CiKEAS> Sound System
Dijual satu set sound system dengan spesifikasi: 1 pasang Speaker 15" + stand: merk Spirit, PH 115 1 bh speaker monitor: merk Sound Power, V-15 OR 1 bh Mixer, 12 chanel : merk Deton, md 122A (mixer+power amplifier) 2 bh mic + 1 bh standing mic: merk KREZT VINAL, DND/200 1 bh standing book kabel-kabel Harga : 16 juta Baru beli dengan harga 20 juta. Akan tetapi yang mau menyewakan pergi. Pemilik tidak punya waktu mengurus. Oleh karena itu dijual murah. Harga tidak bisa ditawar lagi. Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi Ibu Martha di 62 21-68 270 280
CiKEAS> Rias Pengantin [BIAYA UNTUK NIKAH DARI KAMI PALING MURAH] KAWIN, PELAMINAN , Paket Murah , Alat Pesta , Katering , Rias Pengantin ,Tenda, Dekorasi ,Pelaminan ,Upacara Adat , Ondel Ondel , DLL.
Titip ini yach Mba tolong di sebarin ke temen - temen , kali ajah mau sewa buat acara 2x nya trims Rias Pengantin [BIAYA UNTUK NIKAH DARI KAMI PALING MURAH] KAWIN, PELAMINAN , Paket Murah , Alat Pesta , Katering , Rias Pengantin ,Tenda, Dekorasi ,Pelaminan ,Upacara Adat , Ondel Ondel , DLL... Dengan Hormat, --- Abaikan e-mail promo ini jika mengganggu kenyamanan anda ... !!! --- Semoga Bermanfa'at ( di Kemudian hari ) untuk anda ... Silahkan disimpan atau di forward ke rekan - rekan kerja anda yang lebih membutuhkan informasi ini , dan dapat di simpan untuk keperluan anda di masa yang akan datang tentunya sebagai referensi... terimakasih " MOHON DISEBARLUASKAN / DIFORWARD KEPADA TEMAN-TEMAN DEKAT/KANTOR ATAUPUN SAUDARA-SAUDARA BAPAK/IBU BARANGKALI ADA YANG BERMINAT DAN MEMBUTUHKANNYA " Perkenalkan Kami : Menerima Rias Pengantin Ibu Dodi Melayani : Jakarta , Depok , Bogor , Tanggerang , Bekasi , Dan Sekitarnya... Menyewakan Alat Pesta , Rias Pengantin , Paket Nikah Murah Lengkap , Dekorasi , Katering , Upacara Adat Dan Lain Lain ... Alamat : Jalan Otista Raya 3 , Kebon nanas Selatan 2 , Dekat Psr Sawo No: 9 Rt: 10 Rw: 08 Jakarta Timur Dki Jakarta Indonesia Fleksi HUNTING CALL / SMS : 021 6820 9886 , Rumah Telp / Fax : 021 850 9007 , HP Ibu Dodi : 0815 988 0634 SMS KAN NO FAXIMILI ANDA UNTUK MENDAPATKAN DAFTAR HARGA LENGKAP KAMI VIA FAXIMILI ATAU EMAIL Website .: http://www.ibudodi.com/ Gallery/Foto : http://www.ibudodi.com/gallery Peta .: http://ibudodi.com/dl.php?filename=peta.pdf Brosur .: http://ibudodi.com/dl.php?filename=brosur.zip Daftar Harga Lengkap : http://ibudodi.com/dl.php?filename=daftar_harga.pdf Paket Hemat Pelaminan Jawa Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Adat Jawa , Adat Sunda , Adat Modern dan Adat Betawi (Hanya Untuk di Rumah/Aula/Gedung Serbaguna) +.Pelaminan Jawa Lengkap 3 s/d 5 Pintu dengan Bunga Plastik / Bunga Palsu +.Tata Rias + Tata Busana Pengantin +.Tata Rias Orang Tua + Besan +.Tata Rias + Tata Busana 4 orang Penerima Tamu +.Tata Rias 2 Orang Saudara Kandung +.1 Set Kamar Pengantin Bed Cover + Slayer Dinding kamar Pengantin +.Tenda Terpal Tanpa Plafon 30 Meter Persegi +.100 Buah Kursi Lipat Standar Chitose +.3 Buah Meja Prasmanan Lengkap +.2 Buah Meja Penerima Tamu Lengkap +.2 Buah Lampu Neon TL @ 40 Watt +.2 Buah Tempat Angpau / Kotak Uang +.100 Set (Piring , Sendok dan Garpu) +.6 Buah Pemanas + Sendok +.1 Buah Tempat Nasi + Sendok +.1 Buah Tempat Soup + Sendok .: Apabila Lokasi jauh / Masuk Gang yang Jauh Dikenakan biaya tambahan Transport namun Tidak Mengikat Paket Hemat Pelaminan Jawa Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) Adat Jawa , Adat Sunda , Adat Modern dan Adat Betawi (Hanya Untuk di Rumah/Aula/Gedung Serbaguna) +.Pelaminan Jawa Lengkap 3 s/d 5 Pintu dengan Bunga Hidup +.Tata Rias + Tata Busana Pengantin +.Tata Rias Orang Tua + Besan +.Tata Rias + Tata Busana 4 orang Penerima Tamu +.Tata Rias 2 Orang Saudara Kandung +.1 Set Kamar Pengantin Bed Cover + Slayer Dinding kamar Pengantin +.Tenda Terpal Tanpa Plafon 30 Meter Persegi +.100 Buah Kursi Lipat Standar Chitose +.3 Buah Meja Prasmanan Lengkap +.2 Buah Meja Penerima Tamu Lengkap +.2 Buah Lampu Neon TL @ 40 Watt +.2 Buah Tempat Angpau / Kotak Uang +.100 Set (Piring , Sendok dan Garpu) +.6 Buah Pemanas + Sendok +.1 Buah Tempat Nasi + Sendok +.1 Buah Tempat Soup + Sendok .: Apabila Lokasi jauh / Masuk Gang yang Jauh Dikenakan biaya tambahan Transport namun Tidak Mengikat Paket Hemat Paragola Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Adat Jawa , Adat Sunda , Adat Modern dan Adat Betawi (Hanya Untuk di Rumah/Aula/Gedung Serbaguna) +.Pelaminan Paragola Full Bunga Dengan Bunga Palsu. +.Tata Rias + Tata Busana Pengantin +.Tata Rias Orang Tua + Besan +.Tata Rias + Tata Busana 4 orang Penerima Tamu +.Tata Rias 2 Orang Saudara Kandung +.1 Set Kamar Pengantin Bed Cover + Slayer Dinding kamar Pengantin +.Tenda Terpal Tanpa Plafon 30 Meter Persegi +.100 Buah Kursi Lipat Standar Chitose +.3 Buah Meja Prasmanan Lengkap +.2 Buah Meja Penerima Tamu Lengkap +.2 Buah Lampu Neon TL @ 40 Watt +.2 Buah Tempat Angpau / Kotak Uang +.100 Set (Piring , Sendok dan Garpu) +.6 Buah Pemanas + Sendok +.1 Buah Tempat Nasi + Sendok +.1 Buah Tempat Soup + Sendok .: Apabila Lokasi jauh / Masuk Gang yang Jauh Dikenakan biaya tambahan Transport namun Tidak Mengikat Paket Hemat Paragola Rp 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Adat Jawa , Adat Sunda , Adat Modern dan Adat Betawi (Hanya Untuk di Rumah/Aula/Gedung Serbaguna) +.Pelaminan Paragola Full Bunga Dengan Bunga Hidup. +.Tata Rias + Tata Busana Pengantin +.Tata Rias Orang Tua + Besan +.Tata Rias + Tata Busana 4 orang Penerima Tamu +.Tata Rias 2 Orang Saudara Kandung +.1 Set Kamar Pengantin Bed Cov
CiKEAS> Bea Siswa Sekolah di Kualalumpur Bagi Lulusan SMU Indonesia
Bea Siswa Sekolah di Kualalumpur Bagi Lulusan SMU Indonesia http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=13&dn=20070801001615 Oleh : Joanes Buntoro 01-Aug-2007, 04:56:38 WIB - [www.kabarindonesia.com] KabarIndonesia - Denpasar, 1 Agustus 2007 Perusahaan kacamata England Optical Group yang mempunyai lebih dari 150 outlet di seluruh Malaysia mengaku kewalahan untuk memenuhi tingginya minat para konglomerat di berbagai belahan dunia untuk membeli franchise perusahaan ini. Masalahnya adalah, perusahaan yang didirikan dan dipimpin langsung oleh Dato' Chin See Kiat dan berpusat di Kualalumpur ini belum mampu menyediakan tenaga ahli yang memadai dikarenakan sulitnya mencetak sdm ahli optik yang sah dan dapat diandalkan. Kepada para konglomerat yang berminat membeli franchise perusahaan ini, Dato' Chin See Kiat yang juga menjabat sebagai ketua Asosiasi Bisnis Retail se Malaysia, mengajukan satu persyaratan yaitu mereka harus menginveskan uang mereka untuk memberikan bea siswa kepada para lulusan SMU yang dianggap layak menerima bea siswa setelah melalui serangkaian ujian ketat. Para penerima bea siswa ini akan dididik secara profesional oleh para tenaga ahli di Institut Optopreneur (www.optopreneur.com) yang terletak di segitiga emas pusat bisnis di Kualalumpur. Pendidikan ini akan berlangsung selama 2 tahun dan para lulusan akan langsung dikaryakan dalam jaringan bisnis ini optical ini. Beberapa negara seperti Singapura, China, Vietnam, Philipina, Banglades, Pakistan telah berhasil mengirimkan pelajar-pelajar pilihan untuk menerima pendidikan dan pelatihan yang istimewa ini. Mulai tahun ini Indonesia mendapat kesempatan untuk ikut unjuk prestasi dan tentu saja kita berharap ini mampu mendongkrak pemasukan devisa bagi negara kita tercinta. Untuk itu pihak perusahaan secara resmi menunjuk Rudy Winata di Denpasar sebagai wakil sah yang akan menyeleksi dan mempersiapkan para calon penerima bea siswa. Mereka akan dikarantina selama seminggu dan mendapat bekal bahasa Inggris dan persiapan rutin lainnya agar mampu bersaing dengan para calon dari negara lain. Dalam keadaan ekonomi global yang kurang menggembirakan, tingkat pengangguran yang semakin meningkat, para sarjana bingung akan masa depannya;kiranya berita ini boleh menjadi setitik sinar di tengah badai krisis berkepanjangan. Blog:http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com Email: [EMAIL PROTECTED] Big News Today..!!! Let's see here www.kabarindonesia.com
CiKEAS> TOFI Center. Kesempatan jadi philanthropis muda
