan antara Sutan Takdir Alisjahbana dan Ki Hajar Dewantara dkk. (tahun
1935-1936). Dan saya juga berharap dapat menikmati polemik-polemik yang ada
dalam milis ini. Walaupun sejujurnya, hingga kini itu masih tetap merupakan
harapan.
Recent Activity
39
New Members
1
New Files
Visit Your Group
SPONSORED LINKS
Arizona regional mls
Regional truck driving jobs
New business?
Get new customers.
List your web site
in Yahoo! Search.
Yahoo! Mail
You're invited!
Try the all-new
Yahoo! Mail Beta
Y! Messenger
Instant smiles
Share photos while
you IM friends.
.
---------------------------------
Lelah menerima spam? Surat Yahoo! mempunyai perlindungan terbaik terhadap spam.
http://id.mail.yahoo.com/
[Non-text portions of this message have been removed]
---------------------------------
TV dinner still cooling?
Check out "Tonight's Picks" on Yahoo! TV.
[Non-text portions of this message have been removed]