> >Rekan-rekan yb, > >Mohon bantu menyebarluaskan. > >Terimakasih banyak. > >Salam > >Yohanes Surya > > > > > >AJAKAN MENGGALANG PARA FILANTROPIS MUDA BANGSA > > > >Rekan-rekan sekalian, sebangsa dan setanah air, > > > >Kami ingin mengajak rekan-rekan memanfaatkan momen ini > >untuk menyebarkan nilai-nilai filantropi di kalangan > >generasi muda, dengan mengembangkan komunitas anak > >muda untuk peduli pada perkembangan sains di Indonesia > >serta meningkatkan rasa kebanggaan atas prestasi > >generasi muda bangsa. Caranya? Melalui partisipasi > >dalam pembangunan TOFI Center di kawasan Techno Park > >Bumi Serpong Damai, yang mana TOFI Center ini akan > >dikelola oleh Yayasan TOFI. > > > >TOFI Center adalah "rumah" yang dibangun untuk > >menaungi beragam aktifitas di bidang sains, > >diantaranya: > > > > > >* Sebagai sarana untuk mencetak juara dunia olimpiade > >di bidang sains/fisika secara konsisten yang selama > >ini telah diraih oleh Tim Olimpiade Fisika Indonesia > >(TOFI) > >* Sebagai pusat kegiatan yang menghubungkan komunitas > >dengan sains dan memasyarakatkan aktifitas sains > >* Sebagai pusat pengembangan pendidikan maupun > >pembelajaran sains/fisika > >* Sebagai pusat pengembangan teknologi sains/fisika > >yang "applicable" > > > >Dengan seorang anak memberikan kontribusi minimal Rp.1 > >juta (iya, satu juta Rupiah), ia akan diabadikan > >namanya dalam Sir Isaac Newton Hall of Fame di TOFI > >Center, dalam bentuk tampilan electronic > >board/komputerisasi, serta memperoleh sertifikat > >sebagai Filantropis Muda. Ia juga akan menerima > >"update" dalam bentuk e-newsletter mengenai segala > >aktifitas yang berkaitan dengan sains yang terjadi di > >TOFI Center, maupun yang diinisiasi dari TOFI Center. > > > >Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai TOFI Center, > >profilnya dapat dibaca di bagian akhir ajakan ini. > >Sementara pembangunan tahap I sedang berjalan, kami > >senantiasa masih berupaya menggalang dana untuk > >menyelesaikan tidak hanya Tahap I & IIA (yang mencakup > >kebutuhan dasar dari pelatihan TOFI), tetapi juga > >penyelesaian Tahap IIB, yang mencakup ke 20 lab > >seperti disebut di Profil TOFI Center di bawah. > > > >Bila berkenan untuk berpartisipasi, silakan > >mem-forward email ini ke: > > > > Sdri. Frizca > > [EMAIL PROTECTED] > > > >dan Sdri. Frizca akan mengirimkan formulir > >partisipasinya secara lengkap. > > > >Untuk membantu penyebar-luasan ajakan ini, silakan > >berbagi dengan rekan-rekan lain yang diperkirakan juga > >berminat menggalang filantropis muda bangsa demi > >kemajuan generasi muda bangsa di bidang sains. > > > >Salam kebangsaan, > > > >Srisetiowati Seiful > >Director, Public Affairs > >Project Manager TOFI [EMAIL PROTECTED] City > >Yayasan TOFI > >[EMAIL PROTECTED] > > > >** > > > >PROFIL TOFI CENTER > > > >[EMAIL PROTECTED] dirancang sebagai suatu "landmark" > >arsitektural, teknologi maupun pengembangan komunitas > >sains yang diharapkan tumbuh. > > > >Semua diawali dari Tim Olimpiade Fisika Indonesia, > >yang berlomba setiap tahun sejak 1993, meraih emas > >pertamanya pada tahun 1999, dan mulai meraih medali > >emas setiap tahunnya sejak 2002. Setiap kemenangan > >adalah hasil kerja keras pembinaan yang intensif > >selama satu tahun oleh Yayasan TOFI dalam kamp > >pelatihan. > > > >Seiring dengan keberhasilan Indonesia di mata dunia, > >semakin banyak siswa yang semakin tertarik dengan > >fisika secara khusus, dan sains secara umum. Dengan > >semakin banyak generasi muda bangsa Indonesia yang > >terjun ke area sains, semakin tumbuhlah satu generasi > >ilmuwan muda Indonesia yang membentuk suatu komunitas > >tersendiri. > > > >TOFI Center tidak saja akan menjadi kawah candradimuka > >dari calon pemenang olimpiade fisika di masa > >mendatang, tetapi juga akan menjadi pusat pertumbuhan > >dimana sains akan menyatu dengan komunitas, dimana > >komunitas akan belajar untuk menyenangi dan bahkan > >bermain asyik dengan sains, dimana masyarakat bisa > >merangkul sains, dimana ide bisa berkembang dengan > >bebas, dimana apapun yang berkaitan dengan sains bisa > >berkembang secara ekstensif. > > > >Sebagai suatu pusat sains, dengan penekanan pada > >fisika dan matematika, TOFI Center memproyeksikan diri > >sebagai suatu rancangan tumbuh yang ramah lingkungan, > >suatu kompleks yang bisa tumbuh seiring dengan > >kebutuhan komunitas, terutama komunitas sains, dan > >juga menyatu dengan lingkungannya. > > > >TOFI Center akan berdiri di atas lahan seluas + 6,000 > >m2 di area Techno Park Bumi Serpong Damai (BSD), yang > >mana sebagian tanah telah disubsidi oleh pihak PT BSD > >yang menggandeng Eka Tjipta Foundation. Sebagian > >besar bangunan akan didominasi oleh keberadaan beragam > >laboratorium yang akan digunakan untuk pelatihan, baik > >siswa olimpiade maupun para guru. > > > >S
CiKEAS> Belum Pernah Ada Umat Islam Disandera Umat Lainnya !!!
Belum Pernah Ada Umat Islam Disandera Umat Lainnya !!! Apakah pernah terdengar berita adanya umat Kristen atau Yahudi menculik serombongan turis beragama Islam??? Atau pernahkan anda dengar adanya wartawan beragama Islam diculik gerombolan dari gereja Kristen Berita yang setiap hari muncul di media dunia itu adalah, pendeta Buddha diculik dan kepalanya dipenggal di Thailand, umat Islam memperkosa massal amoy2, toko2 cina dijarah umat Islam, bomb di bali diledakkan oleh jihad Islam, missionaris Korea diculik umat Islam di Afghan dan dibantai satu persatu. Waaah... masih banyak lagi tak terhitung, tak pernah ada sandra yang beragama Islam kecuali mereka diculik oleh sesama umat Islam juga, seperti sunni menculik Syiah, dan syiah menculik sunny. > O Otaryono <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > Re: NGEBAYANG2IN SANDERA KOREA NEEH > Aku lagi ngebayang-bayangin neeh kalo saja > sandera2 korea itu misionaris islam, memasuki > wilayah kristen en ditangkep pasukan salib, wah, saya > udah bisa ngebayangin apa yang akan terjadi dengan > mereka. Apalagi, mereka2 itu kan muda, cantik2, cakep > en lagi ranum-ranumnya. > Lh umat Islam Ahmadiah itu khan juga missionaris Islam, akibatnya apa??? Mesjidnya dibakar oleh sesama umat Islam juga, yang paling biadab itu harta benda umatnya dijarah. Alasan menteror kepada umat Islam Ahmadiah katanya karena akidahnya menyeleweng. Apakah untuk meluruskan akidahnya itu dengan cara menjarah harta benda Juga belum pernah terjadi ada umat Islam diculik oleh umat yang bukan Islam untuk kemudian disandra kalo ada, silahkan saja diberikan contoh2nya atau kejadian2nya. > Pasti habis-habisan deh. Dobol depan belakang, atas > dan bawah. Sejarah di Vietnam, Irak, Bosnia, dan > banyak tempat lainnya udah menunjukkan seperti itu, > sesuai ajaran Bibel nan super sadis, kejam dan cabul > ntu. > Mungkin saja isi Bible itu sama biadabnya dengan isi AlQuran, masalahnya memang saya enggak pernah baca Bible. Tetapi hal itu bukanlah masalah saya, bukan juga urusan saya, karena prakteknya dilapangan saya enggak pernah menyaksikan adanya pemerkosaan massal yang dilakukan orang2 Kristen terhadap yang bukan Kristen seperti halnya pemerkosaan massal yang dilakukan umat Islam terhadap amoy2 untuk kemudian dituduhkan kepada umat lainnya, dan akhirnya disangkal katanya tidak pernah ada pemerkosaan. Daripada debat kusir, saling tuduh sebaiknya kita menyimak berita bahwa kubu anti-terorist jihad Islam itu bukanlah khayalan memang benar2 ada dan anggauta2nya adalah seluruh negara2 didunia. Pada intinya mereka mengutuk Syariah Islam sebagai Syariah Teror dan bersepakat menggalang kerja sama untuk menumpas siapapun pelaku2nya. Kejahatan tentu ada dimana2, baik umat Kristen, Hindu, Buddha dll. Tapi kejahantan yang dilakukan umat lain sama sekali tidak menyangkut ajaran agama mereka, terbukti para penjahatnya tidak dilindungi oleh umat dari agamanya seperti halnya dalam Islam. Ny. Muslim binti Muskitawati.
CiKEAS> Bangkitkan Nasionalisme Papua Melalui Pelestarian Budayanya !!!
Bangkitkan Nasionalisme Papua Melalui Pelestarian Budayanya !!! Masyarakat Papua, terutama mahasiswa maupun mereka yang terpelajar haruslah mendorong putera puteri Papua untuk melestarikan, menggali, mengembangkan, bahkan menciptakan seni budaya khas Papua sehingga bisa menjadi ciri yang menggelorakan kebanggaan Nasionalisme-nya sendiri Hal ini sangat penting dalam membangun kesadaran nasionalisme Papua dalam perjuangan menuju kemerdekaan. Kemerdekaan Papua tidak akan bisa didapatkan dengan me-rengek2 kepada pemerintahan Jawa karena kemerdekaan harus direbut bukan sebagai hadiah. Dan untuk perjuangan kemerdekaan itulah bangsa Papua membutuhkan nasionalisme, tanpa kebanggaan tentunya sulit membangun nasionalisme. Namun Nasionalisme terkait dengan kebanggaan seni budaya bangsanya yang mencerminkan dinamika bangsa Papua itu sendiri dalam menemukan solusi2 masalah lingkungan hidupnya. Dalam hal ini bisa dengan menciptakan lagu2 kebangsaan, melestarikan lagu2 tradisional, bahkan juga bisa mengembangkan lagu2 tradisonal yang sudah ada dengan merubah rhytmenya agar bisa dinamis membangunkan semangat juang yang hebat. Seperti halnya juga lagu2 perang, sendratari perang, dll. Dan jangan dilupakan untuk mensosialisasikan budaya bangsa Papua ini kepada seluruh lapisan masyarakat Papua. Hindarilah keterlibatan mereka yang bukan orang2 Papua. Perjuangan untuk merebut Kemerdekaan harus dipersiapkan, dalam hal ini tentunya mempersiapkan mental seorang pejuang. Tanpa adanya pejuang yang bersedia berkorban untuk tanah airnya, maka penjajahan akan terus berlangsung. Ny. Muslim binti Muskitawati.
CiKEAS> Disandera Umat Lainnya !!!
Pak Hafsah Salim, Kalau itu ada, wah itu baru TOP NEWS!!! Selamat berjuang!!! Hafsah Salim <[EMAIL PROTECTED]> wrote: Belum Pernah Ada Umat Islam Disandera Umat Lainnya !!! Apakah pernah terdengar berita adanya umat Kristen atau Yahudi menculik serombongan turis beragama Islam??? Atau pernahkan anda dengar adanya wartawan beragama Islam diculik gerombolan dari gereja Kristen Berita yang setiap hari muncul di media dunia itu adalah, pendeta Buddha diculik dan kepalanya dipenggal di Thailand, umat Islam memperkosa massal amoy2, toko2 cina dijarah umat Islam, bomb di bali diledakkan oleh jihad Islam, missionaris Korea diculik umat Islam di Afghan dan dibantai satu persatu. Waaah... masih banyak lagi tak terhitung, tak pernah ada sandra yang beragama Islam kecuali mereka diculik oleh sesama umat Islam juga, seperti sunni menculik Syiah, dan syiah menculik sunny. > O Otaryono <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > Re: NGEBAYANG2IN SANDERA KOREA NEEH > Aku lagi ngebayang-bayangin neeh kalo saja > sandera2 korea itu misionaris islam, memasuki > wilayah kristen en ditangkep pasukan salib, wah, saya > udah bisa ngebayangin apa yang akan terjadi dengan > mereka. Apalagi, mereka2 itu kan muda, cantik2, cakep > en lagi ranum-ranumnya. > Lh umat Islam Ahmadiah itu khan juga missionaris Islam, akibatnya apa??? Mesjidnya dibakar oleh sesama umat Islam juga, yang paling biadab itu harta benda umatnya dijarah. Alasan menteror kepada umat Islam Ahmadiah katanya karena akidahnya menyeleweng. Apakah untuk meluruskan akidahnya itu dengan cara menjarah harta benda Juga belum pernah terjadi ada umat Islam diculik oleh umat yang bukan Islam untuk kemudian disandra kalo ada, silahkan saja diberikan contoh2nya atau kejadian2nya. > Pasti habis-habisan deh. Dobol depan belakang, atas > dan bawah. Sejarah di Vietnam, Irak, Bosnia, dan > banyak tempat lainnya udah menunjukkan seperti itu, > sesuai ajaran Bibel nan super sadis, kejam dan cabul > ntu. > Mungkin saja isi Bible itu sama biadabnya dengan isi AlQuran, masalahnya memang saya enggak pernah baca Bible. Tetapi hal itu bukanlah masalah saya, bukan juga urusan saya, karena prakteknya dilapangan saya enggak pernah menyaksikan adanya pemerkosaan massal yang dilakukan orang2 Kristen terhadap yang bukan Kristen seperti halnya pemerkosaan massal yang dilakukan umat Islam terhadap amoy2 untuk kemudian dituduhkan kepada umat lainnya, dan akhirnya disangkal katanya tidak pernah ada pemerkosaan. Daripada debat kusir, saling tuduh sebaiknya kita menyimak berita bahwa kubu anti-terorist jihad Islam itu bukanlah khayalan memang benar2 ada dan anggauta2nya adalah seluruh negara2 didunia. Pada intinya mereka mengutuk Syariah Islam sebagai Syariah Teror dan bersepakat menggalang kerja sama untuk menumpas siapapun pelaku2nya. Kejahatan tentu ada dimana2, baik umat Kristen, Hindu, Buddha dll. Tapi kejahantan yang dilakukan umat lain sama sekali tidak menyangkut ajaran agama mereka, terbukti para penjahatnya tidak dilindungi oleh umat dari agamanya seperti halnya dalam Islam. Ny. Muslim binti Muskitawati. For of Him and through Him and to Him are all things, to whom be glory for ever. Amen (Romans 11:36) - Need a vacation? Get great deals to amazing places on Yahoo! Travel. [Non-text portions of this message have been removed]
CiKEAS> KAMAJUAN ALA ULER IJOH
APAH ARTI KAMAJUAN ALA ANDY BIJAKSINIH? 3 AGUSTUS 2007,JUMAT KUWALAT. Kegoblokan di Porong, Sidoardjo itu apa ya nirui Belanda? Bung Karno memerdekana negri malang ini karena bueenciii sama belanda. masa beilauw niru Belanda? Lha bapakmu apa ya niru Belanda? kakekmu juga? Banyak lho oramng seperti kamu, yang belum lahir dizaman Belanda, tetapi sudah ngawur, jadi memang aslinya ngawur. Gitu lho nak. Godam jadi nyelak buat si Bijaksinih, Hehehe,Kang Danar, inih Andy sakbenernyah emang kudu ditatar, sungpaya memahamin apah artinyah Kamajuan, bukan sakmodel si Sarjana asal Kampung Akbar Tanjung, buat orang sakjenis diah ituh, Maju artinyah bisak jadi Kaya rayah, serta bisak nyolong Uang rahayat. Nah..ituh namanyah kamajuan dari anak desa, jadi Petinggih Golkar,yang nimpe Uang orang. Atawa Kamajuannyah Den A A Game, dari anak kolong, yang meningkahin anak Kiai pesantriannyah. Lalu Sukses besar, jadi mantu si Abah, yang jadi pinter KOTBAH DAN PINTER JUALAN KAOS OBLONG SAKINAHNYAH. Dan lalu Kawin lagih sama Teh Rinih dari Kota Buayah... Nah, inih jugak yang disengbut kamajuan...dalem pamingkiran den Andy nan Bijaksanah.. Bebini banyak merupaken tanda tanda kamajuan yang kentara pisan. hehehehhe..ituhlah kamajuan uler ijoh namanyah.. Entar sakbentaran lagih..Nusantarah..jadi padang pasir.. kerna utannyah sukses mengalamin kamajuan..DIGUNDULIN PARA PEJABAT KUWALATNYAH..SUNGPAYA INDON JADI MAJU KATANYAH?? nb. salam perjoangan buat mengikis kedogolan bangsa uler ijoh. RM Danardono HADINOTO <[EMAIL PROTECTED]> wrote: Andy Wicaksana <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Danar, > > Memang benar bahwa orang-orang negara maju banyak yang igoner >terhadap agama mereka. Tapi, tentukan dulu definisi kemajuan. > Banyak rekan kerja saya yang tingkat kemakmurannya tinggi, namun >sebagian besar dari mereka keluarganya hancur. Apakah hal itu juga >bisa dibilang kemajuan ? Sudah pernah ke Swiss, Liechtenstein, Monacco, nak? Lihat saja sendiri apa artinya maju. Teratur rapui, korupsi relatif rendah, perataan kemakmuran, good governance. mendefinisikan kemajuan kok repot? itu kan kasat mata? Indonesia dan jerman maju mana? jawab sendiri ya nak? Bingung? makmur dan keluarga hgancur kan bisa jalan sejajar, lihat bambang, lihat Tommy. gak usah repot repot! > > Mengenai ketidakmajuan Inodnesia adalah akibat dari taktik pecah- >belah Belanda. Selama beratus tahun kita diajarkan untuk >menghianati bangsa sendiri demi mencapai keuntungan semata. >Rupanya, cara itu berkembang baik, karena sampai sekarang, banyak >warga kita yang hanya mementingkan diri sendiri, terlebih lagi para >you know who di Indonesia. Kok Belanda lagi Belanda lagi to? kamu kan belum lahir saat itu, nak. Ratusan tahun sebelum walanda datang, kita jaya, zaman Majapahit, Sriwijaya dsb, gak ada sisanya ya? Kegoblokan di Porong, Sidoardjo itu apa ya nirui Belanda? Bung Karno memerdekana negri malang ini karena bueenciii sama belanda. masa beilauw niru Belanda? Lha bapakmu apa ya niru Belanda? kakekmu juga? Banyak lho oramng seperti kamu, yang belum lahir dizaman Belanda, tetapi sudah ngawur, jadi memang aslinya ngawur. Gitu lho nak.
CiKEAS> Daerah Desak Transparansi Bagi Hasil Migas
Refleksi: Teluk Bituni di Papua mempunyai deposit gas alam yang sangat banyak. Hal ini bisa dilihat dari perjanjian leveransi gas yang telah ditandatangani: 2,6 milyun ton/tahun ke Fujian, Tiongkok untuk waktu 25 tahun. Ke Korea Selatan 1,35 milyun ton/tahun untuk jangka waktu 20 tahun. Untuk Sempra Energy, Mexico dan California, 3,7 milyun ton/tahun untuk jangka waktu 20 tahun. Rupanya hingga kini daerah penghasal kekayaan alam mendapat sedikit sekali atau samakali tidak memperoleh apa-apa, dan sekarang ada tuntutan peninjauan dan pembagian hasil. Kalau seandainya tinjauan ini dilakukan dan berhasil diberi bagi hasil kepada daerah penghasil MIGAS, berapa besar porsi untuk Papua? Orang Papua tentunya berhak memperoleh pembagian yang wajar. Tetapi, alangkah baik sekali bila keuntungan seluruhnya dimiliki oleh rakyat Papua. Daerah Desak Transparansi Bagi Hasil Migas Jum'at, 03 Agustus 2007 | 03:43 WIB TEMPO Interaktif, Denpasar: Daerah-daerah penghasil minyak dan gas meminta pemerintah transparan dalam menghitung bagi hasil pertambangan minyak dan gas. Daerah menilai mekanisme penghitungan selama ini menimbulkan kecurigaan adanya ketidakadilan dalam pembagian itu. Hal ini disampaikan Ketua Forum Daerah Penghasil Migas H Alex Noerdin setelah membuka rapat kerja di Kuta, Bali, kemarin. "Kami meminta BP Migas (Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi) memberikan kopi data produksi investor pemegang kontrak dan Pertamina," kata dia. Dengan cara itu, daerah dapat menghitung sendiri besaran yang akan diterima tanpa rasa curiga. Transparansi, kata Bupati Musi Banyuasin ini, juga mengenai perincian alokasi dana dalam proses produksi. Misalnya dana yang disebut-sebut sebagai cost recovery. "Selama ini kami tidak paham sebenarnya untuk apa saja dana itu," tuturnya. Menurut dia, dana ini digunakan juga untuk pengobatan anggota staf asing hingga membiayai kegiatan bermain golf. Logikanya, kata Alex, cost recovery akan semakin kecil seiring dengan semakin lamanya sebuah perusahaan beroperasi. "Kami patut tahu karena makin besar dana itu akan makin kecil jatah yang diterima daerah," ujar dia. Selain soal transparansi, Alex melanjutkan, daerah mengeluhkan soal keterlambatan pembayaran jatah bagi hasil itu. Tahun ini, misalnya, jatah yang mestinya dibayarkan pada 1 April baru dibayarkan pemerintah pusat pada 27 Juli. "Apalagi jumlahnya pun turun drastis," kata Alex. "Akibatnya, defisit anggaran daerah sangat besar." Untuk mengatasi defisit itu, daerah juga mendesak pemerintah pusat memberikan izin agar bisa meminjam kepada bank dengan jaminan anggaran daerah tahun berikutnya. Sementara itu, untuk mencegah keterlambatan itu, Forum Daerah mengusulkan agar pembayaran bagi hasil sebesar 6 persen langsung dilakukan oleh investor tanpa melalui pemerintah pusat. l Rofiqi Hasan [Non-text portions of this message have been removed]
CiKEAS> Agar Reforma Agraria Tepat Sasaran, Tanpa Korban
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0708/03/opi01.html Agar Reforma Agraria Tepat Sasaran, Tanpa Korban Oleh Usep Setiawan Salah satu persoalan rumit di bidang pertanian yang hingga kini belum dapat dipecahkan adalah maraknya alih fungsi (konversi) lahan pertanian ke non-pertanian. Banyak data menunjukkan betapa konversi lahan pertanian ini telah terjadi begitu massif dan nyaris tak ada cara mujarab untuk menghentikannya. Kita mafhum, tersedianya lahan pertanian yang cukup adalah prasyarat bagi terjaganya produktivitas pertanian dalam rangka mencukupi ketersediaan pangan. Tak terkendalinya konversi lahan pertanian menjadi batu sandungan yang potensial terhadap (rencana) pelaksanaan reforma agraria, karena salah satu tujuan dari reforma agraria adalah penyediaan lahan pertanian yang cukup bagi keluarga tani, terutama petani miskin. Dalam konteks inilah, inisiatif Departemen Pertanian RI bersama DPR RI menyusun RUU tentang Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Abadi (PLPPA) patut diapresiasi. RUU PLPPA ini sebagai respon pemerintah atas menyusutnya lahan pertanian yang mengancam ketahanan pangan nasional. Di dalamnya terkandung 5 poin pertimbangan, 2 poin mengingat, mencakup 12 bab, dan 40 pasal. Kedua belas bab dimaksud meliputi; ketentuan umum, asas tujuan dan ruang lingkup, perencanaan dan penetapan, pembinaan dan pemanfaatan, pengendalian dan perlindungan, pengawasan, penelitian dan pengembangan. Dicakup juga sistem informasi, partisipasi masyarakat, pembiayaan, ketentuan pidana, dan ketentuan penutup. Konsiderannya, mengingat Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 33 UUD 1945, dan UU No.26/2007 tentang penataan ruang (Draft II, 14 Juni 2007). Data Badan Pusat Statistik menunjukkan konversi lahan ke nonpertanian mencapai 110.000 ha per tahun (1992-2002). Mengutip Bomer Pasaribu (2007), ketersediaan lahan untuk usaha pertanian merupakan conditio sine-quanon untuk mewujudkan pertanian berkelanjutan, terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Kehilangan Produksi dan Kemiskinan Baru Meminjam data Badan Pertanahan Nasional (BPN), Agus Wariyanto mengabarkan lebih dari 50.000 ha sawah irigasi teknis telah menjadi lahan nonpertanian. Bila diasumsikan yang sudah beralih fungsi bisa ditanami padi dan dipanen dua kali setahun dengan produksi lima ton gabah/ha, maka kehilangan produksi mencapai 500.000 ton gabah setiap tahun (Suara Merdeka, 4/5/07). Abdul Haris (2003) mencatat dampak dari konversi lahan pertanian adalah semakin sempitnya atau bahkan hilangnya lahan subur untuk lahan pertanian produktif yang dapat menghasilkan pangan yang cukup bagi sekira 228 juta penduduk Indonesia yang tetap tumbuh dengan pesat. Hilangnya lahan pertanian sebagian petani gurem ini dapat menghasilkan kemiskinan baru di perdesaan dan perkotaan. Alasannya, tenaga kerja pertanian kehilangan pekerjaannya, di lain pihak mereka tidak punya keahlian untuk masuk sektor industri, sektor jasa, atau sektor lainnya (Pikiran Rakyat, 20/5/03). Untuk memperkuat kemampuan produksi beras, Mentan Anton Apriyantono menegaskan perlunya kebijakan pengendalian laju konversi lahan sawah dan memperbesar kemampuan negara mencetak lahan pertanian baru. DPR pun membuat keputusan No.07A/DPR-RI/I/2006-2007 tentang Program Legislasi Nasional (Proglegnas) yang menempatkan RUU PLPPA sebagai prioritas 2007, di urutan 29 (Bisnis Indonesia, 03/4/07). Selain merumuskan RUU PLPPA, Deptan juga mencanangkan Panca Yasa sebagai landasan fundamental pembangunan pertanian 2007 dan masa depan. Panca Yasa berisi rencana perbaikan infrastruktur pertanian, pengaktifan kembali kelompok tani, perbaikan sistem penyuluhan, fasilitasi pembiayaan pertanian dan pemasaran hasil pertanian yang memfasilitasi kelancaran pemasaran, baik pasar dalam negeri maupun ekspor. Sejumlah pihak tak terlalu berharap RUU PLPPA menyelesaikan masalah. Wariyanto (2007) mengingatkan landasan hukum saja tidaklah cukup untuk mengamankan keberadaan lahan pangan abadi. Arus alih fungsi lahan tak mungkin bisa dibendung hanya dengan kebijakan, manakala faktor nilai tambah ekonomi dari lahan terhadap pemiliknya tidak menjanjikan. Tuntutan mewujudkan ketahanan pangan harus didukung sistem agribisnis berkelanjutan berupa jaminan PLPPA, yang berarti penataan kembali strategi tata ruang. Sinergi Utuh Dibutuhkan kemauan politik super kuat penyelenggara negara untuk merombak total paradigma dan praktek politik pertanian, dari yang semata-mata pro-pertumbuhan dan produktivitas pertanian menjadi lebih pro-pembangunan pertanian rakyat yang mengutamakan kaum tani sebagai subjek utama pelaku pertanian. Legislasi mengenai lahan pertanian pangan abadi akan relevan jika padu dengan upaya menata struktur penguasaan dan menyelesaikan konflik pertanahan. Klausul tentang pengelolaan lahan pertanian dapat dimasukan dalam legislasi yang mengatur pertanahan secara utuh dalam kerangka reforma agraria sejati. Sementara itu, pemerintah mel
CiKEAS> BPOM Akan Teliti 759 Produk Kosmetik Terdaftar
http://www.suarapembaruan.com/News/2007/08/03/Kesra/kes01.htm SUARA PEMBARUAN DAILY BPOM Akan Teliti 759 Produk Kosmetik Terdaftar [JAKARTA] Produk kosmetik yang terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencapai 759 buah, beberapa di antaranya terbukti mengandung bahan zat warna yang berbahaya untuk kesehatan. Produk-produk ini sudah ditarik dari pasaran. BPOM tetap melakukan pemeriksaan laboratorium untuk semua merek terdaftar itu. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen BPOM, Ruslan Aspan, ketika dihubungi SP, di Jakarta, Kamis (2/8), menjelaskan, tahun 2006 ada 27 produk kosmetik impor yang dilarang dipasarkan, 21 di antaranya berasal dari Tiongkok dan Taiwan. Semua produk itu dilarang karena terbukti menggunakan bahan berbahaya, seperti merkuri dan rhodamin B. Dalam waktu dekat, BPOM akan mengumumkan 26 produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya itu. Sebanyak 19 produk diimpor dari Tiongkok dan Taiwan, lainnya berasal dari Korea Selatan dan Filipina. BPOM, ujar Ruslan, juga melakukan uji laboratorium pada produk pasta gigi impor berkaitan dengan pengawasan adanya cemaran dietilen glikol (DEG). Saat ini baru 11 sampel yang sudah selesai diuji. Dari jumlah itu, tiga produk positif mengandung DEG, yaitu Maxam spearmint biru, Maxam spearmint hijau, dan Sankezhen green tea tooth paste. Dari tiga produk itu, katanya, dua diantaranya terdaftar di BPOM dan sudah dibatalkan registrasinya, sementara Sankezhen tidak terdaftar. Maxam yang diproduksi di dalam negeri tidak tercemar DEG sehingga masih aman untuk dipakai. "Saat pertama mendaftar, produk itu bersih dari cemaran DEG. Kasus cemaran ini baru, karena di sana terjadi kesalahan label, yakni DEG tertukar dengan gliserin. Kita mendapat informasi ini juga dari BPOM di luar negeri," katanya. Dia menjelaskan, sebenarnya DEG tidak menimbulkan masalah bila terpapar dalam konsentrasi yang sangat kecil. Apalagi DEG bisa terbentuk sebagai hasil samping diperbolehkan 0,2 persen dari jumlah DEG. Sementara di Indonesia ambang batas seperti itu belum ada. Ruslan juga mengemukakan, obat tradisional dari dalam dan luar negeri yang terdaftar 815 produk, dan sebagai suplemen makanan ada 61 produk. Dari temuan BPOM pada 2006-2007, ada tujuh produk dari Tiongkok yang mengandung bahan kimia obat (BKO). Dua jenis sudah diumumkan tahun lalu, dan lima produk lagi akan diumumkan minggu depan. Sementara ini, untuk produk makanan belum ada data terbaru. Makan Korban Dari Kota Padang dilaporkan, se- orang bocah bernama Ilo Agusti (5), Rabu (1/8), dibawa ke rumah sakit setelah bibirnya melepuh setelah mengonsumsi permen yang sudah kedaluwarsa. Bibir dan jempol tangan anak itu juga melepuh seperti disundut api rokok, karena terkena air liurnya sehabis mengonsumsi permen itu. Kepada SP, Ilo menyebutkan, dia membeli permen tangkai di sebuah kedai. Setelah mengonsumsi permen itu, bibirnya terasa tebal dan perih. Sisa permen langsung dibuang ke sungai. Ayah Ilo, Zainal, langsung membawa anaknya ke RS Dr M Djamil, Padang, dan hingga kini masih dirawat. Menurut keterangan Bidang Pelayanan Medik RS Dr M Djamil, dr Irayanti, pihaknya akan mengonfirmasikan temuan ini ke Dinas Kesehatan dan Balai Pengawas Obat dan Makanan Padang. "Kasus ini baru pertama kali di RS Dr M Djamil. Kita belum dapat memastikan jenis permennya karena baru sebatas dugaan sementara," ucap Ira. Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Padang Consumer Crisis, Erison AW mengatakan kasus keracunan permen itu baru pertama kali terjadi di Sumatera Barat. Dia meminta masalah ini diteliti dengan serius. [BO/A-22] Last modified: 2/8/07 [Non-text portions of this message have been removed]
CiKEAS> Polisi Diteriaki Monyet dan Babak Belur Dihajar Preman Tanah Abang
http://hariansib.com/2007/08/03/polisi-diteriaki-monyet-dan-babak-belur-dihajar-preman-tanah-abang/ Agu 03 Polisi Diteriaki Monyet dan Babak Belur Dihajar Preman Tanah Abang Jakarta (SIB) Seorang anggota polisi dari Satuan Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Polda Metro Jaya babak belur dihajar preman Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelakunya sekitar 8-10 orang. "Korbannya Aipda Dominggus, petugas dari Polda Metro Jaya," kata Kapolsek Tanah Abang Kompol Joni Iskandar saat dihubungi wartawan, Kamis (2/8). Kejadian itu, kata Joni, terjadi pada Rabu 1 Agustus malam di sekitar mess Irian. Lokasinya tak jauh dari Jakarta City Center (JaCC), Jl Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sekitar pukul 22.30 WIB, segerombolan preman tengah nongkrong dekat mess Irian. Dominggus juga berada di lokasi yang sama. Tiba-tiba terjadi salah paham setelah pelaku dan korban saling melihat. Selanjutnya perang mulut memanas hingga pelaku mengeroyok Dominggus. Setelah Dominggus tak berdaya, pelaku langsung kabur. Saat polisi datang ke lokasi, tak satupun pelaku tampak. Dominggus yang mengalami luka parah pun dibawa ke RSAL Mintoharjo, Jl Bendungan Hilir. "Nama-nama pelakunya sudah kita kantongi. Kita sudah lakukan penyisiran di sekitar mess Irian. Tapi sampai sekarang pelaku belum kita temukan," kata Joni. Polisi Dikeroyok Preman Tanah Abang Gara-gara 'Monyet' Pengeroyokan terhadap anggota Satuan Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Polda Metro Jaya Aipda Dominggus dipicu masalah sepele. Dominggus tidak terima diteriaki monyet oleh preman Tanah Abang. "Mereka meneriaki monyet, kemudian ditegur oleh Dominggus. Tapi Dominggus malah dikeroyok," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol I Ketut Untung Yoga Ana di Polda Metro Jaya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (2/8). Akibat pengeroyokan tersebut, anggota unit Bima Satuan III Satuan Jatanras Polda Metro Jaya itu mengalami luka sobek di kepala bagian belakang yang harus dijahit dengan 10 jahitan. Alis kirinya juga sobek dan harus diberi 7 jahitan. Insiden ini bermula pada Rabu 1 Agustus malam sekitar pukul 22.30 WIB, segerombolan preman tengah nongkrong dekat mess Irian. Dominggus juga berada di lokasi yang sama. Tiba-tiba terjadi salah paham setelah pelaku dan korban saling melihat. Selanjutnya perang mulut memanas hingga pelaku mengeroyok Dominggus. (detikcom/r) [Non-text portions of this message have been removed]
CiKEAS> Penyelewengan Askeskin Harus Diusut
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0708/03/taj01.html Penyelewengan Askeskin Harus Diusut Kita sangat prihatin dengan adanya penyimpangan tagihan klaim Asuransi Kesehatan untuk Keluarga Miskin (Askeskin). Penyimpangan ini merupakan pengkhianatan terhadap upaya pemerintah meringankan beban rakyat. Untuk itu, kita berharap masalah ini diusut tuntas dan para pelakunya diajukan ke pengadilan. Kasus penyimpangan ini dikemukakan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari setelah mendeteksi penggelembungan klaim Askeskin. Penggelembungan dilakukan dengan memalsukan status pasien atau menaikkan harga obat. Praktik itu sepertinya mulai dilakukan pada tahun lalu sebab pada 2006 telah terjadi defisit, padahal tahun sebelumnya sisa dana Askeskin berjumlah Rp 1,1 triliun. Pemerintah belum menyebutkan besaran angka penyelewengan, namun diduga jumlahnya melebihi Rp 1 triliun. Jumlah tersebut masuk akal karena penggelembungan pada satu rumah sakit bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Tentu penyelewengan tidak terjadi pada semua rumah sakit, namun mustahil kalau penyelewengan hanya ada pada sedikit rumah sakit. Menkes sudah mengisyaratkan akan meminta bantuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menyelidiki penyimpangan dana Askeskin karena BPK mempunyai wewenang dan keahlian mengungkap praktik-praktik itu. Kita berharap BPK cepat turun tangan hingga bisa mencegah penghapusan data atau menimbulkan efek penjeraan di kalangan para penyeleweng. Sejauh yang dapat diketahui, penyelewengan diduga juga melibatkan petugas di rumah sakit, pengelola Askeskin, pabrik obat, bahkan dokter. Untuk itu, sekalian lembaga internal dalam tubuh Depkes perlu dilibatkan. Begitu juga dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), terutama Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, pemerintah daerah, serta rumah sakit yang bersangkutan. Banyak faktor yang menyebabkan penggelembungan, namun salah satu elemen pokok yang harus dibenahi adalah sistem pengawasan atau verifikasi. Sistem ini belum berjalan atau mungkin tidak berfungsi karena beban berlebihan atau memang sengaja dimandulkan. Jadi tak mustahil penggelembungan ini melibatkan "orang dalam". Kita mendesak pengusutan tuntas sebab Askeskin bermakna strategis bagi pemerintah dan merupakan pengaman sosial bagi rakyat miskin. Program ini merupakan bukti bahwa eksekutif tidak sepenuhnya menganut sistem ekonomi liberal murni. Penyediaan Askeskin menunjukkan pemerintah tetap menyediakan subsidi, sekalipun melakukan deregulasi pada bidang-bidang tertentu seperti Bahan Bakar Minyak (BBM). Data pemerintah maupun lembaga-lembaga multilateral memperlihatkan penduduk sangat memerlukan Askeskin. Krisis ekonomi yang terjadi sepuluh tahun lalu telah menghempaskan nilai pendapatan hingga akibatnya penduduk miskin tambah miskin, sedangkan mereka yang berpendapatan menengah turun derajat. Biro Pusat Statistik (BPS) baru-baru ini mengumumkan penurunan jumlah penduduk miskin, tetapi tidak bisa dipastikan apakah penurunan tersebut bersifat permanen atau tidak. Hal ini perlu dikemukakan karena sejumlah ekonom menyatakan telah terjadi pergerakan bolak-balik status penduduk miskin, artinya ada penduduk yang terkadang tidak miskin tapi beberapa waktu kemudian melarat lagi. Demikian mestilah dianggap bahwa jumlah penduduk miskin tidak bisa diabaikan sama sekali. Kemiskinan berpangkal dari strategi pembangunan yang salah. Strategi ini tidak membuat manusia Indonesia produktif dan mampu memanfaatkan alam sekitarnya. Mereka malah meninggalkan desa atau daerah pesisir yang sebenarnya menyimpan daya dukung perekonomian asal dikelola dengan seksama dan berteknologi yang sesuai. Strategi pembangunan yang berorientasi pertumbuhan mendorong urbanisasi ke perkotaan atau ke luar negeri. Penduduk yang hanya memiliki kompetensi minimal kebanyakan menjadi buruh. Mereka mudah goyah jika terjadi perubahan sebagaimana yang terlihat ketika Nike berencana menghentikan pesanannya. Strategi pembangunan membuat rakyat tercabut dari akarnya. Strategi pembangunan juga membuat kita meninggalkan sektor-sektor di mana kita mempunyai keunggulan dan menyerahkannya kepada orang asing. Strategi tersebut juga mengenyampingkan manfaat pasar domestik yang besar untuk kepentingan orang Indonesia. Bayangkan, kita tidak intensif membuat kereta api dengan dalih mahal hingga lebih suka mengimpor, padahal bila KA dibuat di dalam negeri, dampaknya sangat luar biasa. Lantaran sekalian kelemahan itu, Indonesia termasuk yang paling lama pulih dari krisis dibandingkan Korea Selatan, Thailand, atau Malaysia. Tentu saja perlu juga dimasukkan faktor pergantian pemerintahan dan reformasi di berbagai bidang yang sulit dituntaskan hingga menghambat pergerakan ekonomi. Dalam gambaran seperti di atas, posisi Askeskin menjadi sangat penting sebagai bagian dari komponen mensejahterakan rakyat. Penggelembungan dana Askeskin berarti menggerogoti salah satu pilar hidup sejahtera bag
CiKEAS> Awasi Produk Asal Tiongkok + Razia Makanan asal China, Pendekatan yang Keliru
http://www.suarapembaruan.com/News/2007/08/03/index.html SUARA PEMBARUAN DAILY Awasi Produk Asal Tiongkok [JAKARTA] Pemerintah Indonesia diminta untuk mengambil langkah konkret dengan mengawasi dan segera memusnahkan semua mainan asal Tiongkok yang terbukti mengandung merkuri. Mainan itu berdampak buruk bagi kesehatan anak, yakni menyebarkan racun dalam darah dan merusak kulit bayi yang sensitif. Untuk itu, operasi pasar harus segera dilakukan di setiap toko mainan anak-anak. Desakan itu disampaikan oleh Peneliti Kesehatan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Ida Marlinda, di Jakarta, Jumat (3/8). "Merkuri mengandung racun yang berbahaya bagi darah manusia. Jangankan pada kulit balita, pada kulit orang dewasa saja bisa berakibat pengelupasan kulit seperti terkena luka bakar. Jadi produk yang mengandung bahan itu harus segera ditarik bahkan kalau bisa dimusnahkan dari pasar," ujar Ida. Tampilan mainan anak-anak yang menarik dengan bentuk dan warna yang lucu, memang sangat menggoda kaum ibu untuk membelikan anak mereka. Ia mencontohkan mainan bola-bola karet yang lunak. "Mainan ini sering dipakai untuk melatih gigi balita yang baru tumbuh. Apalagi harganya relatif murah di pasaran," katanya. Menurutnya, pihak yang harus bertanggung jawab terhadap kasus mainan anak yang mengandung merkuri adalah Departemen Perdagangan serta Bea dan Cukai, yang terkait langsung dengan pemberian izin masuk. "Seharusnya sebelum diberikan izin, mainan tersebut diperiksa, apakah mengandung zat kimia berbahaya atau tidak," tambahnya. Kegagalan Pemerintah Senada dengan itu, Ketua Pengurus Harian YLKI Huzna Gustiana Zahir menilai, pemerintah telah gagal mengawasi peredaran makanan impor berformalin. Kegagalan itu tercermin dari penarikan makanan tanpa diikuti penelusuran jaringan dan sanksi hukum. Pengawasan saat barang masuk di pintu masuk seperti pelabuhan, sudah salah," ujarnya. Ia menegaskan, pemerintah dalam hal ini Departemen Perdagangan, Ditjen Bea dan Cukai, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah gagal. Ini menjadi satu bukti tingkat keamanan pangan di Indonesia rendah. Konsumen pun tidak mendapat jaminan kesehatan terhadap makanan yang dikonsumsinya. Jika produk makanan berbahaya itu beredar di pasaran berarti ada permainan antara instansi yang terkait untuk itu. Mekanisme ini jelas, jika terjadi kelalaian berarti pemerintah gagal. Kebijakan prosedural masuknya barang itu diduga kuat ada "permainan" di dalamnya. "Setiap pengurusan perizinan sarat dengan permainan. Ini potensi besar yang tidak bisa disangkal," tambah Huzna. Ditambahkan, pemberian efek jera berupa sanksi sebenarnya telah diatur dalam Pasal 62 UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal itu dikatakan, sanksi terberat bagi importir dan pelaku usaha yang memproduksi dan memasarkan produk berbahaya adalah penjara lima tahun dan denda Rp 2 miliar. Sementara itu, Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman seluruh Indonesia (GAPMMI) berjanji akan memperkuat koordinasi dengan BPOM dan BC. Hal tersebut dikatakan Direktur Kerja Sama dan Advokasi GAPMMI Adhi Siswaja Lukman, di Jakarta, Kamis (2/8). Adhi menyatakan, penarikan makanan asal Tiongkok bukan masalah jika dilandasi transparansi apabila terkait izin edar atau ditemukan kandungan formalin di dalamnya. [EAS/Y-4] Last modified: 3/8/07 http://www.sinarharapan.co.id/berita/0708/03/nus01.html Razia Makanan asal China, Pendekatan yang Keliru Oleh SU Herdjoko/Agus Sana'a Semarang - Razia dan penyitaan yang dilakukan Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) terhadap obat dan makanan yang berasal dari China merupakan tindakan dengan pendekatan yang keliru. Menurut Dr Budi Widianarko, Dosen Fakultas Teknologi Pangan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Kamis (2/8) malam, barang-barang itu sudah terlanjur masuk Indonesia. Oleh karena itu yang harus ditindak adalah importirnya. "Saya dan keluarga, misalnya, sudah lama menggunakan pasta gigi Maxam. Barang-barang lain pun sudah puluhan tahun beredar di Indonesia. Mengapa sekarang tiba-tiba ada razia di berbagai daerah, mulai dari Medan, Semarang, Kendari, dan kota-kota lainnya. Ada apa di balik tindakan itu?" ujar Budi. Ia menduga kuat, tindakan itu merupakan buntut dari penolakan Amerika Serikat terhadap berbagai produk makanan dan obat yang berasal dari China. Apalagi itu ada kaitannya dengan dihukum matinya Kepala Balai POM China karena meloloskan beberapa makanan yang berdasar hasil penyelidikan mengandung racun yang membahayakan kesehatan manusia. "Entah mengapa, daftar obat-obatan dan makanan yang ditolak oleh AS itu sampai di Indonesia. Dan tindakan Balai POM di Indonesia ternyata seperti itu. Ini ada kekeliruan pendekatan terhadap masalah yang berkembang," kata Budi. Sementara itu, Balai Pengawas Obat dan Makanan Semarang menyita 70 dus pasta gigi merek Maxam yang mengandung zat diethylene glycol, Kamis (2/8). Kepala Balai POM Semarang
CiKEAS> Pangkas Birokrasi Pengembangan Miga
Refleksi: Birokrasi adalah salah satu sumber pemberi rejeki kepada penguasa, dan oleh karena itu perlu dipelihara agar supaya insyaalloh para petinggi negara gemuk dompet, berperut buncit kenyaman dan rakyat menjadi kurus kering miskin melarat. http://www.suarapembaruan.com/News/2007/08/03/index.html SUARA PEMBARUAN DAILY Pangkas Birokrasi Pengembangan Miga BP Migas Diusulkan Jadi BUMN [JAKARTA] Memburuknya iklim investasi di sektor minyak dan gas bumi di Indonesia tidak terlepas dari berbelitnya birokrasi bagi pengembangan wilayah kerja migas. Bila kondisi ini diabaikan pemerintah, dikhawatirkan investor semakin merasa tidak nyaman dan tidak diuntungkan sehingga memilih hengkang dari Indonesia. Pengamat perminyakan Kurtubi mengatakan, kini saatnya pemerintah membenahi birokrasi yang berbelit dan memberi kemudahan bagi investor yang serius akan berinvestasi dalam pengembangan proyek migas. "Sekarang, kita gelar karpet merah bagi investor. Agar mereka lebih tertarik, merasa nyaman dan aman berinvestasi. Birokrasi harus dipangkas, dipersingkat," katanya di Jakarta, Kamis (2/8). Kurtubi menambahkan, salah satu pembenahan yang sebaiknya dipertimbangkan pemerintah, agar bisnis migas khususnya dari sisi pemasaran lebih tertata dengan baik, adalah mengubah peran Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus bidang migas. "Agar bisa menangani pemasaran hasil pertambangan migas. Kondisi yang terjadi selama ini, biaya pemasaran dimasukkan dalam cost recovery. Tentu ini semakin membebani negara dan tidak efisien," katanya. Bila BP Migas diubah menjadi BUMN khusus bidang migas, akan memiliki kewenangan melakukan kegiatan bisnis dari hulu hingga hilir, termasuk pemasaran hasil pertambangan migas. Kurtubi yakin, dengan pola seperti itu investor juga merasa lebih diuntungkan. "Ini bukan hanya untuk memangkas birokrasi demi menyenangkan investor, tetapi juga memperbaiki bisnis migas supaya penerimaan negara lebih baik," tambah dia. Harus Diawasi Selain itu, kata dia, peran BP Migas selama ini rancu. Di satu sisi BP Migas berwenang menyetujui kontrak-kontrak pengembangan migas. Namun, di sisi yang lain institusi ini juga memiliki wewenang mengawasi pelaksanaan kontrak mulai dari penyusunan rencana pengembangan lapangan sampai tahap produksi. "Semestinya ada lembaga lain yang mengawasi BP Migas," tandasnya. Sementara itu, Presiden Direktur Star Energy Supramu Santosa mengatakan anggapan yang menilai cost recovery hanya dinikmati pihak asing, mengingat KKKS kebanyakan merupakan perusahaan asing, adalah keliru. Kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) juga turut menanggung cost recovery atau biaya yang harus dibayarkan kembali pemerintah kepada kontraktor bila berhasil melalui tahap produksi. "Kita juga ikut membayar cost recovery. Jadi, bukan hanya pemerintah yang menanggung. Tidak benar kalau kita menghambur-hamburkan cost recovery," katanya. [H-13] Last modified: 2/8/07 [Non-text portions of this message have been removed]
CiKEAS> Semangat Neoliberalisme dan RUU BHP
http://www.suarapembaruan.com/News/2007/08/03/index.html SUARA PEMBARUAN DAILY Semangat Neoliberalisme dan RUU BHP Oleh Komarudin Baru-baru ini ribuan guru berdemo menuntut dipenuhinya anggaran pendidikan 20 persen dalam APBN, perbaikan tunjangan guru, dan pembatalan ujian nasional (UN). Problem dalam dunia pendidikan tidak akan berhenti sampai di situ. Masalah lain pun siap menghadang pendidikan kita ke depan. Salah satunya hadirnya Rancangan Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP) yang memiliki semangat ke arah neoliberalisme. Arus globalisasi kian deras melanda seluruh dunia, tidak ketinggalan di Indonesia. Globalisasi itu mengangkut paham neoliberal. Kondisi seperti itu membuat orang mulai menghayati pentingnya persoalan waktu dan ruang, yang dikenal sebagai, meminjam istilah geografer David Harvey, time space compression. Konsep tersebut merupakan sebuah perspektif tertentu manusia masa kini terkait kemajuan material yang menjamah hampir segala segi kehidupan. Semakin orang menguasai waktu dan ruang, orang kian menunjukkan kekuatannya. Kenyataan itu kian diperkuat dengan cepat dan suburnya internasionalisasi perdagangan, sumber-sumber keuangan, multinational corporation (MNC). Pendek kata, time space compression telah mengomersialisasikan kehidupan manusia, tak terkecuali dalam dunia pendidikan. Bila mengikuti alur pemikiran sosiolog Prancis, Pierre Bourdieu tentang neoliberalisme, bisa membuat kita sedih. Baginya, neoliberalisme tidak jauh berbeda dengan Marxisme pada masa lampau. Terutama, dalam hal membangkitkan kepercayaan yang luar biasa, utopia keyakinan perdagangan bebas (free trade faith). Tidak hanya pada mereka yang diuntungkan secara materi, seperti bankir, pemilik modal, bos perusahaan besar. Namun, mereka juga memperoleh pembenaran atas keberadaan paham itu, misalnya, para pejabat tinggi dan politikus yang memberhalakan kekuasaan pasar hanya demi alasan keefektifan ekonomi. Merasuk Dalam pandangan Bourdieu, mereka yang disebut terakhir itu cenderung akan menuntut dihapuskannya hambatan-hambatan administrasi atau politik yang dapat mengganggu kelancaran para pemilik modal dalam usaha mencari keuntungan individual yang sebesar-besarnya. Bahkan, mereka setuju dengan gagasan subordinasi negara bangsa (nation state) terhadap tuntutan-tuntutan kebebasan ekonomi bagi para pengendali pasar. Terutama penghapusan semua peraturan yang menghambat pasar. Mulai dari pasar kerja, pencegahan defisit dan inflasi, swastanisasi semua bentuk pelayanan publik, hingga pengurangan belanja umum dan sosial. Pandangan itu semakin diperkuat dengan pernyataan pakar pendidikan Henry A Giroux. Menurutnya, neoliberalisme telah merasuk dalam proses pendidikan prasekolah sampai perguruan tinggi (PT). Giroux melihat neoliberalisme sebagai ideologi yang sangat berbahaya dalam kehidupan masyarakat demokrasi. Neoliberalisme memberikan peranan yang sangat besar kepada fundamentalisme pasar. Artinya, segala sesuatu diserahkan kepada kemauan dan kekuatan pasar (Tilaar, 2005). Dalam neoliberalisme, kebebasan merupakan kebebasan dalam berbisnis. Kekhawatiran pendidikan kita berwajah neoliberalisme memang beralasan, terutama dengan kehadiran RUU BHP karena mengarah pada privatisasi atau swastanisasi. Di mana pelayanan publik sudah memasang target segmen khusus kepada masyarakat. Tujuannya, tidak lain demi mencari keuntungan. Kekhawatiran itulah yang membuat kehadiran RUU BHP yang tengah digodok di parlemen menuai kontroversi. RUU BHP lahir dari implementasi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20/2003. Berdasarkan bunyi salah satu pasalnya, Pasal 53 ayat 1, yaitu penyelenggaraan dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. RUU BHP berisi antara lain, melepaskan perguruan tinggi dari intervensi pemerintah. Kelak, tidak ada lagi perbedaan antara perguruan tinggi negeri (PTN) dengan perguruan tinggi swasta (PTS). Dalam era BHP itu lebih mengedepankan kemandirian perguruan tinggi dalam aspek manajemen administrasi keuangan, sumber daya manusia, dan akademik. Bahkan, perguruan tinggi juga bebas untuk bekerja sama dengan institusi asing. Dalam neoliberalisme pendidikan peran negara dalam urusan pembiayaan pendidikan menjadi terlepas. Tentu saja, kita akan menolak bila pemerintah melepaskan tanggung jawabnya atas pembiayaan pendidikan. Tawaran Ada beberapa tawaran terhadap kehadiran RUU BHP itu, terutama untuk menghentikan kekhawatiran terhadap munculnya semangat neoliberalisme pendidikan. Pertama, selayaknya model pelayanan publik untuk hak-hak dasar warga negara lebih pantas dibenahi dengan modernisasi ketimbang privatisasi. Pasalnya, hak atas pendidikan merupakan hak pribadi yang berakar dalam kebutuhan pokok manusia. Manusia tidak bisa mempertahankan hidupnya tanpa suatu pendidikan. Kebutuhan akan pendidikan itu termasuk kebutuhan pokok yang tidak perlu direduksi
CiKEAS> Nasrallah says US seeks to drown Middle East in wars
http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1186066374693&pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull Aug. 4, 2007 0:12 | Updated Aug. 4, 2007 0:17 Nasrallah says US seeks to drown Middle East in wars By ASSOCIATED PRESS BEIRUT Hizbullah leader Sheikh Hassan Nasrallah criticized a US plan on Friday to increase military assistance to Arab countries, accusing Washington of seeking to drown the Middle East in wars. Nasrallah was referring to a proposed US plan announced earlier this week to sell advanced weaponry worth at least $20 billion to Persian Gulf nations and provide new 10-year military aid packages to Israel and Egypt. "The United States is bringing billions of dollars worth of arms to ignite wars in this region," Nasrallah said in a speech beamed through giant television screens to hundreds of thousands of supporters in eastern Lebanon's city of Baalbek. "The American administration is working on instigating sectarian strife and civil wars in Palestine, Iraq, the Gulf and. between the countries of this region." The increased aid is believed to be part of US plans to strengthen Middle East allies it deems to be moderate, largely as a counterweight to the growing influence of Iran - one of Hizbullah's main backers, along with Syria. The Sunni-led governments of the Middle East are also wary of Shi'ite Iran's growing power, and Israel views the country as its principal enemy. Nasrallah, whose speech was part of a series of events planned by the group to mark the anniversary of last year's war between Hizbullah and Israel, ridiculed US President George W. Bush's announcement Thursday that the US will freeze the assets of people deemed to be undermining Lebanon's democratic government. The Hizbullah-led opposition in Lebanon has been locked in a fierce power struggle with the US-backed government of Fuad Saniora. The opposition's main demand has been the formation of a national unity Cabinet that would give the opposition veto power. Saniora, backed by the anti-Syrian parliamentary majority and the US, rejects the opposition's demand. Syria had significant control over Lebanon before its troops were forced to leave in 2005 because of international pressure following the assassination of former Prime Minister Rafik Hariri. Many in Lebanon believe Syria was behind the killing - a charge Syria denies. Bush's executive order targets anyone found to be helping Syria assert control in Lebanon or otherwise undermine the rule of law. Nasrallah said the US was "using all its political, media, financial and legal means to terrorize, frighten and encircle the opposition in Lebanon." "But all this will not lead them anywhere," he concluded. [Non-text portions of this message have been removed]
CiKEAS> Fish bans raise poison risk
http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,25197,22186347-601,00.html Fish bans raise poison risk Selina Mitchell and Lauren Wilson | August 04, 2007 THE protection of Australia's fisheries is pushing seafood imports to record levels, driving overfishing in other countries and exposing consumers to unacceptable levels of antibiotics and other contaminants. Marine biologist Walter Starck said Australians were being forced to consume lower quality seafood imports, many from seriously depleted fisheries, even though Australia had a relative abundance in some species that was being underutilised. Dr Starck's warning comes amid increasing concerns about contamination of imported seafood products. Federal Fisheries Minister Peter McGauran revealed this week that tests conducted by Australia's quarantine watchdog had found small residues of banned antibiotics in one-third of the samples of prawns, fish, crabs and eels from China, Indonesia, Vietnam and Thailand. Amid fears that contaminated seafood could generate a new breed of antibiotic-resistant superbugs, the federal Government has promised to strengthen the testing of imported produce. But it has agreed only to add more antibiotics to the list of substances that are tested, rather than increase the actual amount of testing of imported fish. Just 5per cent of seafood imported to Australia will be checked for banned antibiotics and pesticides, despite the test findings. Consumer concerns about the imported seafood follow recent revelations about dangerous substances in imports of manufactured goods. Toymaker Mattel recalled 24 Fisher-Price character toys this week after they were found to contain potentially harmful levels of lead in the surface paint applied during the manufacturing process in China. And two brands of Chinese blankets were recalled nationally last month after they were found to contain high levels of carcinogenic chemicals. About 70 per cent of Australia's annual seafood consumption is imported after a long-running program of cutting the national fishing fleet. About one-third of commercial fishermen handed their licences back last year after a buyback cut 550 permits from the nation's 1600 commercial fishing licences. Australian fisheries are widely regarded as well managed, with the buyback considered necessary to ensure the fishing industry is sustainable. But Dr Starck said while certain species were clearly endangered and needed to be tightly protected, the current scale of regulation in Australian fisheries was focused on the unqualified conservation of marine environments rather than the sustainable management of fish stocks. He said it was now costing taxpayers $100,000 each year to manage each boat in the national fleet, even though Australia had the largest fishery per capita in the world. "The idea that our fisheries are in danger of overfishing as a blanket statement is ridiculous," he said. "If we want to import all of our fish, we can do that and that is basically what we are doing. If we applied the same rules to our agriculture and grazing, we'd have to close them down." Australia imported $1.03 billion worth of edible fish and seafood in 2005-06 -- up from $905million in 2003-04. The fastest growth was in products from Vietnam and China, which with Thailand now account for more than half of total seafood imports. Despite the recent discovery of antibiotics in imported seafood, Mr McGauran has moved to assure people of its safety. He said while the residues detected were at low levels and did not represent a food safety issue, there would be extra testing to give consumers greater confidence in supplies. In June, the US Food and Drug Administration imposed increased testing on Chinese farm-raised seafood -- including prawns, basa (Vietnamese catfish) and eels -- after finding produce repeatedly contaminated with banned antibiotics. The Australian Government introduced random testing of 5per cent of imports in 2001. But Labor has been pushing for more widespread testing, covering a greater range of chemicals and antibiotics. The Australian Quarantine and Inspection Service surveyed 100 samples of imported fish, crabs, eels and prawns for chemical residues from April last year to March this year. The samples were screened against 39 antimicrobial and 49 pesticide compounds. There were no pesticide residues detected but 14 antimicrobial chemicals were detected at low levels. The chemicals belong to the sulphonamides, tetracyclines, malachite green, penicillin, quinolones, fluoroquinolones and phenicols antimicrobial chemical groups. The National Health and Medical Research Council is investigating the issue of microbial resistance, but will not report for several months. Peter Collignon, director of microbiology and infectious diseases at the Australian National University medical school, said the test results were worrying. "What t
CiKEAS> Sub Plants Flag Under North Pole
http://www.sptimes.ru/index.php?action_id=2&story_id=22515 Sub Plants Flag Under North Pole By Guy Faulconbridge Reuters Reuters Television / Reuters Russian miniature submarines are seen underwater in the Arctic Ocean in this screen capture from a broadcast on Thursday. MOSCOW - Russian explorers dived deep below the North Pole in a submersible on Thursday and planted a national flag on the seabed to stake a symbolic claim to the energy riches of the Arctic. A mechanical arm dropped a specially made rust-proof titanium flag onto the Arctic seabed at a depth of 4,261 meters (13,980 ft), Itar-Tass news agency quoted expedition officials as saying. Russia wants to extend right up to the North Pole the territory it controls in the Arctic, believed to hold vast reserves of untapped oil and natural gas. But Canada mocked Russia's ambitions and said the expedition was nothing more than a show. "This isn't the 15th century. You can't go around the world and just plant flags and say 'We're claiming this territory'," Canadian Foreign Minister Peter MacKay told CTV television. Under international law, the five states with territory inside the Arctic Circle - Canada, Norway, Russia, the United States and Denmark via its control of Greenland - have a 320 km economic zone around the north of their coastline. Russia is claiming a larger slice extending as far as the pole because, Moscow says, the Arctic seabed and Siberia are linked by one continental shelf. "Then Russia can give foundation to its claim to more than a million square kilometers of the oceanic shelf," said a newsreader for Russia's state news channel Vesti-24, which made the expedition their top news story. "It was a soft landing," Tass quoted expedition leader Artur Chilingarov as saying from on board one of the submersibles. The rest of the expedition team, floating on a support vessel between the giant ice sheets of the Arctic, broke into applause when news came through the mission had been completed. "There is yellowish gravel down here. No creatures of the deep are visible," said Chilingarov, 67, a veteran Arctic explorer and parliament deputy for the pro-Kremlin party. Expedition leaders have said their main worry is to resurface at the ice hole where they dived as the mini-submersibles are not strong enough to break through the North Pole's deep ice cap. One of the aims of the expedition is to allow oceanographers to study the seabed and establish that Russia and the North Pole are part of the same shelf. "The aim of this expedition is not to stake Russia's claim but to show that our shelf reaches to the North Pole," Foreign Minister Sergei Lavrov told reporters in Manila, where he is attending a regional security conference. The Mir-1 submersible reached the seabed at 1208 Moscow time. A second Russian submersible, manned by Swedish businessman Frederik Paulsen and Australian adventurer Mike McDowell, reached the seabed 27 minutes later. It reached a depth of 4,302 meters. Soviet and U.S. nuclear submarines have often traveled under the polar icecap, but no one had reached the seabed under the Pole, where depths exceed 4,000 meters. [Non-text portions of this message have been removed]
CiKEAS> Usulan Amandemen UUD 1945 Diujung Tanduk
http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=17304&cl=Berita Usulan Amandemen UUD 1945 Diujung Tanduk [3/8/07] Hasil survei LSI menyimpulkan, ada jurang yang cukup lebar antara aspirasi masyarakat dengan realitas politik yang terjadi di parlemen. Perjuangan DPD agar kewenangannya lebih bertaji melalui amandemen UUD 1945 tinggal menghitung hari. Nanti, pada 7 Agustus merupakan tenggat waktu yang ditetapkan berdasarkan Pasal 78 C Tata Tertib (Tatib) MPR. Tatib itu menyatakan, Sidang Umum (SU) MPR akan diselenggarakan selambat-lambatnya 90 hari setelah usul amandemen diajukan. Usul amandemen itu sendiri diajukan pada 9 Mei 2007. Sayangnya, semakin dekat hari yang menentukan tersebut, pendulum dukungan amandemen semakin menjauh. Satu demi satu anggota DPR yang semula mendukung, mengambil langkah balik kanan mengikuti suara fraksi masing-masing. Beberapa fraksi besar seperti FPPP, FPG, FPDIP dan terakhir FPAN telah menegaskan sikap mereka menolak dilakukannya amandemen. Praktis, hanya FPKB yang sedari awal menunjukkan konsistensi dukungannya. "Keputusan DPP PPP menolak amandemen karena pengubahan Pasal 22 D akan memberikan implikasi perubahan yang bisa merembet ke pasal-pasal lain sebagai bentuk penyesuaian terjadinya perubahan," jelas Ketua FPPP DPR Lukman Hakim Saifudin. Pasal-pasal lain yang dimaksud antara lain Pasal 20, Pasal 3, dan Pasal 2 UUD 45. Kondisi terakhir yang ada dapat diartikan sebagai lampu kuning buat perjuangan DPD karena syarat jumlah minimal anggota MPR untuk mengusulkan SU sulit terpenuhi. Pasal 37 ayat (1) UUD 1945 mensyaratkan "Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR". Artinya, dengan 678 jumlah anggota MPR maka setidaknya dibutuhkan dukungan dari 226 anggota. "Kendala paling berat buat amandemen adalah masalah momentum semata," kata Deny Indrayana, menganalisa tanda-tanda kegagalan upaya DPD menggagas amandemen UUD 1945. Selain soal momentum, Pakar HTN dari Universitas Gajah Mada ini menenggarai ketidakantusiasan DPR terjadi karena amandemen UUD 1945 akan mengakibatkan wewenang DPD menjadi super kuat. Kondisi ini dikhawatirkan akan justru melemahkan power DPR yang notabene penjelmaan dari parpol. Alasan lain, gagasan amandemen UUD 1945 juga dikhawatirkan akan menjadi bola liar yang mengancam kepentingan para penguasa. "Khusus buat Presiden, SU mungkin dikhawatirkan akan dimanfaatkan pihak-pihak tertentu melakukan pemakzulan (impeachment)," tandasnya. Terkait hal ini, Deny memastikan sulit terwujud karena ketentuan Konstitusi memberikan syarat-syarat yang sangat ketat untuk terjadinya impeachment. Anis Baswedan, Peneliti Utama LSI, mengemukakan analisa yang berbeda. Doktor ilmu politik Northern Illinois University ini berpendapat lemahnya dukungan parpol disebabkan oleh ketiadaan insentif yang ditawarkan oleh gagasan amandemen UUD 1945. Senada dengan Deny, alih-alih memberikan insentif, amandemen UUD 1945 justru menebarkan ancaman bagi parpol. "Mereka memiliki posisi tawar yang kuat karena secara normatif, amandemen mustahil terwujud tanpa mereka," sambungnya. Kondisi ini, menurut Anis, harus disiasati dengan memberikan insentif agar dukungan parpol dapat direngkuh. Dia mengusulkan insentifnya dengan membuka pintu keanggotaan DPD untuk parpol. Artinya, ketentuan Pasal 22E ayat (4) harus diubah tidak lagi "Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan". Namun begitu, Anis menyadari gagasan ini berpotensi menjadi DPD bersama-sama dengan DPR akan dikuasai oleh parpol. "Usulan ini tidak bisa berdiri sendiri, harus dibarengi dengan pembenahan dan demokratisasi internal partai agar calon terbaik yang muncul dalam pemilihan nantinya," kata Anis. Dukungan Publik Sementara itu, Direktur Eksekutif LSI Saiful Mujani menyatakan, realitas politik yang terjadi di gedung parlemen tidak sejalan dengan aspirasi publik. Berdasarkan Temuan Survei LSI Juli 2007, 73 persen publik mendukung dilakukannya amandemen UUD 1945 yang berkaitan dengan penguatan wewenang DPD. Publik, lanjut Saiful, menginginkan DPD memiliki wewenang yang setara dengan 'kolega' mereka, DPR, khususnya yang berkaitan dengan fungsi legislasi. "Publik menghendaki agar dalam UUD kita dinyatakan bahwa DPD seperti halnya DPR memiliki wewenang untuk membuat dan memutuskan UU yang berkaitan dengan kepentingan daerah," tegasnya lagi. Dukungan Publik terhadap Penguatan DPD Fungsi Prosentase Dukungan Menindaklanjuti hasil pengawasan terhadap pemerintah 88,9% Turut memutuskan UU yang berkaitan dengan kepentingan daerah 87,1% Membahas RUU yang berkaitan dengan kepentingan daerah 91,7% Sumber: Temuan Survei LSI, Juli 2007 Saiful memaparkan ada dua alasan utama kenapa dukungan publik begitu kuat terhadap DPD. Pertama, publik memandang kinerja demokrasi se
CiKEAS> kanada notot artik miliknya
Kanada Ngotot Artik Miliknya Abaikan Misi Heroik Rusia OTTAWA - Pengibaran bendera Rusia di dasar Laut Artik Kamis (2/8) direaksi keras Kanada. Menteri Luar Negeri Peter MacKay menyebut misi heroik yang dipimpin Artur Chilingarov itu kuno dan tidak berguna. Menurut dia, klaim tersebut sama sekali tidak akan menyelesaikan konflik Artik. Pernyataan senada dipaparkan Deplu Amerika Serikat (AS) kemarin (3/8). Kanada menyatakan bahwa tindakan Rusia yang mengibarkan bendera di dasar Kutub Utara itu tidak pantas lagi. Menurut MacKay, aksi tersebut sudah kuno dan tidak sesuai dengan modernitas zaman. "Sekarang bukan abad ke-15. Anda tidak bisa dengan mudah berkeliling dunia dan menancapkan bendera, lantas mengklaim kawasan tersebut sebagai milik Anda," tegas politikus 41 tahun itu dalam wawancara dengan stasiun TV CTV kemarin. Selain itu, menurut MacKay, upaya Rusia tersebut sia-sia belaka. Sebab, batas wilayah Rusia tetap tidak berubah dan klaim Kanada atas Artik akan tetap sama. "Klaim kami atas Artik sangat jelas. Seperti yang Anda ketahui, kami memiliki komitmen yang sangat kuat dalam hal ini," lanjut MacKay. Baru-baru ini, PM Kanada Stephen Harper berkunjung ke Artik yang diklaim sebagai bagian dari wilayahnya. Dalam waktu dekat, dia dijadwalkan kembali berkunjung ke sana. Berdasar pemahaman itu, Kanada tidak perlu merasa terancam atas klaim Rusia tersebut. "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kedaulatan Kanada di Artik sama sekali tidak terancam. (Pengibaran bendera) itu hanyalah aksi pamer Rusia," ujar MacKay. Pemerintah Kanada yang konservatif bersumpah untuk mempertahankan Artik sebagai bagian dari negara mereka. Mulai bulan lalu, Ottawa mempersiapkan delapan kapal patroli untuk memantau dataran beku tersebut. Hal yang sama diutarakan Jubir Deplu AS Tom Casey. Sebagai negara kuat yang juga mengklaim Artik sebagai bagian dari wilayahnya, AS mengecam pengibaran bendera Rusia di Lomonosov Ridge itu. "Saya tidak tahu persis apakah mereka menancapkan bendera logam, karet, atau seprai di dasar Laut Artik. Tapi, apa pun itu, klaim mereka tidak membawa dampak hukum yang jelas," tandas Casey. Senada dengan Kanada, dia menambahkan bahwa klaim AS atas Artik tetap tidak akan berubah. Berlimpahnya mineral serta potensi gas alam dan minyak bumi di Artik membuat sejumlah negara berebut mengklaimnya sebagai bagian dari wilayah mereka. Di antaranya, Kanada, Amerika Serikat (AS), Denmark, Norwegia, dan Rusia.(afp/rtr/hep) Yahoo! oneSearch: Finally, mobile search that gives answers, not web links. http://mobile.yahoo.com/mobileweb/onesearch?refer=1ONXIC
CiKEAS> titip nasib 21 sandera ke bush
Titip Nasib 21 Sandera ke Bush WASHINGTON - Di saat nasib 21 warga Korsel yang disandera Taliban sedang di ujung tanduk, ada harapan baru. Lusa, Presiden AS George W. Bush dan Presiden Afghanistan Hamid Karzai dijadwalkan bertemu untuk dua hari, mulai 5-6 Agustus. Pemerintah Korsel berharap perundingan dua pemimpin itu, antara lain, membahas nasib warganya yang ditawan militan Afghanistan. Korsel juga meminta AS dan Afghanistan fleksibel dalam menindaklanjuti permintaan militan. Itu terkait dengan syarat yang diajukan Taliban untuk menukar sandera dengan tahanan Taliban. "Pemerintah Afghanistan dan Amerika memiliki level khusus dalam mengatasi masalah tersebut," kata Jubir Kepresidenan Korsel Cheon Ho-sun. "Kami harap, dua presiden itu memahami posisi kami (Korsel) saat mereka melakukan pembicaraan," tambahnya. Korsel menaruh harapan yang tinggi kepada Bush maupun Karzai. Sebab, posisi Korsel memang tidak memungkinkan untuk mengatasi pembebasan sandera. Mereka telah mengirimkan utusan resmi kepresidenan yang dipimpin Baek Jong-chun ke Afghanistan. Namun, saat Baek di Afghanistan, salah seorang sandera dibunuh militan. "Pemerintah Korsel tidak berhak memberikan jawaban langsung kepada Taliban, terkait dengan permintaan mereka. Yakni, menukar tahanan Taliban dengan sandera Korsel," kata Cheon. Untuk merealisasikan harapan itu, sejumlah pejabat legislatif senior Korsel kini berada di Washington. Mereka meminta pemerintah AS agar melunak terkait dengan prinsipnya yang menolak negosiasi dengan militan yang dinilai teroris. Terkait dengan upaya pembebasan warga Korsel yang disandera itu, tampaknya, AS akan menempuh jalur militer, seperti yang disampaikan Richard Boucher -asisten Sekretaris Negara untuk Bagian Selatan dan Hubungan Sentral Asia- kemarin (3/8). "Saya pikir, ada dua hal yang perlu kami ungkapkan. Yakni, berpikir tentang masyarakat Afghanistan dan kemungkinan melakukan tekanan melalui militer," kata Boucher sesuai dengan transkrip brifing yang dikeluarkan Departemen Dalam Negeri AS. Boucher juga menyebutkan, Pakistan sebagai sekutu AS yang terletak berdekatan dengan Afghanistan dipandang cukup berpeluang membantu pembebasan sandera. Selama ini, AS telah menempatkan ratusan tentaranya di Afghanistan bersama tentara NATO. Pasukan AS juga memimpin serangan yang berujung dengan tergulingnya rezim Taliban pada 2003. "Penculikan adalah hal yang selama ini dilakukan Taliban. Semua bentuk tekanan dibutuhkan untuk diarahkan ke Taliban agar sandera dibebaskan," kata Boucher. Warga Korsel tersebut disandera Taliban sejak 19 Juli lalu. Mereka ditangkap di sebuah wilayah yang rawan aksi militan. Sejauh ini, Taliban telah membunuh dua di antara 23 sandera. Sisanya dikabarkan sakit. (ap/afp/uan) Pinpoint customers who are looking for what you sell. http://searchmarketing.yahoo.com/
CiKEAS> IPDN Harus Belajar pada Pesantren
http://www.indomedia.com/bpost/082007/4/opini/opini1.htm IPDN Harus Belajar pada Pesantren BARU-baru kita kembali dikejutkan kasus kekerasan yang dilakukan oleh praja Istitut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Berbeda dari kasus-kasus sebelumnya, kali ini masalahnya bukan antara praja senior dengan yunior, tapi antara praja IPDN dengan masyarakat. Oleh: Alfisyah Pemerhati Budaya Satu hal yang tidak berbeda kasus-kasus sebelumnya adalah bahwa masalah ini mencuat karena terkait kekerasan yang dilakukan oleh praja IPDN. Apa yang terjadi dengan IPDN? Mengapa praja IPDN seolah-olah lekat dan dekat dengan kekerasan? Haruskah IPDN dibubarkan atau cukup dengan reformasi total? Apa yang salah dengan IPDN. Sistem, kurikulumnya atau metode pengajarannya? Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin sudah menjadi wacana menarik sejak pertama mencuatnya aksi kekerasan di IPDN. Meski telah dilakukan perombakan besar-besaran di jajaran pengelola IPDN, kasus kekerasan masih saja terjadi. Berbagai analisis dan diskusi dilakukan, namun belum ada formulasi yang pas untuk dapat mengatasi permasalahan ini. Memang, bukan hal yang mudah mengubah sesuatu yang sudah mengakar. Oleh karena itu perlu dilakukan tinjauan lewat berbagai perspektif. Tulisan ini mencoba melihat IPDN dari perspektif antropologi pendidikan. Semoga perspektif ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi siapapun yang akan dan sedang mengelola sebuah lembaga pendidikan, sehingga kejadian seperti yang terjadi di IPDN tidak perlu terulang. Kesamaan dengan Pesantren IPDN adalah sebuah lembaga pendidikan yang -sebagaimana lembaga pendidikan pada umumnya- dibangun dengan tujuan mendidik anak bangsa agar menjadi pribadi-pribadi yang terdidik. Sebagai sebuah lembaga pendidikan, IPDN memiliki unsur-unsur tertentu sebagai sebuah prasarat untuk dapat disebut sebagai lembaga pendidikan. Misalnya, tenaga pengajar, siswa, kurikulum dan lain-lain. Satu yang khas dari IPDN lembaga ini dikelola dalam sebuah kompleks dimana orang-orang yang ada didalamnya tinggal dalam asrama. Hidup dalam kompleks dan tinggal di asrama sebenarnya bukan tunggal milik IPDN. Salah satu lembaga pendidikan yang juga memiliki ciri yang sama adalah pondok pesantren. Dalam beberapa hal, IPDN memiliki kesamaan dengan pesantren. Para siswa tinggal dalam asrama yang diatur dengan ketentuan-ketentuan tertentu untuk melatih kedisiplinan. Di asrama mereka diawasi dan diatur oleh beberapa orang terpilih khususnya siswa senior. Dengan kapasitas yang dimilikinya, senior berhak menindak dan memberi hukuman pada yunior yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Jika siswa IPDN disebut praja, sedangkan siswa yang tinggal di pesantren disebut santri. Lantas mengapa praja IPDN banyak berurusan dengan masalah kekerasan. Mulai kekerasan oleh senior terhadap yunior hingga kekerasan praja IPDN kepada masyarakat di luar lingkungannya. Sejatinya kehidupan sehari-hari praja IPDN sama dengan santri. Mereka sama-sama tinggal dalam sebuah kompleks pendidikan dengan segala fasilitas penunjang. Mereka tinggal dan berbagi kamar dengan yang lain. Di dalam kamar hampir-hampir tidak ada privasi, semua menjadi ruang publik. Situasi seperti ini sengaja dibangun para penggagas atau pengelola institusi dengan maksud agar yang tinggal di dalamnya dapat belajar hidup toleran, tidak egois, mau berbagi dan tenggang rasa. Mereka diajarkan tidak individualis, mereka harus bisa hidup berkelompok, jika tidak mau terasing. Siklus kehidupan keseharian mereka diatur sebuah aturan main. Mulai bangun pagi, makan, tidur, hingga apa-apa yang harus dilakukan pada jam-jam tertentu telah diatur. Sampai tahap ini IPDN dan pesantren mungkin masih sama. Perbedaan kemudian muncul ketika ketentuan-ketentuan yang diberlakukan ternyata memiliki tujuan dan cara yang berbeda. Tidak banyak yang tahu tentang aturan dan gaya hidup praja IPDN kecuali yang sempat terekspos oleh media dan yang -mungkin juga- ditulis dalam beberapa buku tentang IPDN. Sedangkan kehidupan santri pesantren, sudah banyak buku yang mengisahkan bagaimana kehidupan pesantren yang penuh kesahajaan sehingga alumni-alumninya pun menjadi orang-orang yang bersahaja. Tradisi yang dibangun di pesantren dilandasi nilai-nilai moral yang ditanamkan lewat kesadaran spiritual. Santri dianjurkan mentaati peraturan dan menghormati pengasuh dan senior. Dalam mentaati peraturan selalu ditanamkan filosofi bahwa mentaati peraturan adalah kewajiban dan tanggung jawab pribadi sebagai makhluk. Senior bukan raja yang harus selalu diataati tanpa kecuali. Senior juga manusia yang bisa salah, sehingga jika salah maka ia bisa diingkari. Yang pasti senior harus menjadi teladan bagi yunior. Ketaatan yunior kepada senior bukan dilandasi ketakutan tapi karena kewibawaan dan rasa hormat. Di pesantren santri dididik hidup mandiri, mengatur hidup sendiri. Bahkan di pesantren-pesantren tradisional, santri dididik berbagai keahlian agar setelah keluar dari p
RE: CiKEAS> Pangkas Birokrasi Pengembangan Miga
Salam, Saya melihat refleksinya kok malah tidak mendidik, kalau memang mau merefleksikan sesuatu mbok ya yang cerdas dan mencerahkan Nuwun sewu _ From: CIKEAS@yahoogroups.com [mailto:[EMAIL PROTECTED] On Behalf Of Sunny Sent: Saturday, August 04, 2007 5:11 AM To: Undisclosed-Recipient:; Subject: CiKEAS> Pangkas Birokrasi Pengembangan Miga Refleksi: Birokrasi adalah salah satu sumber pemberi rejeki kepada penguasa, dan oleh karena itu perlu dipelihara agar supaya insyaalloh para petinggi negara gemuk dompet, berperut buncit kenyaman dan rakyat menjadi kurus kering miskin melarat. HYPERLINK "http://www.suarapembaruan.com/News/2007/08/03/index.html"http://www.suarape m-baruan.com/-News/2007/-08/03/index.-html SUARA PEMBARUAN DAILY Pangkas Birokrasi Pengembangan Miga BP Migas Diusulkan Jadi BUMN [JAKARTA] Memburuknya iklim investasi di sektor minyak dan gas bumi di Indonesia tidak terlepas dari berbelitnya birokrasi bagi pengembangan wilayah kerja migas. Bila kondisi ini diabaikan pemerintah, dikhawatirkan investor semakin merasa tidak nyaman dan tidak diuntungkan sehingga memilih hengkang dari Indonesia. Pengamat perminyakan Kurtubi mengatakan, kini saatnya pemerintah membenahi birokrasi yang berbelit dan memberi kemudahan bagi investor yang serius akan berinvestasi dalam pengembangan proyek migas. "Sekarang, kita gelar karpet merah bagi investor. Agar mereka lebih tertarik, merasa nyaman dan aman berinvestasi. Birokrasi harus dipangkas, dipersingkat,-" katanya di Jakarta, Kamis (2/8). Kurtubi menambahkan, salah satu pembenahan yang sebaiknya dipertimbangkan pemerintah, agar bisnis migas khususnya dari sisi pemasaran lebih tertata dengan baik, adalah mengubah peran Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus bidang migas. "Agar bisa menangani pemasaran hasil pertambangan migas. Kondisi yang terjadi selama ini, biaya pemasaran dimasukkan dalam cost recovery. Tentu ini semakin membebani negara dan tidak efisien," katanya. Bila BP Migas diubah menjadi BUMN khusus bidang migas, akan memiliki kewenangan melakukan kegiatan bisnis dari hulu hingga hilir, termasuk pemasaran hasil pertambangan migas. Kurtubi yakin, dengan pola seperti itu investor juga merasa lebih diuntungkan. "Ini bukan hanya untuk memangkas birokrasi demi menyenangkan investor, tetapi juga memperbaiki bisnis migas supaya penerimaan negara lebih baik," tambah dia. Harus Diawasi Selain itu, kata dia, peran BP Migas selama ini rancu. Di satu sisi BP Migas berwenang menyetujui kontrak-kontrak pengembangan migas. Namun, di sisi yang lain institusi ini juga memiliki wewenang mengawasi pelaksanaan kontrak mulai dari penyusunan rencana pengembangan lapangan sampai tahap produksi. "Semestinya ada lembaga lain yang mengawasi BP Migas," tandasnya. Sementara itu, Presiden Direktur Star Energy Supramu Santosa mengatakan anggapan yang menilai cost recovery hanya dinikmati pihak asing, mengingat KKKS kebanyakan merupakan perusahaan asing, adalah keliru. Kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) juga turut menanggung cost recovery atau biaya yang harus dibayarkan kembali pemerintah kepada kontraktor bila berhasil melalui tahap produksi. "Kita juga ikut membayar cost recovery. Jadi, bukan hanya pemerintah yang menanggung. Tidak benar kalau kita menghambur-hamburka-n cost recovery," katanya. [H-13] Last modified: 2/8/07 [Non-text portions of this message have been removed] No virus found in this incoming message. Checked by AVG Free Edition. Version: 7.5.476 / Virus Database: 269.11.0/927 - Release Date: 7/30/2007 5:02 PM No virus found in this outgoing message. Checked by AVG Free Edition. Version: 7.5.476 / Virus Database: 269.11.0/927 - Release Date: 7/30/2007 5:02 PM [Non-text portions of this message have been removed]
